SAATNYA PEREMPUAN BERKARYA

Nicole Zefanya yang dikenal dengan nama panggung Niki merupakan seorang musisi, penulis lagu  produser rekaman dan  penyanyi asal Indonesia. Nicole Zefanya lahir di Jakarta 24 Januari 1999, mengawali kariernya dengan mengikuti ajang kompetisi Cornetto Ride To Fame. Niki berhasil mengalahkan ribuan konstestan bahkan pada tahun 2014 sebagai penyanyi pembuka konser  Red Tour Taylor Swift.

Niki sejak kecil sudah tertarik dengan musik, ia tumbuh mendengarkan musik-musik R&B era 1990-an seperti Destiny’s Child dan Aaliyah. Pengaruh sang ibu yang merupakan penyanyi gospel, bakat dari sang ibu menurun ke sang anak. Ayahnya akan memutar lagu-lagu milik Whitney Houstan ketika Niki kecil rewel pada jam tidur dan bekeliling  kota  berjam-jam dengan mobil untuk menenangkan Niki.

Budaya barat sudah melekat pada diri Niki. Sejak kecil Niki sudah terbiasa berbahasa Inggris, suka menonton acara TV Amerika dan sang ayah pun berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Ketika beranjak dewasa Niki bersekolah di sekolah internasional dengan guru-guru yang berasal dari Amerika atau Kanada. Itulah yang memperkuat bakat yakni kemampuan menggunakan Bahasa Inggris secara fasih. Niki pernah mengalami krisis identitas sebagai warga Indonesia karena teman-teman sekelasnya merupakan orang-orang asing. Ketika melanjutkan kuliah di Nashville Tennesse, Niki mengalami culture shock. Jauh dari rumah membuat Niki merasa homesick, namun sejak saat itu Niki mulai bangga menjadi orang Indonesia.

Dalam karir musiknya Niki mengusai banyak alat musik termasuk gitar, ukulele, keyboard dan piano. Selama menjalani karir musiknya Niki memilih genre R&B dan indiefolk. Pada tahun 2016 dan 2017 Niki meliris lagu “Polaroid Boy” dan “Anaheim” secara independen. Pada tahun 2017, Niki pindah ke Nashville, AS, dan mempelajari Seni Musik di sebuah Universitas dan merilis lagu “See U Never”  dan “ I Like U” di bawah naungan label rekaman  asal Amerika Serikat tumbuhlah sebagai penyanyi internasional. Awal Niki bergabung dengan label rekaman asal Amerika 88rising, Niki mengaku bahwa dirinya diundang oleh Rich Brian yang merupakan penyanyi asal Indonesia untuk bergabung dalam label 88rising. Setelah Rich Brian mendengar lagunya di YouTube dan kemudian mengontaknya secara langsung. Pada 2 Mei 2018  Niki merilis lagu “Vintage” sebagai single pertama dari EP-nya yang bertajuk Zephyr.

Di usia muda Niki berhasil sukses dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74, Niki Zefanya menyanyikan lagu Indonesia Raya di Head In The Clouds Festival  di LA State Historic Park, Amerika Serikat  dan mengenakan baju bertemakan merah putih sambil mengibarkan bendera kebangsaan Indonesa di atas panggung.

Dari Niki kita dapat meneladani banyak hal, kesuksesan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan pantang menyerah. Sebagai perempuan generasi “Z” hendaknya memanfaatkan kesempatan dengan baik dan tetap optimis. Marilah mencontoh Niki, saat namanya sudah sering terdengar secara internasional, namun tetap bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Kini, perbedaan gender sudah bukan lagi menjadi masalah untuk tidak berkarya, budaya patriarki kini perlahan-lahan ditinggalkan. Laki-laki maupun perempuan kini mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya. Niki menjadi salah satu contoh nyata, usia juga bukan merupakan penghalang dalam berkarya.

PAY GAP GENDER DI AUSTRALIA

Sejak tahun 2006 sampai 2016 dalam indeks kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia, Australia mengalami kemuduran. Pada tahun 2017 indeks kesenjangan gender mengalami sedikit peningkatan, meskipun proyek kesetaraan gender masih dalam masalah. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat ekonomi dan partisipasi politik perempuan yang sangat dinamis. Dalam Libby Lyons 2019, perempuan Australia masih harus berurusan dengan kesenjangan upah yang menguntungkan pihak laki-laki di setiap negara bagian. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dalam memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan laki-laki masih jauh. Usaha dari para pekerja perempuan dalam mencapai kesetaraan ini tidak akan selesai dengan sendirinya sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

Pay Gap Gender adalah perbedaan penghasilan rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Angka yang stabil untuk kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan yaitu 14 persen dengan rata-rata laki-laki berpenghasilan lebih banyak $241,50 setiap minggunya daripada perempuan,  Pay Gap Gender menjadi tolak ukur posisi wanita dalam bidang ekonomi yang telah ditetapkan secara internasional. Di Australia kesenjangan upah gender yaitu kesenjangan penghasilan rata-rata perminggu antara perempuan dan laki-laki di seluruh sektor lapangan pekerjaan. Di Australia hampir dua dekade kesenjangan upah gender relatif tetap. Namun, tahun 2018 turun dibawah 18 persen dengan pendapatan rata-rata para perempuan perminggu $ 1,484,80 dan laki-laki $ 1, 695,60.

Faktor penyebab kesenjangan upah  di Australia yang paling menonjol adalah faktor ‘Glass Ceiling’ yaitu penghalang atau hambatan bagi kaum perempuan untuk mencapai puncak karir atau berkurangnya peluang perkembangan karier bagi pekerja perempuan. Selain itu penyebab lainnya adalah gangguan disaat berkarir seperti cuti melahirkan dan melanjutkan pendidikan, perempuan banyak melakukan pekerjaan paruh waktu karena keinginan untuk memiliki penghasilan dan jadwal kerja yang ditawarkan lebih fleksibel agar dapat mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan perempuan Australia memilih untuk bekerja paruh waktu. Pekerjaan yang tidak dibayar kepada perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2017 sebanyak 7 persen, perempuan Australia menghabiskan lebih banyak waktu melakukan pekerjaan tanpa bayaran, 76 persen pengasuhan anak, 67 persen pekerjaan rumah tangga, 69 persen perawatan orang dewasa dan 57 persen sukarelawan. Hal ini menjadi permasalahan gender.

Diskriminasi gender menjadi pengaruh paling penting dalam kesenjangan upah gender di Australia yang pada tahun 2014 sebanyak 29 persen menjadi 39 persen pada tahun 2017. Sejak tahun 2009 ketidaksetaraan gender menjadi masalah bagi Australia. Gender menjadi dampak bagi jenjang karir, perempuan akan mengalami diskriminasi gender lebih besar daripada laki-laki yang akan berpengaruh secara langsung pada kehidupan karirnya. Budaya dan hambatan struktural di tempat kerja menjadi alasan mengurangi partisipasinya dalam pekerjaan maupun kemandirian ekonomi karena harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan tugas rumah tangga. Permasalahan pay gap karena gender bagi masyarakat Australia sebenarnya merupakan tantangan bersama mengingat adanya ketakutan akan usia tua yang berarti munculnya pengangguran.

Pemerintah Australia berupaya untuk mengatasi kesenjangan upah gender di bidang pekerjaan  dengan program kebijakan yang disebut dengan Equal Pay Act yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan  yang bertujuan menghapuskan perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin. Namun, kebijakan ini  belum dapat berfungsi secara maksimal dalam mengurangi kesenjangan upah gender. Sejak tahun 2009 telah ada pengembangan kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan dan keluarga di Australia. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan pekerjaan dan tetap melakukan pekerjaaan rumah tangga adalah dengan pekerjaan paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu memiliki sistem keuangan yang buruk sehingga mempersulit jika ingin berpindah ke perkerjaan full time. Perempuan Australia memiliki kemungkinan untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, sedangkan sebanyak 37 persen perempuan Australia merupakan pekerja full time.

Kesenjangan upah gender di Australia menurun hingga 14,1 persen namun pada faktanya kesenjangan upah gender di Australia tetap tinggi karena kesenjangan gaji dihitung dengan membandingkan pendapatan rata-rata antara perempuan dan laki-laki. Di Australia, keluarga yang memiliki struktur ‘Neo-tradisional’ dengan laki-laki bekerja full time dan perempuan hanya bekerja paruh waktu dan masih melakukan pekerjaan rumah tangga, Gambaran inilah yang masih menjadi tipe pasagan yang dominan di Australia. Selain itu, sifat pekerjaan yang tersedia di Australia masih sangat terlihat menurut gender. Banyak industri yang pekerjanya didominasi oleh satu jenis kelamin, hanya 46,5 persen pekerja di Australia yang bekerja di tempat kerja yang terdiri lebih dari satu gender. Hal ini berdampak signifikan pada kesenjangan upah gender karena pekerjaan yang didominasi oleh perempuan secara signifikan dibayar lebih rendah. Perempuan yang bekerja di industry dengan dominasi perempuan menerima upah lebih rendah daripada yang berkeja di industry yang didominasi oleh laki-laki.

Dengan demikian persoalan ketidaksetaraan gender bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perempuan Indonesia untuk bangkit menunjukkan talentanya agar bisa lebih mandiri.

PETANI PEREMPUAN SIDOHARJO DAN PRANATA MANGSA

Banyak orang yang tidak tahu pranata mangsa. Apa itu pranata mangsa dan manfaatnya apa bagi kehidupan sehari-hari?

Nah, untuk mengulas mengenai pranata mangsa, silakan anda baca baik-baik uraian di bawah ini.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan alam ymang ada di sekitarnya. Perubahan lingkungan alam akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, demikian juga sebaliknya. Seringkali kondisi alam yang berubah justru disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak mampu menjaganya atau bahkan merusak. Indonesia sebagai negara yang tergolong agraris sangat membutuhkan keseimbangan alam sebagai sarana untuk menopang kehidupan. Di sini dibutuhkan upaya masyarakat untuk menjaga harmonisasi dengan alam agar tercipta kehidupan yang lebih mapan.

Masyarakat sampai sekarang banyak yang belum memahami tentang perubahan iklim. Petani, khususnya yang perempuan, umumnya hanya berperan sebagai petugas yang menanam padi di sawah. Pengelolaan pertanian selanjutnya seperti pemupukan, pengairan bahkan saat panen banyak yang dilakukan oleh petani laki-laki. Peran perempuan yang terbatas tersebut memiliki pengaruh dalam produktivitas pertanian karena ketika terjadi kesalahan dalam mengatur jarak tanam antara bibit padi yang satu dengan yang lainnya, maka hasil yang diperoleh juga berbeda.

Saat ini permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia adalah perubahan iklim. Iklim yang berubah ditandai dengan peningkatan curah hujan dalam periode waktu yang bergeser dari masa sebelumnya. Curah hujan yang tinggi memiliki pengaruh besar terhadap produksi tanaman. Seperti dalam penelitian Hidayati (2015) yang mengutip pendapat Suberjo bahwa perubahan cuaca dan pemanasan global dapat menurunkan produksi tanaman hasil pertanian antara 5-20 persen. Perubahan iklim yang tidak menentu pada tingkatan ekstrim menjadi faktor utama terjadinya kegagalan panen. Selain itu, perubahan iklim juga memengaruhi produktivitas dan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.  

Isu perubahan iklim bagi petani merupakan fenomena alam yang belum bisa diamati, diduga, dan diantisipasi. Berdasarkan penelitian dari Yoeke Kusumayanti dan Masroni (2015) mengenai tanggapan para petani dari wilayah Wareng, Wonosari, Gunung Kidul terkait perubahan iklim adalah: (1) petani telah menyadari adanya perubahan iklim yang sulit diprediksi; (2) petani belum mengetahui apa penyebab perubahan iklim; (3) dalam jumlah yang tidak banyak, masih ada petani yang mengikuti kalender pranata mangsa sebagai pedoman dalam budidaya tanaman pertanian; (4) kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani terkait perubahan iklim; (5) petani belum mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami petani terkait perubahan iklim adalah (1) penundaan masa tanam padi sekitar satu sampai dua bulan; (2) bibit yang terlanjur disebar ada yang mengalami kematian; (3) penurunan produksi tanaman pangan; (4) penurunan penghasilan petani; (5) kemungkinan terjadinya kelaparan dan kemiskinan.

Isu Gender Dalam Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan identik dengan pertanian. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat mengharuskan penggunaan tanah yang juga terus meningkat. Dalam sistem pertanian masyarakat pedesaan Asia, Holzner (2016) menjelaskan adanya penanaman padi dengan bajak untuk menggambarkan sistem sosial yang patriarkhal. Partisipasi perempuan dalam pertanian relatif rendah karena   hanya digunakan pada saat awal dan akhir proses bertani khususnya padi. Pada kondisi seperti ini, petani perempuan umumnya berstatus sebagai petani kecil (Holzner, 2016). Petani kecil bercirikhaskan penghasilan minim dan tidak memiliki power atau kesempatan untuk terlibat banyak dalam pengurusan lahan pertanian. Dengan kata lain, petani kecil akan sangat tergantung pada belas kasihan petani utama yang umumnya laki-laki.

Masyarakat pedesaan memerlukan sentuhan pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten guna me-ningkatkan kesejahteraan. Petani perempuan dalam hal ini memerlukan pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan kemandirian dan daya tahan. Strategi GAD sangat sesuai untuk meningkatkan kemandirian para petani perempuan guna menghadapi perubahan iklim. Artinya penggunaan kearifan lokal yang ditopang dengan bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan produk pertanian sangat diperlukan.

Konsep Pranata Mangsa

Kearifan lokal sebagai kebijakan lokal menjadi pengetahuan berdasarkan pengalaman masyarakat lebih dari satu generasi untuk tumbuh sebagai filosofi desa. (Phongphit dan Nantasuwan 2002a; 2002b; Na Talang 2001). Filosofi tersebut menjadikan kearifan lokal sebagai panduan hidup masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dalam membangun hubungan dengan keluarga, tetangga, dan orang lain yang berada dalam desa dan lingkungannya. Dinamisnya kearifan lokal berubah sejalan dengan waktu, tergantung pada tatanan dan ikatan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Kearifan lokal dalam pengolahan pertanian salah satunya adalah penggunaan kalender pranata mangsa. Pranata mangsa merupakan salah satu unsur dari kearifan lokal yang telah berkembang lama dalam tradisi masyarakat Jawa Tengah, yang berkaitan erat dengan pertanian. Pranata mangsa berasal dari bahasa Jawa, terdiri dari dua kata yaitu pranata dan mangsa. Pranata berarti ketentuan/aturan dan mongso berarti musim. pranata mangsa atau aturan waktu musim digunakan oleh para petani Jawa yang didasarkan pada naluri yang diajarkan oleh leluhur dan digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian. pranata mangsa dalam padanan bahasa Indonesia, dibuat berdasarkan pergerakan matahari yang bergeser dari ekuator ke utara dan selatan dalam kurun waktu selama enam bulan. Ada beberapa nilai penting yang terdapat dalam kalender pranata mangsa sehingga penting bagi petani untuk mengelola pertanian (Suhartini, 2009), yakni: (1) pranata mangsa dapat memberikan arahan pada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mangsa yang bersangkutan. Ketentuan pranata mangsa seperti kalender pada umumnya yang dalam kurun waktu satu tahun terbagi menjadi 12 ‘mangsa’, namun jumlah harinya berbeda-beda; (2) aturan yang terdapat dalam kalender pranata mangsa mengajarkan kepada petani untuk menjaga keselarasan alam dengan tidak “memperkosa” tanah untuk lahan bercocok tanam; meskipun sarana-prasarana mendukung, seperti air dan saluran irigasinya. Artinya, pranata mangsa menuntun petani untuk membiarkan tanah dikosongkan untuk memperbaiki kondisinya dalam waktu sementara tanpa ditanami, meski tetap diberi pupuk untuk menjaga kesuburannya.

Sindhunata (2011) menjelaskan secara lebih rinci mengenai pembagian bulan sesuai kalender pranata mangsa yakni: (1) mangsa kasa atau kaji; (2) karo; (3) katelu; (4) kapat; (5) kalima; (6) kanem; (7) kapitu; (8) kawolu; (9) kasanga; (10) kasapuluh; (11) apit lemah atau hapit lemah atau dhesta; (12) apit kayu atau hapit kayu atau saddha. Sesuai dengan kalender pranata mangsa, bukan hanya dikenal pembagian waktu menjadi 12 mangsa; namun juga terdapat empat musim yakni: (1) katigo atau musim kering; (2) labuh atau musim ketika hujan sering turun; (3) rendheng sebagai musim dengan curah hujan tinggi. Pada musim rendheng ini, curah hujannya lebih banyak dibandingkan dengan labuh. (4) mareng sebagai masa peralihan antara musim penghujan ke kemarau yang ditandai dengan semakin sedikitnya hujan yang turun. Rincian dari kalender pranata mangsa bukan hanya berhenti sampai di sini, namun masih terdapat pembagian waktu sesuai dengan keempat musim tersebut.

Manfaat Pranata Mangsa Bagi Petani Perempuan Mojoreno

Masyarakat Jawa Tengah yang memiliki latar belakang pertanian telah diwarisi suatu pengetahuan bermanfaat yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dikatakan sebagai warisan mengingat ajaran ini telah dilaksanakan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tersebut yang lebih dikenal sebagai kalender pranata mangsa lebih sering disebut sebagai aturan dalam pengelolaan tanah. Masyarakat dari Desa Mojoreno, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah selama ini masih ada yang menggunakan aturan pranata mangsa. Selama ini tradisi yang berlaku bagi masyarakat di dusun tersebut adalah menjadikan pranata mangsa sebagai pedoman untuk menanam padi dan palawija. Padi dan palawija menjadi pilihan utama karena merupakan makanan pokok masyarakat Jawa. Kalender pranata mangsa dijadikan sebagai pedoman petani perempuan Desa Mojoreno. 

Masyarakat pedesaan hanya melihat pengolahan pertaniaan saat ini lebih sulit karena satu tahun hanya bisa panen dua kali dengan curah hujan yang tidak lagi sesuai dengan perkiraan. Kalender pranata mangsa masih dilestarikan walaupun tidak banyak yang menggunakan karena petani perempuan yang hanya berstatus sebagai buruh sangat tergantung pada keputusan dari petani besar yakni pemilik sawah dan petani utama yang umumnya laki-laki. Dengan kata lain petani perempuan yang tergabung dalam kelompok tani belum memiliki kesempatan dan kemandirian untuk memutuskan sendiri kapan waktu untuk mengelola lahan pertanian. Kelompok tani sebagai wadah petani perempuan mau dan siap berkembang bilamana ada pihak-pihak yang lebih partisipatif, turut ambil bagian dalam memberdayakan anggotanya serta meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalender pranata mangsa merupakan refleksi dari masyarakat Jawa terhadap tanda-tanda alam untuk menentukan penghitungan musim yang akan digunakan dalam bercocok tanam. Pranata mangsa dilakukan oleh nenek moyang dengan cara niteni atau mengamati tanda-tanda alam sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap Tuhan. Ada dua hal yang menyebabkan semakin sedikitnya masyarakat menggunakan aturan pranata mangsa dalam pengelolaan pertanian. Pertama, karena modernisasi dalam pertanian dan kerumitan tersendiri dalam penghitungan pranata mangsa. Kedua, fenomena iklim global yang memengaruhi tanah air seperti El Nino, La Nina, Dipole Mode, Madden Julian Oscillation (MJO) serta sirkulasi Monsun Asia-Australia, sebagai daerah pertemuan angin antartropis atau Inter-Tropis Convergence Zone (ITCZ) serta kondisi suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia (Minani, 2017).

GARUDA SIMBOL PESONA INDONESIA


Wonderful Indonesia

Indonesia memiliki julukan dari para wisatawan yaitu “Wonderful Indonesia” karena Indonesia dengan wilayahnya yang luas memiliki penuh pesona tersendiri mulai dari keindahan alamnya, keragaman penduduk dan bahasanya hingga pesona seni budaya tradisi lokal yang memiliki keunikan dan cagar budaya yang tentu saja sangat menarik untuk dikunjungi dan menjelajah wisata nusantara. Wonderful Indonesia merupakan branding pariwisata Indonesia yang mengusung tema Eco, Culture and MICE (Meeting, Incentive (Travel), Conventions, Exhibitions) yang sebelumnya pariwisata Indonesia memiliki nation branding yaitu “Visit Indonesia”. Tema yang mengusung Eco, Culture, and MICE ini memiliki makna yaitu

  • Eco merupakan perwujudan bentuk kepedulian pariwisata Indonesia terhadap lingkungan
  • Culture (Kebudayaan) merupakan harta dan kekuatan Indonesia yang mempunyai kekayaan seni budaya beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke
  • MICE adalah rangkaian acara dalam rangka Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN di tahun 2011, sehingga akan banyak pertemuan dan konvensi (MICE) yang diadakan di Indonesia, terdapat 600 event MICE yang diselenggarakan diberbagai daerah di tanah air.

Wonderful Indonesia menjadi janji pariwisata Indonesia kepada dunia. Istilah “Wonderful” mengandung makna bahwa Indonesia kaya dengan keindahan karya anak manusia maupun alamnya. Pesona Nusantara itu mampu mengusik kalbu dan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan. Branding “Wonderful Indonesia” diharapkan menjadi identitas bangsa. Istilah Wonderful Indonesia biasanya dirangkai dengan Jateng Gayeng by Wonderful Indonesia, Enjoy Jakarta by Wonderful Indonesia.

Branding Wonderful Indonesia

Branding “Wonderful Indonesia” memiliki tujuan untuk mengefektifkan dan berintegrasi agar tidak terlalu banyak branding yang diciptakan oleh banyak tempat wisata maupun daerah. Wonderful Indonesia menjadi payung besar dalam dunia pariwisata Indonesia. Brand “Wonderful Indonesia” juga bertujuan sebagai country branding yang mempresentasikan daya tarik, keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan keramahtamahan masyarakat Indonesia maupun fasilitas pariwisata menarik lainnya yang dikembangkan warga maupun masyarakat Indonesia itu sendiri.

Logo Wonderful Indonesia memiliki makna yang dalam. Bentuk logo mengambil konsep Garuda Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila digambarkan dengan 5 garis warna yang berbeda dan merupakan symbol diversity Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. Logo diolah menjadi bentuk dan warna yang dinamis sebagai perwujudan dari dinamika Indonesia sebagai negara berkembang. Jenis huruf dan logo diambil dari elemen otentik Indonesia yang disempurnakan dengan sentuhan modern.

Burung untuk logo Wonderful Indonesia suka berkelompok. Ini melambangkan hidup damai antar sesama di alam sentosa. Burung adalah satwa dengan populasi terbesar dan menjadi lambang bangsa Indonesia. Rentangan sayap berarti keterbukaan, hasrat untuk terbang jauh, dan melintas batas, sifatnya semesta dikenal oleh semua, tulisan “Indonesia” berwarna hitam yang lebih besar daripada “Wonderful” mengedepankan dan memperkuat Indonesia diantara persaingan pariwisata Internasional.

Pembaharuan dilakukan pada logo wonderful Indonesia yang menekankan gaya yang luwes melalui gambar tanpa sudut yang bermakna keseimbangan, keselarasan manusia dibumi dan sekaligus menggambarkan pariwisata yang berkelanjutan. Lambang garuda tetap dipertahankan sebagai dasar negara Indonesia dengan lima warna yang merupakan bulu dan warna pada bulu ini memiliki makna, warna biru yang berarti kesemestaan, warna hijau berarti kreatifitas dan ramah pada alam, warna jingga melambangkan inovasi dan semangat pembaharuan, warna ungu melambangkan simbol daya imajinasi dan keimanan, warna magenta merupakan simbol keseimbangan akal sehat dan sifat praktis.

BUDAYA SEBAGAI SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang pada setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Sejak berabad-abad yang lalu kebudayaan Indonesia sudah terbentuk dengan masyarakat yang sangat majemuk yang terdiri dari 600 suku bangsa dan memiliki budaya yang beragam. Kebudayaan menjadi media diplomasi yang efektif karena memiliki unsur-unsur universal (cultural universals), dalam unsur-unsurnya terdapat dalam semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Koentjaraningrat membagi kebudayaan ke dalam 7 unsur-unsur universal yang terdapat pada semua bangsa yaitu: sistem religi dan upacara, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem pencaharian hidup,sistem teknologi dan peralatan.

Pada tahun 1990-an Indonesia mulai menggelar pameran kebudayaan di Amerika Serikat. Pameran ini memperlihatkan kepada masyarakat dunia berbagai bentuk dan produk kreatif seniman Indonesia, pameran ini dinilai sukses dan mendapat respons yang positif dari publik AS. Indonesia. Pameran kebudayaan pada taraf internasional dimaksudkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Budaya Indonesia sangat diapresiasi oleh masyarakat dunia, dengan cara belajar budaya Indonesia mulai dari lagu, tarian, kerajinan, dan lain-lain. Keragaman budaya  menjadi sebuah kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Selain itu,  keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kekuatan untuk bangsa Indonesia dalam berdiplomasi antar bangsa, bahkan diplomasi budaya dapat menjembatani konflik antar bangsa.

Soft Power Diplomacy adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara-negara dan entitas internasional lain dengan menggunakan kemampuan untuk menarik perhatian dan bekerja sama, mengubah dan mempengaruhi opini publik dan sosial melalui berbagai saluran. Indonesia untuk menjembatani perbedaan dunia saat ini akan selalu memainkan Soft Power Diplomacy. Dalam pembukaan pagelaran Indonesia Channel 2016, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi  menyampaikan “Dengan adanya berbagai konflik yang terjadi tentunya memerlukan banyak sekali jembatan, dan bukan hanya satu atau dua jembatan untuk menghubungkan antara budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda, dan inilah bagian yang ingin dimainkan oleh Indonesia untuk membangun berjuta jembatan agar dunia menjadi damai dan stabil melalui seni dan budaya.”

Budaya menjadi alat diplomasi bagi Indonesia untuk menjembatani perbedaan dunia saat ini. Budaya merupakan alat diplomasi yang dapat mempersatukan masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara-negara lain, karena budaya dalam suatu bangsa  sangat melekat pada semua kalangan masyarakat, dan budaya sangat melekat  dengan kehidupan sehari-hari sehingga budaya menjadi sangat pengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Sehingga kekuatan budaya menjadi alat yang penting yang bisa digunakan untuk menjembatani konflik yang ada antara negara satu dengan negara yang lain.

Untuk itu, Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman budaya yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke menggunakan kekuatan budaya negara sendiri untuk melakukan Soft Power Diplomacy untuk menjembatani perbedaan dan konflik yang terjadi pada dunia saat ini, salah satunya dengan memberikan Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia (BSBI) yang dimulai dari tahun 2003. Beasiswa ini memberikan kesempatan untuk para anak-anak dan para kaum muda dari negara-negara Asia, Pasifik Eropa dan Amerika untuk belajar kebudayaan Indonesia seperti memainkan musik gamelan, menari, membuat anyaman, melukis, membantik dan lain sebagainya.

Pentingnya People to People Contact dengan Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI)

Sejak tahun 2003 pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda dari berbagai negara untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) sebagai salah bentuk dalam pelaksanaan soft diplomacy Indonesia. Dalam program BSBI ini para peserta akan langsung berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan komunitas yang terlibat dalam program beasiswa ini.  People to people contact  memberikan kesempatan kepada para penerima beasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menjalin hubungan baik dalam hal memperkenalkan dan mengajar kebudayaan Indonesia. Sebagai kontribusinya, para penerima beasiswa dapat memperkenalkan dan mengajarkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat di negaranya masing-masing.

Program BSBI merupakan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial budaya antar negara-negara di dunia terutama negara yang mengirimkan delegesinya dalam program tersebut. Program BSBI ini bertujuan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman Indonesia di kalangan generasi muda internasional. Para penerima beasiswa BSBI dapat menjadi friends of Indonesia yang dapat membantu promosi Indonesia di negara asal. Program BSBI ini juga mengoptimalkan people to people contact melalui pendekatan seni dan budaya  langkah ini diambil karena kebudayaan merupakan alat diplomasi yang  bebas dari kepentingan politik dan ekonomi. Dampak yang signifikan dari BSBI adalah memajukan sikap saling pengertian dan pengembangan people to people contact. Dengan unsur-unsur seni dan budaya diharapkan untuk kedepannya akan menghasilkan dampak yang positif dalam mengisi dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang lainnya.

Program BSBI memiliki kurikulum utama yaitu Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan agama, kegiatan sosial, serta kearifan lokal dengan rentang waktu tiga bulan. Sejak tahun 2013 program BSBI menghasilkan 658 lulusan dari 60 negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan para generasi muda negara-negara sahabat dengan berbagai ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang khas seperti sikap menghargao keberagaman/kebhinekaaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, dan keterbukaan. Di tahun 2016 para peserta BSBI berasal dari negara anggota ASEAN, ASEAN+3, SwPD dan PIF serta dari Azerbaijan, Belanda, Republik Ceko, Hungaria, India, India, Italia, Jerman, Moldova, Perancis, Polandia, Romania, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Suriname, Turki, Serbia, Bulgaria, Kroasia, Denmark, Norwegia, Kazakhstan, Maroko, Timor Leste, Thailand, Tunis,  Yunani, Moldova, dan Romania.

Di tahun 2016 Indonesia menggelar Pagelaran Indonesia Channel yang diselenggarakan di gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta dengan tema “ Thousand Island Made in Heaven” yang dipandu oleh sepasang pembawa acara/MC asal Serbia dan Belanda. Keduanya merupakan alumni BSBI 2015. Dalam acara tersebut, kedua MC  menggunakan kostum Abang-None Jakarta dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Betawi. Dalam pagelaran Indonesia Channel 2016 terdapat synopsis yang mengawali pangelaran yaitu “ Samudera gerbang terbuka, alun ombak bergemuruh, sambung-menyambung, susul-menyusul ke pantai permai. Mereka adalah anak-anak yang terpanggil, berarak-arak menggapai pesisir, menuju Ibu yang menunggu dengan gumam rindu tak berkesudahan. Kini telah jadi lingkaran cinta. Anak-anakmu dari Mainang Kaba, Pulau Dewata, Bumi Pinisi, Tanah Garam dan Nusa Padi memelukmu. Terimalah, Indonesia.

Kemudian, disusul dengan persembahan musik dan lagu ‘lir-ilir’ dari Jawa Tengah dan diteruskan dengan musik dan lagu dari Minang, Bali, Madura dan Makassar, diteruskan dengan penampilan tari Bali kemudian celoteh dan canda dari trio punakawan dan diteruskan tarian dari Makassar yang menggambarkan kehidupan nelayan dan tari dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Minangkabau yang menggambarkan kehidupan para petani dan pergaulan masyarakat,. Dalam pagelaran Indonesia Channel 2016 ini dibawakan oleh para pemuda dari berbagai negara untuk menampilkan berbagai ragam kekayaan seni budaya Indonesia untuk menampilkan pertunjukkan kolosal seni budaya yang spektakuler

Dengan program BSBI  dapat mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat melalui people to people contact  dengan memanfaatkan keberagaman seni budaya bangsa dan menjadi salah satu aset soft power diplomacy Indonesia. Program BSBI membawa nama Indonesia untuk lebih dikenal oleh masyarakat internasional, bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman seni, budaya, sejarah dan kekhasan kehidupan masyarakat Indonesia.

TAWAKKUL KARMAN DALAM DUNIA POLITIK YAMAN

Tawakkul Karman seorang perempuan Yaman, yang bergabung dalam Partai Al Ishlah. Karman menjadi perempuan pertama yang melepaskan diri dari kungkungan budaya patriarkhi di Yaman. Kekuatan dan kemampuannya untuk terlibat aktif dalam politik dibuktikan dengan aksinya untuk turun ke jalan. Karman berani melakukan demonstrasi untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki. Kaum ekstrimis Islam Yaman membenci gerakan yang dipelopori oleh Tawakkul Karman. Tawakkul Karman dianggap mencoba untuk mendorong kaum perempuan menjauh dari rumah.

Partai Al Ishlah

Partai Al Ishlah adalah partai Islam Yaman yang didirikan pada tahun 1990 oleh Abdullah ibn Husain al-Ahmar, Ali Mohsen al-Ahmar, Abdul Majeed al-Zindani, Mohammed al Yadumi dan Yahya Rassam. Partai Ishlah mampu mengakomodasi protes terhadap Ali Abdullah Saleh. Partai ini  rela membeli makanan serta persediaan medis untuk ribuan pengunjuk rasa yang berkemah di Lapangan Perubahan. Salah satu pemimpin Partai Al Ishlah yaitu Syaikh Abdul Majid Az Zndan dianggap Amerika Serikat sebagai teroris karena menjadi penasihat Usamah bin Ladin. Partai Ishlah merupakan manifestasi Ikhwanul Muslimin di Yaman. Partai Al Ishlah merupakan partai yang memiliki ideologi yang berseberangan dengan militer yang membawa nilai Islam di Yaman.

Tawakkul Karman Dalam Partai Al Ishlah

Tawakkul Karman mengiginkan agar Partai Al-Islah menjadi partai terbaik di Yaman yang mendukung keanggotaan perempuan. Melalui Partai Al-Ishlah Tawakkul Karman ingin mengangkat derajat perempuan Yaman yang secara kesukuan dan chauvinisme masih diperintah oleh kaum laki-laki, memberantas buta huruf di kalangan perempuan yang masih menjadi masalah dan gizi buruk karena dalam keluarga cenderung mengistimewakan anak laki-laki. Organisasi yang dipimpin Tawakkul Karman menentang adat tradisional yaitu dengan mencoba menghentikan pernikahan anak, membuka kelas keaksaraan untuk anak perempuan serta mendorong perempuan untuk menuntut hak-haknya dalam keluarga.

The Women’s Struggle in Yemen

Yemen’s Domestic Conditions

Since 1978 Yemen has been led by Ali Abdullah Saleh in a dictatorial government. Ali Abdullah Saleh has led Yemen for more than 30 years. At that time it was very difficult for women to enter parliamentary and government seats. In the era of Ali Abdullah Saleh’s leadership, there were two things that were difficult to obtain, namely freedom of opinion and expression as well as democratic rights. In Yemen chauvinism (tribal nationalism) is still very thick coupled with primordial elements of non-Salafi clerics (outside the Al-Islah Political Party). This is similar to the Prosperous Justice Party (PKS) which exists in Indonesia. The party consists of Shi’a-Zaidi and Sunni-Sufi clerics who are very influential.

In addition, there are still many illiterates among women. Other unfavorable social conditions are many women who suffer from malnutrition due to family traditions that tend to privilege boys, early marriage is not uncommon in Yemen, early marriage is conducted so as not to provide opportunities for women to get higher education. Traditions like this continue to occur during the leadership of Ali Abdullah Saleh for more than 30 years.

Arab Spring in Yemen (2007-2011)

A wave of democratization swept across the Middle East region which undermined the position of each previous form of government which was considered democratic. One of the countries experiencing a wave of democratization is Yemen. The demands of the people of Yemen on government are freedom, equality, the separation of powers and the opening of broad participation to the community. In general these demands constitute an effort to uphold democratization for the people of Yemen.

Yemenis protest that is rooted in economic problems. More than 46 percent of Yemenis are below the poverty line and many unemployment problems in society. The Yemeni per capita income is only 2 dollars per day with 43 percent of the population earning per day below that number. The price of basic necessities for the community is also increasingly expensive. In the list of Human Development Index of the Arab region, Yemen is ranked 4th from the bottom after Sudan, Djibouti and Mauritania. In addition, the Corruption Perception Index ranks 146th and 13th in the Failed Country Index.

In mid-January 2011, the people of Yemen held a large-scale demonstration against the ruling Yemeni government. The demonstration is a form of public dissatisfaction with the Ali Abdullah Saleh regime. The dissatisfaction of the people of Yemen against the ruling government is caused by several factors, namely the economy and the saturation of the people over the authoritarian rule of President Ali Abdullah Saleh which has been running for more than 30 years. The main objective in the demonstration is to undermine the regime of President Ali Abdullah Saleh to create a better government for the people.

The role of the Civil Society or civil society becomes a force to change the political system. Civil society is the main actor whose role is to speak out in overthrowing authoritarian regimes and promoting democracy in society. In the people power carried out by civil society, many are also participated by women.

The Role of Women in Democratization Efforts

The wave of democracy that occurred in 2011 hit countries in the Middle East, one of which is Yemen. The public held a demonstration demanding political change in the domestic political system. The women participated in the demonstration, allegedly by bad propaganda. The propaganda sometimes makes women reluctant to participate in demonstrations or protests against authoritarian governments. The reality is precisely women who appear proactive in the Islamic revival movement in the Middle East.

The Yemeni revolution which has taken place actively can provide a picture of the high role of women. Women’s participation in protests against authoritarian rule and the movement to overthrow the authoritarian regime of Ali Abdullah Saleh, who has been in power for more than 30 years. In the protest, thousands of women were fighting against Yemen’s rulers. These women became pioneers in the mass protest movement at the time. One of the roles of women in democratization efforts in Yemen is Tawakkul Karman.

In a parliament where there is only one woman out of 301 members, not yet agreed to a minimum age of marriage. The parliamentary disapproval was due to the fact that in 2008 there was an early marriage, Nujood Ali. A woman in parliament has not yet agreed to a minimum age of marriage to prevent the recurrence of early marriage. In Yemen the level of illiteracy among women reaches 67 percent. In addition, women are also the first victims of food shortages and access to health services is very difficult. In the political field, there are only two female ministers in Yemen. Many obstacles faced by women to advance in government and parliament.

Who is Tawakkul Karman?

Tawakul Karman is a Yemeni woman who was the main pioneer in the demonstration. In an interview conducted by radio reporter Nederland Wereldomroep, Karman said the demonstration was carried out by every woman to demand reforms. In 2010 in an interview conducted by Al-Jazeera, Karman conveyed the detention of journalists. The detention marks the high level of violence in Yemen. Tawakkul Karman continued to protest and demand change.

Tawakkul Karman is a woman who works as a journalist and human rights activist. Karman is also a wife with three children. Karman continued to call for democratization in his authoritarian country and for his male-dominated politics. Karman did not hesitate to fight for freedom of opinion and oppose the authoritarian President Ali Abdullah Saleh. In his struggle for his country and women, Karman won the Nobel Peace Prize.

Tawakkul Karman said that women are the foundation of a nation. A dignified nation certainly appreciates the women who contributed greatly in producing the next generation of the nation that will bring great change to a country. That is the reason for Tawakkul Karman to fight to protect human rights for women in Yemen. In his struggle to call for freedom and democracy, Karman encountered a lot of rejection. Karman also had the idea to form a radio station and newspaper as a tool of struggle which was later rejected by the Yemen Ministry of Information from 2007-2010.

For Tawakkul Karman in the Spring Revolution, there are four stages that must be passed. The four stages are: subverting the dictator and his family, subverting the security forces and the military and its nepotism network, establishing traditional institutions, and establishing a modern democratic and civil state. In a Time note, Karman has been actively demonstrating since 2007 through his actions every Tuesday outside the Parliament Building.

In 2005, Tawakkul Karman founded Women Journalist Without Chanins (WJWC). During demonstrations in Yemen, Karman often reports the latest situation from the field near Sana‘a University to the television network so that it can be watched by the entire world. Karman founded WJWC along with seven other Yemeni women journalists, with the aim of fighting for freedom of expression and opinion, as well as democratic rights. Previously, the group demanded the Government of Yemen to free Short Message Services (SMS), which are tightly controlled through the Act. In addition, the women journalists also demanded that the government free its citizens to build media through the internet.

Karman was arrested and jailed by the Ali Abdullah Saleh regime, then finally released because supporters of Tawakkul Karman staged a demonstration. Efforts to free Karman were also marked by large-scale demonstrations. On August 17, 2011 Karman was taken back by the apparatuses. Efforts to make a better change for Yemen made Karman a woman known as Yemen’s “Revolutionary Mother”.

JULIA GILLARD: THE SYMBOL OF THE WARM WOMEN LEADER

Profile of Julia Gillard

Born Julia Eileen Gillard, born on September 29, 1961 in Barry, Wales, England. Julia Gillard is a politician from Australia who served as leader of the Australia Labor Party (ALP) in 2010-2013 and as prime minister of Australia in 2010-2013. Julia Gillard was the first woman to successfully hold the position of prime minister of Australia. His family joined the post-World War II emigration wave, from England to Australia in 1966. Julia Gillard studied at the University of Adelaide and was active in student organizations.

In 1983 Julia Gillard moved to Melbourne and served as President of the Australian Student Association and continued her studies at the University of Melbourne. Julia Gillard obtained a degree in law and art from the University of Melbourne in 1986. The following year Gillart joined private law practice. In 1990 Julia Gillard was made a partner specializing in industrial law.

Political Career Julia Gillard

Julia Gillard began her political career with the Victoria Australia Labor Party (ALP Victoria) in the late 1970s. Beginning in the mid-1980s Julia Gillard continued to advance through the ALP ranks. From 1985-1989 Gillard served as Carlton’s party branch president and from 1993 to 1997 became a member of the ALP administrative committee in Victoria. In 1996 to 1998 Julia Gillard was appointed as chief of staff for ALP leader Victoria John Brumby. After that, Julia Gillard was elected to serve in Lalor, an industrial district west of Melbourne, on the Federal House of Representatives.

After the ALP lost the federal election in 2001, Julia Gillard was appointed to the front bench and given a portfolio for population and immigration. Julia Gillard developed an ALP policy on refugees and asylum seekers, who deftly dealt with issues that harmed the party in the 2001 elections and became minister for reconciliation and customary affairs in 2003, which subsequently took over the health portfolio in the same year. Julia Gillard easily won re-election in 2004 and two years later the party held a meeting to elect its representative to become the new ALP leader, Kevin Rudd.

Public dissatisfaction with Liberal Party Prime Minister John Howard led to an extraordinary ALP victory in the 2007 federal election and Julia Gillard became deputy Prime Minister Kevin Rudd. In addition, Julia Gillard received a portfolio for the minister of work and workplace relations, education and social inclusion. As minister of labor and workplaces, Julia Girllard was instrumental in withdrawing the Law which restricted the power of trade unions under the Howard government.

Campaign to Win Julia Gillard

Julia Gillard who is a woman is seen as carrying gender issues because of her womanhood. Indirectly, gender issues brought by Julia Gillard became the focus of mass media and Australians. Julia Gillard advanced in the Prime Minister’s election in August 2010. Gender issues are seen as Julia Gillard’s campaign strategy related to women. Voters judge women candidates on the grounds that they have sociological factors. In addition, Julia Gillard is seen as more feminine and even looks more expressive, has warmth and affection.

In Australian politics, campaigns through the mass media are very important. This is because the mass media as a political mouthpiece in Australia. The Labor Party used mass media as an attempt to campaign early in Julia Gillard’s election. The female PM succeeded in directing gender issues in Australian public opinion. In a large gender gap, the Labor Party leads 58-42 percent of the votes among women, but the votes are 50-50 tied to male voters.

Also in the campaign strategy Julia Gillard gave promises. These promises as a campaign program include: (1) encouraging participation in work figures for women, (2) helping women refugees, (3) helping women to be active in politics through the Emily’s List, (4) motivating women to be active in the program Childcare is an effort to overcome asylum seekers, especially immigrant children. The children of immigrants are strived to get proper shelter so they can live a normal life.

In the 2010 Australian elections it was an advantage for Julia Gillard of the Labor Party because Tony Abbot of the Coalition Party candidate gave his promise in terms of abortion. This has implications for the tendency of women voters not to give their choices. Tony Abbot’s abortion policy had a positive impact on raising voices for Julia Gillard because the campaign strategy carried out was very supportive of women and children to get a better life. This success was realized in the inauguration of Julia Gillar on 24 June 2010 as the first female Prime Minister in Australia.

FEMINISM ISSUES IN LABOR PARTIES

In Australia the developing feminism movement is Liberal feminism. In the theory of Liberal Feminism has the argument that every human being, male and female are created balanced, harmonious and should not occur oppression. In this flow strives for women to be given a public role to work outside the home. If women are given a role in the public sphere, then there is no more dominant gender.

Feminism in Australian politics is marked by an amendment to the Commonwealth Act / Commonwealth Electoral System law in 1902, the right to vote and the right to vote was granted especially to white women. With the ministry that handles women’s issues. The Labor Party is one of the parties in its policy to provide quotas to represent women to enter the Australian political sphere. In the quota policy adopted by the Labor Party is as much as 40%. The Labor Party to help campaign funds for female candidates, established an institution since 1996 by women who were former members of the Australian Labor Party parliament, with the existence of this institution it is hoped that female candidates in this organization could represent women’s interests in the Australian Labor Party.

The Labor Party is a party that has never formed a coalition with any party and the political wing of the trade unions spread across Australia. From its history the Labor Party was formed because of a mass strike by workers who experienced three major divisions namely in 1916 due to military service, in 1929 with the premiers plan policy and in 1955 regarding the communist problem. The Labor Party experienced a glorious period in the Curtin era which then continued with the leadership of Ben Chiefly (1945) and in 1983-1992 during the leadership of Bob Hawke.

The Commonwealth Electoral System amendment in 1902 had a major impact on women’s representation in politics in Australia. The first issue of feminism in the Labor Party was marked by the election of Dorothy Tangney and Dame Eni Lynos who were appointed as members of the Australian national parliament in 1943. Furthermore, the Labor Party followed up on women’s representation using a quota strategy decided at the 1981. through national conference. Labor Party had a commitment to equality between men and women which is the goal of the Labor Party for men and women has the same number at all levels in organizations and public office positions. So that the Labor Party to achieve equality, adopted a comprehensive model of affirmative action with the number 40:40:20. The minimum applicable requirement is that 40% of relevant positions must be based on gender (representation of women).

In 2004 the Labor Party experienced an increase in women’s representation. Women’s representation in the Australian parliament has reached 24.7% in the House of Representative and 35.5% in the Senate. Equality of men and women from the commitment of the Labor Party which was then implemented as a strategy to win the election, has started from the Whitlam Era to the Kevin Era. The era of Kevin Rudd, the Labor Party to show its seriousness in terms of equality contained in the Labor Party platform in 2009, namely the Labor Party Platform chapter 11 Number 35-37 about the New ways of governing for a stronger democracy. The platform ensures equality for women. In addition, the chapter 11 platform number 35-37 is used to strengthen democracy in the Labor Party. The contents of the platform chapter 11 Number 35-37 are:

a. Number 35, the Labor Party is committed to promoting equality between men and women in the decision making process.

b. Number 36, the Labor Party is committed to promoting and supporting women’s leadership in the Australian parliament and at government and private levels throughout Australia.

c. Number 37, the Labor Party will work to ensure the same place for women in the world through:

  1. Active role in international forums to promote women’s rights including conventions in the scope of UN work, namely the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CeDAW) (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
  2. Ensure the establishment of adequate sex discrimination laws to protect women, fight discrimination on the basis of sex and increase family responsibilities.
  3. Support women’s representative organizations to participate in policy development.
  4. Implement gender policies as suggestions and analysis for the development of government policies.
  5. Support and promote women leaders in all aspects of Australian society through various education systems and policies.
  6. Support greater women’s representation in the Australian parliament.
  7. Increase motivation to be more sensitive and responsive to specific problems faced by native Australian women, women from diverse cultural and linguistic backgrounds, women with disabilities, rural women and young women and ensure that government policies and programs are funded, accessible and appropriate with their needs.

 The Labor Party formed a special body that handles women, formed from a national women’s network or called The National Labor Women’s Network (NLWN) and Emily’s List. With the existence of this institution it is hoped that women’s interests can be represented and women can get positions in the Australian government.