Dari Kyoto ke Paris Dinamika Perjanjian Mitigasi Perubahan Iklim Dunia

A.Latar Belakang

Climate Change atau perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang sekarang menjadi perhatian dunia. Kemunculan isu lingkungan ini memang berasal dari kondisi lingkungan di negara-negara industri, tapi pertimbangan untuk mengatasi masalah lingkungan ini adalah dampak yg muncul di seluruh kawasan di dunia. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek  pembangunan ekonomi dan sosial.

Permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan, emisi yang dihasilkan industry, kemudian efek rumah kaca, polusi udara dari industri dan kendaran ,di tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam climate conference, dunia sepakat bahwa dalam dua tahun akan ada kesepakatan baru tentang perubahan iklim, hampir delapan tahun sejak itu tapi perjanjian tersebut masih sulit untuk di pahami  bagi negara-negara yang ikut dalam climate conference, setelah kebuntuan panjang, pembicaraan iklim yang sedang diadakan di Paris bisa menjadi game-changer, dan negara-negara membutuhkan untuk mengadopsi perjanjian baru menggantikan Protokol Kyoto.

Sebelum adanya Protokol Kyoto negara-negara telah melakukan pertemuan dalam ranah hubungan internasional, yang pertama melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang dikenal dengan Stockholm Conference yang masih belum menemukan sebuah solusi global yang dapat menyelesaikan permasalahan bersama, kemudian dalam pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1997 untuk membuat consensus penanganan lingkungan hidup yang terangkum dalam suatu Protokol yang disebut dengan Protokol Kyoto yang dihasilkan di Jepang tahun 1997. Protokol Kyoto tersebut mengatur batas pelepasan kader emisi karbon industry dari suatu negara dan negara-negara yang meratifikasinya berkomitmen mengurangi kadar emisi karbon secara kolektif hingga sebesar 8 % hingga tahun 2012, di mana sampai pada tahun 2007, sudah 174 negara yang  telah meratifikasi Protokol Kyoto. Kemudian Protokol Kyoto di perpanjang hingga tahun 2020.

Kemudian di lanjutkan dengan Konferensi Copenhangen tahun 2009 untuk mengangkat kebijakan perubahan iklim ke tingkat politik tertinggi yang kemudian menghasilkan Copenhangen Accord untuk mempertegas  bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk membatasi karbon dan menanggapi perubahan iklim, baik dalam jangka pendek dan panjang.

Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama dunia untuk memerangi perubahan iklim. Sebelum konferensi, sebagian besar negara menyerahkan janji mereka pada pengurangan emisi, yang dikenal sebagai Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Pengajuan INDCs merupakan langkah penting untuk mencegah bencana iklim, Setelah berunding selama dua minggu, sebanyak 195 negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis akhirnya mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Berdasarkan perjanjian yang disepakati secara bulat itu, semua negara setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secepat mungkin. Selain itu, disepakati pula bahwa negara-negara di dunia berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

Perbedaan antara Protokol Kyoto dengan Paris Agreement, dalam Protokol Kyoto perjanjian internasional ini mengatur target kuantitatif penurunan emisi gas rumah kaca dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju, sementara itu negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau terkait pada komitmen untuk menurunkan emisinya, di bawah Protokol Kyoto, negara-negara maju harus mematuhi peraturan hukum yang mengikat mengenai enam emisi gas rumah kaca, sehingga negara yang menandatangani atau meratifikasi terikat pada Protokol Kyoto. Sedangkan dalam Konferensi Paris Climate Change, kesepakatan paris tercatat sebagai perjanjian pertama yang melibatkan semua negara untuk mengurangi emisi karbon sehingga Paris Agreement mengikat semua negara untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020, namun negara-negara dapat menetukan masing-masing penurunan emisi karbon sesuai dengan kemampuan negara-negara.

B.Partisipasi Indonesia dalam Konferensi Climate Change

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisinya, dengan meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia dapat berpartisipasi di dalam isu lingkungan hidup, melalui Clean Development Mechanism (CDM). Kemudian di tahun 2005 Indonesia dan negara-negara lainnya  Papua Nugini, Brazil, Meksiko, mengusulkan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) adalah negara-negara berkembang yg memiliki hutan tropis dunia. Kemudian di tahun 2007 dalam Konferensi Climate Change di Bali namun dalam perkembangannya Indonesia tidak ikut dalam meratifikasi Protokol Kyoto dalam Anex 2. Selanjutnya di tahun 2015 dalam Paris Climate Conference, Indonesia juga menyerahkan INDC’s yang menetapkan target yang ketat dari pengurangan 29 persen pada tahun 2030 dari tingkat bisnis biasa dan tingkat yang lebih tinggi dari 41 persen dengan bantuan internasional.

Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia

  1. Dalam meja perundingan selanjutnya Indonesia diharapkan untuk terus mengajukan transfer teknologi seperti menerapkan : Energi Lepas Pantai seperti yang diterapkan oleh Jepang di Kato City, untuk memangkas karbon, tenaga  angin juga berperan besar dan bisa meningkat 10 kali lipat sebelum 2050, matahari dan angin bisa membantu menghindari sekitar 11 gigaton emisi karbon tahunan, hampir sepertiga total dunia kini. Kemudian membangun panel surya di atas perairan. Penangkapan dan penyimpanan karbon dengan menangkap karbon sebelum terlepas ke udara, menyimpannya di dalam tanah,  Negara seperti AS, Kanada dan Tiongkok menggunakan ini berupaya untuk membakar batu bara tanpa konsekuensi yang buruk.
  2. Apabila tax karbon diberlakukan di negara berkembang maka negara berkembang seperti Indonesia juga harus mendesak negara-negara maju seperti Amerika dan Tiongkok sebagai penghasil emisi terbesar untuk memberlakukan pajak karbon yang tinggi. Kemudian harus adil dalam menentukan tax carbon sesuai dengan jumlah emisi yang dihasilkan ,memasang harga pada emisi untuk mencegah efek samping dari pembakaran fosil baik dalam bentuk pajak atau pasar perdagangan bagi pencemar. Seperti di Denmark pajak karbon menurunkan emisi per kapita sebesar 15 persen dan lebih besar lagi untuk perusahaan di negara itu
  3. Indonesia dalam konferensi Perubahan Iklim diharapkan untuk  menyerukan CBDR-RC  atau prinsip Common But Differentiated Responsibillity with Respective Capabalities, prinsip yang berarti bahwa semua negara harus mengambil bagian dalam memerangi perubahan iklim, namun negara-negara maju harus memainkan peran yang lebih besar.

Sumber:

Data dari Website di Google tentang Perubahan Iklim

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *