DIPLOMASI ROKOK INDONESIA-AUSTRALIA

Pemerintah Australia membuat kebijakan untuk produk tembakau yang pada bulan April tahun 2010. Pemerintah mengumumkan adanya undang-undang untuk kemasan polos produk tembakau pada 1 Januari 2012. Pada 1 Desember 2012  undang-undang tersebut diimplementasikan secara penuh bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dan menghindari efek yang berbahaya akibat rokok salah satunya adalah meningkatnya kasus kematian setiap tahun akibat rokok beserta dampak negatif lainnya. Kira-kira 15.000 warga Australia meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Secara khusus perundangan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan jumlah perokok dari 16 persen pada tahun 2007 menjadi kurang dari 10 persen di tahun 2018. Kebijakan yang dikenal dengan Tobacco Plain Packaging Policy 2011 tersebut membawa dampak bagi negara-negara pengekspor tembakau dan rokok. Indonesia dan beberapa negara anggota PBB menganggap Australia telah melanggar beberapa pasal dalam WTO dan agreement lain.

Tobacco Plain Packaging Policy 2011

Tobacco Plain Packaging Policy (ATPP) 2011 merupakan kebijakan pemerintah Australia tentang kemasan polos rokok. Dalam ATPP kemasan rokok diharuskan dalam bentuk kemasan yang sama dalam produk rokok satu sama lain dan tidak ada logo, penggunaan merek, kalimat-kalimat promosi dalam produk tembakau. Dalam ATPP produk rokok yang diperjualbelikan juga dibatasi warna, ukuran, bentuk dan bahan kemasan serta merek atau varian nama dari produk rokok. Selain itu produk rokok yang diperjualbelikan diharuskan memberikan pesan kesehatan seperi anti rokok dan gambar-gambar yang “menyeramkan” akibat rokok. Dalam kemasan rokok juga tidak boleh terdapat merek logo perusahaan dan warna dalam kemasan yang berwarna-warni dengan mengganti bungkusnya agar seragam dengan warna hijau atau coklat. Dalam ATPP terdapat syarat untuk perusahaan rokok yakni terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah ketika memberikan brand perusahaan dan bentuk pemasaran.

Indonesia yang sebagai negara pengekspor tembakau ke Australia mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Sejak dikeluarkannya kebijakan Tobacco Plain Packaging ekspor tembakau Indonesia ke Australia mengalami penurunan. Pada  tahun 2009 jumlah ekspor mencapai 1953 ton, tahun 2010 jumlahnya 1042 ton dan pada tahun 2011 hanya 191 ton. Hal tersebut membawa dampak bagi Indonesia khususnya pada petani dan para pekerja yang terkait dengan tembakau.

Diplomasi Indonesia-Australia tentang Rokok

Penanganan Indonesia Tobacco Plain Packaging Policy dimulai pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa. Pada waktu itu pihak Indonesia menyampaikan concerns pada sidang regular committee on Technical Barrier to Trade (TBT) yang sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2011 telah disampaikan kepada sekretariat WTO. Melalui Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2011 mengirimkan submisi yang sebelumnya Australia memberikan kesempatan untuk menyampaikan submisinya terkait dengan Tobacco Plain Packaging Bill 2011. Dalam isi submisi Indonesia menyatakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sidang regular TBT tanggal 15-16 Juni 2011.

Selanjutnya melalui Ditjen Kerjasama Multilateral mengajukan permohonan untuk dapat berpartisipasi dalam permintaan konsultasi kepada PTRI Jenewa untuk dapat disampaikan kepada pemerintah Australia dan Honduras pada tanggal 16 April 2012. Pada tanggal 1 Mei 2012 Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam konsultasi Australia dan Honduras, dalam hal ini Indonesia menyampaikan Tobacco Plain Packaging Policy akan berpotensi melanggar  kewajiban dalam Trade – Related Intelectual Property Rights (TRIPs) Agreement dan Paris Convention.

Melalui surat Direktur Kerjasama Multilateral kepada Duta Besar RI untuk WTO pada tanggal 28 September 2012 disampaikan bahwa Indonesia menjadi Third Party atau sebagai pihak ketiga dalam kasus Tobacco Plain Packaging Policy yang telah diajukan oleh pemerintah Republik Dominika. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan sosialisasi dan jajak pendapat pada tanggal 21 September 2012 yang diprakarsai oleh perusahaan rokok besar yaitu PT HM. Sampoerna Tbk dan Philip Morris International yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan. Kelompok masyarakat petani dan perwakilan perusahaan rokok Indonesia, dalam rapat menghasilkan kesimpulan bahwa berbagai kalangan menentang Tobacco Plain Packaging Policy  yang dapat berpotensi mengancam kepentingan Indonesia dan kesejahteraan petani tembakau serta menurunkan nilai jual tembakau. Selain itu ATPP juga melanggar beberapa pasal dalam WTO. Hasil rapat kemudian dijadikan bahan oleh Kementerian Perdagangan untuk dasar dalam pembuatan submisi dan dasar negosiasi dalam Dispute Satlement.

Soft diplomasi menjadi alat Indonesia untuk menyelesaikan kasus Tobacco Plain Packaging Policy untuk mencapai kepentingan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau yang akan terkena dampak apabila Tobacco Plain Packaging Policy diterapkan dan diikuti oleh negara-negara selain Australia. Dengan demikian hubungan luar negeri antara dua negara bisa terpecahkan ketika memunculkan diplomasi agar tidak sampai terjadi konflik yang berlarut-larut. Di sisi lain, diplomasi yang berhasil sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional baik itu ekonomi maupun politik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *