CRUDE PALM OIL INDONESIA-UNI EROPA

Di Indonesia kelapa sawit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848 dan banyak ditanam dibeberapa wilayah di Indonesia seperti ke Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.  Kelapa sawit adalah jenis tanaman tropis sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Afrika. Di Indonesia perkembangan jumlah produksi dan ekspor terus mengalami kemajuan, sejak tahun 2006 Indonesia berhasil menjadi berhasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia  dan menjadi tantangan berikutnya bagi Indonesia  untuk menjadi “raja” produk hilir dunia yakni produk oleofood, produk oleokimia dan biofuel. Namun, Indonesia sebagai pengekspor terbesar minyak kelapa sawit dunia dalam jangka panjang bisa merugikan bagi pihak Indonesia karena ketergantungan pada pasar CPO dunia maka akan membuat industri minyak sawit Indonesia dapat dipermainkan pasar CPO dunia karena industri hilir minyak kelapa sawit dikuasai oleh negara-negara lain dan nilai tambah industri juga tidak dinikmati oleh Indonesia.

Maka untuk meningkatkan kualitas pada ekspor minyak sawit, Indonesia berusaha untuk mempercepat kebijakan hilirisasi agar produk dari turunan CPO dapat terserap dengan maksimal serta memiliki nilai jual yang tinggi dan berkualitas yaitu dengan industri refinery yaitu industri yang mengolah minyak sawit dan minyak inti sawit menjadi produk antara lain olein, stearin dan palm fatty acid distillite (PFAD) , dari produk yang dihasilkan oleh industri refinery kemudian dapat diolah lebih lanjut untuk memperoleh produk-produk minyak sawit yang lebih. Dengan kebijakan hilirisasi akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini juga merupakan salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi larangan impor sawit Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa.

Uni Eropa menjadi pasar internasional yang memberi kontribusi besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia dengan ekspor Indonesia mencapai 48 %  dan produk yang menarik perhatian bagi Uni Eropa dari Indonesia antara lain minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak nabati. Namun dalam proses ekspor minyak kelapa sawit mentah ke Uni Eropa terdapat beberapa hambatan salah satunya adanya politik dagang.

Tahun 1999 hingga tahun  2013 ekspor CPO Indonesia ke Uni Eroapa mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 dan 2016 ekspor CPO Indonesia mengalami kemerosoton yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni: semakin meluasnya isu deforestasu melalui media masaa, penggunaan “say no to palm oil” atau “no palm oil”, penggunaan “say no to palm oil “ pada slogan produk yang dimulai sejak 2013 ,  pembatasan penggunaan Biodiesel, dimulainya penerapan tariff anti-dumping  terhadap Indonesia sejak Nopember 2013 dan pemberlakuan aturan wajib pelabelan sertifikat sawit berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Uni Eropa mengimpor minyak nabati dari luar negeri memberikan dampak yang baik bagi kegiatan ekspor CPO Indonesia karena harga yang terjangkau dan berlimpahnya ketersediaan CPO yang menyebabkan Uni Eropa berkerjasama dalam perdagangan CPO Indonesia, selain itu dapat meningkatkan devisa negara dan menghidupkan kegiatan dalam negeri atas permintaan CPO yang berkesinambungan. Pada tahun 2018 produksi kelapa sawit sebesar 48,68 juta ton yang terdiri dari 40,57 juta minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan  8,11 juta ton minyak (palm oil-PKO) dengan nilai Rp.289 triliun. Dampak ekspor minyak kelapa sawit yang baik bagi perekenomian Indonesia yang mampu mencatatkan surplus USD 16,52 miliar ketika neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 8,49 miliar pada tahun 2018, sehingga kelapa sawit menjadi komoditas ekspor yang cukup penting dan harus dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya.

Namun, adanya peralihan penggunaan minyak nabati memberikan dampak yang buruk yaitu menurunnya permintaan  terhadap SBO, RSO dan SFO, hal ini menjadikan Uni Eropa melakukan proteksi produknya, dengan proteksi yang dilakukan Uni Eropa membuat kebijakan-kebijakan yang diambil dinilai sangat merugikan bagi Indonesia dan sebagai kamuflase dari kampanye hitam untuk memboikot CPO Indonesia.

Terkait dengan upaya Uni Eropa memproteksi beberapa produknya , terdapat beberapa isu yang menganggu Indonesia terkait CPO Indonesia yaitu :

  1. CPO Indonesia Dianggap Tidak Ramah Lingkungan dan Menyebabkan Deforestasi.  Banyak isu yang menghambat laju perdagangan minyak sawit, mulai dari  isu lingkungan tahun 1970-an hingga isu emisi global dan high carbon stock (deforestasi). Pada tanggal 8 Februari 2019 Uni Erpa mengeluarkan Draft Delegated Regulation of ILUC-RED II yang berisi mengaitkan emisi Indirect Use Change (ILUC) dan menyebutkan bahwa minyak sawait salah satu bahan baku biofuel yang tergolong dalam high risk menurut kriteria ILUC karena dapat mengurangi areal pangan dan memicu konversi hutan dengan stok karbon yang tinggi menjadi lahan pangan, selain itu dapat meningkatkan emisi Green House Gase (GHG) dan mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi global terbesar dipicu oleh faktor pengembangan peternakan sapi yang membutuhan lahan mencapai 58 juta hektar dan kelapa sawit menempati urutan kelima dengan 5,5 juta hektar. Walaupun deforestasi di Indonesia telah terjadi seperti negara-negara lain, namun deforestasi di Indonesia dilakukan secara terencana dan selektif,  sesuai dengan Undang-Undang (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup) yang menyatakan minimum 30 persen dari luas daratan dipertahankan sebagai hutan (“rumah” biodiversity).
  2. Memberlakukan Politik Dagang Anti-Dumping. Pada 27 November 2013 Uni Eropa menerapkan  definitif anti-dumping pada distribusi biodiesel dari Indonesia sebesar 18,9% yang merugikan kegiatan perdagangan Indonesia, hal ini jelas terlihat adanya persaingan yang tidak sehat antara produksi minyak nabati Uni Eropa dengan CPO Indonesia karena CPO dari Indonesi jauh lebih murah dan stok bahan baku yang melimpah di Indonesia.
  3. Melarang Penggunaan Biodiesel. Alasan utama Uni Eropa menghentikan konsumsi biodiesel sawit yaitu emisi karbon biodiesel sawit tiga kali lebih besar dari energi fosil, tingginya permintaan akan Bahan Bakar Nabati  (BBN) yang tinggi di kawasan Uni Eropa maka Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan biodiesel.
  4. Pemberlakuan Aturan Wajib Mencantumkan Label Sertifikat Sawit Berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dengan adanya beberapa isu yang menganggu CPO Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kampanye hitam Uni Eropa, antara lain:

  1. Langkah Menanggulangi Isu Deforestasi Hutan, pemerintah dan perusahaan berupaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tata cara dan tata kelola perkebunan sawit  agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan punahnya keanekaragaman hayati dengan kegiatan  pelestarian hutan memantau kegiatan perluasan lahan sawit.
  2. Langkah Menanggulangi Pemberlakuan Politik Dagang Anti-Dumping  antara lain; Indonesia melayangkan surat penolakan kepada Uni Eropa , melakukan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa, melakukan pengecekkan dan berkoordinasi dengan para produsen/eksportir, Indonesia melakukan gugatan ke Panel Badan Penyelesaian Sengketa  di WTO dan mempelajari ketentuan anti dumping Uni Eropa , pembentukan lembaga KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia).
  3. Langkah Menanggulangi Pelarangan Penggunaan Biodiesel di Uni Eropa. Indonesia mengambil sikap untuk mengabaikan satu tempat yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan ekspor produk biodiesel Indonesia yaitu dengan memajukan pasar distribusi biodiesel ke negara Cina, Indonesia, Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan serta menurunkan produksi biodiesel dalam negeri.
  4. Langkah Menanggulangi Pemberlakuan Aturan Wajib Mencantumkan Label Sertifikat Sawit Berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas CPO pemerintah melalui berbagai aspek melakukan pembenahan tata kelola, aspek sosial dan kelembagaan petani sawit, melakukan pemberbaikan data untuk mendapatkan data yang valid, melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dan perbaikan tracebility sebagai bagian dari proses bisnis yang harus dilakukan dalam mewujudkan keamanan rantai pasok.
  5. Langkah-Langkah Negoisasi. Jalur diplomasi menjadi pilihan tetap pemerintah Indonesia kepada Uni Eropa terkait dengan black campaign pada crude palm oil Indonesia , dengan upaya persuasif yang dilakukan Indonesia antara lain: Penyelenggara konferensi internasional dengan tema “Eradicating Poverty throught the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity” di Pontifical Urbana University di Roma, Italia merupakan forum terbuka sebagai kesempatan yang sangat penting bagi Indonesia untuk bertukar pikiran secara intelektual dan dialog yang transparan bagi semua pihak yang terkait dengan industri CPO di Indonesia dan Uni Eropa  dan pemerintah Indonesia mendekati negara-negara Uni Eropa untuk membantu produsen kelapa dunia dari tindakan diskriminasi yang dapat merugikan perekonomian  negara-negara produsen.
  6. Langkah-langkah Pengaduan ke WTO. Apabila langkah diplomasi masih belum dapat menyakinkan Uni Eropa , maka Indonesia akan mengajukan gugatan ke WTO, yang sebelumnya Indonesia pernah memenagkan kasus yang berkaitan dengan tuduhan yang dilakukan Uni Eropa terkait penggunaan anti dumping yang tak terbukti.
  7. Langkah-langkah Retaliasi. apabila upaya yang dilakukan Indonesia untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa dan melalui jalur WTO masih tidak dapat membuahkan hasil, maka Indonesia akan mengambil langkah yaitu pemutusan kerjasama dengan Uni Eropa dengan memberhentikan masuknya barang impor eropa ke Indonesia seperti pembelian pesawat, susu, mobil dan lain-lain.

Sumber:

EMHA ARDIANSYAH. UPAYA PEMERINTAH INDONESIA  DALAM MENANGGULANGI KAMPANYE HITAM UNI EROPA TENTANG CRUDE PALM OIL  (CPO)  TAHUN 2014 – 2018. SKRIPSI.2020.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *