Feminisme Politik

Definisi Feminisme (Gender) terpusat pada tuntutan untuk kesetaraan antara jenis kelamin atau persamaan hak bagi perempuan dan merujuk pada gerakan-gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan kaum pria yang memiliki peran yang sama dalam dunia yang bahkan perempuan bisa memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi global.

Menurut June Hannam di dalam buku Feminism, kata Feminisme bisa diartikan sebagai:  

1. A recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men. (Pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan perempuan berada dibawah pria)

2. A belief that woman condition is social constructed and therefore can be changed . (Keyakinan bahwa kondisi perempuan terbentuk secara sosial dan maka dari itu dapat diubah)

3. An emphasis on female autonomy (Penekanan pada otonomi perempuan)

Kaum feminis berupaya untuk mendekonstruksi berbagai penindasan, termasuk gender, bertahan dari kekerasan struktural dan fisik dari sistem ekonomi politik global dan berupaya untuk merekonstruksi bentuk solidaritas feminis dan resistensi atas meningkatnya fragmentasi tenaga kerja. Pandangan feminism merupakan perdebatan yang mendasar antara pria dan perempuan, dan terjadi pembedaan gender yang dilakukan atas dasar asumsi yang ada yaitu bahwa kaum perempuan lebih lemah daripada pria, dari asumsi ini menyebabkan kaum pria lebih banyak melakukan dan mendapatkan pekerjaan berat serta  kasar dibandingkan kaum perempuan, sehingga kaum perempuan seringkali dipandang sebelah mata dalam melakukan hal-hal kepemimipinan dan perpolitikan.

Tiga Gelombang Feminisme

  • Gelombang Pertama Feminisme

Titik awal  dari  sejarah Feminisme dimulai pada abad ke-18, banyak perempuan yang sudah melakukan debat untuk mendapat posisi yang diakui masyarakat, namun pada saat itu Feminisme belum banyak berkembang dan pada saat itu juga bermuculan para perempuan yang menunjukkan tuntutan mereka untuk mendapatkan persamaan hak khusunya di bidang pendidikan melalui sebuah karya tulisan, para perempuan ini tertarik pada ide-ide baru yang muncul setelah revolusi Perancis. Para perempuan mulai membayangkan apabila hubungan antar gender yang saat ini berlaku kemudian dihapuskan sehingga muncul dalam bentuk berbagai macam asosiasi yang menginginkan untuk menghentikan dominasi pria dan menolak anggapan umum untuk melihat bagaimana menjadi seorang perempuan pada saat itu. (Hannam, 2007:6). Pada feminism gelombang pertama mencakup aliran Feminisme liberal, Feminisme radikal, Feminisme anarkis, Feminisme marxist, dan Feminisme sosialis.

  • Gelombang Kedua Feminisme

Para perempuan di Eropa, Amerika Utara, dan para koloninya di Kanada, Selandia Baru dan Australia di sekitar pertengahan abad ke-18 untuk pertama kalinya bersama-sama  untuk mengatur di dalam kelompok dan masyarakat dengan tujuan mencapai perubahan dan perkembangan di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik perempuan. Organisasi-organisasi menjadi pusat dari sejarah gerakan Feminisme, organisasi tersebut terus mendidik dan membuat para perempuan untuk menuangkan isi pikirannya dan mereka ingin ideologi mereka dikenali di masa depan nantinya. Mereka menulis autobiografi, riwayat hidup atau sejarah yang kelak akan kita kenal sebagai karakteristik dari awal munculnya Feminisme.

Gerakan-gerakan yang terorganisasi inilah yang menjadi pusat di dalam sejarah Feminisme. Perempuan banyak yang dididik dan dimotivasi untuk berani menyatakan pendapat, suara dan membuat sejarah pembaharuan bagi golongannya. Perjuangannya untuk membuat perubahan tersebut diharapkan berpengaruh terhadap masa depan generasi selanjutnya mengetahui hasil yang telah ditorehkannya. Perempuan-perempuan dalam gelombang ini juga menulis autobiografi, memoir, dan sejarah yang nantinya akan membantu terbentuknya karakteristik dan tujuan dari Feminisme awal. Hubungan dekat antara politik feminis dan organisasi-organisasi inilah yang menjadi cikal bakal pergerakan perempuan di tahun 1960 sampai dengan tahun 70-an. Dalam Feminisme gelombang kedua  dikenal dengan istilah Women Liberation, dan  mencakup Feminisme eksistensial dan Feminisme gynosentris.

Fokus dari organisasi-organisasi pergerakan perempuan ini telah membawa perkembangan di dalam sejarah Feminisme, yang dibagi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama yang berlangsung pada tahun 1860-1920 dan gelombang kedua pada tahun 1960-1970an.

  • Feminisme Gelombang Ketiga

Feminisme gelombang ketiga ini juga dikenal sebagai posFeminisme yang dimulai tahun 1980 yang mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme dan postmodernisme. Menurut Lyotard dan Vattimo pengaruh postmodernisme pada feminism gelombang ketiga ini bisa dilihat melalui empat ciri seperti menawarkan pendekatan revolusioner pada studi-studi sosial (mempertanyakan validitas ilmu pengetahuan modern dan anggapan adanya pengetahuan objektif), mengabaikan sejarah (menolak humanisme dan kebebasan tunggal), mempertanyakan rigiditas pembacaan antara ilmu alam (humaniora, ilmu sosial, seni dan sastra, fisksi dan teori, image, dan realitas), serta berfokus pada wacana alternatif (postmodernisme mencoba melihat kembali apa yang telah dibuang, dilupakan dianggap irasional, tidak penting, tradisional, ditolak, dimarginalkan dan disunyikan). Dalam Feminisme gelombang ketiga terdapat empat aliran yakni Feminisme postmodern, Feminisme multikultural, Feminisme global, ekoFeminisme.

Feminis gelombang ketiga ini memiliki pemikiran untuk menghapuskan perbedaan antara maskulin dan feminism, jenis kelamin, perempuan dan pria. Feminis gelombang ketiga mencoba menghancurkan konsep para kaum pria yang mencegah perempuan untuk memposisikan diri dengan pemikirannya sendiri dan tidak mengikuti pemikiran orang lain termasuk laki-laki yang ada di dalam keluarganya.

Gerakan Feminisme

  • Di Asia gerakan Feminisme berfokus kepada meluasnya industrialisasi, dimana negara-negara kaya di Asia mengekspolitasi para perempuan di negara lain yang masih berkembang. Misalnya, di Jepang para perempuan menghubungkan penindasan mereka, khususnya dalam kekerasan dirumah tangga dengan penindasan perempuan di Asia Tenggara hal ini disebabkan oleh kebijakan tenaga murah yang didapatkan di luar Jepang.  

Di Jepang kesadaran Feminisme adalah bagian dari perlawanan perkembangan modernisasi. Untuk membentuk negara modern industrialisasi, perempuan dideskripsikan sebagai “istri yang baik dan ibu yang bijaksana yang perannya adalah untuk reproduksi dan mengurus anak. Perempuan berperan sebagai pendukung pasif dalam pembentukan “negara yang kaya dan tentara yang kuat”. Gerakan pembebasan perempuan berkembang dari kritik kapitalisme modern Jepang pada tahun 1970-an. Gagasan ini menggambarkan ketidakpuasan atas pembedaan kelamin, dan kebutuhan perempuan di Jepang. Banyak perempuan Jepang terkendala dalam kebebasan mengemukakan gagasan kepada media massa padahal ini diharapkan bisa tersebar ke seluruh Asia Timur.

Pada tahun 1980-an ada debat yang disebut legislasi yang dinamakan dengan ‘protektif ‘, menyorot tentang perbedaan kelas antara perempuan, diskusi yang lanjut mempertimbangkan hubungan antara dengan pria di Jepang dan masyarakat negara-negara Asia lainnya. Hal ini melibatkan pertimbangan akan hubungan antara ketidaksamaan gender dan sistem-sistem ketidaksamaan lainnya berdasarkan kelas, ras dan etnis. Pada abad ke-20 pada diskusi-diskusi politik berfokus pada penempatan Jepang dalam debat-debat tentang post-modernitas, yang berfokus pada konsep-konsep postmodernitas yang menyatakan keadaan atau kondisi masyarakat dan post-modernisme, serta sekumpulan fenomena budaya yang ditandai dengan parodi, ironi, bentuk-bentuk kritik campuran, dan dekonstruktif. Salah satu elemen post-modernisme adalah post-industrialisme sebagai tahap utama dari perkembangan kapitalis yang ditandai oleh dominasi modal antar negara, pertumbuhan pelayanan ekonomi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

  • Di Timur Tengah dengan kondisi masyarakatnya beragama Islam dipersepsikan secara jamak di dalam studi-studi gender yang memiliki nilai tidak berpihak terhadap kaum perempuan. Di Timur Tengah terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara kaum pria dan perempuan yang ditunjukkan dalam berbagai aktivitas dan diberbagai bidang. Di negara-negara mayoritas muslim kebanyakan orang tidak setuju dengan pandangan bahwa pendidikan lebih penting bagi kaum pria daripada kaum perempuan. Di negara-negara Arab meskipun terdapat berbagai tantangan, pendidikan kaum perempuan telah membuat beberapa capaian yaitu menduduki peringkat tertinggi dengan tingkat melek aksara. Capaian tersebut diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat. Sejak tahun 1970 kesenjangan gender dalam pendaftaran sekolah atau hak untuk menerima pendidikan mengalami penurunan.

Feminisme Dalam Bidang Politik

Bagaimana Feminisme bisa masuk dalam bidang politik? Pada awal tahun 1970-an Feminisme pada saat itu memiliki pengaruh dalam lembaga-lembaga akademis yang merupakan gerakan Feminisme. Gerakan Feminisme telah dmulai dari mahasiswa, dosen dan peneliti yang mereka tuangkan dalam karya akademis tentang keprihatinan feminis. Bagi Feminisme  tahun 1970-an  bidang akademis  menjadi arena perjuangan untuk menyuarakan pendapat. Pada saat itu kaum feminis di akademis masih menjadi kelompok yang marjinal karena masih baru berkembang dan tidak memiliki kekuatan. Di sisi lain kelompok ini memiliki potensi yang lebih yaitu kecakapan politik yang berasal dari aktivisme.

Apa itu Politik? Menurut Agnes Heller, Politik adalah praktik (usaha menggapai kehidupan yang baik) dan merupakan studi tentang kekuasaan untuk memerintah. Praktik yang dimaksudkan adalah mencakup penggunaan, pengaturan, tekanan terhadap pemerintah dan juga perlawanan terhadap pemerintahan dan kekuasaannya. Menurut kalangan feminis maupun kalangan ortodoks, politik merupakan istilah yang sangat sulit didefinisikan meskipun istilah tersebut biasa digunakan. Masih banyak orang yang berpandangan bahwa tidak mudah mengatakan dengan tepat apa maknanya ketika suatu tindakan, peristiwa atau relasi digambarkan sebagai bersifat politik. Banyak yang dilakukan para perempuan untuk terus aktif sampai saat ini dalam kegiatan politik yang sarat dengan kegiatan diskusi, propaganda, dan kampanye-kampanye dengan isu seperti pornografi, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan hal-hal legal sebagai hak perempuan.

Bagaimana Feminisme dalam melibatkan diri dalam politik?

Dalam masyarakat modern ini, banyak kaum perempuan yang sudah banyak melibatkan diri dalam politik. Dalam Griffin, 1995; Lovenduski dan Randall, 1993; dan Kaplan, 1992, ada tiga hal penting yang terkait dengan Feminisme yakni: 

Pertama banyak kaum perempuan melalui organisasi-organisasi sekarang untuk berkampanye untuk menuntut tindakan-tindakan legislatif seperti dalam pembutan undang-undang untuk menjamin hak suara perempuan, memberikan hak kepemilikan pada perempuan, melegalkan aborsi dan menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan dan kesejahteraan.

Kedua, menuntut perubahan sosial yang bersifat nonlegislatif namun penting seperti tuntutan untuk perempuan agar lebih banyak duduk dalam pemerintahan dan parlemen, sehingga banyak perempuan memasuki posisi-posisi sosial yang berkuasa lainnya dalam pekerjaan maupun pendidikan dengan kampanye yang terorganisir

Ketiga, dalam perkembangannya muncul jaringan atau komunitas perempuan. sebagian besar memfokuskan perhatian pada perubahan sosial informal misalnya banyak organisasi swadaya seperti layanan publik melalui telepon dan tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan atau jaringan perempuan untuk meningkatkan eksistensi pekerjaan sebagai penunjang profesionalisme.

Keempat, organisasi-organisasi kaum perempuan bergabung dengan organisasi budaya dan tempat  bagi organisasi perempuan dengan segala aktivitasnya seperti kelompok penerbitan, para pembuat film, kelompok teater, pertokoan, dan kafe.

Dalam jurnal  Audra Jovani Politik dan Kaum Feminis, tiga puluh tahun terakhir aktivitas budaya, diskusi antar pribadi dan kelompok swadaya ini dianggap sebagai cara transformasi sosial yang lebih penting daripada strategi politik konvensional seperti kampanye publik yang terorganisasi untuk menuntut perubahan administratif dan legislatif di tingkat nasional maupun lokal. Dalam Feminisme saat ini terjadi perubahan gaya hidup, perubahan nilai dan perubahan cara berhubungan dengan teman, rekan kerja, kerabat dekat, pasangan hidup dan anak-anak sebagai hal sangat penting. Sehingga aktivisme kaum feminis adalah perubahan dalam wilayah politik konvensional. Sedangkan untuk tindakan dan hasil dalam lembaga politik seperti perundang-undangan dan administrasi pemerintahan tidak akan membawa perubahan sosial yang benar-benar menghasilkan perubahan bagi individu. Teori politik feminis melibatkan pembuatan model dan penelitian empiris mengenai hubungan antara berbagai peristiwa dan perubahan dalam pemerintahan negara dan kebijakan pemerintah, perubahan hukum dan hubungan sosial di berbagai lembaga seperti perusahaan dan rumah tangga, serta perubahan dalam tempat-tempat seperti jalan dan rumah.

INDONESIA, POROS MARITIM DUNIA DI MASA DEPAN

Pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD), melalui Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo menyatakan harapannya bagi Indonesia untuk kembali berjaya dan dihormati oleh negara-negara lain sebagai negara maritim yang berhasil. Presiden Joko Widodo resmi mencanangkan Poros Maritim Dunia pada KTT Asia Timur ke-9 di Napyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Selain mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga membuka peluang kerja sama kelautan melalui diplomasi maritim. Di Indonesia potensi maritim masih harus banyak di manfaatkan secara maksimal dan digali secara optimal untuk kesejateraan rakyat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia, maka perlu memahami dimensi-dimensi yang penting dakam diplomasi kelautan yaitu dimensi kedaulatan (sovereignty), dimensi keamanan (security) dan dimensi kesejahteraan (prosperity).  Dalam setiap dimensi terdapat masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu agar Poros Maritim Dunia dapat berhasil.

Dalam Pidato Presiden Joko Widodo  Poros Maritim Dunia (PMD) terdapat lima pilar sebagai berikut:

“Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama. Kelima pilar itu adalah

Pilar Pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya , kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Pilar Kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industry perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kami.

Pilar Ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime dengan membangun tol laut, pelabuhan dalam, logistik dan industry perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar Keempat adalah Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan adalah agenda pembangunan itu. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan , pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.

Pilar Kelima adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. “

Dengan adanya lima pilar Poros Maritim Dunia (PMD) maka masalah yang ada di perairan  menjadi fokus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang berhasil  maka harus ada tatanan yang diubah. Pertama, budaya maritim masyarakat Indonesia ,yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia harus mengembangkan karakter yang beciri dinamis dan pantang menyerah, sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang mencintai laut agar dapat mengeloh sumber daya laut sebagai kekuatan negara. Kedua, ekonomi maritim dengan membangun prasarana infrastruktur seperti pelabuhan, kapal angkut/penumpang dan alat navigasi pelayaran sebagai pendukung dalam ekonomi yang berbasis maritim. Ketiga,  perlunya rute-rute pelayaran yang ideal atau konektivitas maritim agar  mudah mendistribusikan kebutuhan domestik dengan transportasi. Keempat, sarana untuk mencapai kepentingan nasional yaitu diplomasi maritim, diplomasi maritim sangat penting dibutuhkan dalam penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan di wilayah perairan seperti penangkapan ikan secara illegal, penyeludupan senjata  serta masalah sengketa wilayah, dan lain-lain. Kelima, keamanan maritim merupakan keamanan navigasi di laut, hal ini sangat penting untuk penanggulangan kejahatan transnasional seperti bajak laut dan terorisme maritim.

Masalah perairan contohnya adalah pencurian ikan oleh kapal asing dan kesejahteraan nelayan masih kurang diperhatikan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo melakukan tindakan dengan menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia., hal ini sesuai dengan pilar kedua Poros Maritim Dunia yaitu komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, dan kekayaan maritim Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan pilar keempat  yaitu  untuk mengajak bekerja sama semua mitra Indonesia menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan , pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut dengan jalan diplomasi maritim, dan Indonesia menyatakan kepada negara tetangga bahwa akan menenggakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan di kawasan perairan dan melalui kementerian kelautan dan perikanan melakukan diplomasi dengan 6 negara yaitu Singapura, Filipina, Thailand, Australia, Vietnam dan Malaysia dengan diplomasi maritim ini untuk mencapai komitmen bersama bahwa IUU fishing merupakan musuh bersama. Hal ini Indonesia dan  Filipina sepakat melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengatasi permasalahan IUU fishing.

Dengan visi Poros Maritim Dunia, harapan yang ingin diraih Indonesia adalah:

  1. dapat menjadi negara yang lebih maju dalam bidang maritim
  2. dapat memanfaatkan potensi perairan dengan maksimal
  3. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang berbasis pada maritim
  4. meningkatkan kesejahteraan rakyat khusunya di daerah pesisir pantai
  5. meningkatkan pembangunan infrastruktur laut yang memadai guna meningkatkan perdagangan internasional

POTENSI PERIKANAN INDONESIA DAN PERMASALAHAN IILEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa salah satunya adalah kekayaan alam yang sangat indah, sehingga Indonesia dilimpahi banyak hasil dari kekayaan alamnya. Wilayah Indonesia  dikelilingi oleh perairan, sehingga laut Indonesia sebagai penyumbang kontribusi bagi laut dunia. Dengan laut Indonesia yang besar maka hasil dari perairan ini harus dilindungi, ekosistem laut harus dijaga agar jenis ikan yang ada di laut tidak mengalami kepunahan akibat ulah manusia yang terus menjaring ikan untuk kebutuhan manusia dan terumbu karang sebagai pelindung wilayah pantai dari abrasi dan erosi, sehingga harus ada kebijakan dan peraturan dalam melakukan penangkapan ikan agar habitat yang ada di laut tetap terjaga keseimbangannya. Indonesia di tahun 2014 oleh Badan Pangan Dunia (FAO) ditetapkan menjadi negara kedua setelah China yang dalam produksi perikanan sebanyak 6 ton. Namun, Indonesia mengalami permasalahan Illegal Fishing  atau pencurian ikan di laut Indonesia yang menyangkut lintas negara, sehingga menimbulkan permasalahan dalam melindungi ekosistem laut dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Laut Indonesia

Indonesia secara geografis  terletak pada 94° 40° BT dan 60° LU – 11° LS , Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km2 (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km2 laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Selain itu, Indonesia berada antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.290 km dihubungkan oleh laut seluas 5,8 juta km² dengan wilayah daratan seluas  1.860.359,67 km² serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak/ belum bernama. Dengan adanya laut Indonesia yang sangat luas ini, maka potensi yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, karena perairan Indonesia menyimpan potensi minyak sebesar 70% dengan kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia, masih  banyak potensi pada sektor maritim di Indonesia yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat Indonesia seperti industry bioteknologi kelautan, perairan dalam (deep ocean water), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan. Namun, hal tersebut terlihat belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Dengan beragam potensi yang ada dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Potensi Perikanan Indonesia

Wilayah Indonesia memiliki potensi dalam perikanan yang disebut dengan istilah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  dari aspek biologi dan lingkungan sumberdaya ikan, dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat pembagiab wilayah pengelolaan perikanan. (571) WPP Selat Malaka dan Laut Andaman; (572) WPP Samudera Hindia sebelah Barat Sumatra dan Selat Sunda; (573) WPP Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Laut Timor Bagian Barat; (711) WPP Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; (712) WPP Laut Jawa; (713) WPP Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; (714) WPP Teluk Tolo dan Laut Banda; (715) WPP Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; (716) WPP Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; (717) Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik; (718) Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan perairan Indonesia yang cukup luas maka berbagai jenis ikan di Indonesia sangat berlimpah sehingga banyak kapal dari nelayan Indonesia dan juga kapal asing tertarik untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Di laut Indonesia terdapat jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang paneid, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi, yang per tahunnya memiliki total potensi hingga 100 ton, dengan potensi sumber daya perikanan laut sekitar 6,4 juta ton per tahun dan sebanyak 5,12 juta ton ikan per tahun diperbolehkan untuk di tangkap atau  sekitar 80 % dari potensi lestari.

Hasil dari laut memiliki peluang yang lebih untuk dikembangkan dalam hal bioteknologi menjadi bahan baku untuk makanan, industri pakan alami dan benih ikan dan udang. Indonesia mempunyai sumberdaya hayati laut dengan keanekaragaman yang sangat beragam dan memiliki luas habitat yang besar yaitu 2,4 juta ha kawasan hutan baku dan 8,5 juta ha terumbu karang dan menjadi pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan jumlah lebih dari 400 spesies. Potensi perikanan dan kelautan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan masing-masing potensi perikanan dan kelautan memiliki nilai ekonomi seperti perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomi US$ 15,1 miliar per tahun; budidaya laut US$ 46,7 miliar per tahun; budidaya tambak US$ 10 miliar per tahun dan bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan dari total potensi lestari sekitar 63,49%. Namun, sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan ini menimbulkan beberapa wilayah yang mengalami kondisi tangkap lebih (Over Fishing) yang disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan laut/kerusakan dari pencemaran yang terjadi  di wilayah laut, selain itu penangkapan ikan oleh nelayan yang melebihi batas potensi lestari sumber daya perikanan juga menjadi penyebabnya.

PERMASALAHAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing menjadi masalah bagi sumber daya perikanan Indonesia yang dapat merugikan Indonesia. Dalam tesis dari Maimuna (2012), pada International Plan of  Action (IPOA), maka IUU Fishing memiliki pengertian : illegal fishing yaitu kegiatan menangkap ikan dengan tidak resmi, seperti:  Kegiatan menangkap ikan yang dilakukan kapal asing maupun kapal nasional dalam yurisdiksi pearairan suatu negra tetapi tidak memiliki izin dari negara itu; Kegiatan menagkap ikan dilakukan oleh negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional yang tindakannya berlawanan dengan ketentuan pengelolaan perikanan dan konservasi yang disahkan dalam organisasi pengelolaan ikan regional;Kegiatan menangkap ikan yang berlawanan dengan aturan undangundang suatu negara atau kewajiban internasional, meliputi juga negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Selanjutnya kategori unreported fishing atau kegiatan menangkap ikan yang tidak terlapor, bisa dijabarkan seperti Kegiatan menangkap ikan dengan tidak dilaporkan atau melapor dengan memanipulasi data sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku di sustu negara; Kegiatan menangkap ikan diwilayah kewenangan organisasi  pengelolaan perikanan regional tetapi tidak melampirkan data lapporan secara benar sehingga berlawanan dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Kemudian Istilah unregulated fishing atau penangkapan ikan yang tidak teregulasi, dijabarkan seperti berikut:  Kegiatan menangkap ikan di wilayah organisasi pengelolaan perikanan regional dengan kapal tidak memiliki identitas kebangsaan ataupun kapal dengan bendera asinh dengan cara yang berlawanandengan tindakan pengelolaan yang sudah ditetapkan;  Kegiatan menangkap ikan di suatu wilayah yang dimana dalam perlindungan dan pengelolaan jumlah stok ikan tidak diatur dalam ketetapan hukum internasional tentang perlindungan sumber daya hayati laut.

Dengan adanya IUU Fishing  menyebabkan para nelayan Indonesia menjadi kurang sejahtera dan merugikan ekonomi negara dari hasil sektor perikanan yang mencapai 300 triliun per tahun. Di Indonesia pencurian ikan dilakukan oleh kapal asing, maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan dari institusi pemerintah yang bersangkutan untuk menjaga keamanan perairan Indonesia dan masih lemahnya paying hukum dalam mengatur tentang pencurian ikan sehingga menimbulkan kerugian yang dari tahun ke tahun terus meningkat, dan penyebab lainnya yang disebutkan dalam jurnal Politica  Vol. 3, No. 1, Mei 2012 oleh Simela Victor Muhamad penyebab illegal fishing antara lain:

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan
  2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan
  3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)
  4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
  5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
  6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut  dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.
  7. Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.

Penyebab IUU Fishing  oleh kapal-kapal ikan asing di perairan Indonesia adanya izin nasionalisasi kapal-kapal nelayan asing yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2004 yang mengizinkan kapal  asing yang memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun disalahgunakan para nelayan asing yang memiliki lebih dari satu kapal tetapi yang memiliki izin hanya satu kapal. Kapal asing yang tertangkap milik Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand dan Tiongkok.

Terdapat kasus illegal, unreported dan unregulated fishing dari tahun 2014-2017 di perairan Indonesia.

            WAKTU                     PERISTIWA
      6 Desember 2014 Tiga kapal Manokwari I, KM II, KM III  telah menyalahi aturan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang kemudian SIPI dan SIKPI dicabut karena tidak melaksanakan prosedur dengan baik
       7 Desember 2014 Ada dua kapal berbendera Papua Nugini yaitu  KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069 melakukan aktivitas pencarian illegal fishing. Kegiatan mereka ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan ditenggelamkan serta diledakkan di Laut Ambon. 
    7 Desember 2014 22 kapal asal Tiongkok diatas 300 GT ditangkap oleh KKP dan TNI AL di area penangkapan ikan di Perairan Arafura
    16 Desember 2014 Kapal Perang KRI Sorong menangkap 1 kapal ikan KM Aroma Uli 09 berbendera Indonesia di Laut Arafura
    19 Desember 2014 8 kapal ilegal ditangkap oleh TNI AL di perariaran Arafura, TNI AL menyita 63 Ton ikan berbagai jenis
     27 desember 2014 Kapal MV Hai Fa ditangkap sedang mengambil ikan di Merauke. Kapal ini memiliki surat jalan tetapi dianggap tidak layak beroperasi karena seluruh ABK berkewarganegaraan asing (tiongkok)
       14 Agustus 2015 Kapal Silver Sea 2 terpantau dari satelit Bakamla melakukan kegiatan pengambilan ikan secara illegal  di perairan Arafura dekat Papua Nugini, karena surat izin kapal sudah habis masa berlakunya dan melakukan transshipment atau alih bongkar muatan di tengah laut ke kapal yang lebih besar
          31 juli 2016 Satgas 115 menangkap 1 kapal ikan bahari nusantara di Perairan Arafura karena menggunakan alat tangkap seperti cantrang trawl yang tidak ramah lingkungan

Table diatas adalah kasus pencurian ikan secara illegal di perairan Indonesia, dengan bentuk pelanggaran seperti pemalsuan surat izin kapal dan  tidak memenuhi syarat operasional kapal, kemudian banyak kapal yang menggunakan alat tangkap ikan seperti cantrang dan trawl yang dilarang karena alat tersebut tidak  ramah lingkungan. Untuk permasalahan IUU Fishing ini diperlukan pengawasan dari pemerintah melalui instansi pemerintahan yang bersangkutan. Instansi pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut, Polisi Air, Kejaksaan Agung untuk saling bekerja sama untuk memberantas IUU Fishing sehingga tidak ada kapal asing lagi yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Untuk Masalah IUU Fishing

1.Penegakan Hukum IUU Fishing

a. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan , Undang-undang No. 45 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang  didalamnya mengandung pasal-pasal yang berkaitan dengan adanya tindakan IUU Fishing.

b. Kementerian Kelautan mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri. Dalam mewujudkan kedaultan, keberlanjutan dan kesejahteraan  maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan nomor 56 tahun 2014 (Permen KP No. 56/PERMENKP/2014) tentang moratorium izin untuk kapal eks asing. Kapal eks asing merupakan kapal yang awalnya dimiliki asing atau kapal yang diimpor dari negara lain yang kemudian benderanya diganti dengan bendera Indonesia sehingga menjadi kapal nasional. Kebijakan moratorium ini sebagai pintu masuk pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap 1.605 kapal eks asing.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57 tahun 2014 (Permen KP No. 57/PERMENKP/2014) tentang larangan alih muat (transshipment) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan karena transshipment banyak disalahgunakan dengan membawa langsung hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan kepada otoritas setempat.

c. Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal. Dalam medukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 19 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo mengesahkan peraturan presiden (Perpres No. 115 tahun 2015) tentang Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara illegal.

Peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang menyangkut tentang Perikanan

Peraturan                                         Pembahasan
Keputusan Presiden No 39 tahun 1980 Penghapusan jaring trawl dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring trawl dalam upaya meningkatkan produksi nelayan kecil dengan meminimalisasi kerusakan ekosistem dan mengurangi konflik nelayan yang terjadi.
UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan Berisi tentang penentuan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang dijabarkan seperti jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap. Pihak yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dilarang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan dapat merusak ekosistem serta sumber daya ikan
UU 45 tahun 2009 junto UU 31 tahun 2004 tentang perikanan Adanya perubahan dari UU 31 tahun 2004 sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan hukum yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya ikan.
PP No 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan Konservasi sumberdaya ikan dilihat dan dikaji berdasarkanketentuan-ketentuan terkait konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.
Permen KP No 30/2012 sebagaimana telah diubah dengan No 26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap WPP Untuk menangkap ikan di dua wilayah pengelolaan perikanan 711 dan 718 diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kewenangan ketiga izin tersebut diberikan kepada dua pihak yakni Ditjen Perikanan Tangkap KKP untuk kapal kapasitas 30 GT ke atas dan Gubernur untuk kapal di bawah 30 GT. 
Permen KP no 57 tahun 2014 junto Permen KP no 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Ketentuan terkait dengan jenis usaha perikanan tangkap, perizinan yang berlaku, pemeriksaan fisik kapal, penangkapan dan pengankutan ikan daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, serta pengawasan dan pelaporan kegiatan usaha perikana yang dilakukan di wilayah perairan RI dengan beberapa pasal yang di revisi untuk mewujudkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan menanggulangi IUU Fishing.
Permen KP no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Penjelasan untuk mengatasi masalah terkait kerusakan ekosistem laut yang mengakibatkan jumlah produksi sumberdaya ikan menurun, serta konflik yangterjadi antara nelayan tradisional dan nelayan kecil terkait perebutan daerah penangkapan serta penggunaan alat tangkap yang merugikan salah satu pihak, pemerintah menetapka larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets ) di WPPRI disertakan jenis-jenis berdasarkan nama local yang dikenal masyarakat.
   

Sumber:

Tyas Retno Kusumaningsih. 2017. UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT ARAFURU PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO . Skripsi. Tidak Diterbitkan.

Simela Victor Muhamad. Jurnal Politica  Vol. 3, No. 1, Mei 2012. ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. https://jurnal.dpr.go.id › index.php › politica › article › view

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (IMPOR BERAS VIETNAM)

Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam mengawali hubungan diplomatik pada tanggal 30 Desember 1955 dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi , kemudian pada tanggal 10 Agustus 1964 ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI. Indonesia dan Vietnam menormalisasi hubungan kedua negara dengan menempatkan Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1993 membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City. Di Abad ke-21, Indonesia dan Vietnam pada tahun 2003 menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif.

Presiden RI dan Presiden Vietnam pada bulan Juni 2013 sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dari kerjasama komprehensif menjadi kemitraan strategis. Dalam kemitraan strategis ini perlu diimplemtasikan, maka untuk mengimplementasikan Indonesia dan Vietnam menandatangani Plan of Action (PoA) periode 2014-2018 dengan membuat rencana aksi dalam berbagai bidang kerjasama yaitu politik dan pertahanan keamanan, anti-korupsi, ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, IPTEK, pendidkan dan kebudayaan, kesehatan, pengembangan SDM dan kesejahteraan sosial,  kerjasama teknis dan kerjasama kekonsuleran serta memperkuat kerjasama, koordinasi dan saling dukung di fora regional dan internasional. Kedua negara juga telah sepakat untuk meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia – Vietnam dari US$ 5 milyar pada tahun 2015 menjadi US$ 10 milyar pada tahun 2018.

Hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2008 total nilai perdagangan sebesar US$ 2,522 miliar, meningkat US$ 62,76 juta dibanding tahun 2007 dan tahun 2009 tercatat US$ 2,184 miliar, turun sebesar US$ 338 juta akibat dampak krisis ekonomi global. Pada tahun 2010 total nilai perdagangan mencapai US$ 3,342 miliar, pada tahun 2011 menjadi US$ 4,605 miliar, dan tahun 2012 meningkat hingga US$ 4,86 dimana ekspor Indonesia mencapai US$ 2,27 miliar. Sementara pada tahun 2013 volume perdagangan kedua negara mencapai US$ 4,828 miliar. Di bidang investasi, Indonesia menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US$ 320,52 juta (nilai investasi yang telah terealisasi mencapai US$ 144,07 juta). 

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam antara lain: kertas, bahan-bahan kimia, mesin, suku cadang, serat (fiber), komponen listrik, komponen motor, pakan hewan. Sedangkan komoditi impor utama Indonesia dari Vietnam antara lain: beras, tekstil, kopi, alas kaki (footwear), sayuran, karet.

Indonesia dan Vietnam Dalam World Trade Organization (WTO)

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam pembentukan World Trade Organization dan Indonesia juga bergabung dengan WTO pada 1 Januari 1995. WTO memiliki Agreement on Argiculture (AOA), melalui aturan ini menjadi pintu untuk Indonesia masuk dalam pasar perdagangan bebas, Sedangkan Vietnam resmi bergabung menjadi anggota WTO pada 11 Januari 2007 menjadi anggota ke 150, bahwa untuk menunjang pembangunan diperlukan  integrasi dalam organisasi internasional , sehingga Vietnam bergabung dengan organisasi ekonomi internasional ini  dapat membantu Vietnam dalam pasar perdagangan bebas. Indonesia dan Vietnam bergabung dengan World Trade Organization (WTO) maka membawa peluang dan tantangan bagi negara masing-masing sebagai negara berkembang untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing dalam Organisasi WTO.

Mengapa Indonesia Impor Beras dari Vietnam?

Ada faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab Indonesia melakukan impor beras dari Vietnam. Faktor internalnya yaitu Indonesia setiap tahunnya kebutuhan beras terus meningkat namun tidak seimbang dengan tingkat produksi distribusi dan konsumsi, adanya bencana alam sehingga negara kekurangan stok pangan, konflik sosial menjadi pengaruh karena terdapat gudang beras oplosan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga membuat petani merasa dirugikan dan menuai penurunan produksi, penyempitan lahan pertanian menjadi pengaruh tingkat produktivitas beras menurun, dan kurangnya kesadaran petani untuk memanfaatkan kearifan lokal seperti pranata mangsa, kurangnya keterlibatan petani perempuan selama ini pertanian seakan bukan  dunia perempuan, dengan kehadiran dan keterlibatannya  secara maksimal  mulai dari awal hingga akhir pertanian dapat membantu meningkatkan hasil produksi.

Faktor eksternal yaitu perubahan iklim yang berubah-ubah sehingga memberi dampak pada sector pertanian terutama sektor pangan seperti beras dan Vietnam dalam pertaniannya dalam kondisi yang baik karena memiliki tanah yang subur dalam setahun dapat memanen hingga tiga kali dalam setahun.

Ketentuan WTO Dalam Bidang Pertanian

WTO memiliki ketentuan untuk mengatur perdagangan dalam bidang pertanian yaitu dengan Agreement Of Agriculture (AOA). Agreement Of Agriculture (AOA) adalah perjanjian pertanian yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dan tujuannya yaitu agar setiap negara menghapus tariff pertaniannya dan menghapus subsidi pertaniannya. Aturan Agreement Of Agriculture dari WTO membuka pintu perdagangan bebas. Indonesia pada masa Presiden Soeharto menandatangani Latter Of Intent dengan IMF dan Structural Adjusment Program (SAP) pada tahun 1997 dengan Bank Dunia,  maka Indonesia diharuskan untuk melakukan privatisasi, liberalisasi, upaya ini untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.

Peran WTO dalam kerjasama perdagangan Indonesia dan Vietnam yaitu membantu dalam penerapan kerjasama perdagangan dan ikut merealisasikan persetujuan dan instrumen hukum yang tertuang dalam Agreement Of Agriculture (AOA) dalam hal ini Indonesia membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga ketahanan pangan, sehingga  mengimpor beras dari Vietnam.

Bentuk Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Ketentuan WTO

  1. Joint Commission Indonesia – Vietnam on Economic, Scientific Technibal Cooperation  (JCESTC)

            Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam ini merupakan agenda utama sebagai rangkaian kunjungan kerja dengan misi dagang ke Ho Chi Minh City. Dalam pertemuan tersebut kedua negara menghasilkan kesepakatan bersama mengenai impor beras dan dituangkan dalam Memorandum On Rice Trade untuk jangka waktu masa kerjasama sampai 31 Desember 2019, yang sebelumnya disepakati pada 5 April 2007. MOU Rice Trade ini diperpanjang sampai tahun 2012, MOU ini berisi jaminan suplai impor beras Vietnam sebanyak 1 juta ton per tahun yang dibutuhkan dalam mengatasi kekurangan pasokan beras dalam negeri. Pada tahun 2008 Indonesia tidak melakukan impor beras dari Vietnam karena pasokan beras dalam negeri yang sudah mencukupi. Dalam kerjasama ini Indonesia tidak menuntut Vietnam untuk mengimpor beras tiap tahun.

Dalam Aturan AOA ada kebijakan yang dinamakan Special Safeguard Mechanism (SSM) yaitu untuk melindungi sektor pertanian domestik jika terjadi serbuan produk impor atau jatuhnya harga secara signifikan sehingga apabila ada penurunan harga  maka safeguard tidak dapat digunakan. Indonesia yang berdasarkan aturan AOA diberikan kebijakan ini. Safeguard ini dapat dilaksanakan jika telah melakukan pengujian serta terjadinya keterpurukan dan negosiasi yang berkaitan dengan kompensasi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua negara dan dibantu oleh ketentuan World Trade Organization (WTO) maka kerjasama impor beras ini dapat berjalan dengan baik dan hubungan bilateral kedua negara tetap terjaga.

Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Impor Beras Vietnam  dalam Ketentuan WTO

Menurut Rana dalam (Economic Dplomacy11:2007) Diplomasi Ekonomi adalah merupakan suatu proses dimana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, dalam memaksimalkan dan perolehan kegiatan ekonomi serta merupakan instrument ekonomi yang merujuk pada masalah perdagangan,investasi,ekspor,impor dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi serta merupakan komponen kebijakan luar negeri yaitu aktivitas internasional suatu negara. Dalam hal ini Diplomasi sangat penting dalam mencapai tujuan nasional suatu negara, Indonesia dan Vietnam memuat perjanjian yang dijalankan kedua negara melalui Agreement Of Agriculture (AOA) atau perjanjian pertanian  yang dalam perjanjian tersebut berisi aturan-aturan dalam perdangan internasional dalam bidang pertanian.

Diplomasi ekonomi Indonesia menunjukkan  masih sangat lemah  karena lemahnya koordinasi antara institusi pemerintah maupun sektor swasta dalam pelaksanaan impor beras Vietnam, sehingga diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara ekfektif dalam mencapai kepentingan. Untuk itu diperlukan diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan liberalisasi ekonomi dalam WTO setiap tahunnya akan banyak perundinagan dan sewaktu-waktu dapat berubah dan terdapat kecenderungan dalam diplomasi ekonomi Indonesia yaitu ketidakmampuan dalam menghasilkan perangkat diplomasi yang utuh , komperhensif dan jangka panjang. Maka, diplomasi ekonomi  Indonesia untuk impor beras Vietnam dalam standarisasi WTO adalah dengan mengoptimalkan  kapasitas dan kemampuan domestik Indonesia agar diplomasi ekonomi Indonesia mencapai kepentingan nasional serta pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan formulasi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan para aktor yang terkait untuk memaksimalkan kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia  sehingga berdampak bagi peningkatan kapabilitas ekonomi Indonesia.

Sumber:

www.kemlu.go.id

Argo Dewantara. 2017. DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION (Studi Kasus Impor Beras Indonesia Dari Vietnam  Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Skripsi. Tidak Diterbitkan.

Pengarusutamaan Gender di Surakarta

Pada dekade 1990-an, ukuran untuk capaian keberhasilan pembangunan ekonomi sering ditandai dengan tingginya GDP. Ukuran ini untuk menggambarkan seberapa tingginya tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, pakaian dan perumahan yang ditambah dengan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk penentu utama seberapa tinggi tingkat kemiskinan adalah kapabilitas untuk berfungsi yang diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan (Todaro & Smith, 2011a; van den Bergh & Kallis, 2012), Sen dalam Todaro & Smith (2011a). Seiring dengan perkembangan waktu maka ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara fisik namun juga non fisik seperti pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi termasuk terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi yang demikian inilah yang dikenal dengan Sustainable Development Goals/SDGs (Pembangunan Berkelanjutan).

Isu Gender merupakan bagian dari SDGs, suatu program pembangunan yang dikeluarkan oleh PBB. Isu tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah kehidupan manusia sehingga menjadi salah satu perhatian dari badan internasional. Isu gender biasanya berkaitan dengan upaya untuk melahirkan sebuah kondisi yang memberikan kesempatan dan ruang beserta hak-haknya sebagai manusia yang sama bagi laki-laki Begitu pentingnya isu gender sehingga menjadi bagian dari kesepakatan Beijing Platform for Action dan menjadi fokus tujuan ke-5 SDGs yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Jika bicara soal gender maka akan muncul beberapa istilah antara lain (1) kesetaraan gender yakni kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. (2) Keadilan gender merupakan proses untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. (3) Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat struktur sosial dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang biasa muncul dalam masyarakat dan cenderung merugikan perempuan adalah marginalisasi, subordinadi, stereotype, kekerasan dan beban kerja yang tidak sepadan dengan laki-laki. Permasalahan pada poin ketiga inilah yang perlu mendapat perhatian dan diupayakan pengentasannya sehingga ke depan perempuan benar-benar dapat mengoptimalkan potensinya.

Upaya untuk menyetarakan kesempatan, ruang dan hak bagi perempuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Pada masa kepemimpinan FX. Hadi Rudiyatmo sebagai walikota dengan visi yang dipilih adalah terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Misinya adalah mewujudkan Kota Surakarta yang waras, wasis, wareg, mapan, dan papan atau yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sehat, berpendidikan, terpenuhinya makan, sejahtera dan bertempat tinggal secara layak. Untuk terpenuhinya hal tersebut dibutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang ditunjang dengan lingkungan yang baik yakni bersih dan sehat. Berdasarkan amanat dari Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No.15 tahun 2008 yang kemudian di revisi dengan Permendagri 67 tahun 2011 Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) yang meliputi (1) penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), (2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi, (3)  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, (4) Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG, dan (5) strategi pencapaian kinerja.

Sebagai aplikasinya terhadap perhatian kepada perempuan, Kota Surakarta melaksanakan (1) Pengarusutamaan gender yakni strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia; (2) Perencanaan responsif gender sebagai sebuah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengalaman aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki; (3) Kampung responsif gender yakni wilayah setingkat RW atau dusun dengan kriteria tertentu dan terdapat keterpaduan antarsektor dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di wilayah tersebut; (4) gender champion atau kompetisi gender sebagai sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh perempuan yang memberi inspirasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Surakarta.  

Menurut penulis, pada program pertama, pemerintah Kota Surakarta telah memiliki strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Antara lain adalah Wanita Winasis sebagai sebuah paguyuban atay komunitas perempuan khususnya yang telah berumah tangga untuk mengembangkan potensi dan bakatnya seperti memasak, menjahit, berkebun dan sebagainya. Sebagai aplikasi pada program kedua yang telah dilakukan oleh Kota Surakarta adalah membentuk perkumpulan janda. Para ibu yang telah bercerai dengan suaminya dimotivasi dan didampingi agar mampu menjadi perempuan dan ibu yang tangguh. Ibu yang telah mengalami perceraian juga dimotivasi untuk mampu menjadi kepala keluarga sekaligus ibu yang mengurus rumah tangga. Untuk kampung responsif gender ditunjukkan dengan warganya yang sudah memiliki kesadaran untuk menempatkan dan memberikan peluang kepada perempuan untuk berperan banyak. Gender champion menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan perempuan dalam berkarya untuk memajukan masyarakat secara kompetitif yang salah satunya diperuntukkan bagi perempuan korban KDRT.

Berdasarkan data capaian pelaksanaan RAD PUG tahun 2019 masih banyak kegiatan dalam rencana aksi yang belum dilakukan di tahun 2019. Secara keseluruhan terdapat 43 rencana aksi yang belum dilakukan di tahun 2019 dari total 74 rencana aksi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah perencanaan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut ada langkah-langkah mujarab yang diperlukan yakni: (1) penyusunan regulasi untuk mempertegas pelaksanaan pengarusutamaan gender. (2) Perbaikan atau pembaharuaan RAD PUG dengan melihat kondisi yang dihadapi oleh masing-masin perangkat daerah yang melaksanakan di masing-masing bidangnya. (3) Dukungan dan kerja sama dari semua elemen masyarakat diperlukan sehingga program yang dirancang pemerintah yang diperkuat dengan regulasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.   

Dari Kyoto ke Paris Dinamika Perjanjian Mitigasi Perubahan Iklim Dunia

A.Latar Belakang

Climate Change atau perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang sekarang menjadi perhatian dunia. Kemunculan isu lingkungan ini memang berasal dari kondisi lingkungan di negara-negara industri, tapi pertimbangan untuk mengatasi masalah lingkungan ini adalah dampak yg muncul di seluruh kawasan di dunia. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek  pembangunan ekonomi dan sosial.

Permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan, emisi yang dihasilkan industry, kemudian efek rumah kaca, polusi udara dari industri dan kendaran ,di tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam climate conference, dunia sepakat bahwa dalam dua tahun akan ada kesepakatan baru tentang perubahan iklim, hampir delapan tahun sejak itu tapi perjanjian tersebut masih sulit untuk di pahami  bagi negara-negara yang ikut dalam climate conference, setelah kebuntuan panjang, pembicaraan iklim yang sedang diadakan di Paris bisa menjadi game-changer, dan negara-negara membutuhkan untuk mengadopsi perjanjian baru menggantikan Protokol Kyoto.

Sebelum adanya Protokol Kyoto negara-negara telah melakukan pertemuan dalam ranah hubungan internasional, yang pertama melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang dikenal dengan Stockholm Conference yang masih belum menemukan sebuah solusi global yang dapat menyelesaikan permasalahan bersama, kemudian dalam pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1997 untuk membuat consensus penanganan lingkungan hidup yang terangkum dalam suatu Protokol yang disebut dengan Protokol Kyoto yang dihasilkan di Jepang tahun 1997. Protokol Kyoto tersebut mengatur batas pelepasan kader emisi karbon industry dari suatu negara dan negara-negara yang meratifikasinya berkomitmen mengurangi kadar emisi karbon secara kolektif hingga sebesar 8 % hingga tahun 2012, di mana sampai pada tahun 2007, sudah 174 negara yang  telah meratifikasi Protokol Kyoto. Kemudian Protokol Kyoto di perpanjang hingga tahun 2020.

Kemudian di lanjutkan dengan Konferensi Copenhangen tahun 2009 untuk mengangkat kebijakan perubahan iklim ke tingkat politik tertinggi yang kemudian menghasilkan Copenhangen Accord untuk mempertegas  bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk membatasi karbon dan menanggapi perubahan iklim, baik dalam jangka pendek dan panjang.

Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama dunia untuk memerangi perubahan iklim. Sebelum konferensi, sebagian besar negara menyerahkan janji mereka pada pengurangan emisi, yang dikenal sebagai Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Pengajuan INDCs merupakan langkah penting untuk mencegah bencana iklim, Setelah berunding selama dua minggu, sebanyak 195 negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis akhirnya mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Berdasarkan perjanjian yang disepakati secara bulat itu, semua negara setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secepat mungkin. Selain itu, disepakati pula bahwa negara-negara di dunia berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

Perbedaan antara Protokol Kyoto dengan Paris Agreement, dalam Protokol Kyoto perjanjian internasional ini mengatur target kuantitatif penurunan emisi gas rumah kaca dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju, sementara itu negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau terkait pada komitmen untuk menurunkan emisinya, di bawah Protokol Kyoto, negara-negara maju harus mematuhi peraturan hukum yang mengikat mengenai enam emisi gas rumah kaca, sehingga negara yang menandatangani atau meratifikasi terikat pada Protokol Kyoto. Sedangkan dalam Konferensi Paris Climate Change, kesepakatan paris tercatat sebagai perjanjian pertama yang melibatkan semua negara untuk mengurangi emisi karbon sehingga Paris Agreement mengikat semua negara untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020, namun negara-negara dapat menetukan masing-masing penurunan emisi karbon sesuai dengan kemampuan negara-negara.

B.Partisipasi Indonesia dalam Konferensi Climate Change

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisinya, dengan meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia dapat berpartisipasi di dalam isu lingkungan hidup, melalui Clean Development Mechanism (CDM). Kemudian di tahun 2005 Indonesia dan negara-negara lainnya  Papua Nugini, Brazil, Meksiko, mengusulkan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) adalah negara-negara berkembang yg memiliki hutan tropis dunia. Kemudian di tahun 2007 dalam Konferensi Climate Change di Bali namun dalam perkembangannya Indonesia tidak ikut dalam meratifikasi Protokol Kyoto dalam Anex 2. Selanjutnya di tahun 2015 dalam Paris Climate Conference, Indonesia juga menyerahkan INDC’s yang menetapkan target yang ketat dari pengurangan 29 persen pada tahun 2030 dari tingkat bisnis biasa dan tingkat yang lebih tinggi dari 41 persen dengan bantuan internasional.

Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia

  1. Dalam meja perundingan selanjutnya Indonesia diharapkan untuk terus mengajukan transfer teknologi seperti menerapkan : Energi Lepas Pantai seperti yang diterapkan oleh Jepang di Kato City, untuk memangkas karbon, tenaga  angin juga berperan besar dan bisa meningkat 10 kali lipat sebelum 2050, matahari dan angin bisa membantu menghindari sekitar 11 gigaton emisi karbon tahunan, hampir sepertiga total dunia kini. Kemudian membangun panel surya di atas perairan. Penangkapan dan penyimpanan karbon dengan menangkap karbon sebelum terlepas ke udara, menyimpannya di dalam tanah,  Negara seperti AS, Kanada dan Tiongkok menggunakan ini berupaya untuk membakar batu bara tanpa konsekuensi yang buruk.
  2. Apabila tax karbon diberlakukan di negara berkembang maka negara berkembang seperti Indonesia juga harus mendesak negara-negara maju seperti Amerika dan Tiongkok sebagai penghasil emisi terbesar untuk memberlakukan pajak karbon yang tinggi. Kemudian harus adil dalam menentukan tax carbon sesuai dengan jumlah emisi yang dihasilkan ,memasang harga pada emisi untuk mencegah efek samping dari pembakaran fosil baik dalam bentuk pajak atau pasar perdagangan bagi pencemar. Seperti di Denmark pajak karbon menurunkan emisi per kapita sebesar 15 persen dan lebih besar lagi untuk perusahaan di negara itu
  3. Indonesia dalam konferensi Perubahan Iklim diharapkan untuk  menyerukan CBDR-RC  atau prinsip Common But Differentiated Responsibillity with Respective Capabalities, prinsip yang berarti bahwa semua negara harus mengambil bagian dalam memerangi perubahan iklim, namun negara-negara maju harus memainkan peran yang lebih besar.

Sumber:

Data dari Website di Google tentang Perubahan Iklim

SENGKETA DAGANG WTO DS477 / DS478 INDONESIA – IMPORTATION OF HORTICULTURAL PRODUCTS, ANIMAL AND ANIMAL PRODUCTS

Indonesia dalam World Trade Organization (WTO)

Di tahun 1994 Indonesia pada Putaran Uruguay merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menjadi pendiri WTO dan terdapat bukti diterimanya hasil. Putaran Uruguay oleh Indonesia yaitu dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO dan juga menjadi bukti bahwa Indonesia akan terlibat dengan segala kegiatan di WTO. Indonesia bergabung dengan WTO karena memiliki alasan yaitu membutuhkan adanya organisasi yang memiliki suatu system perdagangan dalam lingkup multilateral yang bisa mendorong terwujudnya pasar yang adil, bebas dan terbuka dan yang mendasari hal berikutnya adalah karena sistem ekonomi di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari sistem ekonomi negara lain di dunia yang seluruhnya akan membentuk sistem ekonomi Internasional.

Pada Doha Development Agenda , Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dalam KTM Ke-9 di Bali pada tanggal 3-7 Desember 2013, dalam agenda ini Indonesia dan negara-negara anggota WTO lainnya menyepakati “Paket Bali” yaitu mencakup isu fasilitasi perdagangan, pembangunan dan LDCs serta pertanian , perudingan isu ini merupakan sebagian dari perundingan Dohan Development Agenda. Dari perundingan ini dan Indonesia menjadi tuan rumah maka terlihat posisi Indonesia dalam keterlibatannya di WTO.

Sengketa Dagang WTO DS477 / DS478 Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animal sand Animal Products

Indonesia membuat kebijakan untuk mengatur impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan , kebijakan ini untuk kepentingan Indonesia dalam mensejahterkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam keanggotaan Indonesia di World Trade Organization (WTO), pada tahun 2014 Indonesia dan beberapa negara anggota WTO yaitu Amerika Serikat dan Selandia baru terlibat sengketa yang terkait dengan kebijakan Indonesia yang mengatur impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Pada tahun 2013 bulan Februari dan September kemudian yang terakhir pada bulan Juni tahun 2014  pihak yang saling bersengketa telah melakukan konsultasi terlebih dahulu, sebelum dilaporkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Dagang WTO.

            Kebijakan Indonesia yang dikonsultasikan terkait dengan kasus sengketa dagang ini yaitu – UU No 13 tahun 2014 tentang Hortikultura,

– UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

– UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan,

– UU No 19 tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani

serta kebijakan terkait perdagangan luar negeri Indonesia yaitu Peraturan Menteri  Pertanian (Permentan) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Pihak tergugat dan pihak menggugat bersikukuh dengan pendapat masing-masing  dalam upaya konsultasi,  sehingga dalam upaya konsultasipun tidak menemukan solusi yang tepat. Amerika Serikat dan Selandia Baru bertahan dengan pendapatnya bahwa kebijakan yang dibuat oleh Indonesia yaitu  mengenai perdagangan produk pertanian melanggar ketentuan yang ada di WTO,  seperti Indonesia menerapkan  pelarangan  atau  restriksi kuantitaf  terhadap impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan , kemudian Indonesia juga dianggap menerapkan perizinan impor non-automatic yang restriktif terhadap perdagangan dan tanpa adanya justifikasi serta Indonesia dianggap juga memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan produk dalam negerinya daripada produk impor yang sejenis.

Kemudian negara penggugat yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru  dalam kasus sengketa perdagangan ini membawa ke jalur hukum , dan di tahun 2015 Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selendia Baru dengan 14 negara anggota WTO sebagai pihak ketiga yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Jepang, Korea Selatan, Paraguay, Singapura, Taiwan, dan Thailand

Ada 18 measures yang diadukan oleh AS dan Selandia Baru sebagai inkonsistensi dengan komitmen Indonesia di WTO. Panel sengketa pada 22 Desember 2016 mengumumkan temuannya bahwa 18 measures yang diterapkan Indonesia tersebut tidak sejalan dengan  ketentuan WTO pada persetujuan GATT 1994 Article XI : 1 (quantitave restriction) dikarenakan telah menimbulkan pelarangan dan pembatasan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan . Sehingga Indonesia harus melakuakan penyesuaian terhadap regulasi yang terkait.

Indonesia Dalam Menghadapi Sengketa Dagang

Indonesia mengambil langkah untuk mengajukan banding pada 17 Februari 2017. Namun, pada 22 November 2017 Badan Banding WTO tetap menguatkan rekomendasi panel sengketa yaitu Indonesia harus melakukan penyesuaian atas 18 measures yang dipermasalahkan. Sengketa dagang ini melalui pembahasan yang cukup panjang, dalam kasus ini maka disepakati bahwa Indonesia akan melakukan penyesuaian untuk tahap pertama selambatnya pada 22 Juli 2018 dan tahap kedua pada 22 Juni 2019, dan langkah-langkah penyesuian telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Sumber:

 Ni Luh Dewi A.L.2017. PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO (Studi Kasus Sengketa Dagang WTO DS477 / DS478  Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products). Skripsi. Tidak Diterbitkan.

www.kemendag.go.id

HEWAN DAN PRODUK HEWAN DI INDONESIA

Apa yang dimaksud Hewan dan Produk Hewan ?

Menurut Permendag Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang terdiri dari 39 Pasal, dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, atau udara baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya, sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 5 yang dimaksud Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian atau untuk kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Jenis Hewan dan Produk Hewan

  1. Jenis Populasi Tahun 2014-2018
Sapi Potong Ayam Ras Petelur
Sapi Perah Ayam Ras Pedaging
Kerbau Itik
Kuda Itik Manila
Kambing Kelinci
Domba Puyuh
Babi Merpati
Ayam Buras  
  • Produksi Daging Tahun 2014-2018
Sapi Ayam Ras Petelur
Kerbau Ayam Ras Pedaging
Kambing Itik
Domba Kelinci
Babi Puyuh
Kuda Merpati
Ayam Buras Itik Manila
  • Produksi Telur
Ayam Buras
Ayam Ras Petelur
Itik
Puyuh
Itik Manila
  • Produksi Susu di Indonesia

Table diatas adalah Produksi Susu di Indonesia tahun 2014-2018, dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, namun di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan.

Ekspor dan Impor  Sektor Perternakan 2013-2017

Table diatas adalah nilai ekspor dan impor sub sector peternakan, nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor, nilai impor tertinggi di tahun 2014 dengan nilai 4.000 Juta USS/Million USS, sedangkan nilai ekspor di tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 dengan nilai 500 Juta USS/ Million USS

Sumber:

pertanian.go.id

Potensi Indonesia Dalam Pembangunan Railway Beijing – Melbourne

Pada abad ke-21 era baru dimulai ditandai dengan tema perdamaian, pembangunan, kerja sama dan saling menguntungkan. Di abad ke-21 ini, China memiliki insiatif  One Belt One Road (OBOR) untuk menghidupkan kembali semangat jalur sutra. Inisiatif ini dikemukakan pertama kali oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungannya ke Asia Tengah dan Asia Tenggara pada bulan September dan Oktober 2013, ia mengangkat inisiatif untuk bersama-sama membangun Belt and Road. Pembangunan Belt and Road dapat membantu kemakmuran ekonomi negara-negara di sepanjang Belt and Road dan menghubungkan negara-negara Asia, Eropa dan Afrika lebih dekat.

Latar belakang dari inisiatif One Belt One Road  adalah perubahan yang kompleks dan mendalam sedang terjadi di dunia. Dampak dari krisis keuangan internasioanal yaitu ekonomi dunia yang pulih dengan perlahan, perkembangan global yang tidak merata, lanskap dan peraturan perdangan dan investasi sedang mengalami penyesuaian besar dan negara-negara masih menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan negara masing-masing. Inisiatif  ini untuk bersama-sama membangun One Belt and Road  untuk menuju dunia yang multipolar, globalisasi ekonomi, keragaman budaya dan aplikasi IT yang lebih besar, dirancang untuk menegakkan rezim perdagangan global dan ekonomi dunia yang terbuka dalam kerja sama regional terbuka.

Inisiatif  One Belt One Road bertujuan untuk mempromosikan konektivitas Asia, Eropa dan Afrika melalui darat maupun laut,  membangun dan memperkuat kemitraan di antara negara-negara di sepanjang Belt and Road, mendirikan jaringan konektivitas all-dimensional, multi-tier dan komposit, dan mewujudkan pembangunan yang beragam, independen, seimbang dan berkelanjutan di negara-negara ini. Proyek konektivitas dari Inisiatif ini akan membantu menyelaraskan dan mengoordinasikan strategi pengembangan negara-negara di sepanjang Belt and Road, memanfaatkan potensi pasar di wilayah ini, mempromosikan investasi dan konsumsi, menciptakan tuntutan dan peluang kerja, meningkatkan pertukaran antar masyarakat dan pertukaran budaya , dan saling belajar di antara orang-orang di negara-negara terkait, dan memungkinkan mereka untuk memahami, mempercayai dan menghormati satu sama lain dan hidup dalam harmoni, kedamaian, dan kesejahteraan.

Dengan adanya One Belt One Road  ini diharapkan dapat bersama-sama merangkul masa depan yang lebih cerah terutama untuk negara-negara berkembang disepanjang Belt and Road  untuk  terus maju mengembangkan potensi yang dimiliki, dan kerja sama Belt and Road  ini memiliki rasa saling menghormati dan saling percaya, saling menguntungkan  dan saling belajar antar peradaban,  dengan semua negara disepanjang Belt and Road melakukan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama maka ada prospek yang cerah untuk  inisiatif One Belt and Road  dan semua orang di negara-negara sepanjang Belt and Road dapat mendapatkan maanfaat dari inisiatif ini.

Pembangunan Railway Beijing-Melbourne ?

Proyek kereta api ini awalnya untuk proyek kereta api China-Singapura yang telah mendapatkan banyak perhatian selama beberapa tahun terakhir karena rute-rute ini terus berkembang, rute ini dimulai dari Kunming menuju selatan melalui Vietnam dan menuju ke barat melewati Laos dan Myanmar, kemudian menuju ke selatan melewati Bangkok dan menuju lebih jaug ke selatan melalui Malaysia dan berakhir ke Singapura. Ketika rute ini selesai akan menjadi rute dengan kecepatan tinggi dengan rata-rata 200 km/per jam dengan menempuh waktu 36 jam dari Beijing ke Singapura dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2020.

Pembangunan Railway ini juga bukan bagian dari rencana One Belt One Road  China, namun karena Indonesia dan Australia berada didekatnya menjadi masuk akal untuk melihat potensi rute yang akan dikembangkan. Hal ini juga sejalan dengan strategi China dan ASEAN untuk mengintegrasikan Asia untuk lebih baik.

Siapkah  Infrastruktur Kereta Api di Indonesia?

Jaringan kereta api di Indonesia khusunya di Sumatra, kenapa harus Sumatra?  Karena titik terdekat dari Singapura untuk terhubung dengan transportasi Indonesia adalah Pekanbaru, di pantai timur Sumatra. Di pulau Sumatra kereta api dibagi menjadi empat rute yang terpisah dan tidak terhubung.  Dari singapura membutuhkan penghubung dari empat jalur kereta api terpisah di Sumatra, secara kolektif memiliki sekitar 1.348km jalur yang dapat digunakan. Proyek infrastruktur sedang dilakukan untuk merenovasi jalur tambahan bekas sepanjang 500 km dan untuk menghubungkan jalur-jalur tersebut ke satu jaringan di bawah rencana kereta api Trans-Sumatra. Jika rute ini selesai , rute ini akan membentang dari Medan di utara Sumatra sampai ke pelabuhan selatan Padang dan timur ke Prabumulih. Jaringan kereta api Sumetra adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia 2015-2019 untuk memperluas dan meningkatkan jaringan kereta api.

Bagaimana Indonesia-Australia?

Pelayaran Indonesia-Australia saat ini melewati Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian kembali ke selatan melalui Selat Sunda atau dari Surabaya dan kembali melalui Selat Lombok. Pada titik-titik Selat ini kedua rute dititik yang padat sehingga keduanya juga membutuhkan rute yang panjang di sekitar Australia untuk menuju ke Pert ke Barat atau Timur ke Cairns kemudian ke Sydney. Sekarang rute laut antara Surabaya dan Darwin juga digunakan.

Antara Surabaya dan Darwin memiliki jarak yang relative dekat yaitu 2.063 km dibandingkan dengan Tanjung Priok ke Perth yang jaraknya 3.017 km dan Tanjung Priok ke Sydney. Darwin memiliki jalur kerata api yang baik untuk angkutan barang dan lalu lintas penumpang. Hal ini juga melihat kesiapan  pemerintah Indonesia terlebih dahulu dalam mengelola untuk menyatukan dan meningkatkan empat jaringan di Sumatra, dan ketika ini selesai rute kereta api Sumatra ini selesai maka dapat menghubung dengan rute yang ada di pulau jawa kemudian melewati Kupang untuk menuju Australia menuju kota Darwin dan jalur ini akan diteruskan ke Cairns, Brisbane, Sydney, Canberra hingga pemeberhetian akhirnya di Melbourne.

Apakah itu bagian dari One Belt One Road ? apakah rute kereta api Beijing-Melbourne ini akan manjadi kenyataan? mari kita tunggu saja.

HORTIKULTURA DI INDONESIA


Indonesia sebuah negara agraris dan memiliki iklim tropis dan berada di garis khatulistiwa, Indonesia mayoritas penduduknya adalah petani, sektor pertanian masih memiliki peran dan arti penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian salah satunya adalah Hortikultura. Apa itu Hortikultura? Hortikultura adalah cabang pertanian tanaman, seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

Bagaimana Hortikultura di Indonesia?

Di Indonesia sektor Hortikultura memiliki potensi dan peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Apabila Hortikultura dikelola dengan baik maka menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat diperhitungkan karena memiliki daya saing yang tinggi dan sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan Hortikultura Selain itu keanekaragaman hayati menjadi pendukung untuk memberikan hasil yang baik untuk Hortikultura dan letak geografis Indonesia yang berada di jalur Khatulistiwa memberikan keunggulan komparatif karena lingkungan yang kondusif bagus bagi pertumbuhan keanekaragaman Hortikultura.

Dalam komoditas Hortikultura yang potensial dikembangkan sebanyak 323 komoditas, yang terdiri dari buah-buahan sebanyak 60 jenis, sayuran sebanyak 80 jenis, bioformaka sebanyak 66 jenis dan tanaman hias sebanyak 117 jenis, sampai akhir tahun 2007 yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah komoditas hanya 70 Jenis kemudian pada tahun 2008 meningkat 91 jenis.

Selain keanekaragaman hayati, ketersediaan lahan pertanian juga sangat penting, saat ini ketersediaan lahan pertanian untuk Hortikultura masih sangat kecil dibandingkan lahan pertanian lainnya. Indonesia memiliki tipe lahan  yang beragam seperti sawah, lahan kering, rawa, lebak, pasang surut, gambut. Sehingga keragaman tipe ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai hortikultura. Potensi sumberdaya ini harus dikelola dengan baik pemanfaatannya untuk pengembangan hortikultura sebagai alternatif peningkatan pendapatan petani.

Produksi Hortikultura

  1. Produksi Sayuran  Tahun 2014-2018
KubisPaprika
Cabai BesarKacang Merah
WortelBawang Putih
Kembang KolMlinjo
JamurBuncis
Cabai RawitLabu Siam
KentangTerong
LobakPetai
SawiTomat
Bawang DaunKetimun
Kacang PanjangKangkung
JengkolBayam
Bawang Merah 
  • Produksi Buah  Tahun 2014-2018
Jambu BijiStroberi
NanasPisang
Jeruk BesarManggis
Jambu AirBelimbing
RambutanSalak
PepayaSemangka
Durian Sukun
ManggaAnggur
Jeruk SiamAlpukat
MelonSirsak
Duku/ LangsatBelewah
NangkaMarkisa
ApelAnggur
Sawo 
  • Produksi Florikultura / Tanaman Hias  Tahun 2015-2018
MonsteraEuphorbia
AnggrekPhylodendron
Anthurium BungaHeliconia
DracenaCordyline
AglonemaSanseviera
AnyelirMawar
KrisanAndenium
Sedap MalamDracena
PakisMelati
DiffenbahiaAnthurium Daun
PalemAnggrek
GladiolIxora
GarberaCaladium
  • Produksi Biofarmaka Tahun 2015-2018
JaheJahe
Mahkota DewaKejibeling
Mengkudu/PaceLempuyang
Laos/LengkuasKunyit
TemulawakKencur
KapulagaTemuireng
Lidah BuayaDlingo/Dringo
SambilotoTemu Kunci

Table diatas adalah produksi yang dihasilkan komoditas Hortikultura mulai dari sayuran, buah, tanaman hias dan biofarmaka.

Nilai Ekspor dan Impor Hortikultura

Gambar diatas adalah nilai ekspor dan impor sektor Hortikultura dari tahun 2013 sampai tahun 2017, nilai ekpor dari tahun 2013-2017 mengalami naik turun dan nilai impor dari tahun 2013-2017 juga mengalami naik turun, namun di tahun 2017 nilai impor mencapai 2.500 Juta USS/ Million USS.

Sumber:

http://hortikultura.pertanian.go.idb