POTENSI PERIKANAN INDONESIA DAN PERMASALAHAN IILEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa salah satunya adalah kekayaan alam yang sangat indah, sehingga Indonesia dilimpahi banyak hasil dari kekayaan alamnya. Wilayah Indonesia  dikelilingi oleh perairan, sehingga laut Indonesia sebagai penyumbang kontribusi bagi laut dunia. Dengan laut Indonesia yang besar maka hasil dari perairan ini harus dilindungi, ekosistem laut harus dijaga agar jenis ikan yang ada di laut tidak mengalami kepunahan akibat ulah manusia yang terus menjaring ikan untuk kebutuhan manusia dan terumbu karang sebagai pelindung wilayah pantai dari abrasi dan erosi, sehingga harus ada kebijakan dan peraturan dalam melakukan penangkapan ikan agar habitat yang ada di laut tetap terjaga keseimbangannya. Indonesia di tahun 2014 oleh Badan Pangan Dunia (FAO) ditetapkan menjadi negara kedua setelah China yang dalam produksi perikanan sebanyak 6 ton. Namun, Indonesia mengalami permasalahan Illegal Fishing  atau pencurian ikan di laut Indonesia yang menyangkut lintas negara, sehingga menimbulkan permasalahan dalam melindungi ekosistem laut dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Laut Indonesia

Indonesia secara geografis  terletak pada 94° 40° BT dan 60° LU – 11° LS , Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km2 (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km2 laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Selain itu, Indonesia berada antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.290 km dihubungkan oleh laut seluas 5,8 juta km² dengan wilayah daratan seluas  1.860.359,67 km² serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak/ belum bernama. Dengan adanya laut Indonesia yang sangat luas ini, maka potensi yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, karena perairan Indonesia menyimpan potensi minyak sebesar 70% dengan kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia, masih  banyak potensi pada sektor maritim di Indonesia yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat Indonesia seperti industry bioteknologi kelautan, perairan dalam (deep ocean water), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan. Namun, hal tersebut terlihat belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Dengan beragam potensi yang ada dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Potensi Perikanan Indonesia

Wilayah Indonesia memiliki potensi dalam perikanan yang disebut dengan istilah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  dari aspek biologi dan lingkungan sumberdaya ikan, dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat pembagiab wilayah pengelolaan perikanan. (571) WPP Selat Malaka dan Laut Andaman; (572) WPP Samudera Hindia sebelah Barat Sumatra dan Selat Sunda; (573) WPP Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Laut Timor Bagian Barat; (711) WPP Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; (712) WPP Laut Jawa; (713) WPP Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; (714) WPP Teluk Tolo dan Laut Banda; (715) WPP Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; (716) WPP Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; (717) Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik; (718) Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan perairan Indonesia yang cukup luas maka berbagai jenis ikan di Indonesia sangat berlimpah sehingga banyak kapal dari nelayan Indonesia dan juga kapal asing tertarik untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Di laut Indonesia terdapat jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang paneid, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi, yang per tahunnya memiliki total potensi hingga 100 ton, dengan potensi sumber daya perikanan laut sekitar 6,4 juta ton per tahun dan sebanyak 5,12 juta ton ikan per tahun diperbolehkan untuk di tangkap atau  sekitar 80 % dari potensi lestari.

Hasil dari laut memiliki peluang yang lebih untuk dikembangkan dalam hal bioteknologi menjadi bahan baku untuk makanan, industri pakan alami dan benih ikan dan udang. Indonesia mempunyai sumberdaya hayati laut dengan keanekaragaman yang sangat beragam dan memiliki luas habitat yang besar yaitu 2,4 juta ha kawasan hutan baku dan 8,5 juta ha terumbu karang dan menjadi pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan jumlah lebih dari 400 spesies. Potensi perikanan dan kelautan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan masing-masing potensi perikanan dan kelautan memiliki nilai ekonomi seperti perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomi US$ 15,1 miliar per tahun; budidaya laut US$ 46,7 miliar per tahun; budidaya tambak US$ 10 miliar per tahun dan bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan dari total potensi lestari sekitar 63,49%. Namun, sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan ini menimbulkan beberapa wilayah yang mengalami kondisi tangkap lebih (Over Fishing) yang disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan laut/kerusakan dari pencemaran yang terjadi  di wilayah laut, selain itu penangkapan ikan oleh nelayan yang melebihi batas potensi lestari sumber daya perikanan juga menjadi penyebabnya.

PERMASALAHAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing menjadi masalah bagi sumber daya perikanan Indonesia yang dapat merugikan Indonesia. Dalam tesis dari Maimuna (2012), pada International Plan of  Action (IPOA), maka IUU Fishing memiliki pengertian : illegal fishing yaitu kegiatan menangkap ikan dengan tidak resmi, seperti:  Kegiatan menangkap ikan yang dilakukan kapal asing maupun kapal nasional dalam yurisdiksi pearairan suatu negra tetapi tidak memiliki izin dari negara itu; Kegiatan menagkap ikan dilakukan oleh negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional yang tindakannya berlawanan dengan ketentuan pengelolaan perikanan dan konservasi yang disahkan dalam organisasi pengelolaan ikan regional;Kegiatan menangkap ikan yang berlawanan dengan aturan undangundang suatu negara atau kewajiban internasional, meliputi juga negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Selanjutnya kategori unreported fishing atau kegiatan menangkap ikan yang tidak terlapor, bisa dijabarkan seperti Kegiatan menangkap ikan dengan tidak dilaporkan atau melapor dengan memanipulasi data sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku di sustu negara; Kegiatan menangkap ikan diwilayah kewenangan organisasi  pengelolaan perikanan regional tetapi tidak melampirkan data lapporan secara benar sehingga berlawanan dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Kemudian Istilah unregulated fishing atau penangkapan ikan yang tidak teregulasi, dijabarkan seperti berikut:  Kegiatan menangkap ikan di wilayah organisasi pengelolaan perikanan regional dengan kapal tidak memiliki identitas kebangsaan ataupun kapal dengan bendera asinh dengan cara yang berlawanandengan tindakan pengelolaan yang sudah ditetapkan;  Kegiatan menangkap ikan di suatu wilayah yang dimana dalam perlindungan dan pengelolaan jumlah stok ikan tidak diatur dalam ketetapan hukum internasional tentang perlindungan sumber daya hayati laut.

Dengan adanya IUU Fishing  menyebabkan para nelayan Indonesia menjadi kurang sejahtera dan merugikan ekonomi negara dari hasil sektor perikanan yang mencapai 300 triliun per tahun. Di Indonesia pencurian ikan dilakukan oleh kapal asing, maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan dari institusi pemerintah yang bersangkutan untuk menjaga keamanan perairan Indonesia dan masih lemahnya paying hukum dalam mengatur tentang pencurian ikan sehingga menimbulkan kerugian yang dari tahun ke tahun terus meningkat, dan penyebab lainnya yang disebutkan dalam jurnal Politica  Vol. 3, No. 1, Mei 2012 oleh Simela Victor Muhamad penyebab illegal fishing antara lain:

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan
  2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan
  3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)
  4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
  5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
  6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut  dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.
  7. Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.

Penyebab IUU Fishing  oleh kapal-kapal ikan asing di perairan Indonesia adanya izin nasionalisasi kapal-kapal nelayan asing yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2004 yang mengizinkan kapal  asing yang memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun disalahgunakan para nelayan asing yang memiliki lebih dari satu kapal tetapi yang memiliki izin hanya satu kapal. Kapal asing yang tertangkap milik Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand dan Tiongkok.

Terdapat kasus illegal, unreported dan unregulated fishing dari tahun 2014-2017 di perairan Indonesia.

            WAKTU                     PERISTIWA
      6 Desember 2014 Tiga kapal Manokwari I, KM II, KM III  telah menyalahi aturan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang kemudian SIPI dan SIKPI dicabut karena tidak melaksanakan prosedur dengan baik
       7 Desember 2014 Ada dua kapal berbendera Papua Nugini yaitu  KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069 melakukan aktivitas pencarian illegal fishing. Kegiatan mereka ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan ditenggelamkan serta diledakkan di Laut Ambon. 
    7 Desember 2014 22 kapal asal Tiongkok diatas 300 GT ditangkap oleh KKP dan TNI AL di area penangkapan ikan di Perairan Arafura
    16 Desember 2014 Kapal Perang KRI Sorong menangkap 1 kapal ikan KM Aroma Uli 09 berbendera Indonesia di Laut Arafura
    19 Desember 2014 8 kapal ilegal ditangkap oleh TNI AL di perariaran Arafura, TNI AL menyita 63 Ton ikan berbagai jenis
     27 desember 2014 Kapal MV Hai Fa ditangkap sedang mengambil ikan di Merauke. Kapal ini memiliki surat jalan tetapi dianggap tidak layak beroperasi karena seluruh ABK berkewarganegaraan asing (tiongkok)
       14 Agustus 2015 Kapal Silver Sea 2 terpantau dari satelit Bakamla melakukan kegiatan pengambilan ikan secara illegal  di perairan Arafura dekat Papua Nugini, karena surat izin kapal sudah habis masa berlakunya dan melakukan transshipment atau alih bongkar muatan di tengah laut ke kapal yang lebih besar
          31 juli 2016 Satgas 115 menangkap 1 kapal ikan bahari nusantara di Perairan Arafura karena menggunakan alat tangkap seperti cantrang trawl yang tidak ramah lingkungan

Table diatas adalah kasus pencurian ikan secara illegal di perairan Indonesia, dengan bentuk pelanggaran seperti pemalsuan surat izin kapal dan  tidak memenuhi syarat operasional kapal, kemudian banyak kapal yang menggunakan alat tangkap ikan seperti cantrang dan trawl yang dilarang karena alat tersebut tidak  ramah lingkungan. Untuk permasalahan IUU Fishing ini diperlukan pengawasan dari pemerintah melalui instansi pemerintahan yang bersangkutan. Instansi pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut, Polisi Air, Kejaksaan Agung untuk saling bekerja sama untuk memberantas IUU Fishing sehingga tidak ada kapal asing lagi yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Untuk Masalah IUU Fishing

1.Penegakan Hukum IUU Fishing

a. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan , Undang-undang No. 45 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang  didalamnya mengandung pasal-pasal yang berkaitan dengan adanya tindakan IUU Fishing.

b. Kementerian Kelautan mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri. Dalam mewujudkan kedaultan, keberlanjutan dan kesejahteraan  maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan nomor 56 tahun 2014 (Permen KP No. 56/PERMENKP/2014) tentang moratorium izin untuk kapal eks asing. Kapal eks asing merupakan kapal yang awalnya dimiliki asing atau kapal yang diimpor dari negara lain yang kemudian benderanya diganti dengan bendera Indonesia sehingga menjadi kapal nasional. Kebijakan moratorium ini sebagai pintu masuk pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terhadap 1.605 kapal eks asing.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57 tahun 2014 (Permen KP No. 57/PERMENKP/2014) tentang larangan alih muat (transshipment) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan karena transshipment banyak disalahgunakan dengan membawa langsung hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan kepada otoritas setempat.

c. Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal. Dalam medukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 19 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo mengesahkan peraturan presiden (Perpres No. 115 tahun 2015) tentang Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara illegal.

Peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang menyangkut tentang Perikanan

Peraturan                                         Pembahasan
Keputusan Presiden No 39 tahun 1980 Penghapusan jaring trawl dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring trawl dalam upaya meningkatkan produksi nelayan kecil dengan meminimalisasi kerusakan ekosistem dan mengurangi konflik nelayan yang terjadi.
UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan Berisi tentang penentuan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang dijabarkan seperti jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap. Pihak yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dilarang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan dapat merusak ekosistem serta sumber daya ikan
UU 45 tahun 2009 junto UU 31 tahun 2004 tentang perikanan Adanya perubahan dari UU 31 tahun 2004 sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan hukum yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya ikan.
PP No 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan Konservasi sumberdaya ikan dilihat dan dikaji berdasarkanketentuan-ketentuan terkait konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.
Permen KP No 30/2012 sebagaimana telah diubah dengan No 26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap WPP Untuk menangkap ikan di dua wilayah pengelolaan perikanan 711 dan 718 diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kewenangan ketiga izin tersebut diberikan kepada dua pihak yakni Ditjen Perikanan Tangkap KKP untuk kapal kapasitas 30 GT ke atas dan Gubernur untuk kapal di bawah 30 GT. 
Permen KP no 57 tahun 2014 junto Permen KP no 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Ketentuan terkait dengan jenis usaha perikanan tangkap, perizinan yang berlaku, pemeriksaan fisik kapal, penangkapan dan pengankutan ikan daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan, serta pengawasan dan pelaporan kegiatan usaha perikana yang dilakukan di wilayah perairan RI dengan beberapa pasal yang di revisi untuk mewujudkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan menanggulangi IUU Fishing.
Permen KP no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Penjelasan untuk mengatasi masalah terkait kerusakan ekosistem laut yang mengakibatkan jumlah produksi sumberdaya ikan menurun, serta konflik yangterjadi antara nelayan tradisional dan nelayan kecil terkait perebutan daerah penangkapan serta penggunaan alat tangkap yang merugikan salah satu pihak, pemerintah menetapka larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets ) di WPPRI disertakan jenis-jenis berdasarkan nama local yang dikenal masyarakat.
   

Sumber:

Tyas Retno Kusumaningsih. 2017. UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT ARAFURU PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO . Skripsi. Tidak Diterbitkan.

Simela Victor Muhamad. Jurnal Politica  Vol. 3, No. 1, Mei 2012. ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. https://jurnal.dpr.go.id › index.php › politica › article › view

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *