KEPULAUAN DOKDO, MILIK SIAPA

Sengketa wilayah banyak terjadi antar negara dengan negara, yang disertai dengan berbagai alasan sebagai sumber potensi sengkaeta seperti politik, strategi militer, ekonomi dan kepentingan-kepentingan lainnya. Sengketa wilayah salah satunya terjadi antara negara Korea Selatan dan negara Jepang yang merebutkan kepulauan Dokdo atau Takeshima. Kedua negara mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan geografis dan historis atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima atau yang disebut dengan Liancourt Rocks.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geografis

Kepulauan Dokdo sebutan Korea Selatan atau kepulauan Takeshima sebutan oleh Jepang adalah kepulauan karang yang letaknya 215 km dari daratan Korea dan 250 km dari daratan Jepang. Kepulauan ini dekat dengan Pulau Ulleung yang sekitar 87 km dari wilayah Korea Selatan, sedangkan dari wilayah Jepang ialah kepulauan Oki yang berjarak 157 km. Kepulauan Dokdo atau Takeshima terdiri dari dua pulau karang yang bernama Seodo di bagian barat dan Dongdo dibagian timur, selain itu kepulauan Dokdo atau Takeshima ini memiliki ekosistem yang unik dan keanekaragaman hayati dan memiliki potensi pada bidang ekonomi.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Sumber Daya Alam

Kepulauan Dokdo atau Takeshima memiliki keanekaragaman ekosistem yang dipengaruhi oleh iklim dan letak geografis. Banyak terdapat jenis burung karena letaknya di Laut Jepang diantaranya camar ekor hitam, elang kaki merah, burung murrelet Jepang, burung hantu, burung layang-layang dan angsa, Selain itu terdapat 80 spesies tanaman serta lebih dari 100 spesies serangga dan kaya akan biota laut dengan 100 jenis ikan dan plankton. Kepulauan tersebut juga menjadi pertemuan arus panas dari pasifik utara yang kemudian mengalir melalui perairan selat Tsushima ke Laut Timur. Keisitimewaan ini menjadi tempat menguntungkan bagi kehidupan biota laut. Pada tahun 2006 ditemukan dua jenis mamalia yaitu singa laut dan anjing laut namun keberadaannya telah punah. Terdapat sumber daya alam yang dapat menjadi sumber energi disekitar laut seluas 16.600 mil yang di dalamanya terdapat 600 juta ton gas hydrat (gas alam kental ke dalam bentuk semipadat) yang tersimpan dalam Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Gas hydrat ini adalah sumber energy terbarukan yang dapat diolah menjadi gas alam cair.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geopolitik

Secara geopolitik kepulauan Dokdo berkaitan erat dengan kepentingan nasional kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kepentingan tersebut didominasi dengan keinginan dalam menguasai secara penuh atas kepulauan Dokdo yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam laut dan gas hydrat. Dari kepentingan tersebut maka akan mengarah pada pembentukan kebijakan untuk menghasilkan keputusan politik luar negeri. Dalam hal ini, politik luar negeri Korea Selatan mengarah pada pencapaian kepentingan nasionalnya dan menjaga keutuhan wilayah teritorial negaranya yang berdasarkan bukti historis. Jepang lebih memanfaatkan nasionalitas penduduknya dalam mendukung pernyataan klaimnya yang dinilai memiliki tingkat ekonomis dan dan strategis sehingga dapat dikelola oleh pemerintah Jepang. Jepang menetapkan bahwa tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai Hari Takeshima yang dinilai menjadi salah satu usaha dalam mendapatkan kekuasaan territorial atas kepulauan Takeshima.

Latar Belakang Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

  1. Perjanjian San Francisco antara Jepang dengan Korea Selatan

Sejak Perang Dunia II Korea Selatan telah menempati Kepulauan Dokdo, namun Kepulauan Dokdo atau Takeshima diperebutkan kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang, karena Korea Selatan yang juga merupakan bekas jajahan Jepang. Sengketa ini menjadi sangatlah rumit sejak tahun 1910 antara kedua negara tidak ada perbatasan yang jelas. Pada saat Jepang menduduki Korea, Jepang mengklaim Liancourt Rocks dengan memasukkan ke dalam Prefectur Shimane dan pada tanggal 28 Januari 1905 keputusan kabinet menyatakan bahwa kepulauan dengan luas 58 km sebelah barat laut dari Kepulauan Oki sebagai wilayah Jepang yang diberi nama “Takeshima”.

Amerika membuat rancangan Perjanjian Damai San Fransisco  dan memasukkan undang-undang yang menyatakan bahwa Kepulauan Dokdo adalah wilayah milik Korea Selatan. Dari rancangan pertama hingga rancangan ke-5, namun Jepang melobi pihak Konsulat Amerika Serikat untuk menjadikan Kepulauan Dokdo sebagai pusat radar dan meterologi Angkatan Udara Amerika Serikat, Hal tersebut membuat rancangan ke-6 Amerika Serikat menandai Dokdo bukan sebagai wilayah Korea Selatan namun wilayah Jepang. Keputusan Amerika ini tidak sejalan dengan sekutu-sekutu lain seperti New Zealand, Inggris dan Australia yang tidak menyetujui rancangan ke-6 dan Dokdo tidak disebutkan kembali pada rancangan ke-7 hingga 9. Menurut pasal ke-2 perjanjian yang disahkan di San Fransico pada September 1952 yang mengatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea Selatan dan mendutakan semua hak kedaulatan Jejudo, Geomundo, Ulengdo pada Korea Selatan, dan kepulauan Dokdo tidak disebutkan. Jepang berhasil dalam mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo adalah wilayah Jepang.

Korea Selatan mulai memfokuskan administrasi pada tahun 1954 setelah pihak Amerika Serikat memberikan konfirmasi atas perjanjian damai San Frasisco bahwa Jepang tidak mengklaim atau kepulauan yang dipersengketakan. Pada tahun yang sama pihak Jepang mengajukan masalah sengketa kepulauan Dokdo kepada Mahkamah Internasional. Pihak Korea Selatan menolak hal ini karena Korea Selatan beranggapan bahwa tidak ada sengketa wilayah atas kepulauan Dokdo/Takeshima. Pada tahun 1962 Jepang kembali mengajukan masalah sengketa Kepulauan Dokdo, namun Korea Selatan menolak kembali dengan alasan yang sama.  Jepang melakukan  normalisasi dalam hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada tanggal 22 Juni 1965 dengan beberapa perjanjian namun dalam perjanjian tersebut tidak membahas status Liancourt Rocks. Pada tahun 1996 muncul kembali sengketa atas wilayah Liancourt Rocks karena konsekuensi dari adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terjadi setelah adanya revisi dan dimodifikasi, sehingga kedua negara mengklaim setelah adanya ratifikasi melalui Konvensi Hukum Laut.

2. Klaim Kepulauan Dokdo oleh Jepang

Pada tahun 2005 kedua negara kembali berseteru dalam mempermasalahkan sengketa atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Pihak Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan bagian perfektur  Shimane oleh Dewan Perfektur Shimane yang diperkuat oleh pemerintah Jepang dan dipublikasi sebagai “Takeshima Day” yang memunculkan kemarahan bagi rakyat Korea Selatan dan Jepang berencana melakukan survei maritim pada sekitar kepulauan Liancourt Rock pada tanggal 24 April 2006, namun pihak Korea Selatan mengancam pihak Jepang dengan menangkap penjaga pantai apabila berusaha untuk melakukan survei maritim. Pihak Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal maritim apabila survei dilakukan. Selain itu, pihak Jepang pada tahun 2008 juga secara resmi membuat keputusan kabinet yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima adalah bagian dari wilayah Jepang melalui penerbitan buku kurikulum mata pelajaran sosial di sekolah. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari Korea Selatan atas klaim Jepang terhadapa kepulauan Dokdo atau Takeshima yang termuat dalam buku kurikulum sekolah di Jepang dan dalam penyebutan Dokdo atau Takeshima pada “Annual white paper Jepang”. Jepang kembali mengklaim atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada tahun 2012 dalam pidato menteri luar negeri Jepang Koichiro Gemba bahwa Jepang bersiap untuk melakukan berbagai upaya dalam merebut kembali Kepulauan Dokdo. Pihak Korea Selatan memprotes keras pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba. Pihak Jepang kembali mengusulkan agar permasalahan sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, namun pihak Korea Selatan menolak usulan Jepang untuk ketiga kalinya.

3. Kepentingan Korea Selatan Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Pertama, kepentingan sejarah menjadi landasan bagi Korea Selatan dalam mengklaim kepulauan Dokdo atau Takeshima atas Legalitas Sejarah. Sejak zaman kerajaan Silla kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Korea Selatan. Perjanjian Jepang dalam mendapatkan kepulauan tersebut pada masa pendudukan yang ditandatangani pihak Korea Selatan tidak bisa disebut sebagai perjanjian. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian tersebut salah satu pihak menyetujui dalam tekanan pihak kedua. Korea Selatan memilik hak dan kewajiban  dalam melindungi karena merasa bahwa Kepualauan Dokdo atau Takeshima adalah warisan sejarah dari para pendahulu bangsa Korea. Kedua, kepentingan ekonomi karena kepualau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah yang sangat potensial dengan nilai ekonomi seperti wisata, budidaya perikanan dan sumber daya alam gas hydrat.

4. Kepentingan Jepang Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Kepentingan Jepang atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu kelegalan kepulauan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan mengajukan proposal “Exchange of Notes constituting an agreement between the two countries concerning the settlement of disputes”. Dalam sektor ekonomi memiliki prospek seperti adanya keberadaan gas alam yang dapat menguntungkan bagi Jepang karena sebagai negara yang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, baja dan logam besi, perkapalan, industri kimia, dan lain-lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai energi alternatif,.kepulauan Dokdo atau Takeshima juga akan kekayaan biota laut, masyarakat Jepang mengkonsumsi hasil laut sangat tinggi  dan Jepang menjadi salah satu negara dengan armada perikanan terbesar di dunia.

Pemerintahan Lee Myung Bak Dalam Manajemen Konflik Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Dalam mengelola konflik atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada masa pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Selatan menggunakan smart power yaitu perpaduan antara soft power dan hard power dalam memaksimalkan strategi dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, militer dan diplomasi.  Presiden Lee Myung Bak melakukan manjemen konflik dalam kebijakan pengelolaan Kepulauan Dokdo atau Takeshima terbagi menjadi dua aktivitas antara lain aktivitas internal Korea Selatan yang dilakukan dengan membentuk opini publik dan militer dan aktivitas eksternal Korea Selatan dengan diplomasi dan negosiasi.

Aktivitas Internal Korea Selatan

a. Membentuk opini publik dilakukan melalui Media  seperti penggunaan media sosial dan pers. Dalam penggunaan media sosial pada Youtube, pemerintah Korea Selatan pada bulan Januari 2009 memproduksi video pertama untuk tujuan Public Relation. Dalam video tersebut berfokus pada kepulauan Dokdo atau Takeshima dengan menampilkan sebuah peta, pemandangan alam  yang diiringi musik sentimental, selain itu menampilkan peta tua korea dan dokumen-dokumen historis lainnya sebagai bukti nyata kepemilikan Korea Selatan atas kepulauan Dokdo atau Takeshima, dalam video ini tidak menunjukkan adanya permusuhan eksplisit terhadap jepang dan akhir  dalam  video ini diakhir dengan klaim bahwa Dokdo atau Takeshima adalah masa lalu, sekarang dan masa depan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan terus berusaha dan berupaya dalam membangun opini publik yang bertujuan untuk menyalurkan kebijakan negara untuk keamanan negara serta mencari dukungan publik dalam pembuatan kebijakan luar negeri terhadap Jepang.

b. Militer. Presiden Lee Myung Bak memanfaatkan kecanggihan kekuatan militer Korea Selatan untuk menghadapi sengketa kepulauan Dokdo atau Takeshima, pada tahun 2012 Korea Selatan selangkah lebih maju dengan memberi tanda penempatan garnisun Korea Selatan dengan kapal patroli pantai Coast Guard milik Korea Selatan bertugas mencegah infiltrasi kapal Coast Guard maupun kapal nelayan Jepang, serta adanya pembangunan Angkatan Laut Korea Selatan yang diarahkan untuk mengamankan kepulauan Dokdo.

Aktivitas Eksternal Korea Selatan

Diplomasi. Kedua negara yang bersengketa atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu Korea Selatan dan Jepang telah melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa kepulauan tersebut. Pada bulan April 2006 negosiasi kedua negara dimulai yaitu saat pemerintah Jepang mengumumkan adanya rencana melakukan riset ilmiah untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang yang mencakup perairan sekitar Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan kedua negara, namun pada pertemuan negosiasi tidak menemukan jalan penyelesaian terhadap sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima tetapi terdapat kesepakatan bahwa Jepang setuju dalam menunda riset ilmiah dan Korea Selatan menunda dalam mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Kedua negara sepakat melakukan riset ilmiah secara bersama-sama. Selanjutnya pada bulan Juni 2006, kedua negara kembali bertemu dalam perundingan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, dari pihak Korea Selatan negosiasi dasar berubah dengan mengeluarkan deklarasi yang  menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib seperti terdapat dalam Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *