PULIHKAN EKONOMI RAKYAT DI TENGAH PANDEMI

Pemerintah daerah pada masa pandemi terus berupaya untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Di Kabupaten Brebes, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendampingi masyarakat dan pelaku usaha kecil untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi, seperti pembinaan di Desa Slatri Kecamatan Larangan Brebes dengan terjun secara langsung untuk mendampingi para pelaku usaha kecil dan mikro yang didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan yang mengeluarkan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya untuk menjaga perekonian keluarga dan para pelaku usaha untuk dapat berani dalam berinovasi dang mengeluarkan ide-ide kreatif untuk upaya penguatan perekonomian keluarga. Pemerintah mendorong UMKM agar produktivitas tidak hanya menarik bagi pasar domestik, tetapi juga dapat menarik pasar internasional. Kabupaten Brebes juga merancangkan website e-siatik dalam mengatasi masalah turunnya omset penjualan telur asin, penggunaan website diharapkan dapat memberikan peningkatan positif bagi para pelaku UMKM telur asin.

Di Kabupaten Sidoarjo dengan program KURDA yaitu program Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo Yang Gemilang yang dilakukan oleh BPR Delta Artha sebagai upaya pemberdayaan UMKM yang didukung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Dalam program KURDA memudahkan para pelaku UMKM dengan persyaratan-persyaratan yang mudah, proses yang cepat dan suku bunga ringan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga  memberikan fasilitas untuk menggelar pameran produk di halaman di Mall dengan protokol kesehatan, hal ini untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Sidoarjo akibat dampak dari pandemi dan melakukan pendampingan pemasaran jual beli online melalui Whatsapp grup dan Zoom, dan pemasaran online menggunakan Shoppe dan Instagram yang bersambungan dengan Facebook.

DIGITAL BERBASIS E-MARKET SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DI MASA PANDEMI

Di masa pandemi pemerintah daerah harus mengeluarkan program untuk membantu masyarakat  dalam memulihkan perekonomian seperti yang dilakukan pemerintah daerah Cimahi.  Pemerintah daerah Cimahi melaksanakan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dalam bekerja dengan memanfaatkan teknik pemasaran secara online. Pemerintah Cimahi berharap dengan adanya program ini masyarakat memiliki wawasan mengenai usaha yang dapat dijalankan secara digital, dalam program ini untuk masyarakat baik kader PKK, pemilik usaha, ketua dan pengurus RW, pengurus karang taruna dan para LPM.  Pemerintah Cimahi menyediakan fasilitas koneksi internet di setiap RW di Cimahi. Tujuan program ini adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas oleh pemerintah daerah bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Dari adanya program ini terdapat dampak positif yaitu masyarakat akan paham bahwa telah diberdayakan oleh pemerintah daerah yang dapat memulihkan perekonomian masyarakat, kemudahan dalam akses informasi, dan adanya kemudahan melakukan transaksi. Program ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk kota Cimahi, sebagian besar penduduk sudah beralih ke basis online dan pasar tradisional mulai beroperasi kembali dengan e-market.

Selain Kota Cimahi, pemerintah daerah Kota Tegal memberikan upaya bantuan kepada masyarakat Tegal dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Tegal mengenai sistem pemasaran secara global dengan tujuan perekonomian tetap aktif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan webinar bagi masyarakat mengenai pemulihan ekonomi melalui optimalisasi teknologi, kegiatan ini juga di dukung oleh Bank Indonesia yang memberikan pembelajaran literasi teknologi digital, dan program ini didukung dengan dikeluarkannya sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kedua daerah ini memiliki kesamaan dengan menggunakan e-market sebagai pemulihan ekonomi pasar tradisional, namun kedua berbeda dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk beralih menggunakan platform digital. Di Kota Cimahi, pemerintah daerah langsung memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi koneksi internet , sedangkan Kota Tegal pemerintah daerah memberikan edukasi melalui virtual meeting dan melalui sistem e-market yang didukung oleh Bank Indonesia.

KEBIJAKAN PEMIMPIN DAERAH DENGAN GENDER YANG BERBEDA UNTUK MEMULIHKAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Dalam masa pandemi ini banyak masyarakat di daerah yang tidak memiliki penghasilan karena adanya peraturan pemerintah untuk menurunkan kasus covid-19. Pemerintah daerah berupaya untuk berinovasi meningkatkan perekonomian masyarakat ditengah pandemi yang sesuai dengan peraturan pemerintah (tidak melanggar protokol kesehatan).  Dalam hal ini , terdapat dua daerah kabupaten yang pemimpin daerahnya berbeda gender namun memiliki kebijakan yang dapat membantu perekonomian rakyatnya.

Kabupaten Bantul berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dipimipin oleh seorang bupati laki-laki. Kabupaten Bantul memiliki wilayah pertanian yang cukup subur, dan sebagian besar potensi daerahnya adalah pantai, serta memiliki banyak budaya dan kesenian. Sebelum pandemi, Bantul selalu banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara, namun adanya pandemi jumlah wisatawan menurun drastis, karena pemerintah memberlakukan kebijakan penutupan tempat wisata dan larangan kunjungan wisata, sehingga banyak penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi tinggi, sehingga diperlukan adanya program pemulihan ekonomi agar masyarakat dapat memiliki penghasilan. Program pemulihan ekonomi melalui produk utama yang menjadi unggulan seperti pangan dan kerajinan yang memiliki nilai ekspor dan wisata yang telah memenuhi standar sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan perusahaan ekonomi digital, bertujuan agar pemilik usaha UMKM dapat tetap berjalan, selain itu melakukan kerjasama dengan Gojek untuk memudahkan UMKM dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hasil kerjasama terwujud dalam sistem pembayaran digital oleh Kabupaten Bantul, hal ini menjadi salah satu rencana pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan berbasis digital agar dapat bertahan ditengah pandemi.

Kota Tangerang dipimpin oleh seorang bupati perempuan yang dipimpin dengan baik bahkan telah mendapatkan sejumlah prestasi yang cemerlang yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masyarakat Kota Tangerang memiliki kultur budaya campuran Betawi dan Priangan dan termasuk masyarakat yang dinamis serta gemar akan kesenian. Kota Tangerang menjadi salah satu daerah yang terdampak parah akibat pandemi. Untuk menanggulangi pandemi, pemerintah Kota Tangerang berupaya memaksimalkan layanan masyarakat secara digital dengan menambah aplikasi bari di Tangerang Live Room (LTR) seperti web dan aplikasi khusus penanganan covid-19, termasuk dukungan pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan video pembelajaran dan akses wifi gratis untuk masyarakat. Selain itu dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dunia usaha di era industri 4.0. Kota Tangerang bekerjasama dengan Konsultan Independent dan didukung oleh Asosiasi TI & TELCO Indonesia.

PERBEDAAN GENDER DALAM MEMIMPIN DAERAH TIDAK MENJADI HALANGAN UNTUK MEMBUAT KEBIJAKAN DITENGAH PANDEMI

Tahun 2020 menjadi tahun yang  berat bagi semua negara di berbagai belahan dunia, seperti yang kita ketahui dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang memiliki dampak di semua sektor kehidupan. Di Indonesia penyumbang terbanyak kasus Covid-19 didominasi oleh 5 provinsi diantaranya provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan provinsi Kalimantan Timur.  Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masayarakat melakukan berbagai inovasi sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara.  Para pemimpin daerah harus mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang saat ini terdampak pandemi, baik pemimpin laki-laki maupun perempuan harus menghasilkan kebijakan yang dapat mengendalikan dampak pandemi, agar ekonomi masyarakat dapat bertahan di masa pandemi yang melanda semua negara.

Salah satu daerah yang terdampak covid-19 yaitu Bali, Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkenal dengan keindahan alam serta budaya masyarakatnya, namun karena adanya pandemi ini sektor pariwisata melemah karena wisatawan mancanegara yang berkurang sejak diterapkannya lockdown di Indonesia maupun di negara lain. Di bawah kepemimpinan Wayan Koster untuk memulihkan sektor perekonomian berbagai cara dilakukan pemerintah, salah satunya dengan memberikan stimulus terhadap UMKM yang terdampak covid-19 serta bekerja sama dengan pelaku industri di luar negeri dengan melakukan survei pariwisata, pemerintah berkaitan dengan pariwisata menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan pembayaran secara non-tunai melalui aplikasi bernama QRIS.

Untuk menghidupkan kembali ekonomi yang melemah, Bali melakukan transformasi digital pasar tradisional. Transformasi digital adalah perubahan dari berjualan offline menjadi online dengan memanfaatkan digital.  Program QRIS merupakan program yang berkerja sama dengan Bank Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma. Bali dinilai yang paling siap dengan Smart Heritage Market dibanding provinsi lain di Indonesia. Smart Heritage Market rencananya diaplikasikan kepada 16 pasar dan pemerintah daerah baru melakukan sosialisasi terhadap 3 pasar dan langsung sosialisasi kepada para pedagang.

Selain Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur DPRD bersama walikota Surabaya Tri Risma Harini juga mengembangkan Go-Digital transformasi pasar tradisional, namun dalam pengaplikasiannya belum sebaik Provinsi Bali. Hal ini didasarkan pada penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 70% dengan sumbangsih terbesar dari sektor perdagangan. Maka pemerintah menganjurkan masyarakat khususnya generasi muda yang sudah melakukan transaksi secara online maka pemerintah mencoba menjadikan generasi muda sebagai pembimbing bagi pedagang tradisional.

Adanya transformasi digital pasar tradisional bisa menjadi jawaban yang dialami para pedagang pasar tradisional , namun hal ini tidak luput dari dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudah kegiatan transaksi penjual dan pembeli yang hanya memerlukan gawai serta kuota internet, dapat memutus rantai virus, dan dampak negatifnya yaitu tidak semua pedagang dapat mengoperasikan digital dan tidak semua pedagang memiliki akses terhadap internet bahkan tidak sedikit yang tidak mempunyai gawai, terkikisnya eksistensi pasar tradisional , resiko penipuan online lebih besar.

Dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemimpin di daerah, terdapat keunikan yang terdapat antara pemimpin laki-laki dan perempuan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan transformasi digital seperti pelaksanaan transformasi digital antara Walikota Surabaya yang mengajak peran pemuda yang ahli dalam menggunakan digital untuk membimbing para pedagang tradisional, sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MILLENIAL

Dalam lingkup lembaga pendidikan tinggi, mahasiswa sebagai generasi muda hendaknya memiliki bekal dengan nilai-nilai kepemimpinan. Saat ini  mahasiswa  masih belum sangat berperan aktif dalam organisasi yang terdapat dalam lingkungan akademiknya. Padahal mahasiswa merupakan salah satu aktor perubahan sosial yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan saat ini. Masalah apa yang dihadapi mahasiswa? Permasalahan tersebut terkait kurangnya keterampilan dalam pengelolaan organisasi, kurang responsif terhadap permasalahan sosial, lemahnya komunikasi efektif baik secara internal maupun eksternal sehingga kesulitan dalam proses rekrutmen anggota baru.

Selama masa pandemi covid-19 ini mengurangi aktivitas mahasiswa mengingat pembelajaran masih dilakukan dari jarak jauh dan tidak adanya kerumunan dalam ruang publik, maka diadakan kegiatan untuk memberikan pendampingan dan motivasi kepada mahasiswa perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan melalui workshop kepemimpinan milenial secara online dan para peserta sangat antusias untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber.  Melalui workshop dengan tema “Pemimpin Milenial, Pemimpin Berkarakter, dalam Perspektif Gender” diharapkan dapat memotivasi para mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi dan berani berperan serta sebagai pemimpin yang cekatan, responsive dengan mengedepankan komunikasi dan relasi sosial dalam masyarakat..

Dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan melalui workshop serta pendampingan  menjadi sebuah pengalaman menarik di masa pandemi Covid-19 yang diwarnai dengan pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap aktivitas masyarakat, tidak menghalangi mahasiswa untuk mencari dan menambah pengetahuan terkait kepemimpinan sebagai bekal menjadi agen perubahan sosial dan terlibat dalam pembangunan nasional.

Pengaruh Sistem Kasta Terhadap Perempuan

India merupakan negara yang memiliki populasi terbanyak kedua di dunia. Di India posisi perempuan kurang terwakili, mengapa? karena perempuan dalam masyarakat India terpinggirkan karena ditekan oleh tradisi, keyakinan, ras dan status keluarga. Adanya Patriarki menjauhkan perempuan dalam mengakses hak mereka sehingga masih banyak kekerasan pada perempuan.

India dalam beberapa dekade terakhir mengalami distorsi rasio jenis kelamin dengan presentase populasi laki-laki lebih besar yang disebabkan oleh preferensi anak laki-laki , hal ini berakar pada pengalaman sosial budaya, politik, ekonomi atau agama. Selain itu akses pendidikan bagi kaum perempuan di India masih tergolong rendah. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga masih rendah dibandingkan laki-laki. Hal lain yang terjadi yaitu diskriminasi pada perempuan yang membatasi persamaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Tenaga kerja perempuan didominasi oleh perempuan dari kelas menengah. Keragaman peluang ekonomi perempuan karena keragaman kasta, budaya, agama dan etnis di setiap negara bagian. Selain itu tingkat melek huruf perempuan masih rendah.

Di India terjadi fenomena genercide yang tidak lepas karena unsur budaya dalam prakteknya. Sejarah pembunuhan bayi di India terjadi dalam pemerintahan Kolonial Inggris. Dalam Negi (1997:4) pertama pada tahun 1789 ketika Jonathan Duncan yang seorang warga negara Inggris di Benares mendeteksi praktik pembunuhan bayi di Klan Rajput, dan banyak bagian negara. Dalam Chunkat (1999:4) bahwa pembunuhan bayi perempuan hanya terbatas di Utara dan wilayah barat negara termasuk Rajasthan saat ini, Punjab, Uttar Pradesh dan Bihar, di Tamil Nadu.  Di tahun 1986 pertama kalinya  praktek pembunuhan bayi perempuan mendapat perhatian media  di distrik Madurai Tamil Nadu , ada pada kelompok kasta yang dikenal sebagai ‘Pramalai Kallar’, pada kasta ini praktiknya dianggap terbatas, dan selama dua dekade terakhir, kawasan ini menarik perhatian luas dengan maraknya praktek pembunuhan bayi perempuan di Usilampatti.

Dalam keluarga setidaknya memiliki satu anak perempuan, namun lebih sering diabaikan daripada kembar laki-laki. Selain itu urutan kelahiran mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Dalam Negi (1997:19)  setelah melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat dan LSM secara dekat bekerja di distrik Madurai (Tamil Nadu) menunjukkan prevalensi a takhayul bahwa membunuh anak perempuan yang baru lahir meningkatkan kemungkinan laki-laki anak yang dilahirkan dalam keluarga. Dalam George (1992:1155) terjadinya pembunuhan bayi perempuan ditempat terpencil dan gersang serta memiliki orang-orang yang kurang berpendidikan.

Perbedaan kasta juga menjadi faktor terjadinya kekerasan di India. Kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan bagi warga India, seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani dan kelas sosial. Kasta paling bawah dipandang sebelah mata sehingga warga India berjuang dalam melawan sistem kasta. Adanya sistem kasta sering manjadi alasan pelaku kekerasan seksual terbebas dari segala hukuman. Sistem kasta telah menjadi masalah struktural. 

UN Woman sebagai Aktor Pengentasan Perempuan

Dalam mengatasi permasalahan gendercide di India, organisasi PBB yaitu UN Woman turut mengatasi masalah ini. UN Woman merupakan organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan. Berikut upaya UN Woman dalam penegakkan Hak Perempuan di India:

  1. UN woman sebagai Instrumen dan arena.

Pertama wanita dan kemiskinan, dalam menanggulangi kemiskinan antara lain : memberi akses perempuan ke tabungan dan mekanisme lembaga kredit melalui skema mikro kredit, gerakan kelompok swadaya, pengembangan keterampilan, dan program pemberdayaan perempuan terpadu. Kedua pelatihan dan pendidikan melalui program akselerasi literasi, program Mahila Samakhya (Pendidikan untuk Pemberdayaan perempuan), program Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) untuk pendidikan dasar gratis dan wajib, Program The National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL), sebuah bagian dari SSA, memberikan strategi khusus untuk memungkinkan anak perempuan bersekolah, memberikan pengajaran dan perbaikan melalui kursus dan kamp perumahan, NCW memprakarsai Program Kesadaran Hukum bagi perempuan, Pendidikan gizi dan kesehatan perempuan telah diintensifkan melalui langkah-langkah inovatifdilakukan oleh Badan Pangan dan Gizi.

 Ketiga wanita dan kesehatan melalui Program Kesehatan Reproduksi dan Anak (RCH) yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan terciptanya kesadaran tentang hak-hak penduduk dalam pelayanan kesehatan, Program Kesejahteraan Keluarga, tindakan dalam menghentikan pembunuhan janin perempuan yaitu  Teknik Diagnostik Pra-Natal (Pengaturan dan Pencegahan Penyalahgunaan) Amandemen Act 2002 berupaya mencegah penyalahgunaan teknologi baru dengan menghadirkan teknik pemilihan jenis kelamin pra-konsepsi dan penggunaan mesin USG dalam lingkup undang-undang, membentuk Misi Gizi Nasional untuk mengatasi masalah malnutrisi dan penurunan angka gizi buruk pada wanita dan anak, Kebijakan Pengendalian dan Pencegahan AIDS Nasional 2002 secara khusus menyebutkan perlindungan hak perempuan positif HIV dalam mengambil keputusan terkait kehamilan dan persalinan.

Keempat  kekerasan terhadap wanita antara lain: mendirikan kantor polisi wanita untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan terhadap perempuan, Parivarik Mahila Lok Adalat (PMLA) yang dikembangkan oleh NCW adalah sistem alternatif penyampaian keadilan yang merupakan bagian dari Lok Adalats (Pengadilan Rakyat) untuk memberikan keadilan bagi perempuan, meluncurkan Swadhar untuk rehabilitasi holistik perempuan dalam keadaan sulit.  Kelima Perempuan dan Ekonomi melalui kebijakan baru asuransi kesehatan bagi pkerjan informal. Keenam Hak Asasi Manusia dan perempuan, dalam konstitusi India melarang diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, untuk mencegah perdagangan perempuan komnas HAM bekerja sama dengan UNICEF Country Office dan National Law School Bangalore berisi pedoman tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perdagangan wanita. Ketujuh Media dan Perempuan, media digunakan untuk memberikan informasi dan mengubah stereotip gender, mempromosikan penggambaran yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Delapan Wanita dan Lingkungan melalui Kementerian Lingkungan dan Hutan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama, 50 % anggota diwajibkan perempuan, hal ini untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan bantuan kepan perempuan pedesaan untuk membersarkan pembibitan di lahan hutan, selain itu Kementerian Sumber Energi Non-Konvensional melaksanakan beberapa program seperti program pendidikan lingkungan . Sembilan Anak Perempuan, untuk memperbaiki situasi anak perempuan melalui program ICDS dengan memberikan fokus khusus pada kebutuhan kesehatan dan gizi anak perempuan, Program Kishori Shakti Yojana, intervensi bagi remaja putri (11-18 tahun)diluncurkan pada tahun 2000-01 sebagai bagian dari Layanan Perkembangan Anak Terpadu, Imunisasi anak perempuan diberikan perhatian khusus di bawah program RCH Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga. Di bawah DPEP dan strategi khusus Sarva 86 Shiksa Abhiyan telah dirancang untuk meningkatkan akses, pendaftaran, dan sekolah anak perempuan.

  • Upaya UN Woman sebagai aktor independen di India.
  • Kampanye dan program Beti Bachao Beti Padhao adalah mengekspresikan kegembiraan saat kelahiran anak perempuan dalam keluarga dan komunitas, mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kampanye ini melibatkan laki-laki dan anak laki-laki serta komunitas yang lebih luas dalam menghentikan kekerasan dalam rumah tangga di India dan kampanye ini juga menyerukan pemberantasan pembunuhan janin perempuan dari warga India. Beti Bachao Beti Padhao bertujuan mengatasi isu rasio jenis kelamin anak yang menurun dan  menghentikan diskriminasi pada anak perempuan dan uji praktik penentuan jenis kelamin, memastikan kelangsungan hidup dan perlindungan perempuan, dan memastikan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dan bidang lainnya.
  • 16 Days of Activism Campaign. Program ini merupakan agenda gerakan perempuan global untuk menghilangkan perbedaan gender dan diskriminasi pada perempuan. UN Woman pada tahun 2016 mengadakan program ini dengan lembaga pendidikan di Mumbai dan beberapa tempat lainnya dengan kegiatan seperti Pemutaran Film, Pembuatan Poster, Pameran Kesehatan dan Gender dan lain-lain, lebih dari 5000 peserta berpartisipasi  meliputi laki-laki dan perempuan.

Selain itu terdapat program prioritas UN Woman di India, antara lain: Dengan memperluas kepemimpinan dan partisipasi wanita, meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan agar meningkatkan keterampilan dan ketajaman bisnis perempuan pengusaha dan petani pedesaan sehingga dapat mengembangkan usaha sendiri dan memasarkan produk, menjadikan kesetaraan gender sebagai pusat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, melibatkan perempuan sebagai pembangun dan mediator perdamaian global.

NASIB MIRIS PEREMPUAN INDIA

Diskriminasi dan kesenjangan gender terhadap para perempuan masih terjadi  di beberapa negara. Kedudukan perempuan selama berabad-abad masih dibawah kedudukan laki-laki. Salah satu negara di Asia Selatan masih terjadi diskriminasi dan  kesenjangan gender yaitu negara India. India memiliki masalah yang kompleks dengan pelanggaran gender terhadap pelanggaran HAM pada perempuan. Perempuan di India mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi perempuan dan diskriminasi. Perempuan di India tidak dapat membangun identitasnya sendiri dan perempuan dilihat sebagai anak atau istri dari seorang laki-laki sehingga kebebasan mereka dibatasi atau bakhkan diambil.

Selain itu masalah pendidikan bagi perempuan di India masih tergolong rendah karena pendidikan laki-laki masih selalu diutamakan dalam keluarga, data dari UN Women menunjukkan bahwa masih terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria untuk dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk India (UN Women,2010), sedangkan untuk partisipasi angkatan kerja untuk perempuan mencapai 28,5 % dibanding laki-laki 82 % , pada tahun 2017 presentase dewan perempuan hanya 3,2 % dari 12,4 % (https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-india/). Masalah kekerasan seksual pun masih tergolong tinggi di India dari tahun ke tahun. India menjadi salah satu negara yang paling tinggi dalam melakukan epidemi aborsi berdasarkan jenis kelamin, sekitar 15,8 juta wanita telah ‘hilang’ dari kelompok kelahiran tahunan sejak 1990 dan sekitar 550.000 anak perempuan sejak tahun 2014 ‘hilang’ dari kelompok tahunan karena praktik aborsi (SM. 2017).

Dari semua kelompok demografis, anak perempuan mungkin yang paling tidak beruntung secara sosial. Di setiap tahap siklus hidupnya dari konsepsi hingga dewasa, dia rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. membunuh janin hanya karena itu perempuan bertentangan dengan norma dasar kesusilaan manusia. Ini adalah bentuk diskriminasi paling ekstrim terhadap separuh populasi. Tingginya persentase kematian bayi perempuan yang kurang gizi, tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan janin, kekerasan dalam rumah tangga adalah indikator tidak diinginkannya perempuan dalam masyarakat kita. Grafik kejahatan terhadap perempuan yang terus meningkat adalah kesaksian mengerikan atas kerentanan dan ketidak berhargaaannya dalam masyarakat India (SM, 2017).

India mengadakan kampanye besar-besaran mengenai kesetaraan perempuan dan hak-hak perempuan pada tahun 2016 yang dinamakan Beti Pachao dan 16 Days of activism, dalam kampanye tersebut banyak dilakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya anak perempuan bahwa keberadaan perempuan itu penting.

Berkembangnya gerakan feminisme liberal di dunia telah membawa pengaruh yang besar di India, sehingga memunculkan pikiran serta ide kritis untuk menegakkan hak-hak perempuan di India yang dapat dilihat dari status perempuan dalam konstitusi india. Berikut status perempuan yang dijamin oleh konstitusi India:

  1. Status hukum perempuan di India. Dalam Parashar (1992) wanita di India diberikan keamanan hukum untuk dalam hal kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Terdapat undang-undang yang berlaku di India untuk melindungi perempuan antara lain: Dowry Prohibition Act 1961, Maternity Benefit Act 1861, Births, Deaths & Marriages Registration Act 1886, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, National Commission for Women Act 1990, Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act 1999, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013, Hindu Widows Remarriage Act 1856, Muslim women (protection of rights on divorce) Act 1986, Guardians and Wards Act 1890, Indian Penal Code 1860, Christian Marriages Act 1872.
  2. Perempuan dalam keluarga sekarang memiliki status yang sama dalam keluarga dan perempuan dapat melangkah keluar rumah untuk menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. perlindungan untuk wanita. perlindungan untuk wanita pekerja dalam rumah tangga adalah, Guardians and Wards Act 1890, Married Woman‟s Property Act 1872, Indian Succession Act, 1925, Dowry Prohibition Act 1961, Hindu Marriage Act 1955, Muslim Women (protection of rights of divorce) Act 1986 (Parashar, 1992).
  3. Pendidikan perempuan di India memiliki peran penting untuk meningkatkan standar kehidupan di negara tersebut. Dalam Parashar (1992) di India sebuah survei yang dilakukan menunjukkan hasil yang mendukung fakta bahwa angka kematian bayi berbanding terbalik terhadap tingkat melek huruf perempuan dan tingkat pendidikan dan survei juga menunjukkan korelasi antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Baru-baru ini pemerintah India telah meluncurkan Saakshar Bharat Mission for Women Literacy. Misi ini bertujuan untukmenurunkan tingkat buta huruf perempuan hingga setengah dari tingkat saat ini.
  4. Dalam Savitri (2004), sebuah gerakan perempuan untuk menjamin ekonomi, sosial dan hak budaya (ESCR) sebagai hak asasi manusia yang adil di India yang bertujuan untuk menemukan hak perempuan dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih besar dan mengurangi dari masalah perempuan dalam kekerasan dan hak reproduksi serta melihat masalah yang lebih luas yang dihadapi perempuan yaitu kemiskinan, perumahan, pengangguran, pendidikan, keamanan dan perdagangan yang bertujuan membangun gerakan hak-hak perempuan di India untuk menciptakan kesetaraan di semua bidang kehidupan perempuan.
  5. Reservasi untuk perempuan mulai muncul memberikan manfaat dan masyarakat India merasa perempuan tidak kalah dari pria dalam segala aspek. Amandemen konstitusi pada tahun 1993 menyerukan untuk menyediakan jabatan untuk perempuan, hal ini mengubah persepsi bahwa kemampuan perempuan dapat meningkatkan peluang pemilihan perempuan dan mengangkat aspirasi dan pencapaian pendidikan bagi perempuan.

Setelah status perempuan yang dijamin oleh konstitusi di India, perempuan di India juga memliki peran, antara lain:

  1. Dalam bidang ekonomi. Perempuan India memiliki peluang dalam ekonomi, India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Peringkat kesempatan ekonomi dan partisipasi perempuan dalam tingkat yang setara. Peluang ekonomi perempuan di India telah berubah, sekarang perempuan dapat memasuki dunia kerja professional dan dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional untuk memastikan bahwa pekerja perempuan memiliki gaji yang sama dan bebas dari eksploitasi.
  2. Dalam bidang politik. Gerakan perempuan nasionalis di India dihadapkan pada pembangunan kembali negara nasionalis. Dewan Rakyat atau Parlemen memiliki 4,4 % perempuan pasca kemerdekaan pertama , gerakan perempuan menjadi nyata pada tahun 1980an. Komite Status Wanita di India didirikan pada tahun 1976 dan menerbitkan laporan yang merekomendasikan peningkatan perempuan terpilih, yang kemudian tahun 1993 konstitusi tersebut berhasil diamandemen. Pada April  2010 Women’s Bill memberikan 33,3% reservasi pada perempuan disemua tingkatan politik India, hal ini membutuhkan waktu 14 tahun untuk disahkan parlemen India. Dengan RUU perempuan akan mengubah susunan kelas dan kasta diantara perempuan dan menciptakan ruang bagi perempuan kelas bawah untuk dapat memasuki politik di tingkat negara bagian bahkan nasional, sehingga politik India dapat mendekati kesetaraan yang dapat berkembang dan terbuka untuk semua masyarakat India dengan berbagai perbedaan latar belakang.

Masalah gendercide di India. Gendercide adalah upaya pembunuhan sistematis terhadap anggota gender tertentu. Di India gendercide terjadi pada perempuan India dalam kekerasan kultural di India. Kekerasan kultural yaitu kekerasan langsung yang dilegitimasi dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Gendercide di India merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat bagian puncaknya saja namun bagian besarnya tidak terlihat. Gendercide menjadi fenomena yang dalam prakteknya tidak lepas karena unsur budaya.  Terdapat penyebab gendercide terjadi di India yaitu status perempuan yang lebih rendah menjadi salah satu alasan utama kekejaman pembunuhan bayi perempuan dan kemiskinan  sebagai alasan pembunuhan bayi perempuan, survei menunjukkan bahwa pembunuhan bayi perempuan terjadi di wilayah yang lebih miskin dan kurang beruntung secara sosial.

MENENGOK KONFLIK FILIPINA SELATAN

Konflik sering terjadi di negara yang masyarakatnya heterogen karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak , sehingga dapat mengancam keutuhan suatu negara, seperti konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Konflik di Filipina Selatan terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front yang disebabkan adanya tuntutan wilayah yang mandiri dan otonom bagi bangsa moro karena ketidakcocokan prinsip dan ideologi.

Pada Masa Kolonialisme Spanyol dan Amerika. Secara historis Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan melalui para pedagang dari Arab pada abad ke-8 hingga abad ke-13, Islam cepat berkembang di wilayah Mindanao. Berkembangnya Islam tersebut disebabkan karena kemampuan para pedagang Arab dalam melakukan asimilasi budaya sambil berdagang (Muryantini, 2011).,

Pada tahun 1565 Spanyol masuk ke Filipina bagian selatan dan Spanyol menyebut penduduk Mindanao sebagai Bangsa Moro. Pada tahun 1578, dengan menerapkan “politik adu domba”, Spanyol melibatkan orang – orang Filipina bagian utara yang telah terpengaruh oleh Spanyol untuk berperang melawan orang – orang Bangsamoro yang tinggal di Filipina Selatan. Kemudian pecahlah perang saudara di Filipina pada saat itu. Akibat dari kejadian tersebut, warga Filipina bagian utara yang mayoritas memeluk agama Kristiani menaruh curiga dan dendam terhadap warga Filipina Selatan yang mayoritas beragama Islam. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sikap – sikap 36 diskriminasi terhadap Bangsamoro yang mendiami Filipina Selatan (Mulyana, 2011).

Pada Desember 1898 Amerika Serikat ingin mengambil alih Filipina dari tangan Spanyol yang telah kalah dalam perang Spanyol – Amerika Serikat. Melalui Traktat Paris, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat dengan harga US$ 20 Juta. Maka dengan traktat tersebut, masa kolonialisme Spanyol di Filipina selama 300 tahun telah berakhir. Mindanao dan Sulu yang belum secara resmi menjadi wilayah Spanyol turut diserahkan, hal inilah yang menyebabkan pertumpahan darah antara Bangsamoro dengan penjajah Amerika Serikat (Filipino American History, 2013)

Dalam Muryantini (2011), pada tahun 1899 setelah ditandatanganinya “Treaty Bates” antara Sultan-sultan Mindanao dengan Amerika Serikat, akhirnya pertumpahan darah berhasil mereda. Perjanjian “Treaty Bates” menjanjikan akses kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan menjanjikan akses pendidikan kepada Bangsamoro. Namun pertumpahan darah kembali terjadi ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan terbuka di Filipina Selatan dan memasukkan wilayah Mindanao ke Negara Filipina yang saat itu Sultan-Sultan Mindanao tidak mau karena mereka beranggapan bahwa mereka berbeda dari Negara Filipina , kemudian proposal sudah dilayangkan Bangsamoro kepada Amerika Serikat, namun pihak AS menolaknya.

Munculnya Moro National Liberation Front (MNLF) karena terjadi sebuah peristiwa yang disebut “Jabidah” yang merupakan tragedi pembunuhan 28 orang Bangsamoro yang direkrut oleh pemerintah Filipina untuk melakukan infiltrasi ke Sabah, namun mereka menolak sehingga hal ini dilihat oleh Pemerintah Filipina sebagai sebuah pembangkangan, yang kemudian berakibat terbunuhnya 28 orang Bangsamoro. Maka untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1971  dibentuklah Moro National Liberation Front (MNLF) dipelopori oleh Nur Misuari. Hal lain yang menjadi alasan munculnya MNLF antara lain: perbedaan suku antara warga Mindanao dan Filipina yang menyebakan adanya tindakan diskriminasi terhadap minoritas Muslim Mindanao, terbatasnya akses ekonomi,pendidikan dan sosial yang dialami bangsa moro, dan kesenjangan sosial.

Hal ini menjadi perhatian internasional khususnya negara-negara Islam dengan adanya konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) turut terlibat secara aktif sebagai mediator. Dengan bantuan OKI, pemerintah Filipina dan MNLF telah membuat serangkaian perjanjian,  Tripoli Agreement Tahun 1976 yang diselenggarakan di Libya yang menghasilkan kesepakatan menjadi perjanjian pertama yang menjadi landasan untuk perjanjian-perjanjian selanjutnya. Tripoli Agreement berisi Pertama adalah pembentukan pemerintah otonomi di Filipina dibawah kedaulatan Negara Filipina, Kedua adalah pembagian wilayah otonomi muslim di Filipina.

Namun ada tokoh internal dari MNLF yaitu Hashim Salamat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MNLF tidak sepakat dengan isi dari hasil kesepakatan, pada 26 Desember 1977 menyatakan untuk memisahkan diri. Perpecahan tidak hanya karena tidak sepakat dengan isi kesepakatan namun juga disebabkan oleh adanya perbedaan identitas suku antara Nur Misuari dari etnis Tausug dan Hashim Salamat dari etnis Manguindanao yang merasa kurang diperhatikan dalam kontribusinya dalam MNLF.  Pada bulan Maret 1984, Hashim Salamat mendirikan MILF dengan tujuan menegakan Syariat Islam, berbeda dengan MNLF yang lebih bersifat nasionalis. Dengan dukungan dan bantuan dari rekan-rekannya Hashim Salamat berhasil membawa separuh kekuatan militer dari MNLF kemudian dimasukan dalam Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) dibawah bendera MILF.

Dalam konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF sebelum tahun 2008 telah ada upaya resolusi konflik antara kedua negara antara lain: Pertama Resolusi Konflik oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan mengeluarkan sebuah resolusi no. 56/9-P(IS) tanggal 12 November 2000 yang berbunyi: “..urging the GRP and the MILF to promptly put an end to armed hostilities and to pursue peace talks towards finding a peaceful resolution to the existing problem in Mindanao”, yang kemudian dibuktikan dengan ditandatanganinya Tripoli Agreement 2001, namun peran OKI sebagai penengah kurang maksimal, kerena saat itu OKI juga berfokus dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, Kedua Resolusi Konflik oleh Malayasia sebagai fasilitator dengan menggelar Exploratory Talk yang pertama digelar di Kuala Lumpur pada 27-28 Maret 2003 kedua belah pihak menyepakati untuk meminimalisir penggunaan kekuatan senjata, Pemerintah Filipina menjamin keselamatan bagi pemimpin dan anggota MILF yang terlibat secara aktif dalam perundingan damai, hingga perundingan exploratory dilakukan selama tiga tahun sampai tahun 2006 masih mengalami jalan buntu, kemudian perundingan baru menampakkan kemajuan pada tahun 2008 dengan menyepakati beberapa poin terkait dengan tanah leluhur, namun gagal setelah Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan Temporary Restraining Order.

Maka untuk menyelesaikan konflik Pemerintah Filipina dan MILF, kedua belah pihak meminta Pemerintah Malaysia untuk mengirimkan tim observer ke Filipina Selatan, tim observer inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya International Monitoring Team (IMT).  IMT yang semula hanya beranggotakan Malayasia, bertambah anggotanya dengan masuknya Libya, Brunei Darussalam, Jepang, Norwegia, Uni Eropa dan Indonesia. IMT bertugas untuk memonitor perjanjian-perjanjian damai yang telah disepakati keduabelah pihak antara lain: Agreement on Peace between the GPH – MILF 2001, Implementing Guidelines on Security Aspect 2001 , Implementing Guidelines on the Humanitarian, Rehabilitation, and Development Aspect 2002,  Agreement on the Civilian Component of the IMT 2009, dan IMT memiliki peran dalam mendorong para pihak yang berkonflik agar selalu menggunakan jalur-jalur negosiasi dan menghindari kontak senjata agar tidak banyak lagi korban sipil. Dengan kehadiran dan keaktifan peran IMT ternyata efektif dalam menekan aksi kontak senjata antara Pemerintah Filipina dan MILF, karena IMT membangun rasa saling percaya bagi pihak-pihak yang bekonflik sehingga menjadi modal awal bagi proses perdamaian selanjutnya, namun masih terdapat hambatan besar yang dihadapi IMT yaitu sulitnya mendorong keduabelah pihak untuk duduk bersama dalam forum perundingan dan komitmen MILF,  MILF terkadang masih menggunakan kekerasan dalam melakukan protes kepada Pemerintah Filipina. IMT akan terus menjalankan perannya sebagai fasilitator hingga proses perdamaian dapat terwujud di Filipina Selatan.

EDUKASI POLITIK BAGI GENERASI MILENIAL

Di Indonesia masih banyak para mahasiswi-mahasiswi yang tidak berminat untuk partisipasi dalam politik, khususnya para mahasiswi-mahasiswi aktivis yang telah lulus dari perguruan tinggi yang tidak menunjukkan aktifitas politik dan tidak berminat dalam memanfaatkan akses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Apa itu Politik, Partai Politik   dan Rekrutmen Politik ? Politik merupakan tempat terjadinya interaksi individu di ruang privat dengan semua aspek sektor publik. Partai politik merupakan organ infrastruktur politik yang memiliki fungi substansial, antara lain dalam rekrutmen politik.

Rekrutmen Politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Haryanto, 1984: 41; Surbakti, 1992: 118).

Di Indonesia semangat feminisme mewarnai partisipasi perempuan di panggung politik formal yang sanggat dipengaruhi oleh kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 UU No.12 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ini menjadi langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sehingga perempuan dapat melakangkah lebih jauh untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dengan out put kebijakan yang banyak berpihak pada kepentingan perempuan.

Namun perempuan dalam menduduki posisi dalam lembaga-lembaga politik masih menemui kendala jika perempuan tidak siap dalam menduduki posisi dalam lembaga politik, maka diperlukan edukasi politik untuk para perempuan muda untuk terlibat dalam rekrutmen politik dan diperlukan peran partai politik dalam penyediaan akses rekrutmen politik untuk mahasiswi sebagai generasi milenial.

Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pendidikan politik memiliki peran yang penting  bagi kehidupan politik suatu negara. Kantraprawira dalam (Affandi, 2012: 33) memandang,pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Dalam pelaksanaan webinar yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tanggal 29 September 2020 secara daring dengan anggota BEM  Solo Raya dan  narasumber dari Partai Politik yaitu Pengurus Partai Golkar dan Partai Nasdem Surakarta serta Mahasiswi aktivis yang aktif dalam melakukan aktifitas politik. Pada kegiatan ini Ketua DPD Golkar Kota Surakarta  (Hj. Maria Ardhie, SE, MM dan Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah (Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si) menyatakan bahwa partai politik senantiasa mebutuhkan sumberdaya perempuan terdidik dan berpengalaman organisasi untuk berperan aktif mengembangkan peran parpol sebagai infra struktur politik namun selama ini belum ada komunikasi dan interaksi yang berarti antara mahasiswa, khususnya mahasiswi aktivis dengan partai politik. Sehingga partai politik bergerak sendiri dalam melakukan fungsi politiknya, sedangkan kelompok mahasiswa aktivis sebagai kelompok kepentingan juga bergerak sendiri dalam melakukan upaya untuk mencapai cita-cita politiknya.

Salah satu narasumber mahasiswi aktivis BEM Solo Raya menganggap idealisme gerakan mahasiswa berbeda dengan nilai idealisme pada partai politik. Mahasiswa melihat bahwa perilaku politik praktis dalam partai politik termasuk proses rekrutmen politik tidak sejalan dengan perjuangan para mahasiswa dan untuk berkarir dalam partai politik para mahasiswa  tidak menganggap sebagai sebuah pilihan yang patut untuk diperjuangkan.

Sebenarnya para mahasiswi aktifis yang bergabung dalam Aliansi BEM Solo  Raya memiliki minat dalam memanfaatkan informasi dan akses rekrutmen politik yang disediakan oleh lembaga dan organisasi politik, namun adanya hambatan psikologis dan sosial menjadi sebuah kendala utama bagi para aktifis sehingga belum mampu dalam memanfaatkan akses rekrutmen politik yang tersedia.

Rekrutmen politik menjadi salah satu bentuk aktifitas yang menunjukkan pola budaya politik, untuk meningkatkan kualitas budaya politik. Budaya Politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya dan untuk meningkatkan kualitas budaya politik masyarakat secara luas maka juga diperlukan waktu , maka perlu adanya dorongan interaksi antara mahasiswi aktifis dengan para lembaga politik melalui edukasi politik.