Pengaruh Sistem Kasta Terhadap Perempuan

India merupakan negara yang memiliki populasi terbanyak kedua di dunia. Di India posisi perempuan kurang terwakili, mengapa? karena perempuan dalam masyarakat India terpinggirkan karena ditekan oleh tradisi, keyakinan, ras dan status keluarga. Adanya Patriarki menjauhkan perempuan dalam mengakses hak mereka sehingga masih banyak kekerasan pada perempuan.

India dalam beberapa dekade terakhir mengalami distorsi rasio jenis kelamin dengan presentase populasi laki-laki lebih besar yang disebabkan oleh preferensi anak laki-laki , hal ini berakar pada pengalaman sosial budaya, politik, ekonomi atau agama. Selain itu akses pendidikan bagi kaum perempuan di India masih tergolong rendah. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga masih rendah dibandingkan laki-laki. Hal lain yang terjadi yaitu diskriminasi pada perempuan yang membatasi persamaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Tenaga kerja perempuan didominasi oleh perempuan dari kelas menengah. Keragaman peluang ekonomi perempuan karena keragaman kasta, budaya, agama dan etnis di setiap negara bagian. Selain itu tingkat melek huruf perempuan masih rendah.

Di India terjadi fenomena genercide yang tidak lepas karena unsur budaya dalam prakteknya. Sejarah pembunuhan bayi di India terjadi dalam pemerintahan Kolonial Inggris. Dalam Negi (1997:4) pertama pada tahun 1789 ketika Jonathan Duncan yang seorang warga negara Inggris di Benares mendeteksi praktik pembunuhan bayi di Klan Rajput, dan banyak bagian negara. Dalam Chunkat (1999:4) bahwa pembunuhan bayi perempuan hanya terbatas di Utara dan wilayah barat negara termasuk Rajasthan saat ini, Punjab, Uttar Pradesh dan Bihar, di Tamil Nadu.  Di tahun 1986 pertama kalinya  praktek pembunuhan bayi perempuan mendapat perhatian media  di distrik Madurai Tamil Nadu , ada pada kelompok kasta yang dikenal sebagai ‘Pramalai Kallar’, pada kasta ini praktiknya dianggap terbatas, dan selama dua dekade terakhir, kawasan ini menarik perhatian luas dengan maraknya praktek pembunuhan bayi perempuan di Usilampatti.

Dalam keluarga setidaknya memiliki satu anak perempuan, namun lebih sering diabaikan daripada kembar laki-laki. Selain itu urutan kelahiran mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Dalam Negi (1997:19)  setelah melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat dan LSM secara dekat bekerja di distrik Madurai (Tamil Nadu) menunjukkan prevalensi a takhayul bahwa membunuh anak perempuan yang baru lahir meningkatkan kemungkinan laki-laki anak yang dilahirkan dalam keluarga. Dalam George (1992:1155) terjadinya pembunuhan bayi perempuan ditempat terpencil dan gersang serta memiliki orang-orang yang kurang berpendidikan.

Perbedaan kasta juga menjadi faktor terjadinya kekerasan di India. Kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan bagi warga India, seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani dan kelas sosial. Kasta paling bawah dipandang sebelah mata sehingga warga India berjuang dalam melawan sistem kasta. Adanya sistem kasta sering manjadi alasan pelaku kekerasan seksual terbebas dari segala hukuman. Sistem kasta telah menjadi masalah struktural. 

UN Woman sebagai Aktor Pengentasan Perempuan

Dalam mengatasi permasalahan gendercide di India, organisasi PBB yaitu UN Woman turut mengatasi masalah ini. UN Woman merupakan organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan. Berikut upaya UN Woman dalam penegakkan Hak Perempuan di India:

  1. UN woman sebagai Instrumen dan arena.

Pertama wanita dan kemiskinan, dalam menanggulangi kemiskinan antara lain : memberi akses perempuan ke tabungan dan mekanisme lembaga kredit melalui skema mikro kredit, gerakan kelompok swadaya, pengembangan keterampilan, dan program pemberdayaan perempuan terpadu. Kedua pelatihan dan pendidikan melalui program akselerasi literasi, program Mahila Samakhya (Pendidikan untuk Pemberdayaan perempuan), program Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) untuk pendidikan dasar gratis dan wajib, Program The National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL), sebuah bagian dari SSA, memberikan strategi khusus untuk memungkinkan anak perempuan bersekolah, memberikan pengajaran dan perbaikan melalui kursus dan kamp perumahan, NCW memprakarsai Program Kesadaran Hukum bagi perempuan, Pendidikan gizi dan kesehatan perempuan telah diintensifkan melalui langkah-langkah inovatifdilakukan oleh Badan Pangan dan Gizi.

 Ketiga wanita dan kesehatan melalui Program Kesehatan Reproduksi dan Anak (RCH) yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan terciptanya kesadaran tentang hak-hak penduduk dalam pelayanan kesehatan, Program Kesejahteraan Keluarga, tindakan dalam menghentikan pembunuhan janin perempuan yaitu  Teknik Diagnostik Pra-Natal (Pengaturan dan Pencegahan Penyalahgunaan) Amandemen Act 2002 berupaya mencegah penyalahgunaan teknologi baru dengan menghadirkan teknik pemilihan jenis kelamin pra-konsepsi dan penggunaan mesin USG dalam lingkup undang-undang, membentuk Misi Gizi Nasional untuk mengatasi masalah malnutrisi dan penurunan angka gizi buruk pada wanita dan anak, Kebijakan Pengendalian dan Pencegahan AIDS Nasional 2002 secara khusus menyebutkan perlindungan hak perempuan positif HIV dalam mengambil keputusan terkait kehamilan dan persalinan.

Keempat  kekerasan terhadap wanita antara lain: mendirikan kantor polisi wanita untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan terhadap perempuan, Parivarik Mahila Lok Adalat (PMLA) yang dikembangkan oleh NCW adalah sistem alternatif penyampaian keadilan yang merupakan bagian dari Lok Adalats (Pengadilan Rakyat) untuk memberikan keadilan bagi perempuan, meluncurkan Swadhar untuk rehabilitasi holistik perempuan dalam keadaan sulit.  Kelima Perempuan dan Ekonomi melalui kebijakan baru asuransi kesehatan bagi pkerjan informal. Keenam Hak Asasi Manusia dan perempuan, dalam konstitusi India melarang diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, untuk mencegah perdagangan perempuan komnas HAM bekerja sama dengan UNICEF Country Office dan National Law School Bangalore berisi pedoman tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perdagangan wanita. Ketujuh Media dan Perempuan, media digunakan untuk memberikan informasi dan mengubah stereotip gender, mempromosikan penggambaran yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Delapan Wanita dan Lingkungan melalui Kementerian Lingkungan dan Hutan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama, 50 % anggota diwajibkan perempuan, hal ini untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan bantuan kepan perempuan pedesaan untuk membersarkan pembibitan di lahan hutan, selain itu Kementerian Sumber Energi Non-Konvensional melaksanakan beberapa program seperti program pendidikan lingkungan . Sembilan Anak Perempuan, untuk memperbaiki situasi anak perempuan melalui program ICDS dengan memberikan fokus khusus pada kebutuhan kesehatan dan gizi anak perempuan, Program Kishori Shakti Yojana, intervensi bagi remaja putri (11-18 tahun)diluncurkan pada tahun 2000-01 sebagai bagian dari Layanan Perkembangan Anak Terpadu, Imunisasi anak perempuan diberikan perhatian khusus di bawah program RCH Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga. Di bawah DPEP dan strategi khusus Sarva 86 Shiksa Abhiyan telah dirancang untuk meningkatkan akses, pendaftaran, dan sekolah anak perempuan.

  • Upaya UN Woman sebagai aktor independen di India.
  • Kampanye dan program Beti Bachao Beti Padhao adalah mengekspresikan kegembiraan saat kelahiran anak perempuan dalam keluarga dan komunitas, mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kampanye ini melibatkan laki-laki dan anak laki-laki serta komunitas yang lebih luas dalam menghentikan kekerasan dalam rumah tangga di India dan kampanye ini juga menyerukan pemberantasan pembunuhan janin perempuan dari warga India. Beti Bachao Beti Padhao bertujuan mengatasi isu rasio jenis kelamin anak yang menurun dan  menghentikan diskriminasi pada anak perempuan dan uji praktik penentuan jenis kelamin, memastikan kelangsungan hidup dan perlindungan perempuan, dan memastikan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dan bidang lainnya.
  • 16 Days of Activism Campaign. Program ini merupakan agenda gerakan perempuan global untuk menghilangkan perbedaan gender dan diskriminasi pada perempuan. UN Woman pada tahun 2016 mengadakan program ini dengan lembaga pendidikan di Mumbai dan beberapa tempat lainnya dengan kegiatan seperti Pemutaran Film, Pembuatan Poster, Pameran Kesehatan dan Gender dan lain-lain, lebih dari 5000 peserta berpartisipasi  meliputi laki-laki dan perempuan.

Selain itu terdapat program prioritas UN Woman di India, antara lain: Dengan memperluas kepemimpinan dan partisipasi wanita, meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan agar meningkatkan keterampilan dan ketajaman bisnis perempuan pengusaha dan petani pedesaan sehingga dapat mengembangkan usaha sendiri dan memasarkan produk, menjadikan kesetaraan gender sebagai pusat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, melibatkan perempuan sebagai pembangun dan mediator perdamaian global.

NASIB MIRIS PEREMPUAN INDIA

Diskriminasi dan kesenjangan gender terhadap para perempuan masih terjadi  di beberapa negara. Kedudukan perempuan selama berabad-abad masih dibawah kedudukan laki-laki. Salah satu negara di Asia Selatan masih terjadi diskriminasi dan  kesenjangan gender yaitu negara India. India memiliki masalah yang kompleks dengan pelanggaran gender terhadap pelanggaran HAM pada perempuan. Perempuan di India mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi perempuan dan diskriminasi. Perempuan di India tidak dapat membangun identitasnya sendiri dan perempuan dilihat sebagai anak atau istri dari seorang laki-laki sehingga kebebasan mereka dibatasi atau bakhkan diambil.

Selain itu masalah pendidikan bagi perempuan di India masih tergolong rendah karena pendidikan laki-laki masih selalu diutamakan dalam keluarga, data dari UN Women menunjukkan bahwa masih terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria untuk dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk India (UN Women,2010), sedangkan untuk partisipasi angkatan kerja untuk perempuan mencapai 28,5 % dibanding laki-laki 82 % , pada tahun 2017 presentase dewan perempuan hanya 3,2 % dari 12,4 % (https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-india/). Masalah kekerasan seksual pun masih tergolong tinggi di India dari tahun ke tahun. India menjadi salah satu negara yang paling tinggi dalam melakukan epidemi aborsi berdasarkan jenis kelamin, sekitar 15,8 juta wanita telah ‘hilang’ dari kelompok kelahiran tahunan sejak 1990 dan sekitar 550.000 anak perempuan sejak tahun 2014 ‘hilang’ dari kelompok tahunan karena praktik aborsi (SM. 2017).

Dari semua kelompok demografis, anak perempuan mungkin yang paling tidak beruntung secara sosial. Di setiap tahap siklus hidupnya dari konsepsi hingga dewasa, dia rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. membunuh janin hanya karena itu perempuan bertentangan dengan norma dasar kesusilaan manusia. Ini adalah bentuk diskriminasi paling ekstrim terhadap separuh populasi. Tingginya persentase kematian bayi perempuan yang kurang gizi, tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan janin, kekerasan dalam rumah tangga adalah indikator tidak diinginkannya perempuan dalam masyarakat kita. Grafik kejahatan terhadap perempuan yang terus meningkat adalah kesaksian mengerikan atas kerentanan dan ketidak berhargaaannya dalam masyarakat India (SM, 2017).

India mengadakan kampanye besar-besaran mengenai kesetaraan perempuan dan hak-hak perempuan pada tahun 2016 yang dinamakan Beti Pachao dan 16 Days of activism, dalam kampanye tersebut banyak dilakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya anak perempuan bahwa keberadaan perempuan itu penting.

Berkembangnya gerakan feminisme liberal di dunia telah membawa pengaruh yang besar di India, sehingga memunculkan pikiran serta ide kritis untuk menegakkan hak-hak perempuan di India yang dapat dilihat dari status perempuan dalam konstitusi india. Berikut status perempuan yang dijamin oleh konstitusi India:

  1. Status hukum perempuan di India. Dalam Parashar (1992) wanita di India diberikan keamanan hukum untuk dalam hal kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Terdapat undang-undang yang berlaku di India untuk melindungi perempuan antara lain: Dowry Prohibition Act 1961, Maternity Benefit Act 1861, Births, Deaths & Marriages Registration Act 1886, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, National Commission for Women Act 1990, Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act 1999, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013, Hindu Widows Remarriage Act 1856, Muslim women (protection of rights on divorce) Act 1986, Guardians and Wards Act 1890, Indian Penal Code 1860, Christian Marriages Act 1872.
  2. Perempuan dalam keluarga sekarang memiliki status yang sama dalam keluarga dan perempuan dapat melangkah keluar rumah untuk menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. perlindungan untuk wanita. perlindungan untuk wanita pekerja dalam rumah tangga adalah, Guardians and Wards Act 1890, Married Woman‟s Property Act 1872, Indian Succession Act, 1925, Dowry Prohibition Act 1961, Hindu Marriage Act 1955, Muslim Women (protection of rights of divorce) Act 1986 (Parashar, 1992).
  3. Pendidikan perempuan di India memiliki peran penting untuk meningkatkan standar kehidupan di negara tersebut. Dalam Parashar (1992) di India sebuah survei yang dilakukan menunjukkan hasil yang mendukung fakta bahwa angka kematian bayi berbanding terbalik terhadap tingkat melek huruf perempuan dan tingkat pendidikan dan survei juga menunjukkan korelasi antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Baru-baru ini pemerintah India telah meluncurkan Saakshar Bharat Mission for Women Literacy. Misi ini bertujuan untukmenurunkan tingkat buta huruf perempuan hingga setengah dari tingkat saat ini.
  4. Dalam Savitri (2004), sebuah gerakan perempuan untuk menjamin ekonomi, sosial dan hak budaya (ESCR) sebagai hak asasi manusia yang adil di India yang bertujuan untuk menemukan hak perempuan dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih besar dan mengurangi dari masalah perempuan dalam kekerasan dan hak reproduksi serta melihat masalah yang lebih luas yang dihadapi perempuan yaitu kemiskinan, perumahan, pengangguran, pendidikan, keamanan dan perdagangan yang bertujuan membangun gerakan hak-hak perempuan di India untuk menciptakan kesetaraan di semua bidang kehidupan perempuan.
  5. Reservasi untuk perempuan mulai muncul memberikan manfaat dan masyarakat India merasa perempuan tidak kalah dari pria dalam segala aspek. Amandemen konstitusi pada tahun 1993 menyerukan untuk menyediakan jabatan untuk perempuan, hal ini mengubah persepsi bahwa kemampuan perempuan dapat meningkatkan peluang pemilihan perempuan dan mengangkat aspirasi dan pencapaian pendidikan bagi perempuan.

Setelah status perempuan yang dijamin oleh konstitusi di India, perempuan di India juga memliki peran, antara lain:

  1. Dalam bidang ekonomi. Perempuan India memiliki peluang dalam ekonomi, India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Peringkat kesempatan ekonomi dan partisipasi perempuan dalam tingkat yang setara. Peluang ekonomi perempuan di India telah berubah, sekarang perempuan dapat memasuki dunia kerja professional dan dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional untuk memastikan bahwa pekerja perempuan memiliki gaji yang sama dan bebas dari eksploitasi.
  2. Dalam bidang politik. Gerakan perempuan nasionalis di India dihadapkan pada pembangunan kembali negara nasionalis. Dewan Rakyat atau Parlemen memiliki 4,4 % perempuan pasca kemerdekaan pertama , gerakan perempuan menjadi nyata pada tahun 1980an. Komite Status Wanita di India didirikan pada tahun 1976 dan menerbitkan laporan yang merekomendasikan peningkatan perempuan terpilih, yang kemudian tahun 1993 konstitusi tersebut berhasil diamandemen. Pada April  2010 Women’s Bill memberikan 33,3% reservasi pada perempuan disemua tingkatan politik India, hal ini membutuhkan waktu 14 tahun untuk disahkan parlemen India. Dengan RUU perempuan akan mengubah susunan kelas dan kasta diantara perempuan dan menciptakan ruang bagi perempuan kelas bawah untuk dapat memasuki politik di tingkat negara bagian bahkan nasional, sehingga politik India dapat mendekati kesetaraan yang dapat berkembang dan terbuka untuk semua masyarakat India dengan berbagai perbedaan latar belakang.

Masalah gendercide di India. Gendercide adalah upaya pembunuhan sistematis terhadap anggota gender tertentu. Di India gendercide terjadi pada perempuan India dalam kekerasan kultural di India. Kekerasan kultural yaitu kekerasan langsung yang dilegitimasi dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Gendercide di India merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat bagian puncaknya saja namun bagian besarnya tidak terlihat. Gendercide menjadi fenomena yang dalam prakteknya tidak lepas karena unsur budaya.  Terdapat penyebab gendercide terjadi di India yaitu status perempuan yang lebih rendah menjadi salah satu alasan utama kekejaman pembunuhan bayi perempuan dan kemiskinan  sebagai alasan pembunuhan bayi perempuan, survei menunjukkan bahwa pembunuhan bayi perempuan terjadi di wilayah yang lebih miskin dan kurang beruntung secara sosial.

MENENGOK KONFLIK FILIPINA SELATAN

Konflik sering terjadi di negara yang masyarakatnya heterogen karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak , sehingga dapat mengancam keutuhan suatu negara, seperti konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Konflik di Filipina Selatan terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front yang disebabkan adanya tuntutan wilayah yang mandiri dan otonom bagi bangsa moro karena ketidakcocokan prinsip dan ideologi.

Pada Masa Kolonialisme Spanyol dan Amerika. Secara historis Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan melalui para pedagang dari Arab pada abad ke-8 hingga abad ke-13, Islam cepat berkembang di wilayah Mindanao. Berkembangnya Islam tersebut disebabkan karena kemampuan para pedagang Arab dalam melakukan asimilasi budaya sambil berdagang (Muryantini, 2011).,

Pada tahun 1565 Spanyol masuk ke Filipina bagian selatan dan Spanyol menyebut penduduk Mindanao sebagai Bangsa Moro. Pada tahun 1578, dengan menerapkan “politik adu domba”, Spanyol melibatkan orang – orang Filipina bagian utara yang telah terpengaruh oleh Spanyol untuk berperang melawan orang – orang Bangsamoro yang tinggal di Filipina Selatan. Kemudian pecahlah perang saudara di Filipina pada saat itu. Akibat dari kejadian tersebut, warga Filipina bagian utara yang mayoritas memeluk agama Kristiani menaruh curiga dan dendam terhadap warga Filipina Selatan yang mayoritas beragama Islam. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sikap – sikap 36 diskriminasi terhadap Bangsamoro yang mendiami Filipina Selatan (Mulyana, 2011).

Pada Desember 1898 Amerika Serikat ingin mengambil alih Filipina dari tangan Spanyol yang telah kalah dalam perang Spanyol – Amerika Serikat. Melalui Traktat Paris, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat dengan harga US$ 20 Juta. Maka dengan traktat tersebut, masa kolonialisme Spanyol di Filipina selama 300 tahun telah berakhir. Mindanao dan Sulu yang belum secara resmi menjadi wilayah Spanyol turut diserahkan, hal inilah yang menyebabkan pertumpahan darah antara Bangsamoro dengan penjajah Amerika Serikat (Filipino American History, 2013)

Dalam Muryantini (2011), pada tahun 1899 setelah ditandatanganinya “Treaty Bates” antara Sultan-sultan Mindanao dengan Amerika Serikat, akhirnya pertumpahan darah berhasil mereda. Perjanjian “Treaty Bates” menjanjikan akses kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan menjanjikan akses pendidikan kepada Bangsamoro. Namun pertumpahan darah kembali terjadi ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan terbuka di Filipina Selatan dan memasukkan wilayah Mindanao ke Negara Filipina yang saat itu Sultan-Sultan Mindanao tidak mau karena mereka beranggapan bahwa mereka berbeda dari Negara Filipina , kemudian proposal sudah dilayangkan Bangsamoro kepada Amerika Serikat, namun pihak AS menolaknya.

Munculnya Moro National Liberation Front (MNLF) karena terjadi sebuah peristiwa yang disebut “Jabidah” yang merupakan tragedi pembunuhan 28 orang Bangsamoro yang direkrut oleh pemerintah Filipina untuk melakukan infiltrasi ke Sabah, namun mereka menolak sehingga hal ini dilihat oleh Pemerintah Filipina sebagai sebuah pembangkangan, yang kemudian berakibat terbunuhnya 28 orang Bangsamoro. Maka untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1971  dibentuklah Moro National Liberation Front (MNLF) dipelopori oleh Nur Misuari. Hal lain yang menjadi alasan munculnya MNLF antara lain: perbedaan suku antara warga Mindanao dan Filipina yang menyebakan adanya tindakan diskriminasi terhadap minoritas Muslim Mindanao, terbatasnya akses ekonomi,pendidikan dan sosial yang dialami bangsa moro, dan kesenjangan sosial.

Hal ini menjadi perhatian internasional khususnya negara-negara Islam dengan adanya konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) turut terlibat secara aktif sebagai mediator. Dengan bantuan OKI, pemerintah Filipina dan MNLF telah membuat serangkaian perjanjian,  Tripoli Agreement Tahun 1976 yang diselenggarakan di Libya yang menghasilkan kesepakatan menjadi perjanjian pertama yang menjadi landasan untuk perjanjian-perjanjian selanjutnya. Tripoli Agreement berisi Pertama adalah pembentukan pemerintah otonomi di Filipina dibawah kedaulatan Negara Filipina, Kedua adalah pembagian wilayah otonomi muslim di Filipina.

Namun ada tokoh internal dari MNLF yaitu Hashim Salamat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MNLF tidak sepakat dengan isi dari hasil kesepakatan, pada 26 Desember 1977 menyatakan untuk memisahkan diri. Perpecahan tidak hanya karena tidak sepakat dengan isi kesepakatan namun juga disebabkan oleh adanya perbedaan identitas suku antara Nur Misuari dari etnis Tausug dan Hashim Salamat dari etnis Manguindanao yang merasa kurang diperhatikan dalam kontribusinya dalam MNLF.  Pada bulan Maret 1984, Hashim Salamat mendirikan MILF dengan tujuan menegakan Syariat Islam, berbeda dengan MNLF yang lebih bersifat nasionalis. Dengan dukungan dan bantuan dari rekan-rekannya Hashim Salamat berhasil membawa separuh kekuatan militer dari MNLF kemudian dimasukan dalam Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) dibawah bendera MILF.

Dalam konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF sebelum tahun 2008 telah ada upaya resolusi konflik antara kedua negara antara lain: Pertama Resolusi Konflik oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan mengeluarkan sebuah resolusi no. 56/9-P(IS) tanggal 12 November 2000 yang berbunyi: “..urging the GRP and the MILF to promptly put an end to armed hostilities and to pursue peace talks towards finding a peaceful resolution to the existing problem in Mindanao”, yang kemudian dibuktikan dengan ditandatanganinya Tripoli Agreement 2001, namun peran OKI sebagai penengah kurang maksimal, kerena saat itu OKI juga berfokus dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, Kedua Resolusi Konflik oleh Malayasia sebagai fasilitator dengan menggelar Exploratory Talk yang pertama digelar di Kuala Lumpur pada 27-28 Maret 2003 kedua belah pihak menyepakati untuk meminimalisir penggunaan kekuatan senjata, Pemerintah Filipina menjamin keselamatan bagi pemimpin dan anggota MILF yang terlibat secara aktif dalam perundingan damai, hingga perundingan exploratory dilakukan selama tiga tahun sampai tahun 2006 masih mengalami jalan buntu, kemudian perundingan baru menampakkan kemajuan pada tahun 2008 dengan menyepakati beberapa poin terkait dengan tanah leluhur, namun gagal setelah Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Temporary Restraining Order.

Maka untuk menyelesaikan konflik Pemerintah Filipina dan MILF, kedua belah pihak meminta Pemerintah Malaysia untuk mengirimkan tim observer ke Filipina Selatan, tim observer inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya International Monitoring Team (IMT).  IMT yang semula hanya beranggotakan Malayasia, bertambah anggotanya dengan masuknya Libya, Brunei Darussalam, Jepang, Norwegia, Uni Eropa dan Indonesia. IMT bertugas untuk memonitor perjanjian-perjanjian damai yang telah disepakati keduabelah pihak antara lain: Agreement on Peace between the GPH – MILF 2001, Implementing Guidelines on Security Aspect 2001 , Implementing Guidelines on the Humanitarian, Rehabilitation, and Development Aspect 2002,  Agreement on the Civilian Component of the IMT 2009, dan IMT memiliki peran dalam mendorong para pihak yang berkonflik agar selalu menggunakan jalur-jalur negosiasi dan menghindari kontak senjata agar tidak banyak lagi korban sipil. Dengan kehadiran dan keaktifan peran IMT ternyata efektif dalam menekan aksi kontak senjata antara Pemerintah Filipina dan MILF, karena IMT membangun rasa saling percaya bagi pihak-pihak yang bekonflik sehingga menjadi modal awal bagi proses perdamaian selanjutnya, namun masih terdapat hambatan besar yang dihadapi IMT yaitu sulitnya mendorong keduabelah pihak untuk duduk bersama dalam forum perundingan dan komitmen MILF,  MILF terkadang masih menggunakan kekerasan dalam melakukan protes kepada Pemerintah Filipina. IMT akan terus menjalankan perannya sebagai fasilitator hingga proses perdamaian dapat terwujud di Filipina Selatan.

EDUKASI POLITIK BAGI GENERASI MILENIAL

Di Indonesia masih banyak para mahasiswi-mahasiswi yang tidak berminat untuk partisipasi dalam politik, khususnya para mahasiswi-mahasiswi aktivis yang telah lulus dari perguruan tinggi yang tidak menunjukkan aktifitas politik dan tidak berminat dalam memanfaatkan akses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Apa itu Politik, Partai Politik   dan Rekrutmen Politik ? Politik merupakan tempat terjadinya interaksi individu di ruang privat dengan semua aspek sektor publik. Partai politik merupakan organ infrastruktur politik yang memiliki fungi substansial, antara lain dalam rekrutmen politik.

Rekrutmen Politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Haryanto, 1984: 41; Surbakti, 1992: 118).

Di Indonesia semangat feminisme mewarnai partisipasi perempuan di panggung politik formal yang sanggat dipengaruhi oleh kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 UU No.12 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ini menjadi langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sehingga perempuan dapat melakangkah lebih jauh untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dengan out put kebijakan yang banyak berpihak pada kepentingan perempuan.

Namun perempuan dalam menduduki posisi dalam lembaga-lembaga politik masih menemui kendala jika perempuan tidak siap dalam menduduki posisi dalam lembaga politik, maka diperlukan edukasi politik untuk para perempuan muda untuk terlibat dalam rekrutmen politik dan diperlukan peran partai politik dalam penyediaan akses rekrutmen politik untuk mahasiswi sebagai generasi milenial.

Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pendidikan politik memiliki peran yang penting  bagi kehidupan politik suatu negara. Kantraprawira dalam (Affandi, 2012: 33) memandang,pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Dalam pelaksanaan webinar yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tanggal 29 September 2020 secara daring dengan anggota BEM  Solo Raya dan  narasumber dari Partai Politik yaitu Pengurus Partai Golkar dan Partai Nasdem Surakarta serta Mahasiswi aktivis yang aktif dalam melakukan aktifitas politik. Pada kegiatan ini Ketua DPD Golkar Kota Surakarta  (Hj. Maria Ardhie, SE, MM dan Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah (Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si) menyatakan bahwa partai politik senantiasa mebutuhkan sumberdaya perempuan terdidik dan berpengalaman organisasi untuk berperan aktif mengembangkan peran parpol sebagai infra struktur politik namun selama ini belum ada komunikasi dan interaksi yang berarti antara mahasiswa, khususnya mahasiswi aktivis dengan partai politik. Sehingga partai politik bergerak sendiri dalam melakukan fungsi politiknya, sedangkan kelompok mahasiswa aktivis sebagai kelompok kepentingan juga bergerak sendiri dalam melakukan upaya untuk mencapai cita-cita politiknya.

Salah satu narasumber mahasiswi aktivis BEM Solo Raya menganggap idealisme gerakan mahasiswa berbeda dengan nilai idealisme pada partai politik. Mahasiswa melihat bahwa perilaku politik praktis dalam partai politik termasuk proses rekrutmen politik tidak sejalan dengan perjuangan para mahasiswa dan untuk berkarir dalam partai politik para mahasiswa  tidak menganggap sebagai sebuah pilihan yang patut untuk diperjuangkan.

Sebenarnya para mahasiswi aktifis yang bergabung dalam Aliansi BEM Solo  Raya memiliki minat dalam memanfaatkan informasi dan akses rekrutmen politik yang disediakan oleh lembaga dan organisasi politik, namun adanya hambatan psikologis dan sosial menjadi sebuah kendala utama bagi para aktifis sehingga belum mampu dalam memanfaatkan akses rekrutmen politik yang tersedia.

Rekrutmen politik menjadi salah satu bentuk aktifitas yang menunjukkan pola budaya politik, untuk meningkatkan kualitas budaya politik. Budaya Politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya dan untuk meningkatkan kualitas budaya politik masyarakat secara luas maka juga diperlukan waktu , maka perlu adanya dorongan interaksi antara mahasiswi aktifis dengan para lembaga politik melalui edukasi politik.

PENGAKUAN KEDAULATAN ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN DARI RUSIA

Abkhazia dan Ossetia Selatan dahulu merupakan bagian dari otonomi Georgia yang memiliki perbedaan secara etnis, budaya dan bahasa dari warga etnis Georgia. Georgia merupakan salah satu Republik dari Uni Soviet sejak tahun 1921 sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Abkhazia dan Ossetia Selatan menginginkan kemerdekaan dari wilayah Georgia mendirikan negara independen. Pada tanggal 23 Juli 1992, fraksi Abkhazia di parlemen Georgia mendeklarasikan pemisahan Abkhazia dari Georgia, tetapi hal ini tentu saja ditentang oleh para petinggi Georgia dan tidak diakui oleh negaranegara berdaulat (Svante and Cornell, 2001 : 345). Konflik etnis dan politis menjadi konflik bersenjata pada Agustus 1992 sampai September 1993 yang dipicu oleh militan Abkhazia yang menyerang kompleks bangunan pemerintah Georgia di Sukhumi (ibukota Abkhazia). Pada 27 Juli 1993 kedua belah pihak akhirnya menandatangai perjanjian Sochi yang disepakati oleh Rusia, namun perjanjian Sochi tidak menyelesaikan konflik yang terjadi antara Georgia dengan Abkhazia karena September 1993 militan Abkhazia kembali menyerang posisi tentara Georgia, konflik bersenjata berlanjut sampai pada perang tahun 2008. Sedangkan untuk Ossetia Selatan juga terjadi krisis, pada tahun 1991, Dewan Parlemen Soviet Ossetia Sealatan menyerukan perubahan status Ossetia Selatan menjadi republik otonomi, namun hal ini ditolak oleh Dewan Tinggi Soviet Georgia, sehingga pada 23 November ribuan orang Georgia berdemo menentang hal tersebut  di Tskhinvali (Ibukota Ossetia Selatan). Di bawah kepemimpinan Zviad Gamsakhurdia, pada September 1991 terjadi kekerasan ketika Gamsakhurdia memerintahkan Garda Nasional Georgia maju ke Ossetia Selatan dan mereka berhasil dipukul mundur oleh militan Ossetia Selatan. Pertempuran meningkat pada tahun 1992 dengan adanya keterlibatan sporadis Rusia. Pada Maret 1992, Gamsakhurdia digulingkan yang kemudian digantikan oleh Eduard Shevardnadze dan mengakhiri konflik di Ossetia Selatan dan menandatangi perjanjian Sochi pada 24 Juni 1992 yang mengakhiri konflik Georgia dengan Ossetia Selatan.

Pada tahun 2004 masih terdapat kontak senjata seperti  serangan terhadap helicopter Georgia pada tahun 2006, insiden penembakan dan puncaknya terjadi pada tahun 2008 yang disebut dengan Perang Georgia. Parlemen Rusia pada 13 Maret 2008 menyatakan bahwa Rusia ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan  Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria, termasuk kemungkinan pengakuan kedaulatan oleh Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrorv mengatakan bahwa “Keputusan Georgia untuk bergabung dengan NATO akan menghalangi kepentingan Rusia di kawasan Caucasus, juga memperingatkan bahwa keputusan Georgia untuk bergabung dengan NATO akan menghalangi kepentingan ekonomi, politis, dan militer Rusia di kawasan Caucasus dan akan berdampak buruk terhadap situasi keamanan Caucasus yang rawan terhadap konflik” (en.ria.ru, diakses 23 Desember 2013). Pada tahun 2008 Georgia dan Rusia saling menuduh bahwa mereka melakukan persiapan untuk berperang.

Pada 6 Agustus 2008 terjadi adanya kontak senjata antara militan Ossetia Selatan dengan tentara Georgia, pada 7 Agustus kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, namun Georgia melanggar gencatan senjata dan pada 8 Agustus melakukan operasi militer ke wilayah Ossetia Selatan dan hal ini menyebabkan Pasukan Perdamaian Rusia tewas dan terluka, maka Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke wilayah Ossetia Selatan dan konflik ini berlangsung pada 7-16 Agustus 2008.

Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Perang Georgia

Presiden Russia Dmitry Medvedev pada 12 Agustus 2008 memberikan perintah untuk menghentikan operasi militer di Georgia, tujuan dari opersi militer yaitu untuk keamanan warga sipil di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Akhirnya Presiden Georgia Mikheil Sakaashvilli , Presiden Ossetia Selatan Eduard Kokoity dan Presiden Abkhazia Sergei Bagapsh menyetujui rencana perdamaian. Pengakuan kedaulatan Rusia atas Abkhazia dan Ossetia Selatan banyak menuai kecaman dari negara-negara barat terutama NATO, OSCE Council of European Union, The European Commision, Menteri-menteri Luar Negeri G7, dan pemerintah Ukraina karena tindakan Rusia melanggar kedaulatan Georgia sebagai negara yang demokratis dan pelanggaran atas resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian Presiden Venezuela Hugo Chavez pada 10 September 2009 mengumumkan pengakuan kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan, sehingga Venezuela menjadi negara ketiga yang mengakui kedaulatan kedua wilayah setelah Rusia dan Nikaragua dan intervensi Rusia pada perang Georgia menjadikan hubungan diplomatik Rusia dan Georgia menjadi beku dan Presiden Georgia Mikheil Sakaashvili memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan menghentikan keanggotan Georgia dari Commonwealth of Independent States.

Apa Kepentingan Rusia Dibalik Pengakuan Kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan ?

Pertama kepentingan ekonomi. Rusia sebagai eksportir minyak dan gas terbesar di Eropa tidak ingin pendapatan nasionalnya untuk pertumbuhan ekonominya berkurang, namun karena adanya proyek pembangunan pipa BTC dan BTE maka Rusia memerlukan menjaga kepentingan ekonominya. Proyek pembagunan Pipa BTC dan BTE merupakan upaya negara-negara barat untuk mencari alternatif sumber energi yang dapat mengurangi pengaruh ekonomi dan politik Rusia di kawasan Eropa. Georgia sebagai wilayah yang strategis karena dilewati jalur pipa BTC dan BTE memiliki nilai ekonomi yang sangat berharga bagi negara-negara Barat. Jalur pipa minyak BTC dan pipa gas BTE yang merupakan proyek energi milik konsorsium British Petroleum dari Inggris yang menjadi salah satu perusahaan gas terbesar di dunia. Jalur pipa minyak BTC dibangun dengan melewati tiga kota di tiga negara yaitu Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), dan Ceyhan (Turki), sedangkan jalur pipa gas BTE dibangun melewati kota Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia) dan Erzurum (Turki), dengan adanya pembangunan jalur pipa BTC dan BTE maka dapat memungkinkan pengiriman minyak mentah dari Laut Caspia menuju Laut Mediterania lebih mudah menuju konsumen di negara-negara barat. Hal ini secara ekonomi dapat melemahkan Rusia sebagai eksportir terbesar minyak dan gas di benua Eropa. Rusia melakukan operasi militer terhadap Georgia sebagai peringatan untuk lepas dari pengaruh Rusia dan pengakuan kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan merupakan cara Rusia menghukum Georgia karena tindakannya yang berinisiatif untuk mengimpor minyak dan gas dari Azerbaijan dan keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Rusia, selain itu sebagai peringatan bagi perusahaan minyak dari negara-negara barat untuk tidak mengeksplorasi minyak dan gas di kawasan sphere of influence Rusia.

Kedua kepentingan keamanan.  Runtuhnya Uni Soviet banyak negara-negara anggota dan negara-negara satelit Uni Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa memproklamirkan kemerdekaan dari Uni Soviet dan beralih mencondongkan berpihak kepada negara-negara Barat, sehingga membuat kekuatan Rusia melemah dan adanya krisis ekonomi. Negara-negara anggota pakta warsawa setelah melepaskan diri dari Rusia kemudian bergabung dengan NATO,, namun semakin lama NATO bergerak ke timur sehingga dianggap oleh Rusia sebagai strategi pengepungan oleh negara-negara barat. Tahun 2005 Georgia yang berbatasan langsung dengan Rusia, bergabung dengan NATO, hal ini mendapat tentangan yang keras dari Rusia yang menganggap bahwa rencana Georgia bergabung dengan NATO mengancam kepentingan strategis Rusia di kawasan Caucasus dan sebaliknya Georgia menganggap bahwa keanggotaannya di NATO merupakan garansi untuk stabilitas wilayah Caucasus dan sebagai jaminan keamanan dari Rusia, sehingga Rusia memperingatkan akan melancarkan tindakan militer apabila Georgia tetap bergabung dengan NATO.

Ketiga kepentingan politis. Bagi Rusia, revolusi-revolusi tersebut merupakan hasil dari perbuatan NGO pro-barat yang ingin mempengaruhi pandangan politis rakyat Ukraina dan Georgia agar condong kepada Barat, dengan tujuan akhir menjadikan Ukraina dan Georgia sebagai anggota NATO untuk mengepung Rusia dari Barat (Adomeit, 2011 : 25). Namun Rusia tidak bisa menerima hal tersebut karena Georgia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia serta memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi keamanan Rusia. Operasi militer pada perang Georgia tahun 2008 menjadi kesempatan Rusia untuk menantang hegemoni AS dan NATO dalam panggung politik internasional dengan dua acara yaitu memulihkan kredibilitas Angkatan Bersenjata Rusia dan melemahkan Amerika Serikat dan NATO.

PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI SURAKARTA PADA WARGA NEGARA ASING DALAM LALU LINTAS MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai pada tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kesepakatan yang digunakan oleh sepuluh negara anggota ASEAN terutama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Tenggara agar pertumbuhan ekonomi dapat merata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanyan ASEAN Economic Community akan terdapat kebebasan arus lalu lintas keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain di ASEAN bagi para profesional, pebisnis, pekerja berketerampilan  dan lain-lain di regional ASEAN. Untuk menjaga keamanan maka  meningkatkan keamanan menjadi hal yang sangat utama dan penting dan lembaga keimigrasian  menjadi lermbaga yang memiliki peran khusus dalam  menjaga keamanan  lintas batas negara.

ASEAN memiliki kerjasama dibidang imigrasi dan kekonsuleran dengan perjanjian kerangka ASEAN mengenai bebas visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemtion) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Perjanjian ini untuk mendorong pencapaian ASEAN Economic Community melalui perjalanan intra ASEAN dan kontak perorangan. Indonesia melalui Perpres Nomor. 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan pasal 4 yang berisi ijin tinggal kunjungan bagi Negara yang mendapat kebijakan bebas visa selama 30 hari dan lampiran-lampiran Negara yang diberikan kebijakan bebas visa oleh Indonesia salah satunya pada Negara anggota ASEAN.

Apa potensi ancaman keamanan dalam ASEAN Economic Community ?

Pertama, kesempatan timbulnya kejahatan serius dan terorganisir dengan munculnya bursa-bursa kriminal yang dapat mengatur bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam menyediakan dokumen-dokumen perjalanan yang diperoleh dengan cara tidak benar seperti dokumen palsu atau curian, sponsor palsu untuk memperoleh visa kunjungan atau tinggal secara resmi. Kedua, para pencari fasilitator dengan bantuan fasilitator perusahaan maka para calon migran tidak ada kesulitan untuk mendapatkan kesempatan fasilitas masuk ke wilayah Indonesia dan bisa menjadi WNI dengan dokumen-dokumen palsu, mereka sangat berhati-hati dengan tidak menimbulkan masalah yang dapat menimbulkan perhatian dari aparat penegak hukum, mereka berupaya secara aktif memasarkan jasanya serta mempromosikan gambaran negara asal kepada warga negara Indonesia.

Adanya aktivitas, legalitas dan mobilitas Warga Negara Asing di Indonesia yang tidak dapat dihindarkan dengan adanya ASEAN Economic Community memberi dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif dengan timbulnya ancaman terhadap pembangunan, dengan banyaknya investasi dan arus perdagangan maka banyak para pemodal asing dan para tenaga kerja yang datang ke Indonesia dan disisi lain meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan benda dan orang.

Kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam Menghadapi AEC Mengenai Lalu Lintas Warga Negara:

  1. The Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM, Perjanjian Kerangka ASEAN mengenai Bebas Visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Dengan memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari.
  2. Kerjasama Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN berdasarkan asas Hubungan Timbal Balik atau Resiprokal ASEAN dalam rangka Penanganan Lalu-lintas Warga Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  3. Pertemuan Para Menteri yang menangani Kejahatan Lintas Negara ASEAN (ASEAN Ministerial Meting on Transnational Crime/AMMTC) yang dibentik pada tahun 1997. AAMTC merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam kerjasama ASEAN memberantas Kejahatan Lintas Batas, sebagai upaya dalam menangani kejahatan lintas batas yang dapat mempengaruhi kawasan Asia Tenggara seperti terorisme, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, pencucian uang,perdagangan manusia dan pembajakan, yang berpotensi untuk mengganggu perdamaian, kemakmuran dan kemajuan ASEAN.
  4. Deportasi Sebagai Upaya Pertama Dalam Penegakkan Hukum terhadap Warga Negara Asing. Deportasi adalah pembuangan , pengasingan atau pengusiran seseorang dari suatu negara karena telah melanggar hukum keimigrasian atau hukum yang diatur negara tersebut.

Bagaimana lembaga imigrasi melaksanakan pengawasan WNA dalam menghadapi ASEAN Economic Community ? salah satu  Kantor Imigrasi yang melaksanakan pengawasan terhadap WNA adalah Kantor Imigrasi Surakarta melalui tindakan preventif  dan tindakan represif.

  1. Tindakan Preventif melalui pengawasan Warga Negara Asing di Kota Surakarta. Pengawasan Warga Negara Asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengontrol apakah keluar-masukknya serta keberadaan Warga Negara Asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang telah berlaku.
  2. Tindakan Represif  bahwa setiap Warga Negara Asing yang datang dan berada di wilayah Surakarta telah terbukti melakukan pelanggaran izin keimigrasian yang dimilikinya atau peraturan perundang-undangan lainnya, akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terdapat beberapa kasus pelanggaran seperti yang terjadi terhadap Warga Negara Asing yaitu WNA yang berasal dari Republik Rakyat Cina  karena penyalahgunaan visa, dan pihak keimigrasian  membatalkan izin keimigrasian berupa Izin Kunjungan Singkat serta memerintahkan untuk tinggal di tempat karantina imigrasi di Kantor Imigrasi Surakarta dan memerintahkan untuk segera meninggalkan Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya dilakukan tindakkan keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan dalam daftar penangkalan, kemudian Warga Negara Asing dari India yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Kota Surakarta menggunakan bebas visa untuk mengunjungi keluarga dan bekerja paruh waktu.

Kantor imigrasi kelas 1 Surakarta berupaya memelihara keamanan nasional dan menjaga kedaulatan Negara Indonesia dengen berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dalam suatu kerjasama regional untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman kejahatan lintas negara.

Pihak Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakkan Keimigrasian mengatakan “Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta dalam rangka ASEAN Economic Community bukan hanya menindak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing melainkan Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta berupaya mencegah tindakkan Warga Negara Asing yang melakukan kejahatan di Kota Surakarta yang mengganggu masyarakat.”(Adi Purwanto, 17 Juli 2016).

PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI SABAH

Dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 pasal 26 bahwa “Setiap orang memiliki hak  untuk memperoleh pendidikan”. Pendidikan menjadi peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, kemajuan bangsa dapat diukur melalui kemajuan pendidikannya. Begitupula dengan Bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikannya,  pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan bagi masyarakatnya dan salah satu yang menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia yaitu untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi para anak-anak buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri salah satunya di Sabah, Malaysia. Pendidikan bagi para anak-anak buruh migran Indonesia di Sabah masih menjadi hambatan untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Apa saja yang menjadi faktor penghambat akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia di Sabah ?

Pertama akta kelahiran, akta kelahiran menjadi dokumen penting untuk mendaftarkan anak-anak di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Banyak para buruh migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi kewarganegaraan, sehingga banyak anak-anak buruh migran Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, terutama yang lahir pada wilayah-wilayah perkebunan di Malaysia. Dengan tidak memiliki akte kelahiran juga memberi dampak pada status anak-anak tersebut sebagai warga negara. Kedua upah buruh migran Indonesia yang relatif rendah, dengan upah yang rendah buruh migran Indonesia tidak memiliki biaya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka di sekolah kebangsaan atau sekolah swasta di Sabah.  Kondisi ekonomi dan rendahnya pengetahuan orang tua menjadi alasan utama bagi anak-anak buruh imigran Indonesia tidak bersekolah sehingga anak-anak terpaksa mengikuti dan membantu orang tua bekerja di ladang.

Maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1, bahwa Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga Negara  baik yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar negeri, maka anak-anak buruh imigran Indonesia di Sabah berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak Indonesia lainnya.

Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia di Sabah , antara lain :

  1. LSM Humana Child Aid Society adalah sebuah LSM yang berasal dari Denmark dalam bidang pendidikan, LSM ini memulai layanan bagi anak-anak pekerja asing di Sabah sejak tahun 1991 yang memfokuskan anak-anak pekerja asing yang berasal dari Indonesia dan Filipina. LSM Humana bekerjasama dengan KJRI Kota Kinabalu yang khusus untuk wilayah pedalaman atau perkebunan sawit yang jauh dari keramaian. Tujuan LSM Humana yaitu membantu memenuhi konvensi PBB tentang “Hak Anak” bahwa semua anak memiliki hak untuk pendidikan dasar. Selain itu, Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia telah membuat kesepakatan yaitu Pemerintah Malaysia menyetujui Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak buruh migran di Sabah, namun karena perbedaan kurikulum dan pendidikan yang dihasilkan oleh LSM Humana yang ternyata tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia mendirikan Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bernama Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).
  2. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) adalah sekolah Indonesia Luar Negeri, dalam pendirian SIKK dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak buruh migran yang tidak dapat belajar di sekolah milik Pemerintah Malaysia karena terkendala MoU pemerintah federal bahwa migrant worker tidak dibenarkan membawa tanggungan untuk bekerja di Malaysia. SIKK didirikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia. Namun, dengan adanya SIKK belum mampu menjangkau kepentingan pelayanan pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia di seluruh Sabah, sehingga diperlukan adanya langkah sebagai solusi untuk menyediakan akses pendidikan untuk memenuhi hak dasar dalam memperoleh pendidikan yaitu dengan mendirikan Community Learning Centre (CLC) di Sabah.
  3. Community Learning Centre (CLC) adalah institusi pendidikan dasar yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertujuan memberikan pendidikan kepada anak usia sekolah dan peran KJRI Kota Kinabalu dan SIKK adalah sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas pada tenaga pendidik. CLC memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak-anak usia sekolah tetapi tidak sekolah, anak-anak yang belum sekolah, anak-anak buta aksara dan anak-anak yang kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi di pendidikan formal.

KOTA SURAKARTA DAN BUDAYA

Pemerintah Daerah saat ini menjadikan warisan budaya sebagai potensi dalam meningkatkan daya tarik suatu kota yang keberadaannya sebagai identitas, salah satu kota yang melestarikan keberadaan warisan budaya yaitu Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dan berada diperingkat kesepuluh terbesar dalam pelestarian budaya. Kota Surakarta memiliki tradisi dan budaya masa lalu sebagai salah satu pusat kerajaan di Jawa yaitu Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran yang sampai saat ini masih tetap bertahan bangunan masa lampau dari bangunan ibadah umum, keraton, hingga bangunan militer.  Dalam perkembangannya Kota Surakarta mendapat julukan yang mencerminkan perkembangan kota yang pesat dalam pertumbuhan peradaban dan kebudayaan  antara lain sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota seniman, kota batik dan lainnya, kota budaya menjadi identitas bagi Kota Surakarta karena banyak dijumpai peninggalan-peninggalan berbagai warisan pusaka budaya jawa dan keberadaan budaya menjadi identitas untuk kepentingan dalam melakukan aktifitas pemerintahan yang mencakup wilayah regional dan internasional. Pemerintah kota Surakarta berupaya dalam meningkatkan citra sebagai pusat kebudayaan jawa yang mempunyai slogan “Solo The Spirit of Java”.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya dalam meningkatkan daya tarik Kota Surakarta melalui warisan budaya antara lain sebagai berikut:

Pertama, pengenalan warisan budaya melalui event kesenian. Salah satu kesenian budaya di Surakarta yaitu seni musik yang memiliki berbagai jenis musik dari Keroncong, Karawitan, Musik Bambu, Hadrah, Macapat, Santi Swara yang merupakan kesenian bertemakan selawatan dalam bentuk lagu jawa bernada slendro dan pelog dengan memasukkan unsur karawitan, dan kesenian musik yang paling mendominasi yaitu kesenian Keroncong yang dapat ditemui diseluruh kelurahan di Kota Surakarta dan kesenian karawitan yang khas dengan musik untuk mengiringi acara atau kegiatan-kegiatan Keraton, sehingga banyak kelompok-kelompok kesenian musik di kampong-kampung, selain itu juga terdapat kesenian Ketoprak.

Kedua, upacara adat antara lain Mahesa Lawung merupakan upacara yang digelar setahun sekali setiap tanggal 3 Rabiul Akhir oleh Keraton Surakarta sebagai ritual yang menjadi simbol dalam memberantas kebodahan dan pemberantasan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia,. Upacara Adat Labuhan merupakan upacara adat keraton Kasunanan Surakarta yang dilakukan pada Bulan Besar/Dzulhijja antara tanggal 20-25. Tinggalan Jumenengan/ Tinggalan Ndalem merupakan peringatan untuk raja yang naik tahta. Malam Selikuran merupakan upacara yang diselenggaran setiap tanggal 21 pada bulan Ramadhan untuk memperingati turunnya Al-Qur’an dan malam lailatul Qodar . Mbah Meyek merupakan rangkaian upacara bersih desa dan kirab serta wayangan yang dilakukan semalaman. Adat Grebeg merupakan upacara adat keraton Surakarta berupa parade gunungan yang terbuat dari makanan, sayuran serta jajan pasar yang dibentuk menyerupai gunung. Adat Kirab merupakan kirab pusaka malam satu sura dan kirap apem sewu yang dilaksanakan satu tahun sekali pada malam tanggal 1 sura.

Ketiga  festival, beberapa festival digelar di Kota Surakarta untuk upaya dalam pelestarian budaya masyarakat antara lain festival keraton ‘Keraton Surakarta Festival’ yang bertujuan untuk mengenalkan kembali warisan budaya keraton yang adiluhung untuk lebih dikenal masyarakat nasional maupun internasional. Festival Bengawan yang diadakan pada pecan syawalan di Taman Satwa Taru Jurug  dengan acara Larung Gethek Jaka Tingkir , festival ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata bengawan solo dan menunjukkan bahwa sungai memiliki peran vital pada masa lampau.

Keempat, event antara lain Solo International Performing Art (SIPA) adalah sebuah ajang pagelaran seni berskala internasional dengan menampilkan budaya dalam seni pertunjukkan dalam panggung yang dihadiri oleh para seniman dari benua Asia, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat, dengan tujuan sebagai wadah pertemuan beragam seni, budaya dari berbagai negara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota  Surakarta di Benteng Vasternburg dan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mempromosikan dan meningkatkan citra sebagai kota budaya. Solo Batik Carnival (SBC) merupakan event budaya yang diselenggarkan sebagai agenda tahunan Kota Solo untuk meningkatkan citra sebagai kota batik. Solo Keroncong Festival  (SKF) merupakan event untuk musik keroncong dan event yang berbasis masyarakat dengan menggunakan musik keroncong asli kota Solo sebagai medianya. Solo International Ethnic Music (SIEM) merupakan event yang bertaraf internasional dengan menampilkan berbagai musisi dunia yang beraliran musik etnik. Solo Menari 24 Jam diselenggarakan dalam memperingati hari tari internasional setiap tanggal 29 April setiap tahunnya. Sekaten adalah acara rutin tiap tahun di Keraton Surakarta dalam memperingati hari Maulud Nabi Muhammad SAW. Malam Satu Suro, merupakan hari pertam dalam kalender Jawa di bulan Sura yang bertepatan dengan 1 Muharam dalam kalender hijriyah dan juga terdapat acara ritual membersihkan pusaka-pusaka milik keraton Surakarta.

Selain kesenian, upacara adat, festival dan event-event, untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya tarik Kota Surakarta, ikut serta dalam organisasi sebagai salah satu bentuk interaksi dengan berbagai pihak didalam negeri maupun luar negeri untuk bersama-sama bekerja untuk melindungi dan melesatarikan asset budaya antara lain Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)merupakan organisasi kota-kota yang memiliki warisan budaya berupa pusaka  untuk membuat sejarah baru tentang pelestarian pusaka dan Kota Surakarta mengadakan program ‘Jelajah Kota Pusaka’. Organization World Heritage Cities (OWHC) adalah organisasi kota-kota warisan dunia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya yang berbentuk benda dan tak benda pada kota-kota bersejarah, Kota Surakarta menjadi salah satu dari dua kota di Indonesia yang menjadi anggota OWHC karena mempunyai benda yang diakui oleh UNESCO yakni keris, wayang dan batik.

Upaya lain Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan daya tarik heritage budaya Surakarta yaitu dengan mengirim duta kesenian ke sejumlah negara antara lain di Belanda untuk mengisi pentas pasar malam dengan mengirim personel Solo Batik Carnival pada tahun 2010, Korea Selatan dalam acara “Andong Mask Dance Festival 2014”, Singapura dalam festival budaua “Chingay Festival” pada tahun 2010 . Mempertahankan sanggar seni dan komunitas seni juga menjadi upaya pemerintah Kota Surakarta, terdapat sanggar seni tari “Soerya Sumirat di Mangkunegaran yang didirikan oleh Gusti Pangeran Haryo (GPH) Herwasto Kusumo pada tahun 1982 di Pura Mangkunegaran hingga saat ini dan terus berkembang yang semakin dikenal didalam negeri maupun diluar negeri.

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR DAERAH DALAM MENGHADAPI AEC

Pada tahun 2015 menjadi tahun dimulainya ASEAN Economic Community (AEC) yang merupakan realisasi dari visi ASEAN pada tahun 2020 untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. AEC adalah kesepakatan yang dibangun oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat meningkatkan daya saing di kancah internasional agar pertumbuhan ekonomi dapat merata, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.  Dalam mempersiapkan AEC 2015 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi AEC dan Kepres Presiden Nomor 37 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan AEC yang akan dimulai akhir 2015, maka untuk mendorong daya saing nasional harus didorong oleh kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015 karena daerah menjadi pusat penentu bagi kesiapan dalam pasar bebas ASEAN. Salah satu daerah yang bersiap untuk menghadapi AEC yaitu Provinsi Jawa Tengah.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Tahun 1997 di Kuala Lumpur menjadi awal yang baru bagi perkembangan ASEAN yang menginkankan ASEAN sebagai komunitas negara-negara  Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, dan bersama dalam kemitraan yang dinamis. ASEAN mengadopsi Bali Concord  II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN, sebagai upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN ( ASEAN Security Comunity/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC). Pada 13 Januari 2007 para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina menandatangani ”Cebu Declaration on the Estabilishment of an ASEAN Community by 2015”. Dengan deklarasi ini para pemimpin menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015. Pada 20 November 2007 KTT ASEAN ke-13 di Singapura, penandatangan ASEAN Charter beserta cetak biru AEC 2015 menjadi babak baru dalam kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuan utama AEC adalah untuk mendorong efisiensi dan daya asing ekonomi, daya saing ekonomi kawasan ASEAN, seperti apa yang tercermin di dalam blueprint AEC, yaitu Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampi, dan modal), Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tingi, Menuju saatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (regional of equitable economic development) melalui pembangunan UKM dan program– program lainnya, Menuju integrasi penuh pada ekonomi global.

Geografis Provinsi Jawa Tengah

Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah berada pada 50400- 80300 Lintang Selatan dan 108030’ – 111030’ Bujur Timur, secara administratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  di  sebelah  selatan;  Provinsi  Jawa  Barat  di  sebelah  barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi dallam 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 573 Kecamatan, 7.809 Desa dan 769 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari  luas  Pulau Jawa dengan kondisi relief berupa daerah pengunungan dan daratan tinggi, daratan rendah dan pantai yaitu pantai pesisir utara dan selatan dan jumlah penduduk sebanyak 32.382.657 jiwa.

Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki lokasi yang cukup strategis yaitu di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan terdapat sarana dan prasarana penunjang sebagai tujuan investasi yaitu jalur pelayaran nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, selain itu terdapat sarana penunjang lain yaitu transportasi udara dengan tersedianya Bandara di Kota Semarang , Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Boyolali. Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan industri untuk meningkatkan perekonomian seperti Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma dan Tanjung Emas Export Processing Zone yang berada di Kota Semarang, serta memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan seperti hampir seluruh daerah Jawa Tengah menghasilkan jagung kecuali Magelang dan Pekalongan, pengembangan komoditas karet di Kecamatan Wanareja dan Deyuh Luhur Kabupaten Cilacap, Banyumas Banjarnegara, dan Kendal, dan sentra perikanan di Brebes, Cilacap, Tegal, Kebumen, Pemalang, Batang, Jepara, Pati dan Rembang, selain itu terdapat sentra produksi teh di daerah Wonosobo, Karanganyar, Tegal, Batang, Temangung, Kendal, Pekalongan, Pemalang, dan Boyolali dan menghasilkan kelapa dan kopi, sedangkan sentra produksi tebu di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Pati, Sragen, Karanganyar, dan Klaten, ada juga sentra produksi komoditi kakao yang ada di daerah Pemalang, Jepara, Batang, dan Cilacap, dan banyak  perusahaan tekstil seperti PT. Sritex, PT. Tyfountex, PT. Apac Inti Corpora, PT. Mutu Gading Tekstil.

Sumber daya alam menjadi pendukung aktivitas ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai tambah seperti sumber daya alam berupa mata air di daerah Klaten yang menjadi desa wisata mata air, dan peningkatan SDM terutama untuk para aparatur pemerintah daerah  maka pemerintah Jawa Tengah mengirim peserta dari masing-masing permerintah kota/kabupaten di Jawa tengah untuk mengikuti pelatihan singkat Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta kerjasama dengan Uni Eropa, selain itu,  infrastruktur menjadi peranan penting untuk menjalankan roda ekonomi dalam menghadapi AEC tahun 2015.

Apa peran infrastruktur dalam pengaruh regionalisme Asia Tenggara menghadapi AEC ?

Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka dapat meningkatkan produktivitas dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energy dan input produksi lainnya sehingga mempercepat pertumbuhan nasional maupun daerah dan fungsi infrastruktur sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain bahkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga dapat menciptakan konektivitas antar negara-negara dan terutamanya dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur ?

Daerah memiliki peran untuk mendorong daya saing nasional dan yang akan mendukung Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).  Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan kehadiran AEC salah satunya dengan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah dan nasional agar perdagangan lebih efisien sehingga mampu mengurangi hambatan, biaya produksi dan pemasaran untuk produk-produk UMKM dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Kesiapan infrastruktur ditinjau dari infrastruktur darat, infrastruktur udara, infrastruktur laut dan infrastruktur telekomunikasi.

Untuk infrastruktur darat, dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah dalam mengatasi kendala dalam masalah penyediaan infrastruktur terlihat dalam beberapa aspek misalnya rencana penyusunan basic desaing stasiun terpadu KA di terminal Makang, pembangunan emplasemen-shelter KA di bandara Ahmad Yani, study penyusunan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi di Jawa Tengah, peningkatan pelayanan perhubungan wilayah Jawa Tengah. Untuk infrastruktur laut dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah  yaitu meningkatkan pelayanan dan kelancaran dalam memberikan fasilitas pada sektor laut dengan program fasilitas pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan, serta keselamatan pelayaran, untuk infrastruktur udara dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah dengan meningkatkan pelayanan.