PEREMPUAN DAN POLITIK DI AUSTRALIA

Perempuan di Negeri Kanguru tahun 1990 dalam keterlibatan politik masih kurang, perempuan sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam bidang politik. Menurut Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) secara global telah disepakati bahwa melibatkan perempuan dalam pembuatan setiap kebijakan telah menjadi prioritas utama terkait gender dan identitas. Australia salah satu negara yang mempromosikan HAM dan salah satu yang termasuk didalamnya adalah hak perempuan untuk berpolitik, namun Australia belum mampu dalam implementasinya.

Partisipasi politik kaum perempuan di Australia untuk menggunakan hak-hak politik dalam perkembangannya tergolong lambat dibandingkan dengan negara lain. Kaum perempuan Australia dapat menggunakan hak suara dalam pemilu dan hak duduk dalam parlemen nasional pada tahun 1902. Realisasi keterwakilan perempuan dalam politik setelah 40 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1943. Perempuan pertama kali yang menjadi senator adalah Dorothy Tangney dan Dame Enid Lynos dilantik sebagai anggota parlemen nasional Australia.

Menurut Australian Bereau of Statistic  (ABC) bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih kurang, mengingat populasi perempuan di Australia mencapai 50,2 persen. Dalam “The Australian Human Rights Commission’s Gender Equality Blueprint 2010” mennjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik adalah salah satu dari lima prioritas utama yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Di tahun 2010 merupakan momentum kebangkitan kesetaraan gender di Australia dengan terpilihnya Julia Gillard sebagai perdana menteri Australia ke-27 dan sebagai Perdana Menteri perempuan pertama bagi Australia. Pada saat itu keterlibatan perempuan dalam pemerintahan mengalami peningkatan karena telah memenuhi angka Critical Mass yaitu 32 persen. Penyumbang representasi perempuan tertinggi dari Partai Buruh. Di senat keterlibatan perempuan Australia mengalami kenaikan mencapai 38,2 persen lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Inggris.

Dengan terpilihnya Gillard mempengaruhi perubahan orientasi kebijakan partai buruh terhadap isu gender. Di tahun 1981 konferensi Partai Buruh mendukung kebijakan dimana harus memenuhi standar 30 persen dari semua posisi internal partai dan tahun 1994 Partai Buruh mengadopsi standar 35 persen sebagai kandidat pemilihan dan di tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 35,6 persen. Partai Buruh membentuk sebuah jaringan yang bernama ALP’s National Labor Women’s Network yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi perempuan Australia untuk melakukan pelatihan, mentoring, dan penguatan jaringan perempuan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan representasi perempuan.

Pada tahun 2014 keterlibatan perempuan dalam parlemen hanya 29.0 persen atau kurang dari sepertiga dari jumlah total kursi parlemen di Australia. Dalam MDG’s 2015 kesetaraan gender menjadi salah satu target pencapaian MDG’s 2015 yang tujuannya adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang, khususnya bidang politik. Presentase keterlibatan perempuan di dalam parlemen tahun 2016 di tingkat majelis rendah hanya sekitar 28,7 masih rendah apabila dibandingkan dengan negara di Afrika seperti Rwanda. Representasi perempuan pada tahun 2017 di parlemen Australia berada di peringkat ke-41 yang masih jauh di bawah New Zealand yang berada di peringkat 17.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *