BUMI MEMBARA AKIBAT LUBANG OZON

Uni Eropa salah satu organisasi yang sangat peduli dan perhatian terhadap isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian Uni Eropa yaitu lubang lapisan ozon yang menyaring sinar ultraviolet mengalami perluasan. Negara Spanyol menyatakan adanya lubang lapizan ozon mengalami perluasan, sehingga diperlukan upaya menjaga kestabilan dan keadaan lingkungan untuk mengurangi kebocoran. Hal ini menjadi acuan bagi Uni Eropa untuk mengesahkan kebijakan baru bagi semua negara anggota.

Kebijakan untuk mengurangi polusi dikenal dengan nama European Union-Renewable Energy Directive (EU-RED).  Kebijakan  EU-RED ini dibuat oleh Uni Eropa menjadi kebijakan luar negeri untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan negara anggotanya yang mengalami krisis. Salah satunya krisis ekonomi Yunani yang memberikan efek domino pada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan Uni Eropa ini membawa dampak bagi Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit.

Lebih Dekat dengan Kebijakan EU – RED

Sejak tahun 1997 Uni Eropa menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan energi yang dapat diperbarui sebesar 12 persen pada tahun 2010. Hal ini bagian dari rencana Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive (RED) dalam mempromosikan untuk meningkatan penggunaan energi yang dapat diperbarui. Pada tahun 2009 kebijakan EU-RED diberlakukan menjadi suatu regulasi yang baru untuk bidang energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemberlakuan kebijakan EU-RED memiliki tujuan utama yaitu Pertama untuk mengganti penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi dengan bahan bakar energi yang dapat diperbarui; Kedua untuk mengurangi kadar emisi gas karbondioksida; Ketiga untuk mendiversifikasi pasokan energi di Uni Eropa.

Dalam kebijakan European Union-Renewable Energy Directive ini untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar energi yang terbarukan dengan bahan bakar nabati yaitu biofuel. Uni Eropa dalam kebijakan terhadap biofuel terdapat tiga komponen utama antara lain: Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan memberikan subsidi dengan beberapa bentuk yaitu mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan dan pembebasan bea pajak untuk biofuel untuk produksi biofuel dalam yuridiksinya, untuk produsen biofuel akan mendapat dukungan pasar yaitu berupa tarif biofuel dari negara lain, dan Uni Eropa menerapkan peraturan yang akan beroperasi sebagai penghambat impor bahan baku biofuel seperti adanya prasyarat untuk produk yang diizinkan di pasar Uni Eropa, syarat pembebasan cukai-pajak seperti standar kualitas untuk bahan bakar dan energi yang dapat diperbarui.

Adanya kebijakan Uni Eropa dalam kebijakan subsidi yaitu untuk mencapai target jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Uni Eropa memproduksi sebagian besar minyak nabati yang berasal dari Repeseed oil (minyak tanaman Rapa) berjumlah 90 persen dan juga terdapat dari bunga matahari, kelapa dan kedelai. Minyak kelapa sawit dari segi produktivitas dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi dan membutuhkan lahan yang sedikit daripada dengan Rapeseed oil.  Dalam EU-RED yang memiliki tingkat emisi gas karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan bahan bakar nabati lain yaitu kelapa sawit dan minyak kedelai. Perkebunan kelapa sawit juga dianggap sebagai penyebab utama atas terjadinya deforestasi dari akibat adanya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui.

Dampak EU-RED Bagi Indonesia

Kelapa sawit tidak layak dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui  karena kadar karbon emisi yang tinggi. Kelapa sawit belum memenuhi persyaratan standar kualitas bagi biofuel yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia tidak setuju dengan kebijakan EU-RED karena berdampak negatif bagi perdagangan multilateral dengan Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini dianggap sepihak karena mengutamakan tanaman Rapa sebagai bahan baku biofuel dan  dinilai tidak adil dalam aturan Free Trade sebagai prinsip perdagangan dunia.

Dalam UE-RED terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi Indonesia antara lain:

  1. Article 17, part 2 yang menyebutkan bahwa “membatasi tingkat emisi gas rumah kaca dari biofuel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 35 persen”. Indonesia hanya mampu mencapai batas emisi gas rumah kaca sebesar 19 persen, karena teknologi Indonesia belum mampu mengolah minyak kelapa sawit sebagai biofuel sesuai dengan kebijakan EU-RED. Teknologi yang mampu untuk menghasilkan penghematan emisi gas rumah kaca hanya teknologi Uni Eropa dan dalam perhitungan penghematan emisi sebesar 35 persen tidak transparan, sehingga pasal ini dianggap tidak adil.
  2. Article 17 part 4 yang berisi mengenai peraturan ketentuan standar kelapa sawit yang dapat diimpor ke negara-negara Uni Eropa, antara lain berisi: bahan baku untuk bahan bakar nabati tidak boleh diproduksi di daerah yang memiliki luas lebih besar dari satu hektar, tidak boleh memiliki pohon yang lebih tinggi dari 5 meter, tidak boleh memiliki canopy cover yang lebih besar dari 30 persen, bahan baku untuk bahan bakar nabati juga tidak boleh ditanam di lahan yang mengandung carbon stock yang tinggi seperti hutan alam, hutan lindung, hutan hujan basah, area yang diperuntukkan bagi perluasan hutan, dan tidak boleh ditanam dilahan yang mengandung tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti padang rumput alam.

Pasal ini bertolak belakang dengan keadaan di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di Indonesia rata-rata pohon kelapa sawit memiliki tinggi ± 7 meter dan lahan untuk tanam berukuran lebih dari satu hektar ditanam dengan membuka lahan di hutan alam, selain itu dalam pasal ini bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. Dengan keadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang belum memenuhi syarat dalam penanaman bahan baku biofuel yang sesuai dengan standar Uni Eropa, membuat Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa akan terjadi penurunan dan bersaing dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai penghasil Rapeseed Oil sebagai bahan baku biofuel.

Dampak dari berlakunya kebijakan EU-RED yang secara aktif telah berlaku pada tahun 2011 memberikan dampak dengan adanya penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pada tahun 2009 volume ekspor minyak kelapa sawit sebesar 908.740 metrik ton, kemudian di tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 1.180.540 metrik ton. Pada tahun 2011 volume ekspor minyak kelapa sawit menurun sebesar 480.629 metrik ton. Di Indonesia terdapat salah satu perusahaan terkena dampak kebijakan EU-RED yaitu PT Agro Indomas Jakarta, dengan nilai ekspor minyak kelapa sawit dari 500 ton menjadi 400 ton per tahun, sehingga menurunkan presentase keuntungan dalam perusahaan. Akibat dampak dari kebijakan EU-RED Uni Eropa ini Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi kebijakan tersebut.

Langkah Indonesia Untuk Menghadapi Kebijakan EU-RED

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan EU-RED beberapa langkah Indonesia tertuang dalam artikel “Posisi Indonesia Atas Kebijakan EU-RED“ pada tahun 2012 agar aktivitas perdagangan bisa kembali normal tanpa hambatan, antara lain:

  1. Dengan menyusun ketentuan mengenai Standar Minyak Kelapa Sawit atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diprakarsai oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. ISPO terdiri atas: Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
  2. Pada tanggal 2 September 2010 dalam pertemuan delegasi Energi dan Komisi Perdagangan Eropa menyatakan bahwa, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan menjadi standar untuk produksi minyak sawit Indonesia dan Uni Eropa juga menyatakan komitmenya dengan Indonesia dalam pemahaman bahwa minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam produksi biofuel.
  3. Pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa dalam Technical Barriers to Trade (TBT) meeting, Indonesia menyampaikan trade concern atas EU-RED menyatakan standar ISPO yang dimiliki Indonesia mampu untuk dapat memenuhi syarat dan kualitas standar dari Uni Eropa, namun  Uni Eropa menanggapi bahwa Criteria Sustainability bukan termasuk TBT Concern yang seharusnya dibahas dalam rapat environment.
  4. Indonesia melakukan analisa siklus kehidupan untuk memenuhi ketentuan  nilai standar Uni Eropa yaitu 35 persen dengan perhitungan yang sama dengan yang digunakan Uni Eropa dan hasilnya memenuhi kriteria.
  5. Indonesia dan Malaysia dalam hasil rapat bilateral kedua negara pada tanggal 15-16 Februari melalui Legal expert  menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aspek hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan EU-RED Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi dan membawa permasalahan ini ke Komite TBT-WTO.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebijakan EU-RED Uni Eropa sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit nasional memiliki kualitas yang bagus dan bisa digunakan untuk bahan baku biofuel yang ramah lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia menghasilkan keberhasilan yaitu pada tahun 2012 ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3.500.000 metrik ton sehingga perdagangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia kemb

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *