DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (IMPOR BERAS VIETNAM)

Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam mengawali hubungan diplomatik pada tanggal 30 Desember 1955 dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi , kemudian pada tanggal 10 Agustus 1964 ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI. Indonesia dan Vietnam menormalisasi hubungan kedua negara dengan menempatkan Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1993 membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City. Di Abad ke-21, Indonesia dan Vietnam pada tahun 2003 menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif.

Presiden RI dan Presiden Vietnam pada bulan Juni 2013 sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dari kerjasama komprehensif menjadi kemitraan strategis. Dalam kemitraan strategis ini perlu diimplemtasikan, maka untuk mengimplementasikan Indonesia dan Vietnam menandatangani Plan of Action (PoA) periode 2014-2018 dengan membuat rencana aksi dalam berbagai bidang kerjasama yaitu politik dan pertahanan keamanan, anti-korupsi, ekonomi dan pembangunan, investasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, IPTEK, pendidkan dan kebudayaan, kesehatan, pengembangan SDM dan kesejahteraan sosial,  kerjasama teknis dan kerjasama kekonsuleran serta memperkuat kerjasama, koordinasi dan saling dukung di fora regional dan internasional. Kedua negara juga telah sepakat untuk meningkatkan target nilai perdagangan Indonesia – Vietnam dari US$ 5 milyar pada tahun 2015 menjadi US$ 10 milyar pada tahun 2018.

Hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2008 total nilai perdagangan sebesar US$ 2,522 miliar, meningkat US$ 62,76 juta dibanding tahun 2007 dan tahun 2009 tercatat US$ 2,184 miliar, turun sebesar US$ 338 juta akibat dampak krisis ekonomi global. Pada tahun 2010 total nilai perdagangan mencapai US$ 3,342 miliar, pada tahun 2011 menjadi US$ 4,605 miliar, dan tahun 2012 meningkat hingga US$ 4,86 dimana ekspor Indonesia mencapai US$ 2,27 miliar. Sementara pada tahun 2013 volume perdagangan kedua negara mencapai US$ 4,828 miliar. Di bidang investasi, Indonesia menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US$ 320,52 juta (nilai investasi yang telah terealisasi mencapai US$ 144,07 juta). 

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam antara lain: kertas, bahan-bahan kimia, mesin, suku cadang, serat (fiber), komponen listrik, komponen motor, pakan hewan. Sedangkan komoditi impor utama Indonesia dari Vietnam antara lain: beras, tekstil, kopi, alas kaki (footwear), sayuran, karet.

Indonesia dan Vietnam Dalam World Trade Organization (WTO)

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam pembentukan World Trade Organization dan Indonesia juga bergabung dengan WTO pada 1 Januari 1995. WTO memiliki Agreement on Argiculture (AOA), melalui aturan ini menjadi pintu untuk Indonesia masuk dalam pasar perdagangan bebas, Sedangkan Vietnam resmi bergabung menjadi anggota WTO pada 11 Januari 2007 menjadi anggota ke 150, bahwa untuk menunjang pembangunan diperlukan  integrasi dalam organisasi internasional , sehingga Vietnam bergabung dengan organisasi ekonomi internasional ini  dapat membantu Vietnam dalam pasar perdagangan bebas. Indonesia dan Vietnam bergabung dengan World Trade Organization (WTO) maka membawa peluang dan tantangan bagi negara masing-masing sebagai negara berkembang untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing dalam Organisasi WTO.

Mengapa Indonesia Impor Beras dari Vietnam?

Ada faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab Indonesia melakukan impor beras dari Vietnam. Faktor internalnya yaitu Indonesia setiap tahunnya kebutuhan beras terus meningkat namun tidak seimbang dengan tingkat produksi distribusi dan konsumsi, adanya bencana alam sehingga negara kekurangan stok pangan, konflik sosial menjadi pengaruh karena terdapat gudang beras oplosan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga membuat petani merasa dirugikan dan menuai penurunan produksi, penyempitan lahan pertanian menjadi pengaruh tingkat produktivitas beras menurun, dan kurangnya kesadaran petani untuk memanfaatkan kearifan lokal seperti pranata mangsa, kurangnya keterlibatan petani perempuan selama ini pertanian seakan bukan  dunia perempuan, dengan kehadiran dan keterlibatannya  secara maksimal  mulai dari awal hingga akhir pertanian dapat membantu meningkatkan hasil produksi.

Faktor eksternal yaitu perubahan iklim yang berubah-ubah sehingga memberi dampak pada sector pertanian terutama sektor pangan seperti beras dan Vietnam dalam pertaniannya dalam kondisi yang baik karena memiliki tanah yang subur dalam setahun dapat memanen hingga tiga kali dalam setahun.

Ketentuan WTO Dalam Bidang Pertanian

WTO memiliki ketentuan untuk mengatur perdagangan dalam bidang pertanian yaitu dengan Agreement Of Agriculture (AOA). Agreement Of Agriculture (AOA) adalah perjanjian pertanian yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dan tujuannya yaitu agar setiap negara menghapus tariff pertaniannya dan menghapus subsidi pertaniannya. Aturan Agreement Of Agriculture dari WTO membuka pintu perdagangan bebas. Indonesia pada masa Presiden Soeharto menandatangani Latter Of Intent dengan IMF dan Structural Adjusment Program (SAP) pada tahun 1997 dengan Bank Dunia,  maka Indonesia diharuskan untuk melakukan privatisasi, liberalisasi, upaya ini untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.

Peran WTO dalam kerjasama perdagangan Indonesia dan Vietnam yaitu membantu dalam penerapan kerjasama perdagangan dan ikut merealisasikan persetujuan dan instrumen hukum yang tertuang dalam Agreement Of Agriculture (AOA) dalam hal ini Indonesia membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga ketahanan pangan, sehingga  mengimpor beras dari Vietnam.

Bentuk Kerjasama Indonesia-Vietnam Dalam Ketentuan WTO

  1. Joint Commission Indonesia – Vietnam on Economic, Scientific Technibal Cooperation  (JCESTC)

            Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam ini merupakan agenda utama sebagai rangkaian kunjungan kerja dengan misi dagang ke Ho Chi Minh City. Dalam pertemuan tersebut kedua negara menghasilkan kesepakatan bersama mengenai impor beras dan dituangkan dalam Memorandum On Rice Trade untuk jangka waktu masa kerjasama sampai 31 Desember 2019, yang sebelumnya disepakati pada 5 April 2007. MOU Rice Trade ini diperpanjang sampai tahun 2012, MOU ini berisi jaminan suplai impor beras Vietnam sebanyak 1 juta ton per tahun yang dibutuhkan dalam mengatasi kekurangan pasokan beras dalam negeri. Pada tahun 2008 Indonesia tidak melakukan impor beras dari Vietnam karena pasokan beras dalam negeri yang sudah mencukupi. Dalam kerjasama ini Indonesia tidak menuntut Vietnam untuk mengimpor beras tiap tahun.

Dalam Aturan AOA ada kebijakan yang dinamakan Special Safeguard Mechanism (SSM) yaitu untuk melindungi sektor pertanian domestik jika terjadi serbuan produk impor atau jatuhnya harga secara signifikan sehingga apabila ada penurunan harga  maka safeguard tidak dapat digunakan. Indonesia yang berdasarkan aturan AOA diberikan kebijakan ini. Safeguard ini dapat dilaksanakan jika telah melakukan pengujian serta terjadinya keterpurukan dan negosiasi yang berkaitan dengan kompensasi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua negara dan dibantu oleh ketentuan World Trade Organization (WTO) maka kerjasama impor beras ini dapat berjalan dengan baik dan hubungan bilateral kedua negara tetap terjaga.

Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Impor Beras Vietnam  dalam Ketentuan WTO

Menurut Rana dalam (Economic Dplomacy11:2007) Diplomasi Ekonomi adalah merupakan suatu proses dimana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, dalam memaksimalkan dan perolehan kegiatan ekonomi serta merupakan instrument ekonomi yang merujuk pada masalah perdagangan,investasi,ekspor,impor dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi serta merupakan komponen kebijakan luar negeri yaitu aktivitas internasional suatu negara. Dalam hal ini Diplomasi sangat penting dalam mencapai tujuan nasional suatu negara, Indonesia dan Vietnam memuat perjanjian yang dijalankan kedua negara melalui Agreement Of Agriculture (AOA) atau perjanjian pertanian  yang dalam perjanjian tersebut berisi aturan-aturan dalam perdangan internasional dalam bidang pertanian.

Diplomasi ekonomi Indonesia menunjukkan  masih sangat lemah  karena lemahnya koordinasi antara institusi pemerintah maupun sektor swasta dalam pelaksanaan impor beras Vietnam, sehingga diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara ekfektif dalam mencapai kepentingan. Untuk itu diperlukan diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan liberalisasi ekonomi dalam WTO setiap tahunnya akan banyak perundinagan dan sewaktu-waktu dapat berubah dan terdapat kecenderungan dalam diplomasi ekonomi Indonesia yaitu ketidakmampuan dalam menghasilkan perangkat diplomasi yang utuh , komperhensif dan jangka panjang. Maka, diplomasi ekonomi  Indonesia untuk impor beras Vietnam dalam standarisasi WTO adalah dengan mengoptimalkan  kapasitas dan kemampuan domestik Indonesia agar diplomasi ekonomi Indonesia mencapai kepentingan nasional serta pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan formulasi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan para aktor yang terkait untuk memaksimalkan kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia  sehingga berdampak bagi peningkatan kapabilitas ekonomi Indonesia.

Sumber:

www.kemlu.go.id

Argo Dewantara. 2017. DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION (Studi Kasus Impor Beras Indonesia Dari Vietnam  Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Skripsi. Tidak Diterbitkan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *