PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI SURAKARTA PADA WARGA NEGARA ASING DALAM LALU LINTAS MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai pada tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kesepakatan yang digunakan oleh sepuluh negara anggota ASEAN terutama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Tenggara agar pertumbuhan ekonomi dapat merata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanyan ASEAN Economic Community akan terdapat kebebasan arus lalu lintas keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain di ASEAN bagi para profesional, pebisnis, pekerja berketerampilan  dan lain-lain di regional ASEAN. Untuk menjaga keamanan maka  meningkatkan keamanan menjadi hal yang sangat utama dan penting dan lembaga keimigrasian  menjadi lermbaga yang memiliki peran khusus dalam  menjaga keamanan  lintas batas negara.

ASEAN memiliki kerjasama dibidang imigrasi dan kekonsuleran dengan perjanjian kerangka ASEAN mengenai bebas visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemtion) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Perjanjian ini untuk mendorong pencapaian ASEAN Economic Community melalui perjalanan intra ASEAN dan kontak perorangan. Indonesia melalui Perpres Nomor. 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan pasal 4 yang berisi ijin tinggal kunjungan bagi Negara yang mendapat kebijakan bebas visa selama 30 hari dan lampiran-lampiran Negara yang diberikan kebijakan bebas visa oleh Indonesia salah satunya pada Negara anggota ASEAN.

Apa potensi ancaman keamanan dalam ASEAN Economic Community ?

Pertama, kesempatan timbulnya kejahatan serius dan terorganisir dengan munculnya bursa-bursa kriminal yang dapat mengatur bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam menyediakan dokumen-dokumen perjalanan yang diperoleh dengan cara tidak benar seperti dokumen palsu atau curian, sponsor palsu untuk memperoleh visa kunjungan atau tinggal secara resmi. Kedua, para pencari fasilitator dengan bantuan fasilitator perusahaan maka para calon migran tidak ada kesulitan untuk mendapatkan kesempatan fasilitas masuk ke wilayah Indonesia dan bisa menjadi WNI dengan dokumen-dokumen palsu, mereka sangat berhati-hati dengan tidak menimbulkan masalah yang dapat menimbulkan perhatian dari aparat penegak hukum, mereka berupaya secara aktif memasarkan jasanya serta mempromosikan gambaran negara asal kepada warga negara Indonesia.

Adanya aktivitas, legalitas dan mobilitas Warga Negara Asing di Indonesia yang tidak dapat dihindarkan dengan adanya ASEAN Economic Community memberi dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif dengan timbulnya ancaman terhadap pembangunan, dengan banyaknya investasi dan arus perdagangan maka banyak para pemodal asing dan para tenaga kerja yang datang ke Indonesia dan disisi lain meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan benda dan orang.

Kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam Menghadapi AEC Mengenai Lalu Lintas Warga Negara:

  1. The Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM, Perjanjian Kerangka ASEAN mengenai Bebas Visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Dengan memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari.
  2. Kerjasama Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN berdasarkan asas Hubungan Timbal Balik atau Resiprokal ASEAN dalam rangka Penanganan Lalu-lintas Warga Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  3. Pertemuan Para Menteri yang menangani Kejahatan Lintas Negara ASEAN (ASEAN Ministerial Meting on Transnational Crime/AMMTC) yang dibentik pada tahun 1997. AAMTC merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam kerjasama ASEAN memberantas Kejahatan Lintas Batas, sebagai upaya dalam menangani kejahatan lintas batas yang dapat mempengaruhi kawasan Asia Tenggara seperti terorisme, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, pencucian uang,perdagangan manusia dan pembajakan, yang berpotensi untuk mengganggu perdamaian, kemakmuran dan kemajuan ASEAN.
  4. Deportasi Sebagai Upaya Pertama Dalam Penegakkan Hukum terhadap Warga Negara Asing. Deportasi adalah pembuangan , pengasingan atau pengusiran seseorang dari suatu negara karena telah melanggar hukum keimigrasian atau hukum yang diatur negara tersebut.

Bagaimana lembaga imigrasi melaksanakan pengawasan WNA dalam menghadapi ASEAN Economic Community ? salah satu  Kantor Imigrasi yang melaksanakan pengawasan terhadap WNA adalah Kantor Imigrasi Surakarta melalui tindakan preventif  dan tindakan represif.

  1. Tindakan Preventif melalui pengawasan Warga Negara Asing di Kota Surakarta. Pengawasan Warga Negara Asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengontrol apakah keluar-masukknya serta keberadaan Warga Negara Asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang telah berlaku.
  2. Tindakan Represif  bahwa setiap Warga Negara Asing yang datang dan berada di wilayah Surakarta telah terbukti melakukan pelanggaran izin keimigrasian yang dimilikinya atau peraturan perundang-undangan lainnya, akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terdapat beberapa kasus pelanggaran seperti yang terjadi terhadap Warga Negara Asing yaitu WNA yang berasal dari Republik Rakyat Cina  karena penyalahgunaan visa, dan pihak keimigrasian  membatalkan izin keimigrasian berupa Izin Kunjungan Singkat serta memerintahkan untuk tinggal di tempat karantina imigrasi di Kantor Imigrasi Surakarta dan memerintahkan untuk segera meninggalkan Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya dilakukan tindakkan keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan dalam daftar penangkalan, kemudian Warga Negara Asing dari India yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Kota Surakarta menggunakan bebas visa untuk mengunjungi keluarga dan bekerja paruh waktu.

Kantor imigrasi kelas 1 Surakarta berupaya memelihara keamanan nasional dan menjaga kedaulatan Negara Indonesia dengen berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dalam suatu kerjasama regional untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman kejahatan lintas negara.

Pihak Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakkan Keimigrasian mengatakan “Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta dalam rangka ASEAN Economic Community bukan hanya menindak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing melainkan Kantor Imigrasi kelas 1 Surakarta berupaya mencegah tindakkan Warga Negara Asing yang melakukan kejahatan di Kota Surakarta yang mengganggu masyarakat.”(Adi Purwanto, 17 Juli 2016).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *