PENGAKUAN KEDAULATAN ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN DARI RUSIA

Abkhazia dan Ossetia Selatan dahulu merupakan bagian dari otonomi Georgia yang memiliki perbedaan secara etnis, budaya dan bahasa dari warga etnis Georgia. Georgia merupakan salah satu Republik dari Uni Soviet sejak tahun 1921 sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Abkhazia dan Ossetia Selatan menginginkan kemerdekaan dari wilayah Georgia mendirikan negara independen. Pada tanggal 23 Juli 1992, fraksi Abkhazia di parlemen Georgia mendeklarasikan pemisahan Abkhazia dari Georgia, tetapi hal ini tentu saja ditentang oleh para petinggi Georgia dan tidak diakui oleh negaranegara berdaulat (Svante and Cornell, 2001 : 345). Konflik etnis dan politis menjadi konflik bersenjata pada Agustus 1992 sampai September 1993 yang dipicu oleh militan Abkhazia yang menyerang kompleks bangunan pemerintah Georgia di Sukhumi (ibukota Abkhazia). Pada 27 Juli 1993 kedua belah pihak akhirnya menandatangai perjanjian Sochi yang disepakati oleh Rusia, namun perjanjian Sochi tidak menyelesaikan konflik yang terjadi antara Georgia dengan Abkhazia karena September 1993 militan Abkhazia kembali menyerang posisi tentara Georgia, konflik bersenjata berlanjut sampai pada perang tahun 2008. Sedangkan untuk Ossetia Selatan juga terjadi krisis, pada tahun 1991, Dewan Parlemen Soviet Ossetia Sealatan menyerukan perubahan status Ossetia Selatan menjadi republik otonomi, namun hal ini ditolak oleh Dewan Tinggi Soviet Georgia, sehingga pada 23 November ribuan orang Georgia berdemo menentang hal tersebut  di Tskhinvali (Ibukota Ossetia Selatan). Di bawah kepemimpinan Zviad Gamsakhurdia, pada September 1991 terjadi kekerasan ketika Gamsakhurdia memerintahkan Garda Nasional Georgia maju ke Ossetia Selatan dan mereka berhasil dipukul mundur oleh militan Ossetia Selatan. Pertempuran meningkat pada tahun 1992 dengan adanya keterlibatan sporadis Rusia. Pada Maret 1992, Gamsakhurdia digulingkan yang kemudian digantikan oleh Eduard Shevardnadze dan mengakhiri konflik di Ossetia Selatan dan menandatangi perjanjian Sochi pada 24 Juni 1992 yang mengakhiri konflik Georgia dengan Ossetia Selatan.

Pada tahun 2004 masih terdapat kontak senjata seperti  serangan terhadap helicopter Georgia pada tahun 2006, insiden penembakan dan puncaknya terjadi pada tahun 2008 yang disebut dengan Perang Georgia. Parlemen Rusia pada 13 Maret 2008 menyatakan bahwa Rusia ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan  Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria, termasuk kemungkinan pengakuan kedaulatan oleh Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrorv mengatakan bahwa “Keputusan Georgia untuk bergabung dengan NATO akan menghalangi kepentingan Rusia di kawasan Caucasus, juga memperingatkan bahwa keputusan Georgia untuk bergabung dengan NATO akan menghalangi kepentingan ekonomi, politis, dan militer Rusia di kawasan Caucasus dan akan berdampak buruk terhadap situasi keamanan Caucasus yang rawan terhadap konflik” (en.ria.ru, diakses 23 Desember 2013). Pada tahun 2008 Georgia dan Rusia saling menuduh bahwa mereka melakukan persiapan untuk berperang.

Pada 6 Agustus 2008 terjadi adanya kontak senjata antara militan Ossetia Selatan dengan tentara Georgia, pada 7 Agustus kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, namun Georgia melanggar gencatan senjata dan pada 8 Agustus melakukan operasi militer ke wilayah Ossetia Selatan dan hal ini menyebabkan Pasukan Perdamaian Rusia tewas dan terluka, maka Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke wilayah Ossetia Selatan dan konflik ini berlangsung pada 7-16 Agustus 2008.

Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Perang Georgia

Presiden Russia Dmitry Medvedev pada 12 Agustus 2008 memberikan perintah untuk menghentikan operasi militer di Georgia, tujuan dari opersi militer yaitu untuk keamanan warga sipil di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Akhirnya Presiden Georgia Mikheil Sakaashvilli , Presiden Ossetia Selatan Eduard Kokoity dan Presiden Abkhazia Sergei Bagapsh menyetujui rencana perdamaian. Pengakuan kedaulatan Rusia atas Abkhazia dan Ossetia Selatan banyak menuai kecaman dari negara-negara barat terutama NATO, OSCE Council of European Union, The European Commision, Menteri-menteri Luar Negeri G7, dan pemerintah Ukraina karena tindakan Rusia melanggar kedaulatan Georgia sebagai negara yang demokratis dan pelanggaran atas resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian Presiden Venezuela Hugo Chavez pada 10 September 2009 mengumumkan pengakuan kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan, sehingga Venezuela menjadi negara ketiga yang mengakui kedaulatan kedua wilayah setelah Rusia dan Nikaragua dan intervensi Rusia pada perang Georgia menjadikan hubungan diplomatik Rusia dan Georgia menjadi beku dan Presiden Georgia Mikheil Sakaashvili memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan menghentikan keanggotan Georgia dari Commonwealth of Independent States.

Apa Kepentingan Rusia Dibalik Pengakuan Kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan ?

Pertama kepentingan ekonomi. Rusia sebagai eksportir minyak dan gas terbesar di Eropa tidak ingin pendapatan nasionalnya untuk pertumbuhan ekonominya berkurang, namun karena adanya proyek pembangunan pipa BTC dan BTE maka Rusia memerlukan menjaga kepentingan ekonominya. Proyek pembagunan Pipa BTC dan BTE merupakan upaya negara-negara barat untuk mencari alternatif sumber energi yang dapat mengurangi pengaruh ekonomi dan politik Rusia di kawasan Eropa. Georgia sebagai wilayah yang strategis karena dilewati jalur pipa BTC dan BTE memiliki nilai ekonomi yang sangat berharga bagi negara-negara Barat. Jalur pipa minyak BTC dan pipa gas BTE yang merupakan proyek energi milik konsorsium British Petroleum dari Inggris yang menjadi salah satu perusahaan gas terbesar di dunia. Jalur pipa minyak BTC dibangun dengan melewati tiga kota di tiga negara yaitu Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), dan Ceyhan (Turki), sedangkan jalur pipa gas BTE dibangun melewati kota Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia) dan Erzurum (Turki), dengan adanya pembangunan jalur pipa BTC dan BTE maka dapat memungkinkan pengiriman minyak mentah dari Laut Caspia menuju Laut Mediterania lebih mudah menuju konsumen di negara-negara barat. Hal ini secara ekonomi dapat melemahkan Rusia sebagai eksportir terbesar minyak dan gas di benua Eropa. Rusia melakukan operasi militer terhadap Georgia sebagai peringatan untuk lepas dari pengaruh Rusia dan pengakuan kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan merupakan cara Rusia menghukum Georgia karena tindakannya yang berinisiatif untuk mengimpor minyak dan gas dari Azerbaijan dan keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Rusia, selain itu sebagai peringatan bagi perusahaan minyak dari negara-negara barat untuk tidak mengeksplorasi minyak dan gas di kawasan sphere of influence Rusia.

Kedua kepentingan keamanan.  Runtuhnya Uni Soviet banyak negara-negara anggota dan negara-negara satelit Uni Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa memproklamirkan kemerdekaan dari Uni Soviet dan beralih mencondongkan berpihak kepada negara-negara Barat, sehingga membuat kekuatan Rusia melemah dan adanya krisis ekonomi. Negara-negara anggota pakta warsawa setelah melepaskan diri dari Rusia kemudian bergabung dengan NATO,, namun semakin lama NATO bergerak ke timur sehingga dianggap oleh Rusia sebagai strategi pengepungan oleh negara-negara barat. Tahun 2005 Georgia yang berbatasan langsung dengan Rusia, bergabung dengan NATO, hal ini mendapat tentangan yang keras dari Rusia yang menganggap bahwa rencana Georgia bergabung dengan NATO mengancam kepentingan strategis Rusia di kawasan Caucasus dan sebaliknya Georgia menganggap bahwa keanggotaannya di NATO merupakan garansi untuk stabilitas wilayah Caucasus dan sebagai jaminan keamanan dari Rusia, sehingga Rusia memperingatkan akan melancarkan tindakan militer apabila Georgia tetap bergabung dengan NATO.

Ketiga kepentingan politis. Bagi Rusia, revolusi-revolusi tersebut merupakan hasil dari perbuatan NGO pro-barat yang ingin mempengaruhi pandangan politis rakyat Ukraina dan Georgia agar condong kepada Barat, dengan tujuan akhir menjadikan Ukraina dan Georgia sebagai anggota NATO untuk mengepung Rusia dari Barat (Adomeit, 2011 : 25). Namun Rusia tidak bisa menerima hal tersebut karena Georgia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia serta memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi keamanan Rusia. Operasi militer pada perang Georgia tahun 2008 menjadi kesempatan Rusia untuk menantang hegemoni AS dan NATO dalam panggung politik internasional dengan dua acara yaitu memulihkan kredibilitas Angkatan Bersenjata Rusia dan melemahkan Amerika Serikat dan NATO.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *