KEBIJAKAN POLITIK HIJAU KOREA SELATAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus meningkat dari ta hun ke tahun memba wa kesejahteraan pada masyarakatnya, namun di sisi lain ternyata membawa dampak negatif terhadap lingkungan, salah satu negara yang mengalami hal tersebut yaitu Korea Selatan dengan meningkatnya pertembuhan ekonomi maka konsekuensi dari hal tersebut adalah meningkatnya emisi yang dihasil oleh Korea Selatan. Korea Selatan menempati peringkat 10 dalam penghasil emisi CO2. Pada tahun 2008 negara ini mengkonsumsi energi dunia dengan angka 277 million ton of Oil Equivalent (Mtoe). Pada tahun 2008 Presiden Lee Myung-bak mengumunkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan visi nasional dan paradigma baru dalam pembangunan nasional Korea Selatan. 

Dalam pidato kenegaraannya presiden ingin mengedepankan ‘Low Carbon, Green Growth’ dan green growth mengacu pada pertumbuhan berkelanjutan yang membantu untuk mengurangi emisi gas kaca dan polusi lingkungan serta menciptakan lapangan pekerjaan dan poros penggerak baru bagi pertumbuhan nasional. Program green growth merupakan strategi masa depan di semenanjung Korea.  Pada tahun 2010 menurut Korea Energy Economics Institute bahwa Korea Selatan menyumbang 19,7 emisi gas rumah kaca yang 80% berasal dari transportasi.

Green Politics Di Korea Selatan

Dalam green politics terdapat hubungan antara demokrasi dan gerakan mengenai lingkungan. Partai hijau merupakan representasi politis dari green politic dan Korea Selatan termasuk dalam 100 lebih negara di dunia yang memiliki partai hijau. Keberadaan partai hijau baru muncul pada  30 Oktober 2011 yang memiliki tujuan untuk menyuarakan nilai-nilai yang berkaitan dengan perubahan yang mendasar terhadap kondisi lingkungan yang ada. Partai hijau di Korea Selatan mulai ikut dalam pemilihan presiden pada tahun 2012 dan hanya memperoleh 104.000 suara atau hanya sekitar 5 % dari total suara. Partai hijau tidak dapat masuk dalam pemerintahan di Korea Selatan, namaun presiden Lee Myung-bak yang berasal dari Grand National Party terpilih menjadi presiden periode 2007-2012. Presiden terpilih ini memiliki kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2008 yang tercermin pada Low Carbon, Green Growth Policy. Presiden Lee Myung-bak terinspirasi oleh United Nations Environmental Programme (UNEP) dalam membuat paradigma green growth dan menerapkannya di  Korea Selatan.

Green Politics Terhadap Low Carbon Green Growth Policy Korea Selatan

Presiden Lee Myung-bak dengan kebijakan “Low Carbon, Green Growth” merupakan program kepedulian terhadap lingkungan karena polusi dan gas rumah kaca. Kebijakan tersebut sekaligus membentuk paradigma yang baru untuk pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengakomodir dua hal yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga integritas lingkungan. Kebijakan ini menjadi prinsip untuk pembangunan Korea Selatan dan tertuang dalaam tiga prinsip utama yaitu mempertahankan kegiatan ekonomi produktif dengan meminimalkan penggunaan energi dan sumber daya, meminimalkan tekanan terhadap lingkungan terhadap setiap penggunaan energi dan berinvestasi pada lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengingat bahwa Korea Selatan menjadi negara dengan pencapaian ekonomi tinggi dalam 60 tahun terakhir sehingga menjadi negara ke-12 perekonomian terbesar di dunia dalam industri perkapalan dan semikonduktor. Green Growth menjadi fasilitas untuk perekonomian Korea Selatan yang berbasis pengetahuan serta nilai produk yang lebih besar dan lebih hijau dan akan mengubah gaya hidup bagi masyarakat dan memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran. Green Growth sekaligus menjadi  sarana mempromosikan perubahan kebiasaan yang akan membantu Korea Selatan menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan Low Carbon Green Growth

1.Presidential Committee and The Framework Low on Green Growth

Pada tanggal 16 Februari 2009 untuk mengawasi inisiatif kebijakan Low Carbon, Green Growth maka dibentuk Komite Presiden dengan Perdana Menteri sebagai wakil ketua dalam komite dan Kim Hyung Gook yang seorang professor terkemuka serta terdapat 47 anggota yang terdiri dari menteri-menteri terkait, para ahli dan para pemangku kepentingan dari sektor swasta. Komite ini bertugas untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang diberi nama National Strategy on Green Growth and a five year Action Plan yang dilaksanakan pada tahun 2009-2013 dan diimplementasikan di semua kota metropolitan dan provinsi yang ada di Korea Selatan.

Salah satu contoh yang menerapkan kebijakan ini yaitu Ibu kota Korea Selatan yakni Seoul menjadi salah satu kota metropolitan yang melaksanakan Strategic Objectives of Korea’s Five Years Plan for Low Carbon, Green Growth 2009-2013. Kota Seoul yang merupakan pusat ekonomi, politik dan budaya, dengan menerapkan kebijakannya dengan memperkenalkan jaringan listrik pintar (smart grid network) untuk menghemat penggunaan energi listrik, meningkatkan efisiensi dari bangunan publik, memilih dan  mendukung serta menguatkan monitoring sistem dalam perubahan iklim. Untuk memperbaiki kualitas transportasi  umum menjadi lebih hijau Kota Seoul melakukan kebijakan seperti: Greening of The Public Fleet yakni dengan meningkatkan pelayanan transportasi bus dengan tambahan jalur dan mengkonversi bahan bakar bus menjadi natural gas (CNG) yang lebih bersih, Voluntary “no driving day” yakni masyarakat umum secara sukarela mendaftarkan kendaraannya untuk terjadwal tidak memakai kendaraan umum pada hari tertentu, Travel Demand Management  yakni pemerintah menciptakan kartu yang bernama T-Money yang digunakan untuk bisa menukar jenis transportasi umum bisa digunakan secara gratis serta mempermudah para pengguna transportasi umum untuk berganti-ganti jenis kendaraan umum, Urban Design to Accommodate Electric Vehicle yakni mengimplementasikan kendaraan listrik untuk sektor privat maupun public.

2. Global Leadership on Combating Climate Change

Presiden Lee Myung-bak pada KTT G8 tahun 2008 di Toyako menyatakan bahwa  Korea Selatan menjadi “penggerak awal” untuk mengatasi perubahan iklim dan pada tahun 2020 berencana menetapkan target mitigasi jangka menengah untuk Korea Selatan.

3. The 1st  National Basic Plan (2008-2030) and Comprehensive Plan on Combating Climate   Change

Pada tanggal 20 Agustus 2008 program ini disahkan yaitu pada tahun 2030 untuk meningkatkan energi terbarukan sebanyak 11 %  yang merupakan rencana jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim serta menyelamatkan cadangan energi nasional Korea Selatan. Untuk mengembangkan teknologi yang berasaskan green growth Korea Selatan memiliki dua pusat strategi kedua organisasi yaitu Global Green Growth Institute (GGGI)  yang didirikan pada tahun 2010 serta menjadi think tank yang mengembangkan strategi ekonomi yang ramah lingkungan dan pada tahun 2012 diluncurkan Green Technology Centre Korea (GTCK) sebagai pusat Research and Development (R&D) untuk teknologi hijau. Dengan R&D Korea Selatan menemukan sebuah inovasi teknologi yang baru serta ramah lingkungan seperti LED, mobil listrik, hydrogen fuel cells, solar cells, solar heat, fuel cells dan intelligent transportation system dengan terobosan teknologi dapat melindungi cadangan energy nasional serta dapat melawan perubahan iklim.

4. Green New Deal Stimulus Package

Pada 6 Januari  2009 program ini diumumkan dengan menginvestasikan sebanyak 50 triliun KRW (38500000000 USD) pada sembilan proyek kunci untuk dapat menciptakan green job di Korea Selatan untuk 4 tahun ke depan. Dalam Sembilan proyek utama yang didanai antara lain merevitalisasi empat sungai utama yang ada di Korea Selatan untuk menghindari bencana alam dan meningkatkan kualitas hidup, membangun transportasi hijau, membangun database pada wilayah nasional dan sumber daya, pengelolaan sumber daya air, program mobil hijau dan energi bersih, program daur ulang, pengelolaan hutan dan program biomasa, program rumah, kantor dan sekolah hijau serta program pemandangan dan infrastruktur yang lebih hijau.

5. Comprehensive R&D Plan on Green Technology

Pada tanggal 13 Januari 2009 Nasional Science and Technology Commision (NSTC) mengesahkan program ini , penelitian ini untuk 27 bidang teknologi kunci seperti prediksi dan modeling perubahan iklim, photovoltaic panel surya, LED, regenerasi limbah dan penangkapan dan penyimpanan karbon. Strategi yang terakhir ini menjadi inti pentingnya teknologi yang digunakan untuk melindungi lingkungan dan pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk penelitian ini, agar penelitian berbagai teknologi kunci yang berbasis Green Technology dapat semakin berkembang, dengan bukti teknologi menjadi peran kunci untuk strategi Korea Selatan dan untuk mencapai tujuan dari kebijakan Low Carbon, Green Growth. Contoh kota yang mempresentasikan revelansi R&D di Korea Selatan yaitu Kota Songdo, kota ini dekat dengan kota Seoul dan berdekatan dengan Beijing, Shanghai dan Tokyo, Kota Songdo adalah kota low-carbon yang bertujuan agar menarik para pebisnis dan investasi luar negeri sehingga dapat membangkitkan hubungan perdagangan baru dalam lingkup Asia Timur, Kota Sangdo memiliki bangunan dengan arsitektur, mesin desain dan teknologi yang terintegrasi hijau, sehingga menjadikan kota ini mampu untuk meningkatkan competitiveness Korea Selatan karena desain yang ekologis dan teknologi canggih sehingga menjadikan kota Sangdo menjadi sebuah kota futuristik dan berteknologi maju.

Korea Selatan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang terealisasi pada tahun 2009 menjadikan Korea Selatan sebagai negara perekonomian tertinggi ke-12, serta pada tahun 2012 GDP Korea Selatan di peringkat ke-15 dunia. Dengan kebijakan Low Carbon , Green Growth Korea Selatan bertujuan mengurangi emisi yang dihasilkan oleh Korea Selatan sebanyak 30 % dan memiliki target hingga tahun 2020 karena Korea Selatan sebagai negara pengkonsumsi energi terbesar ke-10 di dunia dan dengan adanya kebijakan ini bertujuan bersama-sama untuk mempromosikan perlindungan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

BERKACA PADA PENDIDIKAN QATAR

Pendidikan merupakan kunci, tonggak dan tolak ukur kemajuan bangsa. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan suatu negra akan berdampak bagi proses kemajuan suatu negara. Dengan terjaminnya pendidikan yang baik maka masa depan yang cerah dan baik akan tercapai. Pendidikan sangat penting bagi para penerus bangsa. Suatu negara  dapat terus bergerak maju untuk mencapai cita-cita bangsa, maka harus memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat. Salah satu negara yang yang sangat serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan cara merevolusi sistem pendidikan yaitu Qatar melalui Qatar Foundation. Lembaga ini berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbaiki sistem pendidikan di negara Qatar dan membentuk sebuah forum yang dikenal dengan Arab Expatriate Scientist Network. Qatar menyadari bahwa sumber daya alam kilang minyak yang ada tidak bisa dimanfaatkan selamanya sehingga perlu mengembangkan potensi lainnya salah satunya dengan mengembangkan pendidikan.

Sejarah Pendidikan Qatar

Qatar sebelum tahun 1947 belum memiliki sistem pendidikan formal. Pada umumnya anak-anak Qatar menghafal ayat-ayat suci Al-Qur’an dan belajar membaca dan menulis di Khuttab (buku-buku). Tempat berlangsungnya kegiatan belajar informal di masjid-masjid atau rumah-rumah yang didampingi oleh laki-laki atau wanita dewasa yang memahami tentang ajaran Islam. Di Qatar awal perkembangan pendidikan berfokus pada pendidikan kaum laki-laki, kemudian pada tahun 1956 dibentuk Qatar Ministry of Education untuk pendidikan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Sekolah umum terbuka mendidik semua masyarakat Qatar dan anak-anak dari para ekspatriat yang bekerja di pemerintahan Qatar.

Pada tahun 1971 setelah merdeka, Qatar mengembangkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan pada tahun 1973 dibuka College of Education yang berkembang menjadi Universitas Qatar yang menjadi satu-satunya pendidikan tinggi yang mencetak guru-guru dengan menampung 150 pelajar. Pada tahun 1977 dibentuk Universitas Qatar sebagai Universitas negeri dan satu-satunya univervitas yang mencakup beberapa bidang ilmu antara lain humaniora, studi sosial, studi Islam dan Science. Sejak tahun 1970an Qatar melakukan investasi untuk pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa keluar negeri untuk memperoleh pendidikan sarjana dan pasca-sarjana untuk bidang ilmu yang tidak tersedia di Qatar. Dalam rentang tahun 1985-1986 terdapat sekitar 1000 pelajar mendapat beasiswa keluar negeri dengan tujuan belajar dibeberapa negara seperti ke negara Arab lain, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

Dalam perkembangannya, pendidikan di Qatar terlihat semu sampai tahun 1995, maka  pemerintah membentuk  Qatar Foundation sebagai organisasi non profit yang digerakkan dan didukung oleh pemerintah untuk merevolusi sistem pendidikan dengan program-program yang dicanangkan oleh Qatar Foundation salah satunya program Education City. Melalui program ini, banyak universitas swasta dari luar negeri yang membuka cabang di Qatar diantaranya dari Amerika Serikat dan Australia. Sebelumnya  pemerintah Qatar pada tahun 2002 dalam program pengembangan pendidikan mencanangkan kebijakan Education for a New Era untuk menjawab tantangan yang ada pada manajemen dan pelaksanaan untuk jasa pendidikan, sistem kurikulum, kualitas tenaga pengajar dan ketersediaan fasilitas pendukung serta reformasi pendidikan dengan berbasis empat pilar yakni otonomi, akuntabilitas, jenis dan pilihan.

Qatar Foundation

Pengembangan pendidikan yang dilakukan pemerintah Qatar dengan mengirimkan pelajar terbaiknya keluar negeri belum dirasa maksimal. Langkah selanjutnya pemerintah Qatar membentuk organisasi dibawah pemerintah untuk mengembangkan pendidikan dalam negeri melalui Qatar Foundation. Aliran brain drain atau emigrasi individu-individu yang memiliki keahlian tinggi diatasi dengan program yang dicanangkan oleh Qatar Foundation, yang tidak hanya untuk mengatasi aliran pelajar keluar negeri, namun program yang ada pada Qatar Foundation juga bertujuan untuk menarik pelajar dari negara-negara tetangganya untuk menempuh pendidikan disana dan secara khusus Qatar membentuk forum untuk mengumpulkan para ekspatriat asal Qatar dan negara Arab lainnya. Hal ini mendorong kepentingan nasional Qatar yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang berbasis pendidikan dan perekonomian yang berkelanjutan.

Qatar Foundation memiliki tiga pilar utama yaitu Education, Science and Research dan Community development, serta membentuk Education City yang berada di Doha pada tahun 2003, yang memiliki area dengan desain untuk menampung beberapa universitas cabang asal Amerika, Inggris, dan Australia seperti:

a.Virginia Commonwealth University in Qatar, dengan bidang keilmuan berupa desain grafis, fashion, desain interior, seni lukis serta bidang keilmuwan yang berhubungan dengan seni,

b. Weill Cornell Medical College, menawarkan bidang kedokteran dan medis,

c. Texas A&M University at Qatar yang menawarkan bidang kimia, mekanik, perlistrikan, mesin serta petroleum engineering,

d. Carnegie Mellon University in Qatar yang menawarkan bidang pendidikan bisnis, informatika, dan ilmu komputer,

e. Georgetown University School of Foreign Service in Qatar yang menawarkan bidang pendidikan Hubungan Internasional dan foreign service, dll

Qatar Foundation dalam bidang Community Development menghasilkan beberapa program yang salah satunya program Social Development Centre untuk memberikan fasilitas konseling untuk siapa saja mengenai karir, kehidupan dan lain-lain. Pada bidang research and science dengan membentuk forum untuk mewadahi komunikasi para ekspatriat dari Qatar dan negara Arab lainnya yang disebut dengan Arab Expatriate Scientists Network yang dalam forum ini untuk mengumpulkan sumber keilmuan dari orang-orang Arab yang aktif di luar negara-negara Arab.

Arab Expatriate Scientist

Arab Expatriate Scientist (AES) merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh Qatar Foundation untuk mengumpulkan para ahli ilmuwan. AES sebagai partner kunci dalam proses untuk mencapai strategi penelitian nasional Qatar. Pada tahun 2006 di Doha diadakan pertemuan inisiasi yang menghasilkan deklarasi yaitu: 

  1. Membentuk sebuah jaringan dari Arab Expatriate Scientist, ilmuwan Qatar, serta para Stakeholder dalam tiga bidang penelitian utama yaitu: biomedis, lingkungan dan informasi teknologi,
  2. Mengembangkan prioritas penelitian Qatar dengan mengoordinasikan para stakeholder terkait tiga bidang di atas,
  3. Mengembangkan rancangan dasar strategi penelitian nasional Qatar,
  4. Mengembangkan rancangan terkait kelembagaan di tiga bidang yang menjadi prioritas,
  5. Mendorong penelitian di bidang kebudayaan Qatar yang didanai oleh negara.
  6. Merencanakan pertemuan Qfirst 2007 sebagai tindak lanjut strategi nasional Qatar mengembangkan penelitian.

Konferensi pertama AES diselenggarakan pada bulan Desember 2007 yang disebut dengan QFRIST sebagai pertemuan berkelanjutan dari komitmen komunitas ilmuwan untuk mengembangkan program pendidikan di Qatar yang membahas mengenai gambaran strategi science and technology research dengan rician pertemuan sebagai berikut:

  1. Menjelaskan visi nasional Qatar terhadap pembangunan yang berkelanjutan,
  2. Menyoroti bagaimana peran research dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge based society),
  3. Membahas inisiatif program penelitian negara Qatar, tantangan erta peluang yang dihadapi dalam tiga bidang, yaitu: biomedis, lingkungan, dan informasi dan teknologi,
  4. Mencari model serta pengalaman negara lain yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan pengembangan research dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan,
  5. Menganalisis dan melihat kembali proposal untuk penelitian atau lembaga think tank terkait di tiga bidang yang menjadi fokus,
  6. Menyediakan kesempatan yang baru bagi ilmuwan ekspatriat asal Arab dan Qatar dalam membangun karingan komunikasi di bidang yang menjadi fokus,
  7. Menggarisbawahi mekanisme kolaborasi dari Joint Committtee dan Arab Expatriate Scientists Forum,  
  8. Berkontribusi untuk mempromosikan pendekatan ilmiah serta inovasi kebudayaan bagi negara Qatar dan negara Arab sekitarnya.

AES simposium diadakan setiap tahun di Doha Qatar serta terdapat lembaga atau institute penelitian yang dibentuk dan dikelola oleh AES dan telah beroperasi secara aktif yaitu antara lain:

  1. Qatar Computing Research Institute (QCRI)
  2. Qatar Biomedical Research Institute (QBRI)
  3. Qatar Environment and Energy Institute (QEERI)
  4. Qatar National Research Fund (QNRF)
  5. Qatar Science and Technology Park (QTSP)

Pencapaian AES

Setelah pertemuan pada tahun 2006 dan tahun 2007, AES mengadakan pertemuan kembali pada tahun 2010 yang disebut dengan forum Arab Research Forum and Arab Expatriate Scientist Network. Dalam forum ini disepakati untuk mengajak partner dan para stakeholder untuk berkolaborasi dalam penelitian, mendorong program-program penelitian interdisipliner dan memperkirakan peluang ke depan yang berkaitan dengan koordinasi penelitian di antara para partner dan stakeholder. Dalam pertemuan ini juga membahas beberapa topik yang berkaitan dengan program penelitian yang dikembangkan AES antara lain: Tren dan tantangan terkini terkait penelitian biomedis Pipa air Aquaporin: dari struktur atom untuk malaria, Agenda global untuk memenuhi kebutuhan lokal, Penelitian Sains Islam.

Selanjutnya pada tahun 2011 diadakan pertemuan AESN yang membahas mengenai isu internasional yang berkaitan dengan penelitian kesehatan, lingkungan, energy, ilmu perhitungan, sosial sains dan humaniter dan menyumbangkan sumber keilmuwannya untuk penelitian global, kemudian pada tahun 2012 dalam forum tersebut membahas Roadmap Qatar National Research Strategy yang berfokus pada bidang yang terkait dengan masalah lingkungan,kesehatan dan biomedis, informasi dan telekomunikasi,seni, humaniter,studi Islam dan sosial sains.

Pendidikan menjadi faktor kunci untuk mendorong pengembangan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Negara Qatar memiliki visi yang pada tahun 2030 untuk menjadi negara penghasil hidrokarbon dan menjadi negara dengan masyarakat yang berbasis pendidikan serta memiliki standar hidup yang lebih. AES menjadi alat bagi negara Qatar untuk menjadi negara yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan pendidikan di dalam negaranya dan ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia.

KEJAHATAN CYBER

Pada abad ke-21 teknologi menyebar dan mengubah dalam setiap aspek kehidupan manusia melalui komunikasi, pertukaran data dan informasi lintas negara. Adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, E-mail dan Cloud computing atau penyimpanan data berbasis awan, hal ini menjadi perhatian penting, terdapat 2,4 miliar jumlah pengguna internet secara global atau lebih dari sepertiga total penduduk dunia dengan 45 % pengguna internet dibawah usia 25 tahun dan 60 % pengguna internet berada di negara-negara berkembang.

Kemajuan teknologi saat ini baik komputer dan internet terdapat dampak positif dan negatif secara bersamaan. Jaringan internet menjadi tidak aman dan menjadi sebuah ancaman baru dalam Keamanan Nasional dan Keamanan Cyber sebuah negara dalam dinamika hubungan internasional. Salah satu negara yang mengalami adanya kejahatan Cyber yaitu Amerika Serikat (AS). AS dalam setiap tahunnya mengalami kerugian jutaan dollar yang berkaitan dengan penipuan online, pencurian data penting perusahaan dan kekayaan intelektual negara. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat terdapat sekitar 245 juta pengguna internet yang mencakup 78,1 % dari total populasi yang terancam kejahatan cyber. Keamanan Cyber adalah sebuah permasalahan yang memerlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat memastikan bahwa internet aman untuk semua.

Perkembangan Internet di Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1960-an mendanai penelitian Advanced Research   Projects   Agency   Network   (ARPANET) dan berkembang menjadi teknologi jaringan internet pada saat ini. Pada tahun 1970-1980 internet hanya dapat digunakan untuk keamanan militer. Pada tahun 1990-an internet berkembang sehingga dapat digunakan sehari-hari menjadi jenis baru media informasi setelah koran, radio dan televisi. Di abad ke-21 tingkat laju pertumbuhan pengguna internet di AS mencapai 78,6 %. Di Amerika Serikat memiliki tingkat kemajuan teknologi informasi internet dengan 90 % informasi beredar dengan berbahasa Inggris serta menyediakan sarana informasi di internet. Amerika Serikat sebagai kota kelahiran internet dan pusat globalisasi informasi. Selain itu AS berperan sebagai pembuat dan distributor sumber daya online.

Untuk industri informasi global Amerika Serikat menyumbang 92 % Central Processing Unit  (CPU) yang diproduksi untuk kebutuhan dunia. Selain itu AS memproduksi 86 %  perangkat lunak dan database global sekitar 70 % dari 3000 database. Volume perdagangan  elektronik sebesar 75 % berasal dari Amerika serta sebanyak 90 % dari total di seluruh dunia jumalah situs komersial didirikan oleh akun yang berpusat di negara Paman Sam. Dalam hal ini AS memiliki peran yang dominan dan penting dalam kemajuan bidang teknologi informasi dan penggunaan internet, sehingga dapat menerapkan kebijakan salah satunya kebijakan luar negerinya untuk mengendalikan teknologi informasi dan penyebaran nilai-nilai budaya melalui jaringan internet.

Keamanan Cyber Amerika Serikat

Keamanan Cyber menjadi hal penting terkait dengan kemajuan teknologi serta peningkatan yang terkait dengan masyarakat global yang semakin tanpa batas. Keamanan Cyber pada tahun 1990-an masih relatif awam untuk diketahui khalayak publik, namun serangan 11 September yang mengubah paradigma tersebut bahwa realita yang tejadi dengan adanya kelemahan jaringan keamanan cyber dalam berbagai bidang keamanan.. Dunia maya bagi masyarakat AS menjadi suatu hal penting demikian juga bagi pemerintah, sektor perdagangan, akademisi. Internet berguna untuk kebutuhan sehari-hari sebagai layanan kebutuhan media dan distribusi informasi dari transaksi bisnis, layanan infrastruktur, listrik, air, sistem sanitasi limbah, perawatan kesehatan dan penegakan hukum setiap tahun menghasilkan ratusan miliar USD.

Selain itu pemerintah AS dengan mudah mengakses informasi sebagai kemudahan proses komunikasi, penelitian dan pengembangan yang memiliki kerjasama dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, lembaga pasukan militer dan intelijen.. AS bahkan dapat mempermudah pekerjaan administrasi publik pemerintah, sehingga sangat bergantung dengan dunia maya. Dari ketergantungan tersebut banyak spionase cyber dengan mengeksploitasi data intelektual AS melalui dunia maya. Selain itu, kekuatan militer AS juga bergantung pada dunia maya, karena lebih dari 15.000 jaringan lokal dan 7 juta komputer saling terhubung dengan lebih dari 100.000 jaringan sirkuit telekomunikasi yang banyak tersebar di seluruh dunia. Dalam jaringan tersebut mengirimkan dan menyimpan berbagai data uang bersifat umum dan rahasia sehingga dapat diambil bahkan dimanipulasi untuk kepentingan dan motif tertentu.

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah yaitu dengan menerbitkan The National Strategy to Secure Cyberspace untuk mengamankan dunia maya di sektor swasta, untuk membela dan mencegah potensi serangan cyber, serta untuk mendorong lembaga keamanan AS untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan strategi untuk melindungi keamanan cyber Amerika Serikat dan mendirikan lembaga sebagai garda depan untuk menjaga keamanan cyber dan keamanan nasional Amerika Serikat antara lain:

  1. Department of Defense (DoD) adalah Departemen Eksekutif pemerintah Federal Amerika Serikat yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang berkaitan langsung dengan Keamanan Nasional dan angkatan bersenjata Amerika Serikat yang dibentuk pada tanggal 10 Agustus 1949 yang bermarkas di Petagon yang merupakan salah satu Departemen terbesar dengan lebih dari 2 juta prajurit aktif dan staf pendukung untuk mengamankan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dalam mengoperasikan jaringannya di seluruh dunia Department of  Defense (DoD) dikenal dengan Global Information Grid (GIG) adalah sistem informasi global yang saling berhubungan dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan dan mengelola informasi bagi pasukan tentara, selain itu DoD tidak dapat memberikan perintah dan mengontrol kekuatan militernya, memberikan dukungan logistic serta menyediakan pasukan intelijen untuk melakukan komunikasi tanpa jaringan informasi tersebut. Tujuan DoD untuk menyediakan pasukan militer yang diperlukan untuk mencegah perang dan melindungi keamanan Amerika Serikat.
  2. Department of Homeland Security (DHS) adalah sebuah departemen yang terdiri dari beberapa divisi untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan terorisme dan bencana alam, yang dibentuk pada tanggal 25 November 2002. Departemen ini memiliki tugas pokok antara lain: melindungi wilayah perbatasan, bandara, pelabuhan, memonitor para pendatang asing, membantu pelatihan, memusatkan perhatian pada ancaman terorisme dan Weapon Mass Destruction (WMD), melakukan pelatihan regional, memetakan infrastruktur yang dianggap penting, menganalisa laporan intelijen keamanan domestik dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan  ancaman  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang, selain itu DHS juga bertanggung jawab dalam memimpin, mengintegrasi dan mengkoordinasikan upaya nasional secara keseluruhan untuk meningkatkan keamanan Critical Infrastructure (CI) antara lain: perbankan dan keuangan, pabrik kimia, layanan tanggap darurat, pertanian dan proses produksi, jaringan   listrik   dan   energi,   telekomunikasi,   layanan   pengiriman   dan   pos, pelayanan kesehatan masyarakat dan suplay air.

Apa Bentuk dan Dampak Ancaman Cyber di Amerika Serikat ?

Dalam serangan insiden cyber di seluruh dunia meningkat dari sektor pemerintah dan swasta,  serangan cyber terjadi dengan menggunakan internet agar mendapatkan keuntungan secara finansial yang secara illegal dan motif politik tertentu. Terdapat beberapa serangan cyber yang bersifat dapat merusak infrastruktur secara fisik dan beberapa hanya menyerang dan mengganggu sistem pada jaringan komputer. Beberapa dampak dan bentuk dalam serangan cyber di Amerika Serikat:

Politik, adanya inovasi teknologi yang diciptakan yaitu dunia maya, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dunia maya menjadi tempat untuk berkompetisi antar kepentingan politik dan perselisihan yang terjadi antar negara. Easton dan Lasswell mengungkapkan bahwa dengan adanya peningkatan dalam partisipasi politik maka menciptakan suatu pandangan baru untuk dapat menyuarakan aspirasi politik, sehingga hal ini akan sulit untuk dapat dipisahkan antara area politik dan dunia maya. Adanya perilaku cyberpolitic maka dapat berubah sesuai dengan wacana politik dan interaksi yang menghasilkan adanya efek di seluruh dunia yang kemudian menyebabkan adanya penggabungan kepentingan dan pola-pola baru di dalam dunia internasional. Contoh serangan cyber pada motif politik antara lain:

  • Terorisme Cyber adalah terorisme yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang secara lebih spesifik dalam kegiatan terornya. Ideologi politik menjadi motivasi dalam serangan terhadap infrastruktur informasi sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan informasi baik dalam pemerintahan maupun swasta. Para terorisme cyber ini menambahkan teknologi seperti smartphone, laptop, Ipad yang ditambahkan dalam gudang persenjataan mereka dengan mengembangkan enkripsi perangkat lunak untuk serangan dan pengamanan komunikasi antar sesama anggota, maka dengan mengembangkan perangkat lunak dapat melindungi komunikasi mereka saat para lembaga-lembaga anti terorisme untuk memulai memecahkan kode enkripsi dengan teknologi mereka yang cepat beradaptasi. Peran dari teknologi bagi para Terorisme Cyber melalui situs website untuk kegiatan rahasia  dan komunikasi internet seperti E-mail, messaging, forum yang dapat disembunyikan. Teroris ingin melemahkan Keamanan Nasional Amerika Serikat melalui internet untuk meningkatkan keefektivitasan operasional dan sekaligus merusak upaya Amerika Serikat yang berkaitan dengan pencegahan serangan cyber, selain itu menggunakan internet untuk dapat memanipulasi opini publik serta liputan media dengan cara merusak kepentingan Amerika Serikat, hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Amerika Serikat.
  • Spionase Cyber merupakan upaya atau tindakan untuk dapat memperoleh data rahasia, informasi kepemilikan yang bersifat rahasia dari individu, pesaing bisnis, kelompok, pemerintah, musuh untuk kepentingan militer, keuntungan politik atau keuntungan ekonomi dengan menggunakan metode eksplorasi yang illegal melaui jaringan internet dan perangkat lunak. Hal ini terjadi pada Amerika Serikat bahwa terdapat spionase cyber yang dilakukan oleh China untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kebijakan luar negeri dan rencana militer Amerika Serikat dengan cara menggunakan kemampuan ComputerNetwork Exploitation(CNE) sebagai pendukung mengumpulkan informasi intelijen pada sektor diplomatik, ekonomi dan industri pertahanan pada program-program yang terlibat pada pertahanan Nasional Amerika Serikat dan jaringan komputer milik pemerintah Amerika Serikat, perguruan tinggi serta lembaga penting lainnya yang memiliki kepentingan informasi yang sensitif menjadi target dalam serangan cyber, ada beberapa contoh kasus spionase cyber yang dilakukan China kepada Amerika Serikat yang telah diidentifikasi dalam beberapa tahun terakhir antara lain:
  1. Adanya penyusupan jaringan cyber  Jet Propulsion Laboratory (JPL) pada laboratorium NASA dengan alamat  Internet Protocol (IP) yang berbasis di China, hal ini diungkapkan oleh NASA  pada tahun 2012, JPL merupakan pusat penelitian dan pengembangan dan fungsinya adalah sebagai laboratorium pembangunan dan pengoperasian robot luar angkasa yang didanai oleh pemerintah Federal Amerika Serikat dan NASA, sehingga penyusup dapat memperoleh kendali penuh fungsional melalui jaringan yang dapat menyalin, menghapus serta memodifikasi file sensitif seperti memanipulasi account pengguna dan mencuri akses penting database NASA dan lain-lain.
  2. Dalam laporan Washington Times terdapat jaringan cyber China yang berulang kali menyusup jaringan kontraktor terkait dengan rencana desain F-35 Joint Strike Fighter sejak awal 2007, kemudian muncul adanya kemiripan antara pesawat tempur siluman China J-31 dengan F-35 dengan pengembangan rancangan desain F-35, sehingga China mengalami posisi kesulitan karena adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu mengenai cetak biru F-35 milik Amerika Serikat.
  • Pada tahun 2012 terdapat 3 unit reaktor pembangkit listrik di San Onofre yang mengalami kebocoran radioaktif di bagian katup penahan dan selama masa penyelidikan ditemukan lebih dari 3000 tabung mengalamu keausan dan menyebabkan sistem kendali tidak berfungsi maksimal,
  • Selanjutnya adanya serangkaian tindakan hacker dengan melakukan serangan pada program yang dibangun pemerintah Amerika Serikat yaitu Smart Meter yang berguna untuk meningkatkan efektitas penggunaan listrik rumah tangga dengan mengontrolnya melalui jaringan online sehingga dapat  secara otomatis mengontrol tarif sesuai dengan kapasitas pengguna masing-masing, namun terdapat insiden pencurian listrik yang terkait dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan wewenangnya untuk merubah dan memodifikasi sistem tersebut dengan menggunakan converter perangkat optik untuk mengganggu sistem smart meter ketika terhubung dengan komputer.

Ekonomi, serangan Cyber menyebabkan kerusakan yang tidak terbatas pada dunia virtual namun dampaknya meliputi kerusakan fisik bahkan fasilitas manusia dan yang paling bahaya dan umum yaitu dampak ekonomi bagi Amerika Serikat, karena dengan adanya kejahatan cyber banyak perusahaan industri mengalami kerugian sehingga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan dan menghambat perekonomian, contohnya antara lain:

  1. Critical Infrastructure Sektor Pipa. Serangan cyber yang berkaitan dengan Critical Infrastructure pada jaringan pipa dengan memindahkan file yang penting dan sensitive seperti username, password, daftar personil dan control akses sistem pipa sehingga pelaku serangan cyber  dapat mengendalikan, mengubah bahkan melakukan pemetaan untuk level serangan lebih lanjut dengan melakukan pengeboman, selain itu dapat menggunakan data tersebut untuk langsung mereset sistem jaringan pipa yang dikendalikan oleh komputer serta dapat melakukan tindakan sabotase melalui gangguan tekanan pipa atau dengan mengatur katup yang tidak aman dapat mengakibatkan ledakan atau kegagalan sistem. Amerika Serikat memiliki hampir 500.000 juta mil pada jaringan pipa untuk mendistribusikan minyak, gas dan cairan berbahaya ke seluruh negara bagian Amerika Serikat dan Kanada, jaringan pipa tersebut terintegrasi dan memiliki bagian penting untuk suplai pasokan energi dan memiliki hubungan penting bagi infrastruktur lainnya seperti pembangkit listrik, transportasi umum, bandara, dan pangkalan militer. Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap keamanan karena apabila jaringan pipa ini di serang oleh pelaku serangan cyber dapat menimbulkan kekacauan ekonomi.
  2. Critical Infrastructure Sektor Jaringan Listrik. Serangan cyber juga dapat melibatkan sektor energi khususnya jaringan listrik. Amerika Serikat harus semakin meningkatkan keamanan nasional untuk menjaga jaringan listrik karena serangan cyber dapat melumpuhkan sistem jaringan listrik, hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi hacker yang mengakses sistem jaringan listrik melalui sistem komputer. Amerika Serikat mengembangkan “Smart Grid” yaitu menggabungkan kemampuan analog dan digital dalam jaringan listrik untuk sistem perangkat yang lebih canggih. Masih lemahnya keamanan cyber Amerika Serikat pada sektor jaringan listrik, terdapat insiden berikut ini:
  • Pada tahun 2012 terdapat 3 unit reaktor pembangkit listrik di San Onofre yang mengalami kebocoran radioaktif di bagian katup penahan dan selama masa penyelidikan ditemukan lebih dari 3000 tabung mengalamu keausan dan menyebabkan sistem kendali tidak berfungsi maksimal,
  • Selanjutnya adanya serangkaian tindakan hacker dengan melakukan serangan pada program yang dibangun pemerintah Amerika Serikat yaitu Smart Meter yang berguna untuk meningkatkan efektitas penggunaan listrik rumah tangga dengan mengontrolnya melalui jaringan online sehingga dapat  secara otomatis mengontrol tarif sesuai dengan kapasitas pengguna masing-masing, namun terdapat insiden pencurian listrik yang terkait dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan wewenangnya untuk merubah dan memodifikasi sistem tersebut dengan menggunakan converter perangkat optik untuk mengganggu sistem smart meter ketika terhubung dengan komputer.

BUMI MEMBARA AKIBAT LUBANG OZON

Uni Eropa salah satu organisasi yang sangat peduli dan perhatian terhadap isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian Uni Eropa yaitu lubang lapisan ozon yang menyaring sinar ultraviolet mengalami perluasan. Negara Spanyol menyatakan adanya lubang lapizan ozon mengalami perluasan, sehingga diperlukan upaya menjaga kestabilan dan keadaan lingkungan untuk mengurangi kebocoran. Hal ini menjadi acuan bagi Uni Eropa untuk mengesahkan kebijakan baru bagi semua negara anggota.

Kebijakan untuk mengurangi polusi dikenal dengan nama European Union-Renewable Energy Directive (EU-RED).  Kebijakan  EU-RED ini dibuat oleh Uni Eropa menjadi kebijakan luar negeri untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan negara anggotanya yang mengalami krisis. Salah satunya krisis ekonomi Yunani yang memberikan efek domino pada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan Uni Eropa ini membawa dampak bagi Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit.

Lebih Dekat dengan Kebijakan EU – RED

Sejak tahun 1997 Uni Eropa menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan energi yang dapat diperbarui sebesar 12 persen pada tahun 2010. Hal ini bagian dari rencana Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive (RED) dalam mempromosikan untuk meningkatan penggunaan energi yang dapat diperbarui. Pada tahun 2009 kebijakan EU-RED diberlakukan menjadi suatu regulasi yang baru untuk bidang energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemberlakuan kebijakan EU-RED memiliki tujuan utama yaitu Pertama untuk mengganti penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi dengan bahan bakar energi yang dapat diperbarui; Kedua untuk mengurangi kadar emisi gas karbondioksida; Ketiga untuk mendiversifikasi pasokan energi di Uni Eropa.

Dalam kebijakan European Union-Renewable Energy Directive ini untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar energi yang terbarukan dengan bahan bakar nabati yaitu biofuel. Uni Eropa dalam kebijakan terhadap biofuel terdapat tiga komponen utama antara lain: Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan memberikan subsidi dengan beberapa bentuk yaitu mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan dan pembebasan bea pajak untuk biofuel untuk produksi biofuel dalam yuridiksinya, untuk produsen biofuel akan mendapat dukungan pasar yaitu berupa tarif biofuel dari negara lain, dan Uni Eropa menerapkan peraturan yang akan beroperasi sebagai penghambat impor bahan baku biofuel seperti adanya prasyarat untuk produk yang diizinkan di pasar Uni Eropa, syarat pembebasan cukai-pajak seperti standar kualitas untuk bahan bakar dan energi yang dapat diperbarui.

Adanya kebijakan Uni Eropa dalam kebijakan subsidi yaitu untuk mencapai target jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Uni Eropa memproduksi sebagian besar minyak nabati yang berasal dari Repeseed oil (minyak tanaman Rapa) berjumlah 90 persen dan juga terdapat dari bunga matahari, kelapa dan kedelai. Minyak kelapa sawit dari segi produktivitas dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi dan membutuhkan lahan yang sedikit daripada dengan Rapeseed oil.  Dalam EU-RED yang memiliki tingkat emisi gas karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan bahan bakar nabati lain yaitu kelapa sawit dan minyak kedelai. Perkebunan kelapa sawit juga dianggap sebagai penyebab utama atas terjadinya deforestasi dari akibat adanya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui.

Dampak EU-RED Bagi Indonesia

Kelapa sawit tidak layak dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui  karena kadar karbon emisi yang tinggi. Kelapa sawit belum memenuhi persyaratan standar kualitas bagi biofuel yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia tidak setuju dengan kebijakan EU-RED karena berdampak negatif bagi perdagangan multilateral dengan Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini dianggap sepihak karena mengutamakan tanaman Rapa sebagai bahan baku biofuel dan  dinilai tidak adil dalam aturan Free Trade sebagai prinsip perdagangan dunia.

Dalam UE-RED terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi Indonesia antara lain:

  1. Article 17, part 2 yang menyebutkan bahwa “membatasi tingkat emisi gas rumah kaca dari biofuel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 35 persen”. Indonesia hanya mampu mencapai batas emisi gas rumah kaca sebesar 19 persen, karena teknologi Indonesia belum mampu mengolah minyak kelapa sawit sebagai biofuel sesuai dengan kebijakan EU-RED. Teknologi yang mampu untuk menghasilkan penghematan emisi gas rumah kaca hanya teknologi Uni Eropa dan dalam perhitungan penghematan emisi sebesar 35 persen tidak transparan, sehingga pasal ini dianggap tidak adil.
  2. Article 17 part 4 yang berisi mengenai peraturan ketentuan standar kelapa sawit yang dapat diimpor ke negara-negara Uni Eropa, antara lain berisi: bahan baku untuk bahan bakar nabati tidak boleh diproduksi di daerah yang memiliki luas lebih besar dari satu hektar, tidak boleh memiliki pohon yang lebih tinggi dari 5 meter, tidak boleh memiliki canopy cover yang lebih besar dari 30 persen, bahan baku untuk bahan bakar nabati juga tidak boleh ditanam di lahan yang mengandung carbon stock yang tinggi seperti hutan alam, hutan lindung, hutan hujan basah, area yang diperuntukkan bagi perluasan hutan, dan tidak boleh ditanam dilahan yang mengandung tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti padang rumput alam.

Pasal ini bertolak belakang dengan keadaan di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di Indonesia rata-rata pohon kelapa sawit memiliki tinggi ± 7 meter dan lahan untuk tanam berukuran lebih dari satu hektar ditanam dengan membuka lahan di hutan alam, selain itu dalam pasal ini bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. Dengan keadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang belum memenuhi syarat dalam penanaman bahan baku biofuel yang sesuai dengan standar Uni Eropa, membuat Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa akan terjadi penurunan dan bersaing dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai penghasil Rapeseed Oil sebagai bahan baku biofuel.

Dampak dari berlakunya kebijakan EU-RED yang secara aktif telah berlaku pada tahun 2011 memberikan dampak dengan adanya penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pada tahun 2009 volume ekspor minyak kelapa sawit sebesar 908.740 metrik ton, kemudian di tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 1.180.540 metrik ton. Pada tahun 2011 volume ekspor minyak kelapa sawit menurun sebesar 480.629 metrik ton. Di Indonesia terdapat salah satu perusahaan terkena dampak kebijakan EU-RED yaitu PT Agro Indomas Jakarta, dengan nilai ekspor minyak kelapa sawit dari 500 ton menjadi 400 ton per tahun, sehingga menurunkan presentase keuntungan dalam perusahaan. Akibat dampak dari kebijakan EU-RED Uni Eropa ini Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi kebijakan tersebut.

Langkah Indonesia Untuk Menghadapi Kebijakan EU-RED

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan EU-RED beberapa langkah Indonesia tertuang dalam artikel “Posisi Indonesia Atas Kebijakan EU-RED“ pada tahun 2012 agar aktivitas perdagangan bisa kembali normal tanpa hambatan, antara lain:

  1. Dengan menyusun ketentuan mengenai Standar Minyak Kelapa Sawit atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diprakarsai oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. ISPO terdiri atas: Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
  2. Pada tanggal 2 September 2010 dalam pertemuan delegasi Energi dan Komisi Perdagangan Eropa menyatakan bahwa, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan menjadi standar untuk produksi minyak sawit Indonesia dan Uni Eropa juga menyatakan komitmenya dengan Indonesia dalam pemahaman bahwa minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam produksi biofuel.
  3. Pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa dalam Technical Barriers to Trade (TBT) meeting, Indonesia menyampaikan trade concern atas EU-RED menyatakan standar ISPO yang dimiliki Indonesia mampu untuk dapat memenuhi syarat dan kualitas standar dari Uni Eropa, namun  Uni Eropa menanggapi bahwa Criteria Sustainability bukan termasuk TBT Concern yang seharusnya dibahas dalam rapat environment.
  4. Indonesia melakukan analisa siklus kehidupan untuk memenuhi ketentuan  nilai standar Uni Eropa yaitu 35 persen dengan perhitungan yang sama dengan yang digunakan Uni Eropa dan hasilnya memenuhi kriteria.
  5. Indonesia dan Malaysia dalam hasil rapat bilateral kedua negara pada tanggal 15-16 Februari melalui Legal expert  menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aspek hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan EU-RED Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi dan membawa permasalahan ini ke Komite TBT-WTO.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebijakan EU-RED Uni Eropa sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit nasional memiliki kualitas yang bagus dan bisa digunakan untuk bahan baku biofuel yang ramah lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia menghasilkan keberhasilan yaitu pada tahun 2012 ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3.500.000 metrik ton sehingga perdagangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia kemb

DIPLOMASI ROKOK INDONESIA-AUSTRALIA

Pemerintah Australia membuat kebijakan untuk produk tembakau yang pada bulan April tahun 2010. Pemerintah mengumumkan adanya undang-undang untuk kemasan polos produk tembakau pada 1 Januari 2012. Pada 1 Desember 2012  undang-undang tersebut diimplementasikan secara penuh bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dan menghindari efek yang berbahaya akibat rokok salah satunya adalah meningkatnya kasus kematian setiap tahun akibat rokok beserta dampak negatif lainnya. Kira-kira 15.000 warga Australia meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Secara khusus perundangan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan jumlah perokok dari 16 persen pada tahun 2007 menjadi kurang dari 10 persen di tahun 2018. Kebijakan yang dikenal dengan Tobacco Plain Packaging Policy 2011 tersebut membawa dampak bagi negara-negara pengekspor tembakau dan rokok. Indonesia dan beberapa negara anggota PBB menganggap Australia telah melanggar beberapa pasal dalam WTO dan agreement lain.

Tobacco Plain Packaging Policy 2011

Tobacco Plain Packaging Policy (ATPP) 2011 merupakan kebijakan pemerintah Australia tentang kemasan polos rokok. Dalam ATPP kemasan rokok diharuskan dalam bentuk kemasan yang sama dalam produk rokok satu sama lain dan tidak ada logo, penggunaan merek, kalimat-kalimat promosi dalam produk tembakau. Dalam ATPP produk rokok yang diperjualbelikan juga dibatasi warna, ukuran, bentuk dan bahan kemasan serta merek atau varian nama dari produk rokok. Selain itu produk rokok yang diperjualbelikan diharuskan memberikan pesan kesehatan seperi anti rokok dan gambar-gambar yang “menyeramkan” akibat rokok. Dalam kemasan rokok juga tidak boleh terdapat merek logo perusahaan dan warna dalam kemasan yang berwarna-warni dengan mengganti bungkusnya agar seragam dengan warna hijau atau coklat. Dalam ATPP terdapat syarat untuk perusahaan rokok yakni terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah ketika memberikan brand perusahaan dan bentuk pemasaran.

Indonesia yang sebagai negara pengekspor tembakau ke Australia mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Sejak dikeluarkannya kebijakan Tobacco Plain Packaging ekspor tembakau Indonesia ke Australia mengalami penurunan. Pada  tahun 2009 jumlah ekspor mencapai 1953 ton, tahun 2010 jumlahnya 1042 ton dan pada tahun 2011 hanya 191 ton. Hal tersebut membawa dampak bagi Indonesia khususnya pada petani dan para pekerja yang terkait dengan tembakau.

Diplomasi Indonesia-Australia tentang Rokok

Penanganan Indonesia Tobacco Plain Packaging Policy dimulai pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa. Pada waktu itu pihak Indonesia menyampaikan concerns pada sidang regular committee on Technical Barrier to Trade (TBT) yang sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2011 telah disampaikan kepada sekretariat WTO. Melalui Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2011 mengirimkan submisi yang sebelumnya Australia memberikan kesempatan untuk menyampaikan submisinya terkait dengan Tobacco Plain Packaging Bill 2011. Dalam isi submisi Indonesia menyatakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sidang regular TBT tanggal 15-16 Juni 2011.

Selanjutnya melalui Ditjen Kerjasama Multilateral mengajukan permohonan untuk dapat berpartisipasi dalam permintaan konsultasi kepada PTRI Jenewa untuk dapat disampaikan kepada pemerintah Australia dan Honduras pada tanggal 16 April 2012. Pada tanggal 1 Mei 2012 Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam konsultasi Australia dan Honduras, dalam hal ini Indonesia menyampaikan Tobacco Plain Packaging Policy akan berpotensi melanggar  kewajiban dalam Trade – Related Intelectual Property Rights (TRIPs) Agreement dan Paris Convention.

Melalui surat Direktur Kerjasama Multilateral kepada Duta Besar RI untuk WTO pada tanggal 28 September 2012 disampaikan bahwa Indonesia menjadi Third Party atau sebagai pihak ketiga dalam kasus Tobacco Plain Packaging Policy yang telah diajukan oleh pemerintah Republik Dominika. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan sosialisasi dan jajak pendapat pada tanggal 21 September 2012 yang diprakarsai oleh perusahaan rokok besar yaitu PT HM. Sampoerna Tbk dan Philip Morris International yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan. Kelompok masyarakat petani dan perwakilan perusahaan rokok Indonesia, dalam rapat menghasilkan kesimpulan bahwa berbagai kalangan menentang Tobacco Plain Packaging Policy  yang dapat berpotensi mengancam kepentingan Indonesia dan kesejahteraan petani tembakau serta menurunkan nilai jual tembakau. Selain itu ATPP juga melanggar beberapa pasal dalam WTO. Hasil rapat kemudian dijadikan bahan oleh Kementerian Perdagangan untuk dasar dalam pembuatan submisi dan dasar negosiasi dalam Dispute Satlement.

Soft diplomasi menjadi alat Indonesia untuk menyelesaikan kasus Tobacco Plain Packaging Policy untuk mencapai kepentingan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau yang akan terkena dampak apabila Tobacco Plain Packaging Policy diterapkan dan diikuti oleh negara-negara selain Australia. Dengan demikian hubungan luar negeri antara dua negara bisa terpecahkan ketika memunculkan diplomasi agar tidak sampai terjadi konflik yang berlarut-larut. Di sisi lain, diplomasi yang berhasil sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional baik itu ekonomi maupun politik.

KUDETA MILITER =EKONOMI LUMPUH

Republik Fiji merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris dan negara yang sering diwarnai dengan kasus kudeta sejak merdeka. Republik Fiji salah satu negara Ocenaia, terletak di gugus Pasifik Selatan di kawasan Melanesia. Secara geografis negara ini berada di sebelah selatannya berbatasan dengan Selandia Baru, baratnya berbatasan dengan Vanuatu, timurnya berbatasan dengan Tonga dan utaranya dengan Tuvalu. Fiji memiliki daratan mencapai 18.272 km2 serta dikelilingi lautan. Negara Fiji terdiri dari dua pulau besar yang berada di bagian selatan yaitu Viti Levu dan utara yaitu Vanua Levu. Sebagai negara kepulauan, Fiji terdiri dari 322 pulau namun hanya 100 pulau yang berpenghuni. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Fiji antara lain emas, kayu, perikanan, tambang minyak lepas pantai dan PLTA.

Di kawasan Pasifik Selatan Negara Fiji memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar dan mempunyai hubungan kerjasama dengan negara besar seperti Australia dan Uni Eropa yang meliputi sektor barang, jasa, manufaktur. Sejak tahun 1986 sampai 1990 perkembangan ekonomi Negara Fiji ditekankan pada sektor industri dan pariwisata. Untuk perekonomian Fiji mendatang dipengaruhi empat hal yaitu pertumbuhan industri gula baik secara domestik dan internasional, liberalisasi perdagangan melalui ekspor dan impor, revolusi industri dan emigrasi penduduk middle-level skills.

Secara ekonomi, Fiji tergantung pada hasil olahan tebu yakni gula, ekspor perdagangan dan garmen manufaktur sehingga instabilitasi politik akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Fiji. Saat industri gula mulai berkembang bukan dikuasai oleh pemerintah sendiri namun oleh Britania Raya. Impor tenaga kerja dari India mulai masuk ke Fiji untuk mengelola perkebunan. Kondisi tersebut menciptakan pembagian kesukuan antara penduduk Fiji yaitu Indo Fiji (Indian Fiji) dan Asli Fiji (Pribumi Fiji). Perbedaan kesukuan tersebut memengaruhi instabilitas politik Fiji sejak tahun 2000. Pada tahun tersebut terjadi kudeta dalam masa pemerintahan PM Mahendra Chaundry. Kudeta yang terjadi juga dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut yakni demokrasi parlementer dengan sistem bikameral. Sistem ini membagi kekuasaan menjadi dua lembaga yang terdiri dari senat dan House of Representatives (HoR). Selain itu, demokrasi parlementer ditandai dengan sistem multi partai dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Kudeta Fiji

Negara Fiji memiliki sejarah politik yang sering diwarnai kudeta sejak merdeka. Kudeta terjadi 4 kali sejak merdeka, pertama bulan Mei tahun 1987 saat masa kepemimpinan PM Timoci Bavadra yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, kedua bulan September 1987 oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, ketiga bulan Mei 2000 pada masa kepemimpinan Mahendra Chaundhry yang dilakukan oleh pimpinan garis keras Gorge Speight, dan keempat pada 5 Desember 2006 di masa kepemimpinan PM Laisenia Qarase oleh Panglima Militer Frank Bainimarama.  

Kedatangan  imigran dari India yang masuk ke Fiji pada masa kolonial Inggris menimbulkan gejolak politik. Penduduk keturunan India Fiji yang mendominasi menjadi ancaman bagi keberadaan penduduk asli dan menimbulkan adanya perbedaan ras sehingga menjadi isu sensitif. Adanya permasalahan dalam politik Fiji yang kemudian menimbulkan kudeta selama empat kali sejak merdeka, mengakibatkan perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil.

Dampak kudeta antara lain:

Domestik

Seringya terjadi konflik menjadikan bidang politik, ekonomi dan sosial melemah. Kondisi ini sekaligus menjadikan negara ini menjadi tidak mampu melakukan pembangunan secara menyeluruh. Pengangguran dan kriminalitas menjadi dua hal yang mewarnai kehidupan masyarakat pasca kudeta.  

Internasional, 

Kudeta yang sering terjadi berpengaruh pada negara-negara tetangga dan dunia internasional melalui kecaman dan intervensi militer dalam politik pemerintahan. Negara-negara lain enggan untuk menyalurkan bantuan atau pinjaman kepada Fiji. Intervensi asing tersebut terjadi mengingat kudeta yang terjadi dilakukan oleh kelompok militer yang tidak mendukung pemerintah yang berkuasa.

Perbandingan Masa Pemerintahan PM Laisenia Qarase dan  Masa Frank Bainimarama

PM Laisenia Qarase

Perdana Menteri Laisenia Qarase merupakan Perdana Menteri ke-6 pada periode 2000-2006 yang menggantikan Perdana Menteri Mahendra Chaundhry karena mengalami kudeta. Perdana menteri ini berasal dari etnis pribumi yang sebelumnya telah berkecimpung dalam sektor perbankan. Karier perbankan dimulai dengan posisinya sebagai manager pelayanan dari Fiji Development Bank selama 15 tahun. Pada tahun 1998 Qarase mendirikan Fiji Merchant Bank. Saat mencalonkan menjadi Perdana Menteri, Qarase melalui jalur independen dan tahun 2001 setelah pemilu bergabung dengan partai politik yaitu Partai Persatuan Fiji ( Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua/SDL).

Perekonomian Fiji setelah kudeta mengalami keterpurukan, beberapa sektor terjadi penurunan seperti pariwisata, bantuan asing, manufaktur, perikanan dan industri gula. Setelah Fiji dipimpin oleh Laisenia Qarase perekonomian mengalami perbaikan. Untuk perbaikan perekonomian Fiji agar meningkat, Laisenia Qarase mengambil salah satu kebijakan yaitu dengan pajak untuk menarik investasi dan membangun kepercayaan, dalam sektor pariwisata dengan menurukan pajak sampai bebas pajak. Hal tersebut membawa Fiji dalam perkembangan perekonomian pertumbuhan yang cukup positif.

Negara Fiji pada masa berakhirnya kepemimpinan PM Laisenia Qarase terdapat permasalahan atas peran masyarakat sipil yang sedikit dalam pemerintahan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kudeta, karena sejak dahulu militer Fiji lekat dengan perlawanan pemerintahan kolonial dan erat dengan golongan elit politik. Antara sipil dan militer Fiji kembali bersitegang dan memanas pada pertengahan tahun 2003 hingga akhir 2006 yang dipicu oleh adanya sistem multi partai yang dicanangkan oleh Qarase. Kepemimpinan PM Laisenia Qarase berakhir karena adanya pertentangan oleh pihak militer Fiji tentang kebijakan  Reconsiliation, Toleransi and Unity Bill  dan pemberian amnesti bagi para pelaku kudeta sipil yang terjadi pada tahun 2000 yang diambil oleh Qarase pada Mei 2005. Laisenia Qarase secara resmi  melepaskan jabatan perdana menteri pada 5 Desember 2006, karena adanya tekanan dari pihak militer Fiji.

PM Frank Bainimarama

Perdana Menteri Frank Bainimarama lahir pada tanggal 27 April 1954 dan bergabung dengan militer Fiji pada tanggal 26 Juki 1975. Karier militernya diawali sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Fiji yang secara resmi diangkat pada tanggal 1 Maret 1999. Frank menjadi Perdana Menteri Fiji pada tanggal 4 Januari 2007. Karier politiknya diwarnai dengan keterlibatannya dalam kudeta tahun 2000 dan 2006. Frank adalah etnis pribumi Fiji yang sangat menentang atas keberadaan etnis indian Fiji.

Dalam perkembangan ekonomi pasca kudeta tahun 2006 menjadikan Fiji mengalami defisit perdagangan. Pada akhir tahun 2005 tingkat konsumsi negara mengalami peningkatan, sedangkan ekspor menurun yang juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia. Hal ini berdampak dalam menimbulkan penurunan standar hidup di Fiji. Sasaran ekspor Fiji pada negara Selandia Baru dan Australia yaitu  industri garmen dalam tahap yang sulit karena belum adanya kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas. Tahun 2010 Fiji, Selandia Baru dan Australia ketiga negara tersebut berkomitmen untuk menerapkan pasar bebas dan industri garmen menerapkan zona bebas pajak namun yang terjadi secara operasional tidak mampu dan dapat menimbulkan kegagalan. Dengan adanya penurunan pada perkembangan perekonomian pasca kudeta, Frank berusaha untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Fiji. 

Frank membuat langkah yang sama dengan Qarase yaitu dengan menurunkan pajak, namun menghadapi tantangan yang lebih berat dari masyarakat internasional sehingga Fiji sempat dikeluarkan dari Commonwealth Community atas tindakan kudeta yang dilakukannya. Kudeta yang dilakukan oleh Frank Bainimarama sangat berdampak pada penurunan perekonomian antara lain dalam sektor  pariwisata yang menurun dari 548.589 tahun 2006 menjadi 539.881 pada tahun 2007, pada jumlah investasi juga mengalami penurunan yaitu 9,99% tahun 2007, 8,62% tahun 2008, yang sebelumnya pada tahun 2006 dengan jumlah 13,29%.

Dari negara Fiji ini bisa terlihat bahwa politik mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Adanya ketidakstabilan politik pada suatu negara akan membawa dampak pada perkembangan ekonomi dan instabilitas politik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah selain itu juga menurunkan ekonomi negara sehingga menimbulkan  kesejahteraan masyarakat menurun.

SEGARKAN BUMI, KURANGI EMISI GAS RUMAH KACA

Perubahan iklim akibat pemanasan global yang disebabkan oleh tingginya emisi gas rumah kaca menjadikan negara-negara  maju dan berkembang untuk segera membuat keputusan baru. Protokol Kyoto tahun 1997 merupakan sebuah persetujuan atau kesepakatan internasional mengenai pemanasan global dan sebuah amandemen terhadap konvensi kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 5,2 %. Ada tiga mekanisme dalam menekan emisi yaitu implementasi bersama, perdagangan emisi dan mekanisme pembangunan bersih. Emisi GRK dihasilkan berbagai sektor  antara lain sektor energi, transportasi, pertanian, perternakan dan lain-lain. Sektor energi dan transportasi merupakan sumber utama GRK. Hal ini yang melatarbelakangi kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa yang memunculkan dampak bagi negara lain seperti China, sehingga China memiliki strategi untuk menghadapi kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa.

Kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa

Uni Eropa membuat kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa karena sektor utama penyumbang emisi gas terbesar sebesar 2% dari total emisi CO2. Setiap tahun terjadi peningkatan emisi gas sebesar 3 %  yaitu dari sektor transportasi udara.  Kebijakan ini memberi dampak bagi maskapai penerbangan. Pada tahun 2012 kebijakan ini sudah dikeluarkan bagi maskapai penerbangan yang datang dan pergi melalui bandar udara Uni Eropa dengan dikenai biaya pajak untuk emisi CO2.

Sejak awal 90an negara-negara Eropa telah melaksanakan kajian-kajian mengenai regulasi emisi gas rumah kaca dari sektor penerbangan namun  dalam kesimpulannya tidak banyak kemajuan. Kebijakan ini diambil alih oleh UNFCCC yang kemudian mandat tersebut dilimpahkan kepada International Civil Aviation Organization (ICAO). Hal ini menjadi awal baru dalam perubahan iklim. Uni Eropa sangat peduli  dan serius terhadap perubahan iklim. Uni Eropa memiliki komisi yang bertugas dalam membuat rancangan undang-undang dan melibatkan  pihak Direktorat Jendral Lingkungan dan Direktorat Jendral Transportasi. Di lain pihak seperti Non Government Organization  terus menurus bekerja untuk mengamati peristiwa perubahan iklim dari akibat sektor penerbangan. Para akademisi dan konsultan juga melakukan penelitian untuk mendukung, serta media yang melaporkan perkembangan dan langkah selanjutnya.

Dalam proses institusionalisasi tentang dampak industri penerbangan terhadap perubahan iklim difokuskan pada tingkatan global oleh panel antar-pemerintah. Permasalahan ini dipandang memiliki karakter global maka harus diatur dalam tataran internasional, bahwa secara global industri penerbangan menyumbang 3,5 % emisi CO2.  Komisi Uni Eropa terus berusaha untuk mengembangkan ide-ide kebijakan untuk mengatasi masalah dari dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dari sektor penerbangan antara lain perjanjian iklim secara sukarela oleh para industri penerbangan baik dari operator pesawat dan produsen pesawat. Untuk melakukan kesepakatan secara sukarela untuk mengurangi emisi namun hal ini tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang penurunan bahan bakar dan emisi per-tahun. 

Di sektor penerbangan untuk mengurangi emisi dilakukan dengan cara mempromosikan manajemen lalu lintas udara serta pengembangan teknologi ramah lingkungan  untuk perbaikan efisiensi bahan bakar. Komisi Uni Eropa menyatakan dengan peningkatan efisiensi bahan bakar tidak bisa menggantikan peraturan lainnya dan pembaharuan mesin pesawat terbang yang lebih ramah lingkungan membutuhkan perbaikan armada secara besar-besaran. Pihak Asosiasi Penerbangan Eropa menyatakan bahwa kemungkinan dalam pengurangan emisi besar-besaran melalui pembaharuan teknologi baru dapat dilaksanakan setelah tahun 2012. Uni Eropa berusaha untuk terus menganalisa kebijakan yang tepat dalam pertemuan-pertemuan  ICAO sejak pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama ICAO tahun 1998 mendorong penelitian ilmiah dan meminta keterlibatan organisasi-organisasi terkait dan yang menjadi salah satu pertimbangan yaitu instrumen ekonomi antara lain penerapan pajak dan denda terhadap transportasi udara.

Kebijakan ini ditunda karena dalam membuat kebijakan fiskal yang baru dalam wilayah Uni Eropa akan menjadi tugas yang berat dan untuk membuat rancangan diperlukan waktu bertahun-tahun. Uni Eropa juga mengingatkan kepada negara-negara anggotanya untuk bersiap jika pajak untuk bahan bakar diterapkan pada penerbangan domestik dan internasional. Hal ini juga ditentang oleh AEA karena pajak yang dikenakan menyebabkan biaya yang tinggi dalam bentuk uang dan tenaga sehingga tidak sebanding dengan manfaat lingkungan. AEA berpendapat kebijakan ini tidak seharusnya dikeluarkan karena menimbulkan kerugian. Sebaliknya AEA mendorong kesediaan industri penerbangan untuk dapat merealisasikan kesepakatan pengurangan emisi secara sukarela. Dari pihak Uni Eropa kecewa dengan ICAO karena keterlambatan dalam menangani isu perubahan iklim. Pada tahun 2008 Uni Eropa secara resmi mengamademen kebijakan perdagangan emisi. Dalam amandemen ini terdapat pajak emisi pesawat terbang yang mulai diterapkan di kawasan Uni Eropa secara menyeluruh pada 1 Januari 2012.

Dampak Kebijakan Aviation Carbon Emission Tax

Secara langsung kebijakan Aviation Carbon Emission Tax berdampak pada industri penerbangan. Dasar dari kebijakan pajak emisi pesawat terbang yaitu memperbaiki lingkungan melalui sebuah perbaikan regulasi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Hal ini berdampak pada profit yang dihasilkan sekaligus menjadi tekanan untuk maskapai penerbangan  karena adanya faktor pajak langsung apabila emisi yang dikeluarkan melebihi ambang batas. Biaya melakukan monitoring, reporting, verifikasi dan biaya lain untuk mendukung terlaksananya efisiensi energi juga berpengaruh. 

Kebijakan pajak emisi pada pesawat ini berlaku untuk semua maskapai penerbangan yang memiliki rute di negara-negara Uni Eropa baik domestik maupun internasional. Selain itu kebijakan pajak emisi pada pesawat berdampak pada konsumen dengan kenaikan harga tiket pesawat sehingga permintaan terhadap perjalanan udara menurun terutama perjalanan rute internasional. Aviation Emission Tax ini juga berdampak pada maskapai penerbangan non Uni Eropa yang memerlukan biaya besar untuk tahap monitoring, reporting dan verifikasi. Salah satunya memberatkan bagi negara berkembang karena memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa.

Kepentingan Nasional China

Pada tahun 1975 China dan Uni Eropa secara resmi menjalin hubungan kerjasama dengan fokus kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Keduanya merupakan mitra dagang terbesar di dunia dengan nilai perdagangan mencapai 1 juta Euro setiap hari. Kerjasama keduanya terus berkembang sampai saat ini termasuk bidang lingkungan. Dalam hal Aviation Carbon Emission  Tax Uni Eropa, China memiliki dua kepentingan antara lain, Pertama China menunjukkan kekuatannya kepada dunia internasional dengan melawan kebijakan ini. Saat ini China aktif dalam berbagai forum-forum lingkungan  dan mengimplementasikan berbagai program seperti Clean Development Management. China menolak implementasi kebijakan pajak emisi pesawat terbang  karena adanya keinginan untuk menunjukkan dalam mempertahankan nilai kedaulatan dari intervensi negara lain. 

Kedua adanya kepentingan ekonomi agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi China sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. China merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang paling pesat dalam industri penerbangan. Kemajuan ekonomi China juga berdampak positif pada sektor penerbangan. Uni Eropa  memiliki peran yang besar terhadap perekonomian China dan beberapa maskapai China memiliki rencana untuk menambah rute penerbangan pada tahun 2013. Namun jika kebijakan pajak emisi diterapkan maka harga tiket pesawat terbang rute internasional ke wilayah Uni Eropa akan naik. Hal ini menyebabkan China menanggung biaya yang tinggi untuk mencapai standar emisi Uni Eropa dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. China mengkritisi bagaimana metode yang dilaksanakan untuk pengalokasian pajak untuk perbaikan lingkungan.

Strategi China Menghadapi Kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa

China menolak adanya kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa karena Pertama kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa tentang pajak emisi pesawat terbang melanggar yuridiksi atau kedaulatan negara lain. Hal ini tidak terlepas dari biaya emisi yang dihitung mulai dari penerbangan take off hingga penerbangan landing. Kedua kebijakan ini menyangkut kepentingan banyak negara sehingga dalam perjanjiannya harus melalui forum internasional, tidak dilakukan keputusan secara sepihak oleh Uni Eropa. China tidak segan-segan dengan keras menyuarakan pendapatnya dan didukung oleh banyak negara lain termasuk anggota negara Uni Eropa. Selain itu, China secara resmi melarang maskapai penerbangannya untuk tidak berpartisipasi dalam kebijakan emisi pesawat terbang. China juga mengancam membatalkan pembelian airbus yang bernilai 11 Milyar Dolar.

Dengan adanya tekanan yang banyak dari dunia internasional mengkritisi kebijakan pajak emisi pesawat terbang, Uni Eropa melakukan evaluasi ulang dan pada November 2012. Evaluasi dilakukan dengan rapat dewan yang digelar ICAO dan menghasilkan keputusan untuk menunda sementara kebijakan tersebut. Uni Eropa setuju dengan hasil keputusan tersebut. China melalui Kementerian Luar Negeri China menyatakan menyambut baik keputusan UE untuk menangguhkan penegakan ETS tetapi tidak menerima praktik penerapan sistem untuk penerbangan asing di Eropa.

China menolak kebijakan pajak emisi pesawat terbang Uni Eropa tidak lepas dari bantuan dan upaya-upaya kerjasama dari negara lain, anatara lain pada tanggal 1 November 2011 melalui Brazil, South Africa, India and China (BASIC). Ministerial Meeting on Climate Change menghasilkan “Beijing Joint Statement” bahwa dengan adanya kebijakan pajak emisi pesawat terbang negara berkembang memaksakan  untuk ikut berperan lebih. Protokol Kyoto menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurangi emisi global adalah negara maju. Pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 26 negara berkumpul di Moskow guna membahas kebijakan pajak emisi pesawat oleh Uni Eropa dengan menghasilkan “Moscow declaration”. 

Deklarasi tersebut mempertanyakan tindakan unilateral yang dilakukan Uni Eropa dan peran aktif ICAO yang sangat diperlukan sebagai lembaga resmi yang diberi mandate oleh UNFCCC. Selain itu dalam  Moscow Joint Declaration yang ditandatangani lebih dari 20 negara juga menyepakati bahwa kebijakan pajak emisi pesawat terbang oleh Uni Eropa merupakan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan negara lain sehingga implementasinya harus digugurkan.  Hal ini menjadi keberhasilan strategi China dalam menolak kebijakan pajak emisi pesawat terbang oleh Uni Eropa dengan mengumpulkan suara ketidaksetujuan atas kebijakan tersebut dari negara-negara lain, yang banyak merugikan negara lain terutama negara-negara berkembang yang memiliki tanggung jawab lebih kecil dalam mengurangi emisi global.

DORAEMON DAN HELLO KITTY: DUTA DIPLOMASI JEPANG

Diplomasi publik seringkali dilakukan oleh banyak negara  di era globalisasi saat ini. Diplomasi publik untuk memperlancar hubungan bilateral atau multilateral diantara dua atau banyak  negara guna meraih kepentingannya nasional di negara lain. Jepang memiliki dua alasan penting untuk menerapkan diplomasi publik, pertama  untuk mendapatkan citra positif di mata dunia dan membangun mitra kerjasama yang baik dengan negara lain. Kedua mengamankan pasarnya terutama di kawasan Asia karena adanya rival dagang utama yakni China dan India. Untuk meningkatkan citra Jepang di mata dunia, salah satu programnya yang menarik dari negara Sakura ini dengan menggunakan Doraemon dan Hello Kitty sebagai alat diplomasi publik.

Pemerintah Jepang menciptakan konsep kawaii yang berarti sebagai sesuatu yang bisa membuat orang merasa suka dan jatuh cinta. Dalam buku “The Japanese Self in Culture Logic” oleh Sugiyama menyatakan kawaii yang berarti lucu, disukai dan kekanak-kanakan yang secara umum dipakai untuk menunjukkan seorang anak kecil, boneka, mainan, figur kartun, logo komersial, gaya menulis, kata-kata dalam berbicara. Kawaii menjadi bagian dari sebuah fenomena yang mendeskripsikan masyarakat Jepang yang sangat menyukai hal-hal yang lucu, membuat bahagia dan menarik. 

Dengan adanya diplomasi publik melalui budaya, kementerian Jepang meluncurkan program “Anime Ambassador” (Duta Anime) dan “Tourism Ambassador” (Duta Pariwisata) pada sebuah program budaya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang. Dari penyelenggaraan tersebut Doraemon terpilih  sebagai duta budaya anime dan Hello Kitty sebagai duta pariwisata Jepang. Tujuan utama dari pemilihan Doraemon dan Hello Kitty untuk membangun citra positif dalam pergaulan internasional dan memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat dunia. Doraemon dan Hello Kitty menjadi dua karakter tokoh kucing yang lucu dan imut yang sangat terkenal dan banyak disukai oleh masyarakat dunia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2008 Kementerian Jepang memanfaatkan Doraemon dan Hello Kitty sebagai Duta Anime dan sebagai Duta Pariwisata.

 Doraemon merupakan sebuah judul manga popular yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio pada tahun 1969 yang berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 SD bernama Nobita yang pada suatu ketika didatangi oleh sebuah robot kucing yang bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Kedatangannya tersebut selain untuk menjadi teman juga membantu Nobita agar dapat berubah perangainya. Doraemon lahir pada 3 September 2112 dan makanan favoritnya yaitu dorayaki. Doraemon memiliki adik perempuan bernama Dorami, Doraemon memiliki banyak peralatan  berteknologi canggih yang keluar dari kantong ajaibnya seperti “baling-baling bambu” dan “pintu kemana saja”. Dalam manga Doraemon ini bercerita tentang imajinasi, optimisme dan teknologi sehingga dapat membuat para penonton maupun pembaca ikut berkhayal. Secara tidak langsung tokoh Doraemon mengajak masyarakat pembaca dan penonton untuk selalu optimis untuk meraih mimpi. Masyarakat dunia diajak untuk membuat hal-hal yang tidak mungkin di masa depan akan menjadi mungkin karena adanya keyakinan dan usaha yang gigih, serta teknologi. Perlu diingat juga bahwa teknologi juga bisa menjadi bencana apabila manusia tidak tahu cara menggunakannya dan apa tujuannya. Doraemon hingga saat ini menjadi legenda yang dikenal oleh seluruh masyarakat dunia.

Hello Kitty menjadi duta besar Jepang di bidang pariwisata. Hello Kitty merupakan nama sekelompok karakter lucu yang didesain oleh sebuah perusahaan Jepang bernama Sanrio. Awalnya merek ini hanya untuk para anak perempuan, namun seiring waktu, banyak penggemar kucing-kucing lucu yang berdatangan dari pria dan berbagai kalangan usia. Para penggemar ini memberi sebutan khusus yaitu Kitty-ra. Sanrio sebagai perusahaan yang melahirkan Hello Kitty menegaskan bahwa misi dari pembuatannya untuk menciptakan kelucuan dan persahabatan di seluruh dunia,  Hello Kitty menggambarkan semangat untuk menolong orang lain serta ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pemiliknya saat senang maupun sedih. Barang-barang Hello Kitty mulai laku dipasarkan sejak bulan Maret 1975 dan berkembang pesat pada tahun 2004. Merek Hello Kitty menembus pasar internasional lebih dari 60 negara dan menjadi sub-kultur yang mewakili budaya Jepang.

Untuk menentukan Doraemon dan Hello Kitty menjadi duta anime dan duta pariwasata Jepang, terdapat proses pemilihannya. Pada pemilihan Doraemon pemerintah Jepang bersama pihak swasta melakukan pemutaran film anime bersamaan dengan diperkenalkannya budaya lainnya. Hal ini ternyata banyak orang yang berminat dan antusias pada animasi Jepang, sehingga Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Luar Negeri membentuk sebuah komite untuk menetapkan Duta Anime yang bernama “Komite Konsultasi Duta Budaya Anime”. Komite tersebut anggotanya terdiri dari beberapa pejabat dari Kementerian Jepang dan beberapa ahli animasi dari perusahaan swasta yang memproduksi manga dan anime. Doraemon direkomendasikan oleh para pejabat dan ahli animasi karena layak menjadi duta anime karena Doraemon membuat para penonton yang berasal dari mancanegara dapat melihat berbagai aspek kebudayaan Jepang, seperti cara berpikir warganya, kehidupan keseharian masyarakat, nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa seperti selalu hormat pada orang tua, segera meminta maaf setiap melakukan kesalahan, sistem hierarki senioritas, optimisme, kemandirian, memenuhi kewajiban, menghargai sesama, lingkungan dan waktu. Doremon  secara resmi menjadi duta anime pada tanggal 19 Maret 2008. Kementerian Jepang mempersiapkan kunjungan Doraeoman dan menyelenggarakan penayangan film Doraemon di beberapa negara antara lain Spanyol, Perancis, Indonesia, China dan negara lainnya. Pada tanggal 17 Juni 2008 Indonesia menjadi negara yang langsung dikunjungi oleh Doraemon dalam tugasnya sebagai Duta Anime dan berharap kepada masyarakat Indonesia untuk menyukai manga dan anime sehingga bersedia bersahabat dengan Jepang.

 Selain itu, Hello Kitty dalam proses pemilihannya juga melalui banyak diskusi serta pertimbangan. Hello Kitty dipilih karena sebagai icon yang sudah melambangkan keterbukaan Jepang untuk membangun persahabatan dengan semua negara serta mencerminkan. Hello Kitty secara tidak langsung juga menjadi simbol tentang masyarakat Jepang yang memiliki kharakter ramah, suka menolong, peduli dan memiliki rasa empati dengan sesama. Hello Kitty memiliki banyak penggemar dari semua kalangan di seluruh dunia dan secara resmi menjadi duta pariwisata pada tanggal 19 Mei 2008. Jepang menyelenggarakan pertujukkan musikal bertema Hello Kitty’s Dream Light Fantasy yang berkolaborasi dengan brand lain di Beijing, Singapura, AS, Malaysia dan masih banyak lagi.  Hello Kitty mempromosikan budaya Jepang sehingga dapat mengundang turis mancanegara melalui program Visit Japan. Target kunjungan melalui Visit Japan untuk menarik 10 juta wisatawan pertahun dan pada tahun 2011 terbukti dengan dirilisnya data statistic oleh Japan National Tourism Organization bahwa 686.600 wisatawan mengunjungi Jepang.

Dengan Doraemon diangkat menjadi Duta Budaya Anime diharapkan orang-orang dari berbagai negara dapat mengerti anime dengan lebih baik lagi serta memperdalam minat masyarakat internasional terhadap kebudayaan Jepang. Hello Kitty juga diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Jepang. Pemerintah Jepang mencoba menggunakan dan mempromosikan budaya popular sebagai salah satu strategi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dalam diplomasi publik sehingga kepentingan nasional Jepang dapat tercapai. 

SAUDI VISION: REFORMASI HAK-HAK PEREMPUAN ARAB SAUDI

Feminisme Liberal merupakan gerakan yang terfokus pada gerakan pembebasan bagi kaum perempuan dalam bidang ekonomi, sipil serta publik. Gerakan ini berkembang pada abad ke-20, yang diperkenalkan pertama kali oleh Mary Wollstonecarft. Wollstonecarft berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional seperti laki-laki dan mampu berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralitas maksimalnya. Pada gilirannya perempuan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik sehingga tidak tersingkirkan dalam ruang privat di rumah dan keluarga (domestik).

Di negara Arab Saudi indeks partisipasi perempuan paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya di dunia terutama dibidang pekerjaaan dan pendidikan. Pemerintah Arab Saudi masih membatasi pemberdayaan perempuan. Di Arab Saudi memiliki pemisahan yang spesifik antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran Wahabbisme yang masih menjadi paham utama dan menjadi dasar bagi banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi.

Lebih Dekat dengan Paham Wahabbisme Di Arab Saudi

Wahabbisme adalah sebuah gerakan yang lahir di Arab Saudi  dan berkembang sejak abad ke-18. Ggerakan ini bertujuan untuk mengajak kembali kepada umat Islam agar sesuai dengan Al- Qur’an, Sunah Nabi, serta ajaran-ajaran para sahabat dan ulama yang terdahulu. Perkembangan wahabbisme di Arab Saudi berada di puncak kejayaan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Adanya paham Wahabbisme terdapat pemisahan antara perempuan dan laki-laki dalam banyak kategori, Paham ini tidak hanya dalam konteks pengaruh dan penyebaran pemikiran serta ajaran , namun  juga dalam konteks kesesuaian fisik dalam pakaian. Lebih dari itu paham ini juga memengaruhi kehidupan masyarakat dalam lingkup publik dan warisan wahabbisme diwujudkan dalam etos sosial. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab atas moralitas kolektif masyarakat dari perilaku individual sampai bisnis dan pemerintahan itu sendiri.

Paham Wahabisme ini melekat pada negara sehingga menjadikan paham ini sebagai dasar dalam membuat banyak kebijakan seperti untuk perempuan. Pengaruh Wahabisme bagi perempuan adalah adanya sistem perwalian. Perempuan Arab Saudi membutuhkan perwalian pria yang dimulai dari perwalian Ayah. Jika perempuan menikah makan perwaliannya digantikan oleh suaminya. Perempuan diharuskan mengenakan abaya hitam (jubah longgar) yang menjulur menutupi badan tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh, dan niqab (kerudung wajah) di hadapan publik. Selain itu perempuan harus mengesampingkan keinginannya dan harus memenuhi keinginan suaminya. Kepercayaan ini bukan hanya diterapkan dalam rumah tangga, namun juga dalam pemunuhan hasrat seksual. Dalam kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan juga dibatasi. Dalam buku Madawi Al-Rasheed “A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia” ,menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Islam dulunya merupakan alat untuk melegitimasi keberadaan perempuan dalam kegiatan publik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bawa perempuan tidak dapat mendapatkan posisi sebagai pegawai sipil.

Saudi Vision 2030: Upaya untuk Mereformasi Hak-Hak Perempuan

Saudi Vison 2030 merupakan kerangka kerja Kerajaan Arab Saudi yang bermuatan tentang tujuan jangka panjang. Kerangka kerja kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Kebijakan tersebut disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman pada tahun 2016 saat masa pemerintahan Raja Salman. Hal ini menjadi wujud perubahan besar yang direncanakan Arab Saudi untuk memperbaiki seluruh kualitas kehidupan kerajaan. Kebijakan ini berusaha untuk menguntungkan masyarakat Arab Saudi dan menarik investasi domestik luar negeri.

Salah satu kebijakan reformasi sosial yang dicanangkan melalui Saudi Vision 20130 membawa pengaruh besar dalam sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi terutama untuk perempuan dalam kurun waktu 2017-2019, reformasi hak-hak perempuan antara lain:

  1. Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2017 menujuk Sarah Al Suhaimi sebagai Kepala Bursa Saham Arab Saudi, perempuan pertama yang memimpin bursa saham Arab Saudi.
  2. Perempuan bisa pergi ke dokter dan mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tanpa memerlukan pendamping atau wali laki-laki
  3. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program transportasi baru bernama Wusool yang dirancang khusus untuk pekerja perempuan dari sektor privat dalam bidang ritel dan pelayanan. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah Arab Saudi untuk mendorong perempuan agar memasuki bidang ketanagakerjaan sektor publik.
  4. Perempuan dapat turut serta menonton dalam gelanggang olahraga yang ada.
  5. Melalui Kementerian Perdagangan dan Investasi dalam laman resminya meyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan meluncurkan usahanya sendiri dengan bebas dan mendapatkan layanan elektronik pemerintah tanpa memerlukan bukti izin dari wali laki-lakinya.
  6. Pada tahun 2018 perempuan Arab Saudi boleh untuk menyetir dan mengendarai kendaraan pribadinya secara legal.
  7. Pada tahun 2019 melalui Kementerian Administrasi Perkotaan dan Pedesaan menyatakan bahwa restoran-restoran di Arab Saudi tidak memerlukan pintu masuk yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Perempuan berumur 21 tahun diperbolehkan untuk berpergian tanpa izin resmi dari wali laki-lakinya.
  8. Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan bahwa abaya atau jubah tidak lagi diharuskan untuk wisatawan perempuan, namun tetap mengharuskan pakaian yang sopan
  9. termasuk disekitar pantai.

Dengan adanya reformasi terhadap hak-hak perempuan Arab Saudi dapat diartikan adanya keadilan dan pengarustumakaan gender. Pemerintah kerjaaan telah memberikan kesempatan yang sama bagi para kaum perempuan untuk mengambil peran dalam masyarakat, agar pembangunan berkelajutan berhasil. Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan terdapat 17 poin agenda, negara-negara anggota PBB diharapkan untuk mengambil kebijakan dan kerangka berpikir nasional. Arab Saudi mereformasi kebijakan-kebijakannya terhadap kesetaraan gender dan pada tahun 2017 Arab Saudi turut andil dalam pemilihan dewan UN Women’s Right Comission. Arab Saudi adalah 1 dari 45 negara yang mengikuti panel untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Arab Saudi juga menjadi dewan komisi yang didukung oleh 47 negara termasuk Eropa dan menjadi dewan eksekutif  UN Entity for Gender Equality atas pemberdayaan perempuan. Partisipasi Arab Saudi untuk aktif mengambil kebijakan PBB dimulai tahun 2019 hingga 2021. Hal ini sebagai upaya dan bentuk dukungan atas proses yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam upaya mereduksi hal-hal yang bertentangan dengan kesetaraan gender. Melalui Saudi Vision tersebut menjadikan Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Arab pertama yang berani memberlakukan reformasi terhadap hak-hak perempuan guna meningkatkan kesetaraan gender.

UPAYA INDONESIA MENGURANGI KEKERASAN PADA ANAK TAHUN 2006-2010

Di tahun 2002-2003 dalam dua penelitian UNICEF di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terungkap perlakuan terhadap anak yang masih buruk dan membahayakan. Menurut laporan yang diterima oleh KPAI selama tahun 2004 terdapat kekerasan terhadap anak mencapai 441 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 140 kasus, seksual 221 kasus dan psikis 80 kasus. Pada tahun 2005 kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 688 kasus diantaranya tindak kekeradan seksual 307 kasus, kekerasan fisik terjadi di dalam rumah tangga sebanyak  221 kasus dan sisanya kekerasan psikis. Data dari Departemen Sosial Republik Indonesia menunjukkan kasus tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2004 terdapat 544 kasus dan di tahun 2005 meningkat menjadi 736 kasus.

Dalam Abu Huraerah (2007) kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Penyebab kekerasan pada anak ditinjau dari faktor kultural terdapat pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Hal ini menunjukkan pada alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak seperti jika anak lalai, rewel tidak patuh dan menentang kehendak orang tua. Anak akan memperoleh sanksi atau hukuman yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan dan faktor struktural yang diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah secara fisik dan lebih lemah daripada orang dewasa. Anak masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak yang mengalami kekerasan akan memperoleh dampak negatif  yang berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai dampak dari kekerasa, anak-anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya sehingga berdampak sangat serius pada masa depan anak antara lain: cacat tubuh permanen; kegagalan belajar; gangguan emosional yang dapat menjurus pada gangguan kepribadian. Selain itu, anak memiliki konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain; pasif; menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain; agresif dan kadang melakukan tindakan kriminal; menjadi penganiaya ketika dewasa; menggunakan obat-obatan atau alkohol; dan kematian.

Seorang anak sejak lahir memperoleh hak asasi yang sama dengan hak asasi manusia dewasa. Di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Anak No.23/2002 Pasal 1 ayat (12) Hak anak adalah hak asasi  manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan  (UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1). Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (26) dan dalam Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 Tahun 1990 juga menyebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, negara dan pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan UNICEF.

Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Dalam Perlindungan Terhadap Anak

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) suatu badan berdasarkan Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di Eropa sesudah Perang Dunia kedua. Pada awalnya sumber dana yang digunakan untuk kebutuhan darurat pengadaan pangan, obat-obatan dan pakaian berasal dari Eropa dan Cina. Pada tahun 1950 mandat UNICEF diperluas membantu anak-anak di negara-negara berkembang. Pada Sidang Umum PBB pada Oktober 1953 memutuskan UNICEF menjadi bagian permanen dari PBB dan menruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB dengan nama United Nations Children’S Fund.

Pemerintah Indonesia dan UNICEF menjalin kerjasama resmi sejak tahun 1950. Kerjasama keduanya sempat berhenti karena Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB maka keanggotaannya dalam UNICEF juga berhenti termasuk segala kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, UNICEF menutup kantornya di Indonesia. Namun, pada tahun 1966 Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali dengan PBB sehingga Indonesia dan UNICEF kembali menjalin kerjasama.

Program kerjasama antara Indonesia dan UNICEF telah berlangsung pada tahun 2006 hingga tahu 2010. Program kerja sama tersebut memiliki segala macam ketentuan kerjasamanya yang tertuang dalam Country Programme Action Plan 2006-2010. Program kerja sama ini telah ditandatangani oleh H. Paskah Suzzetta selaku kepala BAPPENAS/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai perwakilan Indonesia dan Gianfranco Rotigliano selaku Kepala UNICEF Indonesia sebagai perwakilan dari UNICEF pada tanggal 27 Januari 2006 di Jakarta.

Tujuan umum program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF sebagaimana dituangkan dalam Country Program Actions Plan (CPAP) 2006-2010 adalah untuk meningkatkan martabat setiap anak di Indonesia. Guna mencapai tujuan umum tersebut, maka dibentuklah ruang lingkup program kerjasama yang terdiri dari:

a) Program Kesehatan dan Gizi c) Program Pendidikan    

b) Program Air Minum dan Sanitasi Lingkungan    d) Program Penanggulangan HIV/AIDS  

e) Program Perlindungan Anak    f) Program Komunikasi  

g) Program Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME)

Pemerintah dan UNICEF dalam kerjasama yang terjalin menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan meningkatkan martabat anak.

Isi dan Implementasi Kerjasama Tahun 2006-2010 Tentang Perlindungan Anak dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Pada Anak

Pemerintah bekerjasama dengan UNICEF dalam penyusunan kebijakan, pengembangan data dan riset, pengembangan dan implementasi peraturan, peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi yang terkait dengan perlindungan anak termasuk di daerah konflik dan terkena bencana. UNICEF bekerjasama dengan institusi pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan institusi pemerintah lainnya hingga tingkat provinsi dan kabupaten, KPAI, lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional, lembaga perlindungan anak tingkat provinsi, universitas, sektor swasta, media massa dan partner-partner PBB dalam menjalankan program perlindungan anak. Program perlindungan anak menjadi salah satu program dalam isi kerjasama Indonesia dan UNICEF. Dalam program perlindungan anak menempatkan isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekerasan, eksploitasi anak dan pendaftaran kelahiran.

Pertama, Proyek perlindungan dari perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi, Indonesia masih sangat rentan dengan anak-anak yang mendapatkan perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan fisik, mental dan seksual yang banyak dialami anak-anak Indonesia, terdapat kasus yang tidak terungkap karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kekerasan pada anak dan informasi yang kurang tentang prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan pada anak. Maka, pemerintah dan UNICEF terus berupaya untuk mengurangi kekerasan pada anak dengan perlindungan korban dalam hukum, dan dalam pelaporan dan pemantauan akan diadakan sosialisasi pelaporan kekerasan.

Kedua, Proyek pendaftaran kelahiran, hal ini sangat penting bagi anak-anak. Untuk masa depan anak, maka pemerintah berupaya meningkatkan angka pendaftaran kelahiran melalui sistem pendaftaran kelahiran yang universal dengan mendaftarkan data-data bayi yang baru lahir sebelum usia 60 hari yang bebas biaya dan diatur secara desentralisasi. Dengan pendaftaran kelahiran anak akan memiliki akte kelahiran dan memiliki kewarganegaraan secara resmi dan sah di hadapan  negara., serta kesehatan dan pendidikan anak akan terjamin. Dengan adanya pencatatan kelahiran pada gilirannya dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya perdagangan anak secara ilegal.

Implementasi program perlindungan anak, pemerintah dan UNICEF antara lain:

Melakukan pelatihan dan pedoman khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan  kepada guru-guru di sekolah tentang dampak kekerasan pada anak dan memberikan allternatif pemberian hukuman kepada anak.

UNICEF melakukan survei di beberapa provinsi tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak dan membantu terbentuknya pemantauan dan mekanisme pelaporan mengenai perlakuan salah, serta kekerasan terhadap anak.

Pemerintah dan UNICEF meluncurkan kampanye “Stop Kekerasan Terhadap Anak” dan memberikan fasilitas pelayanan pengaduan dan konsultasi mengenai masalah anak dengan membuka layanan pengaduan melalui telepon bebas pulsa “Telepon Sahabat Anak” yang tersedia di Jakarta, Aceh, Makassar, Surabaya, Pontianak dan Sidoarjo,

UNICEF dan Pemerintah Surakarta berhasil membentuk tim dan pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di keluarahan dan menghasilan Standar Operasional Prosedur penanganan anak korban kekerasan di tingkat kelurahan kota Surakarta dan memberikan pelatihan konseling kepada petugas penanganan kasus di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta.

UNICEF menerapkan Program sekolah ramah anak dalam menanggapi, kekerasan yang kerap terjadi di sekolah. UNICEF mensosialisasikan dan mengenalkan hak-hak anak di sekolah-sekolah agar anak-anak memahami tentang hak-hak mereka. Program ini telah diterapkan di SD Batu Kumbung I Lombok.

UNICEF memberikan konseling kepada anak-anak korban kekerasan, baik mereka sebagai pelaku kekerasan ataupun korban. Penangann anak korban kekerasan dilakukan melalui pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan medis dan juga pendampingan pasca kasus dengan memonitor dan memantau perkembangan anak.

UNICEF berupaya untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perkara hukum dan mejadi saksi agar anak tersebut tidak medapat tekanan ketika ia memberikan kesaksian. UNICEF bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM membuat Juvenile Justice System yang mengatur agar anak mendapatkan perlindungan psikologis maupun perlindungan hukum agar dapat memberikan kesaksian tanpa paksaan dari manapun. Dalam implementasi sistem tersebut, UNICEF bekerjasama dengan beberapa LSM seperti ELSAM dan LPA.

UNICEF memberikan pelatihan khusus kepada satu tim yang terdiri atas relawan dan polisi yang telah dibentuk untuk menangani kasus perlindungan anak dan menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.

UNICEF dan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2007 melakukan sosialisasi Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan. Alur penanganan dan rujukan terhadap anak korban kekerasan diedarkan antara lain di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS. Dr. Soetomo Surabaya, dan RS. Sardjito Yogyakarta.