MENENGOK KONFLIK FILIPINA SELATAN

Konflik sering terjadi di negara yang masyarakatnya heterogen karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak , sehingga dapat mengancam keutuhan suatu negara, seperti konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Konflik di Filipina Selatan terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front yang disebabkan adanya tuntutan wilayah yang mandiri dan otonom bagi bangsa moro karena ketidakcocokan prinsip dan ideologi.

Pada Masa Kolonialisme Spanyol dan Amerika. Secara historis Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan melalui para pedagang dari Arab pada abad ke-8 hingga abad ke-13, Islam cepat berkembang di wilayah Mindanao. Berkembangnya Islam tersebut disebabkan karena kemampuan para pedagang Arab dalam melakukan asimilasi budaya sambil berdagang (Muryantini, 2011).,

Pada tahun 1565 Spanyol masuk ke Filipina bagian selatan dan Spanyol menyebut penduduk Mindanao sebagai Bangsa Moro. Pada tahun 1578, dengan menerapkan “politik adu domba”, Spanyol melibatkan orang – orang Filipina bagian utara yang telah terpengaruh oleh Spanyol untuk berperang melawan orang – orang Bangsamoro yang tinggal di Filipina Selatan. Kemudian pecahlah perang saudara di Filipina pada saat itu. Akibat dari kejadian tersebut, warga Filipina bagian utara yang mayoritas memeluk agama Kristiani menaruh curiga dan dendam terhadap warga Filipina Selatan yang mayoritas beragama Islam. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sikap – sikap 36 diskriminasi terhadap Bangsamoro yang mendiami Filipina Selatan (Mulyana, 2011).

Pada Desember 1898 Amerika Serikat ingin mengambil alih Filipina dari tangan Spanyol yang telah kalah dalam perang Spanyol – Amerika Serikat. Melalui Traktat Paris, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat dengan harga US$ 20 Juta. Maka dengan traktat tersebut, masa kolonialisme Spanyol di Filipina selama 300 tahun telah berakhir. Mindanao dan Sulu yang belum secara resmi menjadi wilayah Spanyol turut diserahkan, hal inilah yang menyebabkan pertumpahan darah antara Bangsamoro dengan penjajah Amerika Serikat (Filipino American History, 2013)

Dalam Muryantini (2011), pada tahun 1899 setelah ditandatanganinya “Treaty Bates” antara Sultan-sultan Mindanao dengan Amerika Serikat, akhirnya pertumpahan darah berhasil mereda. Perjanjian “Treaty Bates” menjanjikan akses kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan menjanjikan akses pendidikan kepada Bangsamoro. Namun pertumpahan darah kembali terjadi ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan terbuka di Filipina Selatan dan memasukkan wilayah Mindanao ke Negara Filipina yang saat itu Sultan-Sultan Mindanao tidak mau karena mereka beranggapan bahwa mereka berbeda dari Negara Filipina , kemudian proposal sudah dilayangkan Bangsamoro kepada Amerika Serikat, namun pihak AS menolaknya.

Munculnya Moro National Liberation Front (MNLF) karena terjadi sebuah peristiwa yang disebut “Jabidah” yang merupakan tragedi pembunuhan 28 orang Bangsamoro yang direkrut oleh pemerintah Filipina untuk melakukan infiltrasi ke Sabah, namun mereka menolak sehingga hal ini dilihat oleh Pemerintah Filipina sebagai sebuah pembangkangan, yang kemudian berakibat terbunuhnya 28 orang Bangsamoro. Maka untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1971  dibentuklah Moro National Liberation Front (MNLF) dipelopori oleh Nur Misuari. Hal lain yang menjadi alasan munculnya MNLF antara lain: perbedaan suku antara warga Mindanao dan Filipina yang menyebakan adanya tindakan diskriminasi terhadap minoritas Muslim Mindanao, terbatasnya akses ekonomi,pendidikan dan sosial yang dialami bangsa moro, dan kesenjangan sosial.

Hal ini menjadi perhatian internasional khususnya negara-negara Islam dengan adanya konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) turut terlibat secara aktif sebagai mediator. Dengan bantuan OKI, pemerintah Filipina dan MNLF telah membuat serangkaian perjanjian,  Tripoli Agreement Tahun 1976 yang diselenggarakan di Libya yang menghasilkan kesepakatan menjadi perjanjian pertama yang menjadi landasan untuk perjanjian-perjanjian selanjutnya. Tripoli Agreement berisi Pertama adalah pembentukan pemerintah otonomi di Filipina dibawah kedaulatan Negara Filipina, Kedua adalah pembagian wilayah otonomi muslim di Filipina.

Namun ada tokoh internal dari MNLF yaitu Hashim Salamat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MNLF tidak sepakat dengan isi dari hasil kesepakatan, pada 26 Desember 1977 menyatakan untuk memisahkan diri. Perpecahan tidak hanya karena tidak sepakat dengan isi kesepakatan namun juga disebabkan oleh adanya perbedaan identitas suku antara Nur Misuari dari etnis Tausug dan Hashim Salamat dari etnis Manguindanao yang merasa kurang diperhatikan dalam kontribusinya dalam MNLF.  Pada bulan Maret 1984, Hashim Salamat mendirikan MILF dengan tujuan menegakan Syariat Islam, berbeda dengan MNLF yang lebih bersifat nasionalis. Dengan dukungan dan bantuan dari rekan-rekannya Hashim Salamat berhasil membawa separuh kekuatan militer dari MNLF kemudian dimasukan dalam Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) dibawah bendera MILF.

Dalam konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF sebelum tahun 2008 telah ada upaya resolusi konflik antara kedua negara antara lain: Pertama Resolusi Konflik oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan mengeluarkan sebuah resolusi no. 56/9-P(IS) tanggal 12 November 2000 yang berbunyi: “..urging the GRP and the MILF to promptly put an end to armed hostilities and to pursue peace talks towards finding a peaceful resolution to the existing problem in Mindanao”, yang kemudian dibuktikan dengan ditandatanganinya Tripoli Agreement 2001, namun peran OKI sebagai penengah kurang maksimal, kerena saat itu OKI juga berfokus dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, Kedua Resolusi Konflik oleh Malayasia sebagai fasilitator dengan menggelar Exploratory Talk yang pertama digelar di Kuala Lumpur pada 27-28 Maret 2003 kedua belah pihak menyepakati untuk meminimalisir penggunaan kekuatan senjata, Pemerintah Filipina menjamin keselamatan bagi pemimpin dan anggota MILF yang terlibat secara aktif dalam perundingan damai, hingga perundingan exploratory dilakukan selama tiga tahun sampai tahun 2006 masih mengalami jalan buntu, kemudian perundingan baru menampakkan kemajuan pada tahun 2008 dengan menyepakati beberapa poin terkait dengan tanah leluhur, namun gagal setelah Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Temporary Restraining Order.

Maka untuk menyelesaikan konflik Pemerintah Filipina dan MILF, kedua belah pihak meminta Pemerintah Malaysia untuk mengirimkan tim observer ke Filipina Selatan, tim observer inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya International Monitoring Team (IMT).  IMT yang semula hanya beranggotakan Malayasia, bertambah anggotanya dengan masuknya Libya, Brunei Darussalam, Jepang, Norwegia, Uni Eropa dan Indonesia. IMT bertugas untuk memonitor perjanjian-perjanjian damai yang telah disepakati keduabelah pihak antara lain: Agreement on Peace between the GPH – MILF 2001, Implementing Guidelines on Security Aspect 2001 , Implementing Guidelines on the Humanitarian, Rehabilitation, and Development Aspect 2002,  Agreement on the Civilian Component of the IMT 2009, dan IMT memiliki peran dalam mendorong para pihak yang berkonflik agar selalu menggunakan jalur-jalur negosiasi dan menghindari kontak senjata agar tidak banyak lagi korban sipil. Dengan kehadiran dan keaktifan peran IMT ternyata efektif dalam menekan aksi kontak senjata antara Pemerintah Filipina dan MILF, karena IMT membangun rasa saling percaya bagi pihak-pihak yang bekonflik sehingga menjadi modal awal bagi proses perdamaian selanjutnya, namun masih terdapat hambatan besar yang dihadapi IMT yaitu sulitnya mendorong keduabelah pihak untuk duduk bersama dalam forum perundingan dan komitmen MILF,  MILF terkadang masih menggunakan kekerasan dalam melakukan protes kepada Pemerintah Filipina. IMT akan terus menjalankan perannya sebagai fasilitator hingga proses perdamaian dapat terwujud di Filipina Selatan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *