My Blog

Seni merupakan bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam budaya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Pertunjukkan seni menjadi sarana relasi budaya dari berbagai negara. Salah satu pertunjukkan seni dari berbagai negara untuk membangun relasi yaitu Solo International Performing Art (SIPA) yang dipelopori oleh para perempuan pegiat seni dari Sanggar Semarak Candrakirana. Pertunjukan seni ini bertujuan untuk melestarikan budaya nasional dengan menyelenggarakan event budaya yang bertaraf internasional.

Event budaya dalam taraf internasional sekaligus sebagai sarana pelaksanaan diplomasi. Diplomasi menjadi bagian dari sebuah perwujudan relasi yang terbentuk dari antar individu dari satu negara dengan individu negara lain. Aktivitas diplomasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh para laki-laki karena memiliki tingkat kemampuan untuk bernegosiasi yang lebih tinggi dari perempuan. Perempuan dalam perjuangan melakukan diplomasi menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan peran formal. Dengan adanya perkembangan komunikasi maka perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas diplomasi. Kesempatan untuk melakukan diplomasi dilakukan oleh para perempuan-perempuan dari Sanggar Seni Semarak Candrakirana dari Kota Surakarta.

Para perempuan dari Sanggar Seni Semarak Candrakirana sebagai Aktor Citizen Diplomacy karena dapat memperluas pemahaman pada masyarakat internasional tentang identitas nasional yang dimiliki negara Indonesia melalui budaya sebagai pendukung kekuatan ekonomi nasional yang dapat diselenggarakan melalui event budaya internasional dan sebagai pendukung pemerintah secara informal melalui komunikasi dengan warga negara dari negara lain.

Sanggar Seni Semarak Candrakirana berdiri pada tahun 1998. Anggota dari sanggar pernah menempuh studi di Institut Seni Surakarta (ISI), dari lembaga pendidikan yang memiliki jaringan internasional dan sering memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mementaskan berbagai tarian nusantara ke mancanegara. Sebagian besar anggota dari sanggar tersebut  adalah perempuan. Perempuan-perempuan inilah yang aktif dalam melakukan kunjungan ke beberpa negara untuk memperkenalkan budaya Nusantara dengan pementasan tari klasik maupun modern. Dari pementasan tarian di tingkat internasional menjadi faktor penting bagi terselenggaranya pagelaran seni internasional yaitu Solo International Performing Art (SIPA) yang diadakan setiap tahunnya yang didukung oleh pemerintah daerah serta melibatkan para penari mancanegara.

Seiring dengan kemajuan teknologi, warga negara dapat mewujudkan tanggung jawabnya untuk mendukung diplomasi dari pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional. Di sinilah peran perempuan untuk mengembangkan potensinya guna menjadi diplomat. Perempuan Sanggar Seni Semarak Candrakirana menjadi bagian dari masyarakat yang mendapat pemberdayaan melalui pendidikan dan mendapat kesempatan dari pemerintah lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan diplomasi warga.

Sengketa wilayah banyak terjadi antar negara dengan negara, yang disertai dengan berbagai alasan sebagai sumber potensi sengkaeta seperti politik, strategi militer, ekonomi dan kepentingan-kepentingan lainnya. Sengketa wilayah salah satunya terjadi antara negara Korea Selatan dan negara Jepang yang merebutkan kepulauan Dokdo atau Takeshima. Kedua negara mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan geografis dan historis atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima atau yang disebut dengan Liancourt Rocks.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geografis

Kepulauan Dokdo sebutan Korea Selatan atau kepulauan Takeshima sebutan oleh Jepang adalah kepulauan karang yang letaknya 215 km dari daratan Korea dan 250 km dari daratan Jepang. Kepulauan ini dekat dengan Pulau Ulleung yang sekitar 87 km dari wilayah Korea Selatan, sedangkan dari wilayah Jepang ialah kepulauan Oki yang berjarak 157 km. Kepulauan Dokdo atau Takeshima terdiri dari dua pulau karang yang bernama Seodo di bagian barat dan Dongdo dibagian timur, selain itu kepulauan Dokdo atau Takeshima ini memiliki ekosistem yang unik dan keanekaragaman hayati dan memiliki potensi pada bidang ekonomi.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Sumber Daya Alam

Kepulauan Dokdo atau Takeshima memiliki keanekaragaman ekosistem yang dipengaruhi oleh iklim dan letak geografis. Banyak terdapat jenis burung karena letaknya di Laut Jepang diantaranya camar ekor hitam, elang kaki merah, burung murrelet Jepang, burung hantu, burung layang-layang dan angsa, Selain itu terdapat 80 spesies tanaman serta lebih dari 100 spesies serangga dan kaya akan biota laut dengan 100 jenis ikan dan plankton. Kepulauan tersebut juga menjadi pertemuan arus panas dari pasifik utara yang kemudian mengalir melalui perairan selat Tsushima ke Laut Timur. Keisitimewaan ini menjadi tempat menguntungkan bagi kehidupan biota laut. Pada tahun 2006 ditemukan dua jenis mamalia yaitu singa laut dan anjing laut namun keberadaannya telah punah. Terdapat sumber daya alam yang dapat menjadi sumber energi disekitar laut seluas 16.600 mil yang di dalamanya terdapat 600 juta ton gas hydrat (gas alam kental ke dalam bentuk semipadat) yang tersimpan dalam Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Gas hydrat ini adalah sumber energy terbarukan yang dapat diolah menjadi gas alam cair.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geopolitik

Secara geopolitik kepulauan Dokdo berkaitan erat dengan kepentingan nasional kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kepentingan tersebut didominasi dengan keinginan dalam menguasai secara penuh atas kepulauan Dokdo yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam laut dan gas hydrat. Dari kepentingan tersebut maka akan mengarah pada pembentukan kebijakan untuk menghasilkan keputusan politik luar negeri. Dalam hal ini, politik luar negeri Korea Selatan mengarah pada pencapaian kepentingan nasionalnya dan menjaga keutuhan wilayah teritorial negaranya yang berdasarkan bukti historis. Jepang lebih memanfaatkan nasionalitas penduduknya dalam mendukung pernyataan klaimnya yang dinilai memiliki tingkat ekonomis dan dan strategis sehingga dapat dikelola oleh pemerintah Jepang. Jepang menetapkan bahwa tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai Hari Takeshima yang dinilai menjadi salah satu usaha dalam mendapatkan kekuasaan territorial atas kepulauan Takeshima.

Latar Belakang Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

1. Perjanjian San Francisco antara Jepang dengan Korea Selatan

Sejak Perang Dunia II Korea Selatan telah menempati Kepulauan Dokdo, namun Kepulauan Dokdo atau Takeshima diperebutkan kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang, karena Korea Selatan yang juga merupakan bekas jajahan Jepang. Sengketa ini menjadi sangatlah rumit sejak tahun 1910 antara kedua negara tidak ada perbatasan yang jelas. Pada saat Jepang menduduki Korea, Jepang mengklaim Liancourt Rocks dengan memasukkan ke dalam Prefectur Shimane dan pada tanggal 28 Januari 1905 keputusan kabinet menyatakan bahwa kepulauan dengan luas 58 km sebelah barat laut dari Kepulauan Oki sebagai wilayah Jepang yang diberi nama “Takeshima”.

Amerika membuat rancangan Perjanjian Damai San Fransisco  dan memasukkan undang-undang yang menyatakan bahwa Kepulauan Dokdo adalah wilayah milik Korea Selatan. Dari rancangan pertama hingga rancangan ke-5, namun Jepang melobi pihak Konsulat Amerika Serikat untuk menjadikan Kepulauan Dokdo sebagai pusat radar dan meterologi Angkatan Udara Amerika Serikat, Hal tersebut membuat rancangan ke-6 Amerika Serikat menandai Dokdo bukan sebagai wilayah Korea Selatan namun wilayah Jepang. Keputusan Amerika ini tidak sejalan dengan sekutu-sekutu lain seperti New Zealand, Inggris dan Australia yang tidak menyetujui rancangan ke-6 dan Dokdo tidak disebutkan kembali pada rancangan ke-7 hingga 9. Menurut pasal ke-2 perjanjian yang disahkan di San Fransico pada September 1952 yang mengatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea Selatan dan mendutakan semua hak kedaulatan Jejudo, Geomundo, Ulengdo pada Korea Selatan, dan kepulauan Dokdo tidak disebutkan. Jepang berhasil dalam mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo adalah wilayah Jepang.

Korea Selatan mulai memfokuskan administrasi pada tahun 1954 setelah pihak Amerika Serikat memberikan konfirmasi atas perjanjian damai San Frasisco bahwa Jepang tidak mengklaim atau kepulauan yang dipersengketakan. Pada tahun yang sama pihak Jepang mengajukan masalah sengketa kepulauan Dokdo kepada Mahkamah Internasional. Pihak Korea Selatan menolak hal ini karena Korea Selatan beranggapan bahwa tidak ada sengketa wilayah atas kepulauan Dokdo/Takeshima. Pada tahun 1962 Jepang kembali mengajukan masalah sengketa Kepulauan Dokdo, namun Korea Selatan menolak kembali dengan alasan yang sama.  Jepang melakukan  normalisasi dalam hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada tanggal 22 Juni 1965 dengan beberapa perjanjian namun dalam perjanjian tersebut tidak membahas status Liancourt Rocks. Pada tahun 1996 muncul kembali sengketa atas wilayah Liancourt Rocks karena konsekuensi dari adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terjadi setelah adanya revisi dan dimodifikasi, sehingga kedua negara mengklaim setelah adanya ratifikasi melalui Konvensi Hukum Laut.

2. Klaim Kepulauan Dokdo oleh Jepang

Pada tahun 2005 kedua negara kembali berseteru dalam mempermasalahkan sengketa atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Pihak Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan bagian perfektur  Shimane oleh Dewan Perfektur Shimane yang diperkuat oleh pemerintah Jepang dan dipublikasi sebagai “Takeshima Day” yang memunculkan kemarahan bagi rakyat Korea Selatan dan Jepang berencana melakukan survei maritim pada sekitar kepulauan Liancourt Rock pada tanggal 24 April 2006, namun pihak Korea Selatan mengancam pihak Jepang dengan menangkap penjaga pantai apabila berusaha untuk melakukan survei maritim. Pihak Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal maritim apabila survei dilakukan. Selain itu, pihak Jepang pada tahun 2008 juga secara resmi membuat keputusan kabinet yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima adalah bagian dari wilayah Jepang melalui penerbitan buku kurikulum mata pelajaran sosial di sekolah. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari Korea Selatan atas klaim Jepang terhadapa kepulauan Dokdo atau Takeshima yang termuat dalam buku kurikulum sekolah di Jepang dan dalam penyebutan Dokdo atau Takeshima pada “Annual white paper Jepang”. Jepang kembali mengklaim atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada tahun 2012 dalam pidato menteri luar negeri Jepang Koichiro Gemba bahwa Jepang bersiap untuk melakukan berbagai upaya dalam merebut kembali Kepulauan Dokdo. Pihak Korea Selatan memprotes keras pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba. Pihak Jepang kembali mengusulkan agar permasalahan sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, namun pihak Korea Selatan menolak usulan Jepang untuk ketiga kalinya.

3. Kepentingan Korea Selatan Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Pertama, kepentingan sejarah menjadi landasan bagi Korea Selatan dalam mengklaim kepulauan Dokdo atau Takeshima atas Legalitas Sejarah. Sejak zaman kerajaan Silla kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Korea Selatan. Perjanjian Jepang dalam mendapatkan kepulauan tersebut pada masa pendudukan yang ditandatangani pihak Korea Selatan tidak bisa disebut sebagai perjanjian. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian tersebut salah satu pihak menyetujui dalam tekanan pihak kedua. Korea Selatan memilik hak dan kewajiban  dalam melindungi karena merasa bahwa Kepualauan Dokdo atau Takeshima adalah warisan sejarah dari para pendahulu bangsa Korea. Kedua, kepentingan ekonomi karena kepualau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah yang sangat potensial dengan nilai ekonomi seperti wisata, budidaya perikanan dan sumber daya alam gas hydrat.

4. Kepentingan Jepang Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Kepentingan Jepang atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu kelegalan kepulauan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan mengajukan proposal “Exchange of Notes constituting an agreement between the two countries concerning the settlement of disputes”. Dalam sektor ekonomi memiliki prospek seperti adanya keberadaan gas alam yang dapat menguntungkan bagi Jepang karena sebagai negara yang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, baja dan logam besi, perkapalan, industri kimia, dan lain-lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai energi alternatif,.kepulauan Dokdo atau Takeshima juga akan kekayaan biota laut, masyarakat Jepang mengkonsumsi hasil laut sangat tinggi  dan Jepang menjadi salah satu negara dengan armada perikanan terbesar di dunia.

Pemerintahan Lee Myung Bak Dalam Manajemen Konflik Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Dalam mengelola konflik atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada masa pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Selatan menggunakan smart power yaitu perpaduan antara soft power dan hard power dalam memaksimalkan strategi dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, militer dan diplomasi.  Presiden Lee Myung Bak melakukan manjemen konflik dalam kebijakan pengelolaan Kepulauan Dokdo atau Takeshima terbagi menjadi dua aktivitas antara lain aktivitas internal Korea Selatan yang dilakukan dengan membentuk opini publik dan militer dan aktivitas eksternal Korea Selatan dengan diplomasi dan negosiasi.

Aktivitas Internal Korea Selatan

a. Membentuk opini publik dilakukan melalui Media  seperti penggunaan media sosial dan pers. Dalam penggunaan media sosial pada Youtube, pemerintah Korea Selatan pada bulan Januari 2009 memproduksi video pertama untuk tujuan Public Relation. Dalam video tersebut berfokus pada kepulauan Dokdo atau Takeshima dengan menampilkan sebuah peta, pemandangan alam  yang diiringi musik sentimental, selain itu menampilkan peta tua korea dan dokumen-dokumen historis lainnya sebagai bukti nyata kepemilikan Korea Selatan atas kepulauan Dokdo atau Takeshima, dalam video ini tidak menunjukkan adanya permusuhan eksplisit terhadap jepang dan akhir  dalam  video ini diakhir dengan klaim bahwa Dokdo atau Takeshima adalah masa lalu, sekarang dan masa depan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan terus berusaha dan berupaya dalam membangun opini publik yang bertujuan untuk menyalurkan kebijakan negara untuk keamanan negara serta mencari dukungan publik dalam pembuatan kebijakan luar negeri terhadap Jepang.

b. Militer. Presiden Lee Myung Bak memanfaatkan kecanggihan kekuatan militer Korea Selatan untuk menghadapi sengketa kepulauan Dokdo atau Takeshima, pada tahun 2012 Korea Selatan selangkah lebih maju dengan memberi tanda penempatan garnisun Korea Selatan dengan kapal patroli pantai Coast Guard milik Korea Selatan bertugas mencegah infiltrasi kapal Coast Guard maupun kapal nelayan Jepang, serta adanya pembangunan Angkatan Laut Korea Selatan yang diarahkan untuk mengamankan kepulauan Dokdo.

Aktivitas Eksternal Korea Selatan

Diplomasi. Kedua negara yang bersengketa atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu Korea Selatan dan Jepang telah melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa kepulauan tersebut. Pada bulan April 2006 negosiasi kedua negara dimulai yaitu saat pemerintah Jepang mengumumkan adanya rencana melakukan riset ilmiah untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang yang mencakup perairan sekitar Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan kedua negara, namun pada pertemuan negosiasi tidak menemukan jalan penyelesaian terhadap sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima tetapi terdapat kesepakatan bahwa Jepang setuju dalam menunda riset ilmiah dan Korea Selatan menunda dalam mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Kedua negara sepakat melakukan riset ilmiah secara bersama-sama. Selanjutnya pada bulan Juni 2006, kedua negara kembali bertemu dalam perundingan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, dari pihak Korea Selatan negosiasi dasar berubah dengan mengeluarkan deklarasi yang  menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib seperti terdapat dalam Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya dengan potensi yang tidak ternilai Bagi bangsa Indonesia, keragaman ini dapat menjadi nilai positif sehingga harus dirawat dan dilestarikan. Harta keberagaman ini menjadi konsekuensi tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga stabilitas bangsa guna menghindari gesekan yang dapat berujung pada konflik. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan penguatan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Budaya sebagai kearifan lokal menjadi alat yang bisa diterima oleh semua bangsa dengan sifatnya yang universal. Relasi antarbudaya dari berbagai masyarakat dapat meredam dan mengantisipasi pergesekan dalam masyarakat.

Selain itu, budaya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga dinamika sosial politik, meningkatkan stabilitas lingkungan serta mempersatukan. Budaya sangat penting untuk dinamika sosial politik di kancah internasional, Mary Douglas dan Hug Dyer mengemukakan bahwa budaya sekuler muncul secara global dan memberi kesempatan bagi setiap individu dari latar belakang yang berbeda-beda untuk hidup harmonis dan lebih dekat, sedangkan Peter Black dan Kevin Avruch mengemukakan bahwa kegagalan relasi dari berbagai budaya disebabkan karena kurangnya memahami budaya dari masing-masing negara. Menurut Robert Rubinstein memahami simbol-simbol budaya bangsa lain dapat memperlancar berbagai operasi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi internasional.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya memperkenalkan budaya setempat kepada generasi berikutnya agar dikenal oleh masyarakat luas serta melestarikannya. Pengenalan tersebut bahkan dilakukan pada tingkat internasional. Pemerintah Kota Surakarta dengan slogan Solo The Spirit of Java dan dengan berdirinya Kasunanan Hadiningrat dan Pura Mangkunegara menjadi  upaya untuk mengenalkan Surakarta sebagau pusat kebudayaan Jawa. Kota Surakarta juga memiliki keberagaman agama dan etnis yakni Jawa, keturunan Arab dan China atau warga Tionghoa. Maka menjadi tantangan bagi Kota Surakarta sebagai jiwanya Jawa untuk menjawab tantangan dinamika sosial politik. Dengan kebudayaan yang beragam maka pemerintah Kota Surakarta menjadi dinamika sosial politik tersendiri namun sekaligus memberi kesempatan bagi warga negara asing untuk tinggal maupun belajar budaya Surakarta.

Untuk membangun dinamika sosial politik dengan budaya, maka pemerintah  Kota Surakarta Pertama memerlukan adanya politik pencintraan dari politisi untuk memberikan kesan yang menarik guna memperkenalkan atau menggambarkan budaya Jawa yang ada di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan dengan Destination Image yang dikaitkan sebagai metode promosi campuran antara kekuasaan dengan kontrol program untuk pembangunan identitas nasional. Hal ini sekaligus sebagai pembela hak-hak konvensional rakyat dalam kearifan lokal serta meningkatkan citra nasional dalam konteks hubungan luar negeri. Kedua upaya memperkenalkan budaya ke masayarakat internasional melalui diplomasi budaya,  memberikan konstribusi yang positif pada image nasional dan branding. Diplomasi budaya menjadi alat bagi pemerintah untuk berusaha mempromosikan dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat internasional untuk mencapai tujuan kepentingan nasional serta meningkatkan  image dan reputasi negara yang positif, yang dapat dilakukan melalui program budaya. Ketiga  peran perempuan dalam pembangunan, agar dapat berjalan dengan lebih efektif maka perempuan hendaknya diberi hak dan kesempatan yang sama, maka apabila laki-laki dan perempuan memahami budaya secara benar sebagai pedoman untuk kehidupan manusia maka pembangunan akan berjalan efektif karena budaya sebagai kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur yang menjadi bentuk pengetahuan dan nilai-nilai hidup akan berkembang  serta diteruskan dari satu generasi ke genarasi selanjutnya dalam masyarakat dan  sebagai pedoman hidup yang kemudian dapat menjadi petunjuk dan etika untuk menjalin hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat di dalam maupun di luar lingkungan.

Dalam  hal ini, pemerintah Kota Surakarta melalui walikota memberi beasiswa kepada mahasiswa perempuan warga negara asing dari berbagai negara Asia Tenggara dan Eropa, dengan persyaratan menekuni serta mempraktekkan Bahasa Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu mempelajari budaya lokal seperti membatik, mempelajari tarian dan alat musik gamelan, dari program yang dibuat oleh pemerintah Surakarta maka dapat menjadi harapan sebagai penyebaran potensi kekayaan budaya Indonesia yang kemudian dapat menciptakan citra positif negara pada masyarakat internasional melalui beasiswa Darmasiswa sebagai pengenalan budaya kepada mahasiswa perempuan asing serta sarana dalam mengantisipasi dan mengurangi tensi adanya pergesekan di dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik dengan adanya para tamu mancanegara karena masyarakat Kota Surakarta terkenal dengan karakter masyarakatnya yang ramah, terbuka dan mudah bergaul, selain itu  terdapat program penyelenggaraan pentas internasional dan program ini menjadi diplomasi pemerintah daerah dengan perorangan, dengan program ini akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakat kota Surakarta melalui kunjungan para wisatawan.

Budaya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat pada satu negara tetapi mencakup masyarakat di seluruh dunia, karena budaya pada setiap negara akan memiliki kekhasannya masing-masing sehingga dapat menarik setiap individu untuk belajar budaya. Budaya bahkan dapat memberikan pengajaran tentang kehidupan dan menjadi petunjuk serta etika dalam membangun relasi antar masyarakat dengan perbedaan latar belakang.

Wilayah yang strategis akan sangat menguntungkan bagi suatu negara. Pada masa lalu hingga masa kini, negara-negara di dunia akan saling mencari wilayah yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai kepentingan bagi suatu negara. Salah satu negara yang memiliki kepentingan untuk menduduki wilayah yang strategis yaitu Rusia di wilayah Arktik. Kepentingan ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal, dan memiliki sejarah yang panjang saat Rusia masih bergabung dalam Uni Soviet.

Sejarah Rusia di Arktik

Di kutub utara terdapat suatu wilayah yang bernama Arktik. Wilayah ini berselimutkan es yang merupakan lautan beku dan dikelilingi oleh daratan yang disebut lingkar Arktik. Luas wilayahnya 14.056.000 km² serta kedalaman maksimum 5.450 meter. Wilayah Arktik berbatasan secara langsung dengan Rusia dan sebagian wilayah Arktik merupakan wilayah yang masuk dalam geografis Rusia, yang dahulunya bernama Uni Soviet. Sebagian wilayah Arktik telah diwariskan kepada Rusia yang meliputi pulau-pulau di wilayah Arktik yang disertai dengan pangkalan-pangkalan militer antara lain Pangkalan Udara Rogachevo di Kepulauan Novaya Zemlya, Naryan Mar di Provinsi Nenets di dekat Laut Barents dan Ostrov Greem-Bell.

Pada perang dingin tahun 1990-an Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara salah satunya Rusia. Ketika ekonomi Rusia memburuk pasca perang dingin berpengaruh pada penutupan pangkalan-pangkalan militer di Arktik. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir anggaran pertahanan yang kemudian difokuskan pada pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2008 Presiden Dmitry Medvedev mengeluarkan kebijakan menyangkut Arktik sebagai fondasi besar haluan negara Federasi hingga tahun 2020. Hal ini menjadikan Arktik sebagai wilayah yang sangat penting bagi Rusia dengan menghadirkan pasukan militer yang dilakukan secara bertahap dan disertai dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk pertahanan. Pada masa pemerintahan Vladimir Putin meningkatkan kekuatan militer lebih intensif. Bagi Rusia Arktik mempunyai peran yang penting dalam sektor perekonomian. Untuk mendukung dan memperkuat keamanan Arktik, kehadiran militer sangat dibutuhkan.

Alasan Rusia Menetapkan Kebijakan Untuk Membuka Kembali Tiga Pangkalan Militer di Wilayah Arktik

Terdapat faktor internal dan eksternal mengapa Rusia memunculkan kebjakan membuka kembali pangkalan militer di wilayah Arktik.

• Faktor Internal

Sumber daya alam yang melimpah menjadi faktor yang penting dan menjadi dasar yang utama bagi kepentingan negara Rusia. Untuk mengamankan sumber daya alam yang sangat berlimpah diperlukan kekuatan militer sehingga Rusia membuka kembali pengkalan militer di kawasan Arktik. Sumber daya alam di kawasan Arktik mengandung sumber daya alam biologi dan mineral yang banyak, selain itu terdapat cadangan minyak yang besar yang dapat menjadi sumber perekonomian dan keuntungan ekonomi bagi Rusia. Proyeksi Arktik sebagai jalur perdagangan dunia, pemanasan global yang menyebabkan mencairnya es kutub utara menjadikan kawasan Arktik sebagai rute laut utara (Nothern sea Route). Ini merupakan perairan yang penting karena dapat menjadi jalur bagi kapal dagang dunia dan menyiapkan kapal sebagai pemecah es.

• Faktor Eksternal

Negara-negara di kawasan Arktik memperkuat militernya, untuk menunjukkan sikap dalam memperlihatkan keseriusannya terhadap kawasan Arktik yang banyak menguntungkan bagi negara-negara di kawasan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan Denmark menunjukkan kemampuan militernya di kawasan Arktik. Hal ini menjadikan Rusia pada tahun 2012 membuka kembali tiga pangkalan militer. Kekuatan militer pada setiap negara kawasan Arktik dapat memunculkan adanya potensi konflik dan terdapat dua negara besar Amerika Serikat dan Rusia. Negara-negara kawasan Arktik akan saling menunjukkan kekuatan senjata untuk saling mengimbangi kekuatan sama lain.

Pada tahun 2012 Rusia membuka kembali tiga pangkalan militernya yang ada di kawasan Arktik. Hal ini tidak terlepas sebagai wujud dalam perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan Arktik. Rusia juga berusaha mengimbangi kekuatan militer terutama Amerika Serikat menjadi kekuatan yang besar. Kedua negara ini terlibat dalam perang dingin pada saat Rusia masih dibawah bendera Uni Soviet. Rusia meningkatkan kekuatannya di kawasan Arktik untuk mengamankan kepentingannya  dan untuk menunjukkan kekuatan militer Rusia masih sama seperti dulu semasa Uni Soviet. Kedua, kebijakan Rusia sebagai antisipasi adanya potensi konflik yang dapat terjadi karena adanya kehadiran militer dari berbagai negara-negara di kawasan Arktik serta dibuktikan dengan kecanggihan militer Rusia di mata Internasional.

Kerjasama regional dan integrasi regional memiliki peran penting dalam dinamika negara-negara yang berada dalam satu wilayah regional yang berkembang pesat. Australia sebagai negara misplaced-continent berkomitmen untuk memperkuat kawasan Asia Pasifik dengan membangun jalinan kerja sama dengan negara-negara tetangganya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Australia berpartisipasi  sebagai anggota East Asia Summit (EAS) bersama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Keputusan tersebut diambil mengingat Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah regional yang ada di benua Asia yang penting bagi kebijakan luar negeri Australia Kebijakan tersebut diambil Australia dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara terutama menjaga keamanan serta stabilitas regional. Kedua, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi yang berpotensi menguntungkan bagi Australia dan negara-negara di Asia Timur.

Lebih Dekat dengan East Asia Summit (EAS)

East Asia Summit (EAS) adalah sebuah forum regionalisme terbuka  di kawasan Asia Timur sejak tahun 2005. Terbentuknya EAS pada awalnya terdiri dari 16 peserta yaitu 10 negara ASEAN dan ditambah Australia, China, India, Jepang, Republik Korea Selatan dan Selendia Baru. Keenambelas negara ini masuk dalam daftar Cebu Criteria, yaitu: berstatus Dialogue Partner ASEAN. Aktivitas yang telah dilakukan melalui aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan mempunyai kerjasama yang intensif dengan ASEAN.

East Asia Summit (EAS) dilatarbelakangi oleh kawasan Asia Timur yang terjadi proses guliran regionalism yang sangat intens. Guliran regionalism ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain: Pertama, adanya peran aktif serta keberhasilan ASEAN mengelola isu-isu yang terdapat di kawasan yang merupakan kepentingan bersama termasuk politik dan keamanan. Kedua, ASEAN berhasil untuk mengikutsertakan negara-negara yang memiliki superpower dalam kerjasama dan kemitraan ASEAN. Ketiga, ASEAN berhasil mentransformasikan diri sehingga dapat memainkan peran sentral dan peran sebagai “driving force” (kekuatan penggerak). Pada awal tahun 2005 saata pembentukan EAS yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Malayasia, terdapat tujuan dan prinsip-prinsip EAS yang termuat dalam Deklarasi Kuala Lumpur yang berkaitan tentang Pembentukan EAS tahun 2005 yaitu:

1. The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability and economic prosperity in East Asia.

2. The EAS’s efforts to promote community building in the region will be consisstent with and reinforce the realizationof the ASEAN Community.

3. The EAS will be an open, inclusive, transparent and outwardlooking forum. (http://www.dfat.gov.au/asean/eas/)

KTT AES telah diselenggarakan sebanyak tujuh kali hingga tahun 2013 dan masing-masing KTT AES menghasilkan berbagai kesepakatan yang tercantum dalam outcome documents. Dalam EAS kerjasama mencakup isu-isu strategis seperti politik dan keamanan dan isu-isu sektoral yang mencakup bidang keuangan, energi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan global dan pendemik dan penanggulan bencana yang disebut sebagai EAS five priority areas. Dalam KTT EAS ke-6 dua deklarasi telah disahkan yaitu : Pertama, Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations atau disebut juga sebagai “Bali Principles” yang berisi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip umum yang diambail dari berbagai dokumen dasar sebelumnya dan termasuk piagam PBB, Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC) serta pengaturan lainnya antara negara-negara peserta AES ini akan berfungsi sebagai pedoman untuk hubungan antara negara peserta AES untuk memajukan dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmurak di wilayah. Kedua, Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity, dalam deklarasi kedua Connectivity menjadi salah satu area prioritas bagi kerjasama EAS. Dengan kerjasama negara-negara paserta EAS dan disepakatinya paper oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam EAS diharapkan akan lebih meningkatkan dan memaksimalkan kerjasama.

Keikutsertaan Australia Dalam  East Asia Summit

Australia masuk dalam EAS pada tanggal 14 Desember 2005. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi Australia untuk bergabung dalam EAS. Pertama, Australia memiliki kepentingan terhadap kawasan Asia untuk menciptakan keamanan regional. Dalam forum East Asia Summit, Australia sangat berkontribusi dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Keamanan maritim dan penyelesaian sengketa secara damai yang sesuai dengan prinsip universal sesuai kesepakatan dalam hukum internasional. Kedua, pendidikan Australia sebagai kunci untuk mempromosikan kemajuan sumber daya manusia, menjembatani kesenjangan pembangunan, meningkatkan daya saing regional serta mencapai pemulihan pembangunan berkelanjutan. Bagi Australia pertukaran pelajar, mahasiswa dan pengajar dalam lingkup kawasan Asia memberi pengaruh positif terhadap kemajuan pendidikan.

Faktor Internal Dan Eksternal bagi Australia Masuk Dalam East Asia Summit

Faktor Internal bagi Australia untuk bergabung dalam East Asia Summit antara lain:

1. Kebijakan Australia pada masa Partai Buruh pada tahun 2010. Julia Gillard terpilih menjadi Perdana Menteri  dan terdapat beberapa kebijakan Partai Buruh yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahannya, antara lain: Kesehatan dan sarana rumah sakit yang lebih baik, perbaikan sekolah  dengan visi membuat setiap sekolah menjadi sekolah yang lebih bagus karena sekolah dan pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk membuka potensi individu dan masa depan bangsa, Jaminan pesiun hingga 12 % agar dapat memberikan manfaat bagi karyawan serta memperpanjang jaminan pension bagi pekerja yang lebih tua hingga berumur 75, Pajak masa depan yaitu pajak untuk sumber daya mineral sewa pajak sebesar 30 % berlaku untuk proyek-proyek bijih besi dan batubara dan untuk sumber daya minyak sewa pajak sebesar 40 % untuk semua minyak darat dan lepas pantai serta proyek gas, Memperkuat Australia antara lain dengan melindungi kepentingan Australia dalam krisis ekonomi global, pertahanan Buku Putih, membuat kontribusi untuk keamanan nasional, memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, bertindak sebagai warga internasional yang baik melalui pengadaan komitmen untuk meningkatkan bantuan luar negeri sampai 0,5 % dari pendapatan nasional bruto dari 2015-2016, membentuk kembali hubungan pasifik didasarkan pada saling menghormati dan tanggung jawab bersama dan Australia memilih lebih untuk condong ke Asia dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Asia dalam masalah ekonomi dan keamanan regional, membangun daerah kota yang lebih baik. Dengan kebijakan dari Partai Buruh dapat mendukung Australia untuk masuk dalam forum EAS.
2. Kebijakan Australia dalam pemerintahan PM Julia Gillard

Dalam masa pemerintahan PM Julia Gillard, kepentingan politik Australia dalam East Asia Summit yakni untuk membangun mitra dialog dengan negara-negara Asia Pasifik serta yang terutama menjalin kedekatan yang baik dan melakukan kerjasama-kerjasama antar kedua negara, selain itu dalam pemerintahan PM Julia Gillard menginginkan Australia lebih maju untuk 15 tahun ke depan dengan mengarah pada Asia untuk mejadi lebih dekat dengan tetangganya di Asia. Dalam Buku Putih memastikan bahwa Australia dapat memenuhi target yang akan dicapainya serta dapat bersaing secara efektif di kawasan Asia dan PM Jullia Gillard menambahkan bahwa menjelang tahun 2025 PDB Australia per orang akan berada pada peringkat ke-10 teratas di dunia dan sistem pendidikan Australia berada pada peringkat ke-5 teratas di dunia, serta Australia di masa yang akan datang dapata meraih keberhasilan dalam lima bidang antara lain memperkuat ekonomi, meningkatkan kemampuan, menjalin hubungan dengan pasar yang semakin berkembang, memastikan keamanan yang berkelanjutan dan memupuk hubungan yang lebih dalam dan lebih luas. Hal ini menjadi alasan bagi PM Julia Gillard untuk bergabung dalam forum regional khususnya forum East Asia Summit sehingga dapat menjadikan Australia lebih mudah untuk melakukan kerjasama dan mengatasi masalah di dalam domestik Australia.

Faktor Eksternal kepentingan Australia untuk bergabung dalam East Asia Summit antara lain:

• Perekonomian di kawasan Asia

PM Jullia Gillard menginginkan Australia untuk bekerjasama dengan negara-negara besar dalam industri dan pasar serta EAS yang dipandang sangat penting secara strategis, hal ini karena forum EAS dapat menjadi terbentuknya East Asian Community di masa yang akan datang, selain itu dapat membuat kesepakatan bersama dalam bidang perdagangan dan keamanan tanpa ada campur tangan dari Amerika Serikat.

Pencegahan Terorisme

Terorisme mejadi ancaman bagi semua negara, Australia terancam akan keamanan nasionalnya akibat terganggu dan terancam dengan terorisme yang dapat merusak perdamaian dunia serta dengan adanya terorisme bisa menghambat kepentingan nasional suatu negara yang akan berdampak terhadap kelangsungan negara dan berimpas pada ekonomi, sehingga PM Julia Gillard akan tetap mempertahankan dukungan pasukan untuk membantu mempertahankan tempat yang aman dari teroris dan menjaga hubungan dekat dengan negara Asia seperti Indonesia, Malaysia serta negara lainnya untuk melakukan kerjasama bersama untuk memberantas terorisme.

• Pembatasan Pencarian Suaka di Australia

Banyak warga negara asing yang masuk ke Australia untuk mencari suaka, namun hal ini menjadi keresahan bagi pihak pemerintah Australia yang disebabkan para pencari suaka tidak memiliki identitas yang jelas dari negaranya, sehingga PM Jullia Gillard membuat suatu kebijakan tegas agar bisa mencegah pencarian suaka untuk tidak masuk ke dalam wilayah Australia.

Kepentingan Australia Bergabung East Asia Summit

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan PM Julia Gillard lebih mengarah pada kawasan Asia karena dalam tingkat perekonomian kawasan Asia sangat besar sehingga Australia mengikuti forum East Asia Summit yang juga mendapat dukungan dari Partai Buruh. Kepentingan Australia antara lain:

1. Kepentingan Politik Australia di East Asia Summit. Pada masa pemerintahan PM Julia Gillard kepentingan Australia dalam East Asia Summit yaitu untuk membangun mitra dialog dengan negara-negara Asia Pasifik serta menjalin kedekatan dengan baik  dan melakukan kerjasama antar kedua negara, dengan bergabung dalam forum EAS kepentingan politik Australia lebih mudah untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara di kawasan Asia.
2. Kepentingan Ekonomi Australia di East Asia Summit. Australia bergabung dengan East Asia Summit  di kawasan regional Asia adalah untuk meningkatkan perekonomian di negaranya , walaupun Australia merupakan negara yang sudah cukup maju dalam bidang ekonomi. Pasar kawasan Asia menjadi peluang bagi kepentingan ekonomi Australia, pada tahun 2012-2013 dari 15 negara yang bergabung dalam EAS menerima lebih dari 75% ekspor Australia serta adanya dua arah perdagangan dengan negara-negara EAS dengan nilai $416.000.000.000, serta adanya kesepakatan negara-negara EAS untuk menciptakan wilayah free trade area sehingga dapat menambah keuntungan bagi kepentingan nasional Australia.
3. Kepentingan Keamanan Australia di East Asia Summit. Dalam bidang keamanan, Australia memiliki kekhawatiran akan terancamnya stabilitas keamanan sehingga Australia sangat gigih dalam melakakukan kerjasama di kawasan Asia. Dengan bergabungnya Australia dalam EAS dapat memperkuat kerja sama untuk keamanan regionalnya khusunya masalah terorisme dan pencarian suaka di Australia, dan EAS juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan kestabilan regional melalui perjanjian antarnegara kawasan yang masuk dalam forum EAS yang harus menandatangani TAC yaitu sebuah pakta agresi dengan prinsip untuk saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri serta penyelesaian secara damai atas sengketa wilayah dan memacu kerjasama secara aktif,  hal ini menjadi landasan kerjasama regional ini untuk menjamin tidak akan ada konflik terbuka di kawasan Asia Timur dan intervensi terhadap negara lain.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus meningkat dari ta hun ke tahun memba wa kesejahteraan pada masyarakatnya, namun di sisi lain ternyata membawa dampak negatif terhadap lingkungan, salah satu negara yang mengalami hal tersebut yaitu Korea Selatan dengan meningkatnya pertembuhan ekonomi maka konsekuensi dari hal tersebut adalah meningkatnya emisi yang dihasil oleh Korea Selatan. Korea Selatan menempati peringkat 10 dalam penghasil emisi CO2. Pada tahun 2008 negara ini mengkonsumsi energi dunia dengan angka 277 million ton of Oil Equivalent (Mtoe). Pada tahun 2008 Presiden Lee Myung-bak mengumunkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan visi nasional dan paradigma baru dalam pembangunan nasional Korea Selatan. 

Dalam pidato kenegaraannya presiden ingin mengedepankan ‘Low Carbon, Green Growth’ dan green growth mengacu pada pertumbuhan berkelanjutan yang membantu untuk mengurangi emisi gas kaca dan polusi lingkungan serta menciptakan lapangan pekerjaan dan poros penggerak baru bagi pertumbuhan nasional. Program green growth merupakan strategi masa depan di semenanjung Korea.  Pada tahun 2010 menurut Korea Energy Economics Institute bahwa Korea Selatan menyumbang 19,7 emisi gas rumah kaca yang 80% berasal dari transportasi.

Green Politics Di Korea Selatan

Dalam green politics terdapat hubungan antara demokrasi dan gerakan mengenai lingkungan. Partai hijau merupakan representasi politis dari green politic dan Korea Selatan termasuk dalam 100 lebih negara di dunia yang memiliki partai hijau. Keberadaan partai hijau baru muncul pada  30 Oktober 2011 yang memiliki tujuan untuk menyuarakan nilai-nilai yang berkaitan dengan perubahan yang mendasar terhadap kondisi lingkungan yang ada. Partai hijau di Korea Selatan mulai ikut dalam pemilihan presiden pada tahun 2012 dan hanya memperoleh 104.000 suara atau hanya sekitar 5 % dari total suara. Partai hijau tidak dapat masuk dalam pemerintahan di Korea Selatan, namaun presiden Lee Myung-bak yang berasal dari Grand National Party terpilih menjadi presiden periode 2007-2012. Presiden terpilih ini memiliki kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2008 yang tercermin pada Low Carbon, Green Growth Policy. Presiden Lee Myung-bak terinspirasi oleh United Nations Environmental Programme (UNEP) dalam membuat paradigma green growth dan menerapkannya di  Korea Selatan.

Green Politics Terhadap Low Carbon Green Growth Policy Korea Selatan

Presiden Lee Myung-bak dengan kebijakan “Low Carbon, Green Growth” merupakan program kepedulian terhadap lingkungan karena polusi dan gas rumah kaca. Kebijakan tersebut sekaligus membentuk paradigma yang baru untuk pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengakomodir dua hal yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga integritas lingkungan. Kebijakan ini menjadi prinsip untuk pembangunan Korea Selatan dan tertuang dalaam tiga prinsip utama yaitu mempertahankan kegiatan ekonomi produktif dengan meminimalkan penggunaan energi dan sumber daya, meminimalkan tekanan terhadap lingkungan terhadap setiap penggunaan energi dan berinvestasi pada lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengingat bahwa Korea Selatan menjadi negara dengan pencapaian ekonomi tinggi dalam 60 tahun terakhir sehingga menjadi negara ke-12 perekonomian terbesar di dunia dalam industri perkapalan dan semikonduktor. Green Growth menjadi fasilitas untuk perekonomian Korea Selatan yang berbasis pengetahuan serta nilai produk yang lebih besar dan lebih hijau dan akan mengubah gaya hidup bagi masyarakat dan memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran. Green Growth sekaligus menjadi  sarana mempromosikan perubahan kebiasaan yang akan membantu Korea Selatan menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan Low Carbon Green Growth

1.Presidential Committee and The Framework Low on Green Growth

Pada tanggal 16 Februari 2009 untuk mengawasi inisiatif kebijakan Low Carbon, Green Growth maka dibentuk Komite Presiden dengan Perdana Menteri sebagai wakil ketua dalam komite dan Kim Hyung Gook yang seorang professor terkemuka serta terdapat 47 anggota yang terdiri dari menteri-menteri terkait, para ahli dan para pemangku kepentingan dari sektor swasta. Komite ini bertugas untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang diberi nama National Strategy on Green Growth and a five year Action Plan yang dilaksanakan pada tahun 2009-2013 dan diimplementasikan di semua kota metropolitan dan provinsi yang ada di Korea Selatan.

Salah satu contoh yang menerapkan kebijakan ini yaitu Ibu kota Korea Selatan yakni Seoul menjadi salah satu kota metropolitan yang melaksanakan Strategic Objectives of Korea’s Five Years Plan for Low Carbon, Green Growth 2009-2013. Kota Seoul yang merupakan pusat ekonomi, politik dan budaya, dengan menerapkan kebijakannya dengan memperkenalkan jaringan listrik pintar (smart grid network) untuk menghemat penggunaan energi listrik, meningkatkan efisiensi dari bangunan publik, memilih dan  mendukung serta menguatkan monitoring sistem dalam perubahan iklim. Untuk memperbaiki kualitas transportasi  umum menjadi lebih hijau Kota Seoul melakukan kebijakan seperti: Greening of The Public Fleet yakni dengan meningkatkan pelayanan transportasi bus dengan tambahan jalur dan mengkonversi bahan bakar bus menjadi natural gas (CNG) yang lebih bersih, Voluntary “no driving day” yakni masyarakat umum secara sukarela mendaftarkan kendaraannya untuk terjadwal tidak memakai kendaraan umum pada hari tertentu, Travel Demand Management  yakni pemerintah menciptakan kartu yang bernama T-Money yang digunakan untuk bisa menukar jenis transportasi umum bisa digunakan secara gratis serta mempermudah para pengguna transportasi umum untuk berganti-ganti jenis kendaraan umum, Urban Design to Accommodate Electric Vehicle yakni mengimplementasikan kendaraan listrik untuk sektor privat maupun public.

2. Global Leadership on Combating Climate Change

Presiden Lee Myung-bak pada KTT G8 tahun 2008 di Toyako menyatakan bahwa  Korea Selatan menjadi “penggerak awal” untuk mengatasi perubahan iklim dan pada tahun 2020 berencana menetapkan target mitigasi jangka menengah untuk Korea Selatan.

3. The 1^st  National Basic Plan (2008-2030) and Comprehensive Plan on Combating Climate   Change

Pada tanggal 20 Agustus 2008 program ini disahkan yaitu pada tahun 2030 untuk meningkatkan energi terbarukan sebanyak 11 %  yang merupakan rencana jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim serta menyelamatkan cadangan energi nasional Korea Selatan. Untuk mengembangkan teknologi yang berasaskan green growth Korea Selatan memiliki dua pusat strategi kedua organisasi yaitu Global Green Growth Institute (GGGI)  yang didirikan pada tahun 2010 serta menjadi think tank yang mengembangkan strategi ekonomi yang ramah lingkungan dan pada tahun 2012 diluncurkan Green Technology Centre Korea (GTCK) sebagai pusat Research and Development (R&D) untuk teknologi hijau. Dengan R&D Korea Selatan menemukan sebuah inovasi teknologi yang baru serta ramah lingkungan seperti LED, mobil listrik, hydrogen fuel cells, solar cells, solar heat, fuel cells dan intelligent transportation system dengan terobosan teknologi dapat melindungi cadangan energy nasional serta dapat melawan perubahan iklim.

4. Green New Deal Stimulus Package

Pada 6 Januari  2009 program ini diumumkan dengan menginvestasikan sebanyak 50 triliun KRW (38500000000 USD) pada sembilan proyek kunci untuk dapat menciptakan green job di Korea Selatan untuk 4 tahun ke depan. Dalam Sembilan proyek utama yang didanai antara lain merevitalisasi empat sungai utama yang ada di Korea Selatan untuk menghindari bencana alam dan meningkatkan kualitas hidup, membangun transportasi hijau, membangun database pada wilayah nasional dan sumber daya, pengelolaan sumber daya air, program mobil hijau dan energi bersih, program daur ulang, pengelolaan hutan dan program biomasa, program rumah, kantor dan sekolah hijau serta program pemandangan dan infrastruktur yang lebih hijau.

5. Comprehensive R&D Plan on Green Technology

Pada tanggal 13 Januari 2009 Nasional Science and Technology Commision (NSTC) mengesahkan program ini , penelitian ini untuk 27 bidang teknologi kunci seperti prediksi dan modeling perubahan iklim, photovoltaic panel surya, LED, regenerasi limbah dan penangkapan dan penyimpanan karbon. Strategi yang terakhir ini menjadi inti pentingnya teknologi yang digunakan untuk melindungi lingkungan dan pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk penelitian ini, agar penelitian berbagai teknologi kunci yang berbasis Green Technology dapat semakin berkembang, dengan bukti teknologi menjadi peran kunci untuk strategi Korea Selatan dan untuk mencapai tujuan dari kebijakan Low Carbon, Green Growth. Contoh kota yang mempresentasikan revelansi R&D di Korea Selatan yaitu Kota Songdo, kota ini dekat dengan kota Seoul dan berdekatan dengan Beijing, Shanghai dan Tokyo, Kota Songdo adalah kota low-carbon yang bertujuan agar menarik para pebisnis dan investasi luar negeri sehingga dapat membangkitkan hubungan perdagangan baru dalam lingkup Asia Timur, Kota Sangdo memiliki bangunan dengan arsitektur, mesin desain dan teknologi yang terintegrasi hijau, sehingga menjadikan kota ini mampu untuk meningkatkan competitiveness Korea Selatan karena desain yang ekologis dan teknologi canggih sehingga menjadikan kota Sangdo menjadi sebuah kota futuristik dan berteknologi maju.

Korea Selatan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang terealisasi pada tahun 2009 menjadikan Korea Selatan sebagai negara perekonomian tertinggi ke-12, serta pada tahun 2012 GDP Korea Selatan di peringkat ke-15 dunia. Dengan kebijakan Low Carbon , Green Growth Korea Selatan bertujuan mengurangi emisi yang dihasilkan oleh Korea Selatan sebanyak 30 % dan memiliki target hingga tahun 2020 karena Korea Selatan sebagai negara pengkonsumsi energi terbesar ke-10 di dunia dan dengan adanya kebijakan ini bertujuan bersama-sama untuk mempromosikan perlindungan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan merupakan kunci, tonggak dan tolak ukur kemajuan bangsa. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan suatu negra akan berdampak bagi proses kemajuan suatu negara. Dengan terjaminnya pendidikan yang baik maka masa depan yang cerah dan baik akan tercapai. Pendidikan sangat penting bagi para penerus bangsa. Suatu negara  dapat terus bergerak maju untuk mencapai cita-cita bangsa, maka harus memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat. Salah satu negara yang yang sangat serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan cara merevolusi sistem pendidikan yaitu Qatar melalui Qatar Foundation. Lembaga ini berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbaiki sistem pendidikan di negara Qatar dan membentuk sebuah forum yang dikenal dengan Arab Expatriate Scientist Network. Qatar menyadari bahwa sumber daya alam kilang minyak yang ada tidak bisa dimanfaatkan selamanya sehingga perlu mengembangkan potensi lainnya salah satunya dengan mengembangkan pendidikan.

Sejarah Pendidikan Qatar

Qatar sebelum tahun 1947 belum memiliki sistem pendidikan formal. Pada umumnya anak-anak Qatar menghafal ayat-ayat suci Al-Qur’an dan belajar membaca dan menulis di Khuttab (buku-buku). Tempat berlangsungnya kegiatan belajar informal di masjid-masjid atau rumah-rumah yang didampingi oleh laki-laki atau wanita dewasa yang memahami tentang ajaran Islam. Di Qatar awal perkembangan pendidikan berfokus pada pendidikan kaum laki-laki, kemudian pada tahun 1956 dibentuk Qatar Ministry of Education untuk pendidikan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Sekolah umum terbuka mendidik semua masyarakat Qatar dan anak-anak dari para ekspatriat yang bekerja di pemerintahan Qatar.

Pada tahun 1971 setelah merdeka, Qatar mengembangkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan pada tahun 1973 dibuka College of Education yang berkembang menjadi Universitas Qatar yang menjadi satu-satunya pendidikan tinggi yang mencetak guru-guru dengan menampung 150 pelajar. Pada tahun 1977 dibentuk Universitas Qatar sebagai Universitas negeri dan satu-satunya univervitas yang mencakup beberapa bidang ilmu antara lain humaniora, studi sosial, studi Islam dan Science. Sejak tahun 1970an Qatar melakukan investasi untuk pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa keluar negeri untuk memperoleh pendidikan sarjana dan pasca-sarjana untuk bidang ilmu yang tidak tersedia di Qatar. Dalam rentang tahun 1985-1986 terdapat sekitar 1000 pelajar mendapat beasiswa keluar negeri dengan tujuan belajar dibeberapa negara seperti ke negara Arab lain, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

Dalam perkembangannya, pendidikan di Qatar terlihat semu sampai tahun 1995, maka  pemerintah membentuk  Qatar Foundation sebagai organisasi non profit yang digerakkan dan didukung oleh pemerintah untuk merevolusi sistem pendidikan dengan program-program yang dicanangkan oleh Qatar Foundation salah satunya program Education City. Melalui program ini, banyak universitas swasta dari luar negeri yang membuka cabang di Qatar diantaranya dari Amerika Serikat dan Australia. Sebelumnya  pemerintah Qatar pada tahun 2002 dalam program pengembangan pendidikan mencanangkan kebijakan Education for a New Era untuk menjawab tantangan yang ada pada manajemen dan pelaksanaan untuk jasa pendidikan, sistem kurikulum, kualitas tenaga pengajar dan ketersediaan fasilitas pendukung serta reformasi pendidikan dengan berbasis empat pilar yakni otonomi, akuntabilitas, jenis dan pilihan.

Qatar Foundation

Pengembangan pendidikan yang dilakukan pemerintah Qatar dengan mengirimkan pelajar terbaiknya keluar negeri belum dirasa maksimal. Langkah selanjutnya pemerintah Qatar membentuk organisasi dibawah pemerintah untuk mengembangkan pendidikan dalam negeri melalui Qatar Foundation. Aliran brain drain atau emigrasi individu-individu yang memiliki keahlian tinggi diatasi dengan program yang dicanangkan oleh Qatar Foundation, yang tidak hanya untuk mengatasi aliran pelajar keluar negeri, namun program yang ada pada Qatar Foundation juga bertujuan untuk menarik pelajar dari negara-negara tetangganya untuk menempuh pendidikan disana dan secara khusus Qatar membentuk forum untuk mengumpulkan para ekspatriat asal Qatar dan negara Arab lainnya. Hal ini mendorong kepentingan nasional Qatar yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang berbasis pendidikan dan perekonomian yang berkelanjutan.

Qatar Foundation memiliki tiga pilar utama yaitu Education, Science and Research dan Community development, serta membentuk Education City yang berada di Doha pada tahun 2003, yang memiliki area dengan desain untuk menampung beberapa universitas cabang asal Amerika, Inggris, dan Australia seperti:

a.Virginia Commonwealth University in Qatar, dengan bidang keilmuan berupa desain grafis, fashion, desain interior, seni lukis serta bidang keilmuwan yang berhubungan dengan seni,

b. Weill Cornell Medical College, menawarkan bidang kedokteran dan medis,

c. Texas A&M University at Qatar yang menawarkan bidang kimia, mekanik, perlistrikan, mesin serta petroleum engineering,

d. Carnegie Mellon University in Qatar yang menawarkan bidang pendidikan bisnis, informatika, dan ilmu komputer,

e. Georgetown University School of Foreign Service in Qatar yang menawarkan bidang pendidikan Hubungan Internasional dan foreign service, dll

Qatar Foundation dalam bidang Community Development menghasilkan beberapa program yang salah satunya program Social Development Centre untuk memberikan fasilitas konseling untuk siapa saja mengenai karir, kehidupan dan lain-lain. Pada bidang research and science dengan membentuk forum untuk mewadahi komunikasi para ekspatriat dari Qatar dan negara Arab lainnya yang disebut dengan Arab Expatriate Scientists Network yang dalam forum ini untuk mengumpulkan sumber keilmuan dari orang-orang Arab yang aktif di luar negara-negara Arab.

Arab Expatriate Scientist

Arab Expatriate Scientist (AES) merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh Qatar Foundation untuk mengumpulkan para ahli ilmuwan. AES sebagai partner kunci dalam proses untuk mencapai strategi penelitian nasional Qatar. Pada tahun 2006 di Doha diadakan pertemuan inisiasi yang menghasilkan deklarasi yaitu: 

1. Membentuk sebuah jaringan dari Arab Expatriate Scientist, ilmuwan Qatar, serta para Stakeholder dalam tiga bidang penelitian utama yaitu: biomedis, lingkungan dan informasi teknologi,
2. Mengembangkan prioritas penelitian Qatar dengan mengoordinasikan para stakeholder terkait tiga bidang di atas,
3. Mengembangkan rancangan dasar strategi penelitian nasional Qatar,
4. Mengembangkan rancangan terkait kelembagaan di tiga bidang yang menjadi prioritas,
5. Mendorong penelitian di bidang kebudayaan Qatar yang didanai oleh negara.
6. Merencanakan pertemuan Qfirst 2007 sebagai tindak lanjut strategi nasional Qatar mengembangkan penelitian.

Konferensi pertama AES diselenggarakan pada bulan Desember 2007 yang disebut dengan QFRIST sebagai pertemuan berkelanjutan dari komitmen komunitas ilmuwan untuk mengembangkan program pendidikan di Qatar yang membahas mengenai gambaran strategi science and technology research dengan rician pertemuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan visi nasional Qatar terhadap pembangunan yang berkelanjutan,
2. Menyoroti bagaimana peran research dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge based society),
3. Membahas inisiatif program penelitian negara Qatar, tantangan erta peluang yang dihadapi dalam tiga bidang, yaitu: biomedis, lingkungan, dan informasi dan teknologi,
4. Mencari model serta pengalaman negara lain yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan pengembangan research dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan,
5. Menganalisis dan melihat kembali proposal untuk penelitian atau lembaga think tank terkait di tiga bidang yang menjadi fokus,
6. Menyediakan kesempatan yang baru bagi ilmuwan ekspatriat asal Arab dan Qatar dalam membangun karingan komunikasi di bidang yang menjadi fokus,
7. Menggarisbawahi mekanisme kolaborasi dari Joint Committtee dan Arab Expatriate Scientists Forum,  
8. Berkontribusi untuk mempromosikan pendekatan ilmiah serta inovasi kebudayaan bagi negara Qatar dan negara Arab sekitarnya.

AES simposium diadakan setiap tahun di Doha Qatar serta terdapat lembaga atau institute penelitian yang dibentuk dan dikelola oleh AES dan telah beroperasi secara aktif yaitu antara lain:

1. Qatar Computing Research Institute (QCRI)
2. Qatar Biomedical Research Institute (QBRI)
3. Qatar Environment and Energy Institute (QEERI)
4. Qatar National Research Fund (QNRF)
5. Qatar Science and Technology Park (QTSP)

Pencapaian AES

Setelah pertemuan pada tahun 2006 dan tahun 2007, AES mengadakan pertemuan kembali pada tahun 2010 yang disebut dengan forum Arab Research Forum and Arab Expatriate Scientist Network. Dalam forum ini disepakati untuk mengajak partner dan para stakeholder untuk berkolaborasi dalam penelitian, mendorong program-program penelitian interdisipliner dan memperkirakan peluang ke depan yang berkaitan dengan koordinasi penelitian di antara para partner dan stakeholder. Dalam pertemuan ini juga membahas beberapa topik yang berkaitan dengan program penelitian yang dikembangkan AES antara lain: Tren dan tantangan terkini terkait penelitian biomedis Pipa air Aquaporin: dari struktur atom untuk malaria, Agenda global untuk memenuhi kebutuhan lokal, Penelitian Sains Islam.

Selanjutnya pada tahun 2011 diadakan pertemuan AESN yang membahas mengenai isu internasional yang berkaitan dengan penelitian kesehatan, lingkungan, energy, ilmu perhitungan, sosial sains dan humaniter dan menyumbangkan sumber keilmuwannya untuk penelitian global, kemudian pada tahun 2012 dalam forum tersebut membahas Roadmap Qatar National Research Strategy yang berfokus pada bidang yang terkait dengan masalah lingkungan,kesehatan dan biomedis, informasi dan telekomunikasi,seni, humaniter,studi Islam dan sosial sains.

Pendidikan menjadi faktor kunci untuk mendorong pengembangan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Negara Qatar memiliki visi yang pada tahun 2030 untuk menjadi negara penghasil hidrokarbon dan menjadi negara dengan masyarakat yang berbasis pendidikan serta memiliki standar hidup yang lebih. AES menjadi alat bagi negara Qatar untuk menjadi negara yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan pendidikan di dalam negaranya dan ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia.

Pada abad ke-21 teknologi menyebar dan mengubah dalam setiap aspek kehidupan manusia melalui komunikasi, pertukaran data dan informasi lintas negara. Adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, E-mail dan Cloud computing atau penyimpanan data berbasis awan, hal ini menjadi perhatian penting, terdapat 2,4 miliar jumlah pengguna internet secara global atau lebih dari sepertiga total penduduk dunia dengan 45 % pengguna internet dibawah usia 25 tahun dan 60 % pengguna internet berada di negara-negara berkembang.

Kemajuan teknologi saat ini baik komputer dan internet terdapat dampak positif dan negatif secara bersamaan. Jaringan internet menjadi tidak aman dan menjadi sebuah ancaman baru dalam Keamanan Nasional dan Keamanan Cyber sebuah negara dalam dinamika hubungan internasional. Salah satu negara yang mengalami adanya kejahatan Cyber yaitu Amerika Serikat (AS). AS dalam setiap tahunnya mengalami kerugian jutaan dollar yang berkaitan dengan penipuan online, pencurian data penting perusahaan dan kekayaan intelektual negara. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat terdapat sekitar 245 juta pengguna internet yang mencakup 78,1 % dari total populasi yang terancam kejahatan cyber. Keamanan Cyber adalah sebuah permasalahan yang memerlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat memastikan bahwa internet aman untuk semua.

Perkembangan Internet di Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1960-an mendanai penelitian Advanced Research   Projects   Agency   Network   (ARPANET) dan berkembang menjadi teknologi jaringan internet pada saat ini. Pada tahun 1970-1980 internet hanya dapat digunakan untuk keamanan militer. Pada tahun 1990-an internet berkembang sehingga dapat digunakan sehari-hari menjadi jenis baru media informasi setelah koran, radio dan televisi. Di abad ke-21 tingkat laju pertumbuhan pengguna internet di AS mencapai 78,6 %. Di Amerika Serikat memiliki tingkat kemajuan teknologi informasi internet dengan 90 % informasi beredar dengan berbahasa Inggris serta menyediakan sarana informasi di internet. Amerika Serikat sebagai kota kelahiran internet dan pusat globalisasi informasi. Selain itu AS berperan sebagai pembuat dan distributor sumber daya online.

Untuk industri informasi global Amerika Serikat menyumbang 92 % Central Processing Unit  (CPU) yang diproduksi untuk kebutuhan dunia. Selain itu AS memproduksi 86 %  perangkat lunak dan database global sekitar 70 % dari 3000 database. Volume perdagangan  elektronik sebesar 75 % berasal dari Amerika serta sebanyak 90 % dari total di seluruh dunia jumalah situs komersial didirikan oleh akun yang berpusat di negara Paman Sam. Dalam hal ini AS memiliki peran yang dominan dan penting dalam kemajuan bidang teknologi informasi dan penggunaan internet, sehingga dapat menerapkan kebijakan salah satunya kebijakan luar negerinya untuk mengendalikan teknologi informasi dan penyebaran nilai-nilai budaya melalui jaringan internet.

Keamanan Cyber Amerika Serikat

Keamanan Cyber menjadi hal penting terkait dengan kemajuan teknologi serta peningkatan yang terkait dengan masyarakat global yang semakin tanpa batas. Keamanan Cyber pada tahun 1990-an masih relatif awam untuk diketahui khalayak publik, namun serangan 11 September yang mengubah paradigma tersebut bahwa realita yang tejadi dengan adanya kelemahan jaringan keamanan cyber dalam berbagai bidang keamanan.. Dunia maya bagi masyarakat AS menjadi suatu hal penting demikian juga bagi pemerintah, sektor perdagangan, akademisi. Internet berguna untuk kebutuhan sehari-hari sebagai layanan kebutuhan media dan distribusi informasi dari transaksi bisnis, layanan infrastruktur, listrik, air, sistem sanitasi limbah, perawatan kesehatan dan penegakan hukum setiap tahun menghasilkan ratusan miliar USD.

Selain itu pemerintah AS dengan mudah mengakses informasi sebagai kemudahan proses komunikasi, penelitian dan pengembangan yang memiliki kerjasama dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, lembaga pasukan militer dan intelijen.. AS bahkan dapat mempermudah pekerjaan administrasi publik pemerintah, sehingga sangat bergantung dengan dunia maya. Dari ketergantungan tersebut banyak spionase cyber dengan mengeksploitasi data intelektual AS melalui dunia maya. Selain itu, kekuatan militer AS juga bergantung pada dunia maya, karena lebih dari 15.000 jaringan lokal dan 7 juta komputer saling terhubung dengan lebih dari 100.000 jaringan sirkuit telekomunikasi yang banyak tersebar di seluruh dunia. Dalam jaringan tersebut mengirimkan dan menyimpan berbagai data uang bersifat umum dan rahasia sehingga dapat diambil bahkan dimanipulasi untuk kepentingan dan motif tertentu.

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah yaitu dengan menerbitkan The National Strategy to Secure Cyberspace untuk mengamankan dunia maya di sektor swasta, untuk membela dan mencegah potensi serangan cyber, serta untuk mendorong lembaga keamanan AS untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan strategi untuk melindungi keamanan cyber Amerika Serikat dan mendirikan lembaga sebagai garda depan untuk menjaga keamanan cyber dan keamanan nasional Amerika Serikat antara lain:

1. Department of Defense (DoD) adalah Departemen Eksekutif pemerintah Federal Amerika Serikat yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang berkaitan langsung dengan Keamanan Nasional dan angkatan bersenjata Amerika Serikat yang dibentuk pada tanggal 10 Agustus 1949 yang bermarkas di Petagon yang merupakan salah satu Departemen terbesar dengan lebih dari 2 juta prajurit aktif dan staf pendukung untuk mengamankan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dalam mengoperasikan jaringannya di seluruh dunia Department of  Defense (DoD) dikenal dengan Global Information Grid (GIG) adalah sistem informasi global yang saling berhubungan dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan dan mengelola informasi bagi pasukan tentara, selain itu DoD tidak dapat memberikan perintah dan mengontrol kekuatan militernya, memberikan dukungan logistic serta menyediakan pasukan intelijen untuk melakukan komunikasi tanpa jaringan informasi tersebut. Tujuan DoD untuk menyediakan pasukan militer yang diperlukan untuk mencegah perang dan melindungi keamanan Amerika Serikat.
2. Department of Homeland Security (DHS) adalah sebuah departemen yang terdiri dari beberapa divisi untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan terorisme dan bencana alam, yang dibentuk pada tanggal 25 November 2002. Departemen ini memiliki tugas pokok antara lain: melindungi wilayah perbatasan, bandara, pelabuhan, memonitor para pendatang asing, membantu pelatihan, memusatkan perhatian pada ancaman terorisme dan Weapon Mass Destruction (WMD), melakukan pelatihan regional, memetakan infrastruktur yang dianggap penting, menganalisa laporan intelijen keamanan domestik dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan  ancaman  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang, selain itu DHS juga bertanggung jawab dalam memimpin, mengintegrasi dan mengkoordinasikan upaya nasional secara keseluruhan untuk meningkatkan keamanan Critical Infrastructure (CI) antara lain: perbankan dan keuangan, pabrik kimia, layanan tanggap darurat, pertanian dan proses produksi, jaringan   listrik   dan   energi,   telekomunikasi,   layanan   pengiriman   dan   pos, pelayanan kesehatan masyarakat dan suplay air.

Apa Bentuk dan Dampak Ancaman Cyber di Amerika Serikat ?

Dalam serangan insiden cyber di seluruh dunia meningkat dari sektor pemerintah dan swasta,  serangan cyber terjadi dengan menggunakan internet agar mendapatkan keuntungan secara finansial yang secara illegal dan motif politik tertentu. Terdapat beberapa serangan cyber yang bersifat dapat merusak infrastruktur secara fisik dan beberapa hanya menyerang dan mengganggu sistem pada jaringan komputer. Beberapa dampak dan bentuk dalam serangan cyber di Amerika Serikat:

Politik, adanya inovasi teknologi yang diciptakan yaitu dunia maya, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dunia maya menjadi tempat untuk berkompetisi antar kepentingan politik dan perselisihan yang terjadi antar negara. Easton dan Lasswell mengungkapkan bahwa dengan adanya peningkatan dalam partisipasi politik maka menciptakan suatu pandangan baru untuk dapat menyuarakan aspirasi politik, sehingga hal ini akan sulit untuk dapat dipisahkan antara area politik dan dunia maya. Adanya perilaku cyberpolitic maka dapat berubah sesuai dengan wacana politik dan interaksi yang menghasilkan adanya efek di seluruh dunia yang kemudian menyebabkan adanya penggabungan kepentingan dan pola-pola baru di dalam dunia internasional. Contoh serangan cyber pada motif politik antara lain:

• Terorisme Cyber adalah terorisme yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang secara lebih spesifik dalam kegiatan terornya. Ideologi politik menjadi motivasi dalam serangan terhadap infrastruktur informasi sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan informasi baik dalam pemerintahan maupun swasta. Para terorisme cyber ini menambahkan teknologi seperti smartphone, laptop, Ipad yang ditambahkan dalam gudang persenjataan mereka dengan mengembangkan enkripsi perangkat lunak untuk serangan dan pengamanan komunikasi antar sesama anggota, maka dengan mengembangkan perangkat lunak dapat melindungi komunikasi mereka saat para lembaga-lembaga anti terorisme untuk memulai memecahkan kode enkripsi dengan teknologi mereka yang cepat beradaptasi. Peran dari teknologi bagi para Terorisme Cyber melalui situs website untuk kegiatan rahasia  dan komunikasi internet seperti E-mail, messaging, forum yang dapat disembunyikan. Teroris ingin melemahkan Keamanan Nasional Amerika Serikat melalui internet untuk meningkatkan keefektivitasan operasional dan sekaligus merusak upaya Amerika Serikat yang berkaitan dengan pencegahan serangan cyber, selain itu menggunakan internet untuk dapat memanipulasi opini publik serta liputan media dengan cara merusak kepentingan Amerika Serikat, hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Amerika Serikat.
• Spionase Cyber merupakan upaya atau tindakan untuk dapat memperoleh data rahasia, informasi kepemilikan yang bersifat rahasia dari individu, pesaing bisnis, kelompok, pemerintah, musuh untuk kepentingan militer, keuntungan politik atau keuntungan ekonomi dengan menggunakan metode eksplorasi yang illegal melaui jaringan internet dan perangkat lunak. Hal ini terjadi pada Amerika Serikat bahwa terdapat spionase cyber yang dilakukan oleh China untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kebijakan luar negeri dan rencana militer Amerika Serikat dengan cara menggunakan kemampuan ComputerNetwork Exploitation(CNE) sebagai pendukung mengumpulkan informasi intelijen pada sektor diplomatik, ekonomi dan industri pertahanan pada program-program yang terlibat pada pertahanan Nasional Amerika Serikat dan jaringan komputer milik pemerintah Amerika Serikat, perguruan tinggi serta lembaga penting lainnya yang memiliki kepentingan informasi yang sensitif menjadi target dalam serangan cyber, ada beberapa contoh kasus spionase cyber yang dilakukan China kepada Amerika Serikat yang telah diidentifikasi dalam beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Adanya penyusupan jaringan cyber  Jet Propulsion Laboratory (JPL) pada laboratorium NASA dengan alamat  Internet Protocol (IP) yang berbasis di China, hal ini diungkapkan oleh NASA  pada tahun 2012, JPL merupakan pusat penelitian dan pengembangan dan fungsinya adalah sebagai laboratorium pembangunan dan pengoperasian robot luar angkasa yang didanai oleh pemerintah Federal Amerika Serikat dan NASA, sehingga penyusup dapat memperoleh kendali penuh fungsional melalui jaringan yang dapat menyalin, menghapus serta memodifikasi file sensitif seperti memanipulasi account pengguna dan mencuri akses penting database NASA dan lain-lain.
2. Dalam laporan Washington Times terdapat jaringan cyber China yang berulang kali menyusup jaringan kontraktor terkait dengan rencana desain F-35 Joint Strike Fighter sejak awal 2007, kemudian muncul adanya kemiripan antara pesawat tempur siluman China J-31 dengan F-35 dengan pengembangan rancangan desain F-35, sehingga China mengalami posisi kesulitan karena adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu mengenai cetak biru F-35 milik Amerika Serikat.

• Pada tahun 2012 terdapat 3 unit reaktor pembangkit listrik di San Onofre yang mengalami kebocoran radioaktif di bagian katup penahan dan selama masa penyelidikan ditemukan lebih dari 3000 tabung mengalamu keausan dan menyebabkan sistem kendali tidak berfungsi maksimal,
• Selanjutnya adanya serangkaian tindakan hacker dengan melakukan serangan pada program yang dibangun pemerintah Amerika Serikat yaitu Smart Meter yang berguna untuk meningkatkan efektitas penggunaan listrik rumah tangga dengan mengontrolnya melalui jaringan online sehingga dapat  secara otomatis mengontrol tarif sesuai dengan kapasitas pengguna masing-masing, namun terdapat insiden pencurian listrik yang terkait dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan wewenangnya untuk merubah dan memodifikasi sistem tersebut dengan menggunakan converter perangkat optik untuk mengganggu sistem smart meter ketika terhubung dengan komputer.

Ekonomi, serangan Cyber menyebabkan kerusakan yang tidak terbatas pada dunia virtual namun dampaknya meliputi kerusakan fisik bahkan fasilitas manusia dan yang paling bahaya dan umum yaitu dampak ekonomi bagi Amerika Serikat, karena dengan adanya kejahatan cyber banyak perusahaan industri mengalami kerugian sehingga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan dan menghambat perekonomian, contohnya antara lain:

1. Critical Infrastructure Sektor Pipa. Serangan cyber yang berkaitan dengan Critical Infrastructure pada jaringan pipa dengan memindahkan file yang penting dan sensitive seperti username, password, daftar personil dan control akses sistem pipa sehingga pelaku serangan cyber  dapat mengendalikan, mengubah bahkan melakukan pemetaan untuk level serangan lebih lanjut dengan melakukan pengeboman, selain itu dapat menggunakan data tersebut untuk langsung mereset sistem jaringan pipa yang dikendalikan oleh komputer serta dapat melakukan tindakan sabotase melalui gangguan tekanan pipa atau dengan mengatur katup yang tidak aman dapat mengakibatkan ledakan atau kegagalan sistem. Amerika Serikat memiliki hampir 500.000 juta mil pada jaringan pipa untuk mendistribusikan minyak, gas dan cairan berbahaya ke seluruh negara bagian Amerika Serikat dan Kanada, jaringan pipa tersebut terintegrasi dan memiliki bagian penting untuk suplai pasokan energi dan memiliki hubungan penting bagi infrastruktur lainnya seperti pembangkit listrik, transportasi umum, bandara, dan pangkalan militer. Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap keamanan karena apabila jaringan pipa ini di serang oleh pelaku serangan cyber dapat menimbulkan kekacauan ekonomi.
2. Critical Infrastructure Sektor Jaringan Listrik. Serangan cyber juga dapat melibatkan sektor energi khususnya jaringan listrik. Amerika Serikat harus semakin meningkatkan keamanan nasional untuk menjaga jaringan listrik karena serangan cyber dapat melumpuhkan sistem jaringan listrik, hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi hacker yang mengakses sistem jaringan listrik melalui sistem komputer. Amerika Serikat mengembangkan “Smart Grid” yaitu menggabungkan kemampuan analog dan digital dalam jaringan listrik untuk sistem perangkat yang lebih canggih. Masih lemahnya keamanan cyber Amerika Serikat pada sektor jaringan listrik, terdapat insiden berikut ini:

• Pada tahun 2012 terdapat 3 unit reaktor pembangkit listrik di San Onofre yang mengalami kebocoran radioaktif di bagian katup penahan dan selama masa penyelidikan ditemukan lebih dari 3000 tabung mengalamu keausan dan menyebabkan sistem kendali tidak berfungsi maksimal,
• Selanjutnya adanya serangkaian tindakan hacker dengan melakukan serangan pada program yang dibangun pemerintah Amerika Serikat yaitu Smart Meter yang berguna untuk meningkatkan efektitas penggunaan listrik rumah tangga dengan mengontrolnya melalui jaringan online sehingga dapat  secara otomatis mengontrol tarif sesuai dengan kapasitas pengguna masing-masing, namun terdapat insiden pencurian listrik yang terkait dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan wewenangnya untuk merubah dan memodifikasi sistem tersebut dengan menggunakan converter perangkat optik untuk mengganggu sistem smart meter ketika terhubung dengan komputer.

Uni Eropa salah satu organisasi yang sangat peduli dan perhatian terhadap isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian Uni Eropa yaitu lubang lapisan ozon yang menyaring sinar ultraviolet mengalami perluasan. Negara Spanyol menyatakan adanya lubang lapizan ozon mengalami perluasan, sehingga diperlukan upaya menjaga kestabilan dan keadaan lingkungan untuk mengurangi kebocoran. Hal ini menjadi acuan bagi Uni Eropa untuk mengesahkan kebijakan baru bagi semua negara anggota.

Kebijakan untuk mengurangi polusi dikenal dengan nama European Union-Renewable Energy Directive (EU-RED).  Kebijakan  EU-RED ini dibuat oleh Uni Eropa menjadi kebijakan luar negeri untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan negara anggotanya yang mengalami krisis. Salah satunya krisis ekonomi Yunani yang memberikan efek domino pada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan Uni Eropa ini membawa dampak bagi Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit.

Lebih Dekat dengan Kebijakan EU – RED

Sejak tahun 1997 Uni Eropa menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan energi yang dapat diperbarui sebesar 12 persen pada tahun 2010. Hal ini bagian dari rencana Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive (RED) dalam mempromosikan untuk meningkatan penggunaan energi yang dapat diperbarui. Pada tahun 2009 kebijakan EU-RED diberlakukan menjadi suatu regulasi yang baru untuk bidang energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemberlakuan kebijakan EU-RED memiliki tujuan utama yaitu Pertama untuk mengganti penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi dengan bahan bakar energi yang dapat diperbarui; Kedua untuk mengurangi kadar emisi gas karbondioksida; Ketiga untuk mendiversifikasi pasokan energi di Uni Eropa.

Dalam kebijakan European Union-Renewable Energy Directive ini untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar energi yang terbarukan dengan bahan bakar nabati yaitu biofuel. Uni Eropa dalam kebijakan terhadap biofuel terdapat tiga komponen utama antara lain: Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan memberikan subsidi dengan beberapa bentuk yaitu mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan dan pembebasan bea pajak untuk biofuel untuk produksi biofuel dalam yuridiksinya, untuk produsen biofuel akan mendapat dukungan pasar yaitu berupa tarif biofuel dari negara lain, dan Uni Eropa menerapkan peraturan yang akan beroperasi sebagai penghambat impor bahan baku biofuel seperti adanya prasyarat untuk produk yang diizinkan di pasar Uni Eropa, syarat pembebasan cukai-pajak seperti standar kualitas untuk bahan bakar dan energi yang dapat diperbarui.

Adanya kebijakan Uni Eropa dalam kebijakan subsidi yaitu untuk mencapai target jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Uni Eropa memproduksi sebagian besar minyak nabati yang berasal dari Repeseed oil (minyak tanaman Rapa) berjumlah 90 persen dan juga terdapat dari bunga matahari, kelapa dan kedelai. Minyak kelapa sawit dari segi produktivitas dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi dan membutuhkan lahan yang sedikit daripada dengan Rapeseed oil.  Dalam EU-RED yang memiliki tingkat emisi gas karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan bahan bakar nabati lain yaitu kelapa sawit dan minyak kedelai. Perkebunan kelapa sawit juga dianggap sebagai penyebab utama atas terjadinya deforestasi dari akibat adanya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui.

Dampak EU-RED Bagi Indonesia

Kelapa sawit tidak layak dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui  karena kadar karbon emisi yang tinggi. Kelapa sawit belum memenuhi persyaratan standar kualitas bagi biofuel yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia tidak setuju dengan kebijakan EU-RED karena berdampak negatif bagi perdagangan multilateral dengan Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini dianggap sepihak karena mengutamakan tanaman Rapa sebagai bahan baku biofuel dan  dinilai tidak adil dalam aturan Free Trade sebagai prinsip perdagangan dunia.

Dalam UE-RED terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi Indonesia antara lain:

1. Article 17, part 2 yang menyebutkan bahwa “membatasi tingkat emisi gas rumah kaca dari biofuel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 35 persen”. Indonesia hanya mampu mencapai batas emisi gas rumah kaca sebesar 19 persen, karena teknologi Indonesia belum mampu mengolah minyak kelapa sawit sebagai biofuel sesuai dengan kebijakan EU-RED. Teknologi yang mampu untuk menghasilkan penghematan emisi gas rumah kaca hanya teknologi Uni Eropa dan dalam perhitungan penghematan emisi sebesar 35 persen tidak transparan, sehingga pasal ini dianggap tidak adil.
2. Article 17 part 4 yang berisi mengenai peraturan ketentuan standar kelapa sawit yang dapat diimpor ke negara-negara Uni Eropa, antara lain berisi: bahan baku untuk bahan bakar nabati tidak boleh diproduksi di daerah yang memiliki luas lebih besar dari satu hektar, tidak boleh memiliki pohon yang lebih tinggi dari 5 meter, tidak boleh memiliki canopy cover yang lebih besar dari 30 persen, bahan baku untuk bahan bakar nabati juga tidak boleh ditanam di lahan yang mengandung carbon stock yang tinggi seperti hutan alam, hutan lindung, hutan hujan basah, area yang diperuntukkan bagi perluasan hutan, dan tidak boleh ditanam dilahan yang mengandung tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti padang rumput alam.

Pasal ini bertolak belakang dengan keadaan di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di Indonesia rata-rata pohon kelapa sawit memiliki tinggi ± 7 meter dan lahan untuk tanam berukuran lebih dari satu hektar ditanam dengan membuka lahan di hutan alam, selain itu dalam pasal ini bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. Dengan keadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang belum memenuhi syarat dalam penanaman bahan baku biofuel yang sesuai dengan standar Uni Eropa, membuat Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa akan terjadi penurunan dan bersaing dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai penghasil Rapeseed Oil sebagai bahan baku biofuel.

Dampak dari berlakunya kebijakan EU-RED yang secara aktif telah berlaku pada tahun 2011 memberikan dampak dengan adanya penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pada tahun 2009 volume ekspor minyak kelapa sawit sebesar 908.740 metrik ton, kemudian di tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 1.180.540 metrik ton. Pada tahun 2011 volume ekspor minyak kelapa sawit menurun sebesar 480.629 metrik ton. Di Indonesia terdapat salah satu perusahaan terkena dampak kebijakan EU-RED yaitu PT Agro Indomas Jakarta, dengan nilai ekspor minyak kelapa sawit dari 500 ton menjadi 400 ton per tahun, sehingga menurunkan presentase keuntungan dalam perusahaan. Akibat dampak dari kebijakan EU-RED Uni Eropa ini Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi kebijakan tersebut.

Langkah Indonesia Untuk Menghadapi Kebijakan EU-RED

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan EU-RED beberapa langkah Indonesia tertuang dalam artikel “Posisi Indonesia Atas Kebijakan EU-RED“ pada tahun 2012 agar aktivitas perdagangan bisa kembali normal tanpa hambatan, antara lain:

1. Dengan menyusun ketentuan mengenai Standar Minyak Kelapa Sawit atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diprakarsai oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. ISPO terdiri atas: Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
2. Pada tanggal 2 September 2010 dalam pertemuan delegasi Energi dan Komisi Perdagangan Eropa menyatakan bahwa, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan menjadi standar untuk produksi minyak sawit Indonesia dan Uni Eropa juga menyatakan komitmenya dengan Indonesia dalam pemahaman bahwa minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam produksi biofuel.
3. Pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa dalam Technical Barriers to Trade (TBT) meeting, Indonesia menyampaikan trade concern atas EU-RED menyatakan standar ISPO yang dimiliki Indonesia mampu untuk dapat memenuhi syarat dan kualitas standar dari Uni Eropa, namun  Uni Eropa menanggapi bahwa Criteria Sustainability bukan termasuk TBT Concern yang seharusnya dibahas dalam rapat environment.
4. Indonesia melakukan analisa siklus kehidupan untuk memenuhi ketentuan  nilai standar Uni Eropa yaitu 35 persen dengan perhitungan yang sama dengan yang digunakan Uni Eropa dan hasilnya memenuhi kriteria.
5. Indonesia dan Malaysia dalam hasil rapat bilateral kedua negara pada tanggal 15-16 Februari melalui Legal expert  menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aspek hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan EU-RED Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi dan membawa permasalahan ini ke Komite TBT-WTO.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebijakan EU-RED Uni Eropa sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit nasional memiliki kualitas yang bagus dan bisa digunakan untuk bahan baku biofuel yang ramah lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia menghasilkan keberhasilan yaitu pada tahun 2012 ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3.500.000 metrik ton sehingga perdagangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia kemb

Pemerintah Australia membuat kebijakan untuk produk tembakau yang pada bulan April tahun 2010. Pemerintah mengumumkan adanya undang-undang untuk kemasan polos produk tembakau pada 1 Januari 2012. Pada 1 Desember 2012  undang-undang tersebut diimplementasikan secara penuh bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dan menghindari efek yang berbahaya akibat rokok salah satunya adalah meningkatnya kasus kematian setiap tahun akibat rokok beserta dampak negatif lainnya. Kira-kira 15.000 warga Australia meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Secara khusus perundangan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan jumlah perokok dari 16 persen pada tahun 2007 menjadi kurang dari 10 persen di tahun 2018. Kebijakan yang dikenal dengan Tobacco Plain Packaging Policy 2011 tersebut membawa dampak bagi negara-negara pengekspor tembakau dan rokok. Indonesia dan beberapa negara anggota PBB menganggap Australia telah melanggar beberapa pasal dalam WTO dan agreement lain.

Tobacco Plain Packaging Policy 2011

Tobacco Plain Packaging Policy (ATPP) 2011 merupakan kebijakan pemerintah Australia tentang kemasan polos rokok. Dalam ATPP kemasan rokok diharuskan dalam bentuk kemasan yang sama dalam produk rokok satu sama lain dan tidak ada logo, penggunaan merek, kalimat-kalimat promosi dalam produk tembakau. Dalam ATPP produk rokok yang diperjualbelikan juga dibatasi warna, ukuran, bentuk dan bahan kemasan serta merek atau varian nama dari produk rokok. Selain itu produk rokok yang diperjualbelikan diharuskan memberikan pesan kesehatan seperi anti rokok dan gambar-gambar yang “menyeramkan” akibat rokok. Dalam kemasan rokok juga tidak boleh terdapat merek logo perusahaan dan warna dalam kemasan yang berwarna-warni dengan mengganti bungkusnya agar seragam dengan warna hijau atau coklat. Dalam ATPP terdapat syarat untuk perusahaan rokok yakni terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah ketika memberikan brand perusahaan dan bentuk pemasaran.

Indonesia yang sebagai negara pengekspor tembakau ke Australia mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Sejak dikeluarkannya kebijakan Tobacco Plain Packaging ekspor tembakau Indonesia ke Australia mengalami penurunan. Pada  tahun 2009 jumlah ekspor mencapai 1953 ton, tahun 2010 jumlahnya 1042 ton dan pada tahun 2011 hanya 191 ton. Hal tersebut membawa dampak bagi Indonesia khususnya pada petani dan para pekerja yang terkait dengan tembakau.

Diplomasi Indonesia-Australia tentang Rokok

Penanganan Indonesia Tobacco Plain Packaging Policy dimulai pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa. Pada waktu itu pihak Indonesia menyampaikan concerns pada sidang regular committee on Technical Barrier to Trade (TBT) yang sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2011 telah disampaikan kepada sekretariat WTO. Melalui Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2011 mengirimkan submisi yang sebelumnya Australia memberikan kesempatan untuk menyampaikan submisinya terkait dengan Tobacco Plain Packaging Bill 2011. Dalam isi submisi Indonesia menyatakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sidang regular TBT tanggal 15-16 Juni 2011.

Selanjutnya melalui Ditjen Kerjasama Multilateral mengajukan permohonan untuk dapat berpartisipasi dalam permintaan konsultasi kepada PTRI Jenewa untuk dapat disampaikan kepada pemerintah Australia dan Honduras pada tanggal 16 April 2012. Pada tanggal 1 Mei 2012 Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam konsultasi Australia dan Honduras, dalam hal ini Indonesia menyampaikan Tobacco Plain Packaging Policy akan berpotensi melanggar  kewajiban dalam Trade – Related Intelectual Property Rights (TRIPs) Agreement dan Paris Convention.

Melalui surat Direktur Kerjasama Multilateral kepada Duta Besar RI untuk WTO pada tanggal 28 September 2012 disampaikan bahwa Indonesia menjadi Third Party atau sebagai pihak ketiga dalam kasus Tobacco Plain Packaging Policy yang telah diajukan oleh pemerintah Republik Dominika. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan sosialisasi dan jajak pendapat pada tanggal 21 September 2012 yang diprakarsai oleh perusahaan rokok besar yaitu PT HM. Sampoerna Tbk dan Philip Morris International yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan. Kelompok masyarakat petani dan perwakilan perusahaan rokok Indonesia, dalam rapat menghasilkan kesimpulan bahwa berbagai kalangan menentang Tobacco Plain Packaging Policy  yang dapat berpotensi mengancam kepentingan Indonesia dan kesejahteraan petani tembakau serta menurunkan nilai jual tembakau. Selain itu ATPP juga melanggar beberapa pasal dalam WTO. Hasil rapat kemudian dijadikan bahan oleh Kementerian Perdagangan untuk dasar dalam pembuatan submisi dan dasar negosiasi dalam Dispute Satlement.

Soft diplomasi menjadi alat Indonesia untuk menyelesaikan kasus Tobacco Plain Packaging Policy untuk mencapai kepentingan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau yang akan terkena dampak apabila Tobacco Plain Packaging Policy diterapkan dan diikuti oleh negara-negara selain Australia. Dengan demikian hubungan luar negeri antara dua negara bisa terpecahkan ketika memunculkan diplomasi agar tidak sampai terjadi konflik yang berlarut-larut. Di sisi lain, diplomasi yang berhasil sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional baik itu ekonomi maupun politik.