My Blog

Uni Eropa salah satu organisasi yang sangat peduli dan perhatian terhadap isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian Uni Eropa yaitu lubang lapisan ozon yang menyaring sinar ultraviolet mengalami perluasan. Negara Spanyol menyatakan adanya lubang lapizan ozon mengalami perluasan, sehingga diperlukan upaya menjaga kestabilan dan keadaan lingkungan untuk mengurangi kebocoran. Hal ini menjadi acuan bagi Uni Eropa untuk mengesahkan kebijakan baru bagi semua negara anggota.

Kebijakan untuk mengurangi polusi dikenal dengan nama European Union-Renewable Energy Directive (EU-RED).  Kebijakan  EU-RED ini dibuat oleh Uni Eropa menjadi kebijakan luar negeri untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan negara anggotanya yang mengalami krisis. Salah satunya krisis ekonomi Yunani yang memberikan efek domino pada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan Uni Eropa ini membawa dampak bagi Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit.

Lebih Dekat dengan Kebijakan EU – RED

Sejak tahun 1997 Uni Eropa menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan energi yang dapat diperbarui sebesar 12 persen pada tahun 2010. Hal ini bagian dari rencana Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive (RED) dalam mempromosikan untuk meningkatan penggunaan energi yang dapat diperbarui. Pada tahun 2009 kebijakan EU-RED diberlakukan menjadi suatu regulasi yang baru untuk bidang energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pemberlakuan kebijakan EU-RED memiliki tujuan utama yaitu Pertama untuk mengganti penggunaan bahan bakar berbasis minyak bumi dengan bahan bakar energi yang dapat diperbarui; Kedua untuk mengurangi kadar emisi gas karbondioksida; Ketiga untuk mendiversifikasi pasokan energi di Uni Eropa.

Dalam kebijakan European Union-Renewable Energy Directive ini untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar energi yang terbarukan dengan bahan bakar nabati yaitu biofuel. Uni Eropa dalam kebijakan terhadap biofuel terdapat tiga komponen utama antara lain: Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan memberikan subsidi dengan beberapa bentuk yaitu mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan dan pembebasan bea pajak untuk biofuel untuk produksi biofuel dalam yuridiksinya, untuk produsen biofuel akan mendapat dukungan pasar yaitu berupa tarif biofuel dari negara lain, dan Uni Eropa menerapkan peraturan yang akan beroperasi sebagai penghambat impor bahan baku biofuel seperti adanya prasyarat untuk produk yang diizinkan di pasar Uni Eropa, syarat pembebasan cukai-pajak seperti standar kualitas untuk bahan bakar dan energi yang dapat diperbarui.

Adanya kebijakan Uni Eropa dalam kebijakan subsidi yaitu untuk mencapai target jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Uni Eropa memproduksi sebagian besar minyak nabati yang berasal dari Repeseed oil (minyak tanaman Rapa) berjumlah 90 persen dan juga terdapat dari bunga matahari, kelapa dan kedelai. Minyak kelapa sawit dari segi produktivitas dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi dan membutuhkan lahan yang sedikit daripada dengan Rapeseed oil.  Dalam EU-RED yang memiliki tingkat emisi gas karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan bahan bakar nabati lain yaitu kelapa sawit dan minyak kedelai. Perkebunan kelapa sawit juga dianggap sebagai penyebab utama atas terjadinya deforestasi dari akibat adanya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui.

Dampak EU-RED Bagi Indonesia

Kelapa sawit tidak layak dijadikan sebagai bahan baku energi yang dapat diperbarui  karena kadar karbon emisi yang tinggi. Kelapa sawit belum memenuhi persyaratan standar kualitas bagi biofuel yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia tidak setuju dengan kebijakan EU-RED karena berdampak negatif bagi perdagangan multilateral dengan Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini dianggap sepihak karena mengutamakan tanaman Rapa sebagai bahan baku biofuel dan  dinilai tidak adil dalam aturan Free Trade sebagai prinsip perdagangan dunia.

Dalam UE-RED terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi Indonesia antara lain:

1. Article 17, part 2 yang menyebutkan bahwa “membatasi tingkat emisi gas rumah kaca dari biofuel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 35 persen”. Indonesia hanya mampu mencapai batas emisi gas rumah kaca sebesar 19 persen, karena teknologi Indonesia belum mampu mengolah minyak kelapa sawit sebagai biofuel sesuai dengan kebijakan EU-RED. Teknologi yang mampu untuk menghasilkan penghematan emisi gas rumah kaca hanya teknologi Uni Eropa dan dalam perhitungan penghematan emisi sebesar 35 persen tidak transparan, sehingga pasal ini dianggap tidak adil.
2. Article 17 part 4 yang berisi mengenai peraturan ketentuan standar kelapa sawit yang dapat diimpor ke negara-negara Uni Eropa, antara lain berisi: bahan baku untuk bahan bakar nabati tidak boleh diproduksi di daerah yang memiliki luas lebih besar dari satu hektar, tidak boleh memiliki pohon yang lebih tinggi dari 5 meter, tidak boleh memiliki canopy cover yang lebih besar dari 30 persen, bahan baku untuk bahan bakar nabati juga tidak boleh ditanam di lahan yang mengandung carbon stock yang tinggi seperti hutan alam, hutan lindung, hutan hujan basah, area yang diperuntukkan bagi perluasan hutan, dan tidak boleh ditanam dilahan yang mengandung tingkat keanekaragaman yang tinggi seperti padang rumput alam.

Pasal ini bertolak belakang dengan keadaan di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di Indonesia rata-rata pohon kelapa sawit memiliki tinggi ± 7 meter dan lahan untuk tanam berukuran lebih dari satu hektar ditanam dengan membuka lahan di hutan alam, selain itu dalam pasal ini bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. Dengan keadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang belum memenuhi syarat dalam penanaman bahan baku biofuel yang sesuai dengan standar Uni Eropa, membuat Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa akan terjadi penurunan dan bersaing dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai penghasil Rapeseed Oil sebagai bahan baku biofuel.

Dampak dari berlakunya kebijakan EU-RED yang secara aktif telah berlaku pada tahun 2011 memberikan dampak dengan adanya penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pada tahun 2009 volume ekspor minyak kelapa sawit sebesar 908.740 metrik ton, kemudian di tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 1.180.540 metrik ton. Pada tahun 2011 volume ekspor minyak kelapa sawit menurun sebesar 480.629 metrik ton. Di Indonesia terdapat salah satu perusahaan terkena dampak kebijakan EU-RED yaitu PT Agro Indomas Jakarta, dengan nilai ekspor minyak kelapa sawit dari 500 ton menjadi 400 ton per tahun, sehingga menurunkan presentase keuntungan dalam perusahaan. Akibat dampak dari kebijakan EU-RED Uni Eropa ini Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi kebijakan tersebut.

Langkah Indonesia Untuk Menghadapi Kebijakan EU-RED

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan EU-RED beberapa langkah Indonesia tertuang dalam artikel “Posisi Indonesia Atas Kebijakan EU-RED“ pada tahun 2012 agar aktivitas perdagangan bisa kembali normal tanpa hambatan, antara lain:

1. Dengan menyusun ketentuan mengenai Standar Minyak Kelapa Sawit atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diprakarsai oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. ISPO terdiri atas: Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
2. Pada tanggal 2 September 2010 dalam pertemuan delegasi Energi dan Komisi Perdagangan Eropa menyatakan bahwa, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan menjadi standar untuk produksi minyak sawit Indonesia dan Uni Eropa juga menyatakan komitmenya dengan Indonesia dalam pemahaman bahwa minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam produksi biofuel.
3. Pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa dalam Technical Barriers to Trade (TBT) meeting, Indonesia menyampaikan trade concern atas EU-RED menyatakan standar ISPO yang dimiliki Indonesia mampu untuk dapat memenuhi syarat dan kualitas standar dari Uni Eropa, namun  Uni Eropa menanggapi bahwa Criteria Sustainability bukan termasuk TBT Concern yang seharusnya dibahas dalam rapat environment.
4. Indonesia melakukan analisa siklus kehidupan untuk memenuhi ketentuan  nilai standar Uni Eropa yaitu 35 persen dengan perhitungan yang sama dengan yang digunakan Uni Eropa dan hasilnya memenuhi kriteria.
5. Indonesia dan Malaysia dalam hasil rapat bilateral kedua negara pada tanggal 15-16 Februari melalui Legal expert  menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aspek hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan EU-RED Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi dan membawa permasalahan ini ke Komite TBT-WTO.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebijakan EU-RED Uni Eropa sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit nasional memiliki kualitas yang bagus dan bisa digunakan untuk bahan baku biofuel yang ramah lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia menghasilkan keberhasilan yaitu pada tahun 2012 ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3.500.000 metrik ton sehingga perdagangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia kemb

Pemerintah Australia membuat kebijakan untuk produk tembakau yang pada bulan April tahun 2010. Pemerintah mengumumkan adanya undang-undang untuk kemasan polos produk tembakau pada 1 Januari 2012. Pada 1 Desember 2012  undang-undang tersebut diimplementasikan secara penuh bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dan menghindari efek yang berbahaya akibat rokok salah satunya adalah meningkatnya kasus kematian setiap tahun akibat rokok beserta dampak negatif lainnya. Kira-kira 15.000 warga Australia meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Secara khusus perundangan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan jumlah perokok dari 16 persen pada tahun 2007 menjadi kurang dari 10 persen di tahun 2018. Kebijakan yang dikenal dengan Tobacco Plain Packaging Policy 2011 tersebut membawa dampak bagi negara-negara pengekspor tembakau dan rokok. Indonesia dan beberapa negara anggota PBB menganggap Australia telah melanggar beberapa pasal dalam WTO dan agreement lain.

Tobacco Plain Packaging Policy 2011

Tobacco Plain Packaging Policy (ATPP) 2011 merupakan kebijakan pemerintah Australia tentang kemasan polos rokok. Dalam ATPP kemasan rokok diharuskan dalam bentuk kemasan yang sama dalam produk rokok satu sama lain dan tidak ada logo, penggunaan merek, kalimat-kalimat promosi dalam produk tembakau. Dalam ATPP produk rokok yang diperjualbelikan juga dibatasi warna, ukuran, bentuk dan bahan kemasan serta merek atau varian nama dari produk rokok. Selain itu produk rokok yang diperjualbelikan diharuskan memberikan pesan kesehatan seperi anti rokok dan gambar-gambar yang “menyeramkan” akibat rokok. Dalam kemasan rokok juga tidak boleh terdapat merek logo perusahaan dan warna dalam kemasan yang berwarna-warni dengan mengganti bungkusnya agar seragam dengan warna hijau atau coklat. Dalam ATPP terdapat syarat untuk perusahaan rokok yakni terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah ketika memberikan brand perusahaan dan bentuk pemasaran.

Indonesia yang sebagai negara pengekspor tembakau ke Australia mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Sejak dikeluarkannya kebijakan Tobacco Plain Packaging ekspor tembakau Indonesia ke Australia mengalami penurunan. Pada  tahun 2009 jumlah ekspor mencapai 1953 ton, tahun 2010 jumlahnya 1042 ton dan pada tahun 2011 hanya 191 ton. Hal tersebut membawa dampak bagi Indonesia khususnya pada petani dan para pekerja yang terkait dengan tembakau.

Diplomasi Indonesia-Australia tentang Rokok

Penanganan Indonesia Tobacco Plain Packaging Policy dimulai pada tanggal 15-16 Juni 2011 di Jenewa. Pada waktu itu pihak Indonesia menyampaikan concerns pada sidang regular committee on Technical Barrier to Trade (TBT) yang sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2011 telah disampaikan kepada sekretariat WTO. Melalui Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2011 mengirimkan submisi yang sebelumnya Australia memberikan kesempatan untuk menyampaikan submisinya terkait dengan Tobacco Plain Packaging Bill 2011. Dalam isi submisi Indonesia menyatakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sidang regular TBT tanggal 15-16 Juni 2011.

Selanjutnya melalui Ditjen Kerjasama Multilateral mengajukan permohonan untuk dapat berpartisipasi dalam permintaan konsultasi kepada PTRI Jenewa untuk dapat disampaikan kepada pemerintah Australia dan Honduras pada tanggal 16 April 2012. Pada tanggal 1 Mei 2012 Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam konsultasi Australia dan Honduras, dalam hal ini Indonesia menyampaikan Tobacco Plain Packaging Policy akan berpotensi melanggar  kewajiban dalam Trade – Related Intelectual Property Rights (TRIPs) Agreement dan Paris Convention.

Melalui surat Direktur Kerjasama Multilateral kepada Duta Besar RI untuk WTO pada tanggal 28 September 2012 disampaikan bahwa Indonesia menjadi Third Party atau sebagai pihak ketiga dalam kasus Tobacco Plain Packaging Policy yang telah diajukan oleh pemerintah Republik Dominika. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan sosialisasi dan jajak pendapat pada tanggal 21 September 2012 yang diprakarsai oleh perusahaan rokok besar yaitu PT HM. Sampoerna Tbk dan Philip Morris International yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan. Kelompok masyarakat petani dan perwakilan perusahaan rokok Indonesia, dalam rapat menghasilkan kesimpulan bahwa berbagai kalangan menentang Tobacco Plain Packaging Policy  yang dapat berpotensi mengancam kepentingan Indonesia dan kesejahteraan petani tembakau serta menurunkan nilai jual tembakau. Selain itu ATPP juga melanggar beberapa pasal dalam WTO. Hasil rapat kemudian dijadikan bahan oleh Kementerian Perdagangan untuk dasar dalam pembuatan submisi dan dasar negosiasi dalam Dispute Satlement.

Soft diplomasi menjadi alat Indonesia untuk menyelesaikan kasus Tobacco Plain Packaging Policy untuk mencapai kepentingan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau yang akan terkena dampak apabila Tobacco Plain Packaging Policy diterapkan dan diikuti oleh negara-negara selain Australia. Dengan demikian hubungan luar negeri antara dua negara bisa terpecahkan ketika memunculkan diplomasi agar tidak sampai terjadi konflik yang berlarut-larut. Di sisi lain, diplomasi yang berhasil sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional baik itu ekonomi maupun politik.

Republik Fiji merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris dan negara yang sering diwarnai dengan kasus kudeta sejak merdeka. Republik Fiji salah satu negara Ocenaia, terletak di gugus Pasifik Selatan di kawasan Melanesia. Secara geografis negara ini berada di sebelah selatannya berbatasan dengan Selandia Baru, baratnya berbatasan dengan Vanuatu, timurnya berbatasan dengan Tonga dan utaranya dengan Tuvalu. Fiji memiliki daratan mencapai 18.272 km2 serta dikelilingi lautan. Negara Fiji terdiri dari dua pulau besar yang berada di bagian selatan yaitu Viti Levu dan utara yaitu Vanua Levu. Sebagai negara kepulauan, Fiji terdiri dari 322 pulau namun hanya 100 pulau yang berpenghuni. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Fiji antara lain emas, kayu, perikanan, tambang minyak lepas pantai dan PLTA.

Di kawasan Pasifik Selatan Negara Fiji memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar dan mempunyai hubungan kerjasama dengan negara besar seperti Australia dan Uni Eropa yang meliputi sektor barang, jasa, manufaktur. Sejak tahun 1986 sampai 1990 perkembangan ekonomi Negara Fiji ditekankan pada sektor industri dan pariwisata. Untuk perekonomian Fiji mendatang dipengaruhi empat hal yaitu pertumbuhan industri gula baik secara domestik dan internasional, liberalisasi perdagangan melalui ekspor dan impor, revolusi industri dan emigrasi penduduk middle-level skills.

Secara ekonomi, Fiji tergantung pada hasil olahan tebu yakni gula, ekspor perdagangan dan garmen manufaktur sehingga instabilitasi politik akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Fiji. Saat industri gula mulai berkembang bukan dikuasai oleh pemerintah sendiri namun oleh Britania Raya. Impor tenaga kerja dari India mulai masuk ke Fiji untuk mengelola perkebunan. Kondisi tersebut menciptakan pembagian kesukuan antara penduduk Fiji yaitu Indo Fiji (Indian Fiji) dan Asli Fiji (Pribumi Fiji). Perbedaan kesukuan tersebut memengaruhi instabilitas politik Fiji sejak tahun 2000. Pada tahun tersebut terjadi kudeta dalam masa pemerintahan PM Mahendra Chaundry. Kudeta yang terjadi juga dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut yakni demokrasi parlementer dengan sistem bikameral. Sistem ini membagi kekuasaan menjadi dua lembaga yang terdiri dari senat dan House of Representatives (HoR). Selain itu, demokrasi parlementer ditandai dengan sistem multi partai dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Kudeta Fiji

Negara Fiji memiliki sejarah politik yang sering diwarnai kudeta sejak merdeka. Kudeta terjadi 4 kali sejak merdeka, pertama bulan Mei tahun 1987 saat masa kepemimpinan PM Timoci Bavadra yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, kedua bulan September 1987 oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, ketiga bulan Mei 2000 pada masa kepemimpinan Mahendra Chaundhry yang dilakukan oleh pimpinan garis keras Gorge Speight, dan keempat pada 5 Desember 2006 di masa kepemimpinan PM Laisenia Qarase oleh Panglima Militer Frank Bainimarama.  

Kedatangan  imigran dari India yang masuk ke Fiji pada masa kolonial Inggris menimbulkan gejolak politik. Penduduk keturunan India Fiji yang mendominasi menjadi ancaman bagi keberadaan penduduk asli dan menimbulkan adanya perbedaan ras sehingga menjadi isu sensitif. Adanya permasalahan dalam politik Fiji yang kemudian menimbulkan kudeta selama empat kali sejak merdeka, mengakibatkan perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil.

Dampak kudeta antara lain:

Domestik

Seringya terjadi konflik menjadikan bidang politik, ekonomi dan sosial melemah. Kondisi ini sekaligus menjadikan negara ini menjadi tidak mampu melakukan pembangunan secara menyeluruh. Pengangguran dan kriminalitas menjadi dua hal yang mewarnai kehidupan masyarakat pasca kudeta.  

Internasional, 

Kudeta yang sering terjadi berpengaruh pada negara-negara tetangga dan dunia internasional melalui kecaman dan intervensi militer dalam politik pemerintahan. Negara-negara lain enggan untuk menyalurkan bantuan atau pinjaman kepada Fiji. Intervensi asing tersebut terjadi mengingat kudeta yang terjadi dilakukan oleh kelompok militer yang tidak mendukung pemerintah yang berkuasa.

Perbandingan Masa Pemerintahan PM Laisenia Qarase dan  Masa Frank Bainimarama

PM Laisenia Qarase

Perdana Menteri Laisenia Qarase merupakan Perdana Menteri ke-6 pada periode 2000-2006 yang menggantikan Perdana Menteri Mahendra Chaundhry karena mengalami kudeta. Perdana menteri ini berasal dari etnis pribumi yang sebelumnya telah berkecimpung dalam sektor perbankan. Karier perbankan dimulai dengan posisinya sebagai manager pelayanan dari Fiji Development Bank selama 15 tahun. Pada tahun 1998 Qarase mendirikan Fiji Merchant Bank. Saat mencalonkan menjadi Perdana Menteri, Qarase melalui jalur independen dan tahun 2001 setelah pemilu bergabung dengan partai politik yaitu Partai Persatuan Fiji ( Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua/SDL).

Perekonomian Fiji setelah kudeta mengalami keterpurukan, beberapa sektor terjadi penurunan seperti pariwisata, bantuan asing, manufaktur, perikanan dan industri gula. Setelah Fiji dipimpin oleh Laisenia Qarase perekonomian mengalami perbaikan. Untuk perbaikan perekonomian Fiji agar meningkat, Laisenia Qarase mengambil salah satu kebijakan yaitu dengan pajak untuk menarik investasi dan membangun kepercayaan, dalam sektor pariwisata dengan menurukan pajak sampai bebas pajak. Hal tersebut membawa Fiji dalam perkembangan perekonomian pertumbuhan yang cukup positif.

Negara Fiji pada masa berakhirnya kepemimpinan PM Laisenia Qarase terdapat permasalahan atas peran masyarakat sipil yang sedikit dalam pemerintahan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kudeta, karena sejak dahulu militer Fiji lekat dengan perlawanan pemerintahan kolonial dan erat dengan golongan elit politik. Antara sipil dan militer Fiji kembali bersitegang dan memanas pada pertengahan tahun 2003 hingga akhir 2006 yang dipicu oleh adanya sistem multi partai yang dicanangkan oleh Qarase. Kepemimpinan PM Laisenia Qarase berakhir karena adanya pertentangan oleh pihak militer Fiji tentang kebijakan  Reconsiliation, Toleransi and Unity Bill  dan pemberian amnesti bagi para pelaku kudeta sipil yang terjadi pada tahun 2000 yang diambil oleh Qarase pada Mei 2005. Laisenia Qarase secara resmi  melepaskan jabatan perdana menteri pada 5 Desember 2006, karena adanya tekanan dari pihak militer Fiji.

PM Frank Bainimarama

Perdana Menteri Frank Bainimarama lahir pada tanggal 27 April 1954 dan bergabung dengan militer Fiji pada tanggal 26 Juki 1975. Karier militernya diawali sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Fiji yang secara resmi diangkat pada tanggal 1 Maret 1999. Frank menjadi Perdana Menteri Fiji pada tanggal 4 Januari 2007. Karier politiknya diwarnai dengan keterlibatannya dalam kudeta tahun 2000 dan 2006. Frank adalah etnis pribumi Fiji yang sangat menentang atas keberadaan etnis indian Fiji.

Dalam perkembangan ekonomi pasca kudeta tahun 2006 menjadikan Fiji mengalami defisit perdagangan. Pada akhir tahun 2005 tingkat konsumsi negara mengalami peningkatan, sedangkan ekspor menurun yang juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia. Hal ini berdampak dalam menimbulkan penurunan standar hidup di Fiji. Sasaran ekspor Fiji pada negara Selandia Baru dan Australia yaitu  industri garmen dalam tahap yang sulit karena belum adanya kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas. Tahun 2010 Fiji, Selandia Baru dan Australia ketiga negara tersebut berkomitmen untuk menerapkan pasar bebas dan industri garmen menerapkan zona bebas pajak namun yang terjadi secara operasional tidak mampu dan dapat menimbulkan kegagalan. Dengan adanya penurunan pada perkembangan perekonomian pasca kudeta, Frank berusaha untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Fiji. 

Frank membuat langkah yang sama dengan Qarase yaitu dengan menurunkan pajak, namun menghadapi tantangan yang lebih berat dari masyarakat internasional sehingga Fiji sempat dikeluarkan dari Commonwealth Community atas tindakan kudeta yang dilakukannya. Kudeta yang dilakukan oleh Frank Bainimarama sangat berdampak pada penurunan perekonomian antara lain dalam sektor  pariwisata yang menurun dari 548.589 tahun 2006 menjadi 539.881 pada tahun 2007, pada jumlah investasi juga mengalami penurunan yaitu 9,99% tahun 2007, 8,62% tahun 2008, yang sebelumnya pada tahun 2006 dengan jumlah 13,29%.

Dari negara Fiji ini bisa terlihat bahwa politik mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Adanya ketidakstabilan politik pada suatu negara akan membawa dampak pada perkembangan ekonomi dan instabilitas politik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah selain itu juga menurunkan ekonomi negara sehingga menimbulkan  kesejahteraan masyarakat menurun.

Perubahan iklim akibat pemanasan global yang disebabkan oleh tingginya emisi gas rumah kaca menjadikan negara-negara  maju dan berkembang untuk segera membuat keputusan baru. Protokol Kyoto tahun 1997 merupakan sebuah persetujuan atau kesepakatan internasional mengenai pemanasan global dan sebuah amandemen terhadap konvensi kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 5,2 %. Ada tiga mekanisme dalam menekan emisi yaitu implementasi bersama, perdagangan emisi dan mekanisme pembangunan bersih. Emisi GRK dihasilkan berbagai sektor  antara lain sektor energi, transportasi, pertanian, perternakan dan lain-lain. Sektor energi dan transportasi merupakan sumber utama GRK. Hal ini yang melatarbelakangi kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa yang memunculkan dampak bagi negara lain seperti China, sehingga China memiliki strategi untuk menghadapi kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa.

Kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa

Uni Eropa membuat kebijakan Aviatation Carbon Emission Tax Uni Eropa karena sektor utama penyumbang emisi gas terbesar sebesar 2% dari total emisi CO2. Setiap tahun terjadi peningkatan emisi gas sebesar 3 %  yaitu dari sektor transportasi udara.  Kebijakan ini memberi dampak bagi maskapai penerbangan. Pada tahun 2012 kebijakan ini sudah dikeluarkan bagi maskapai penerbangan yang datang dan pergi melalui bandar udara Uni Eropa dengan dikenai biaya pajak untuk emisi CO2.

Sejak awal 90an negara-negara Eropa telah melaksanakan kajian-kajian mengenai regulasi emisi gas rumah kaca dari sektor penerbangan namun  dalam kesimpulannya tidak banyak kemajuan. Kebijakan ini diambil alih oleh UNFCCC yang kemudian mandat tersebut dilimpahkan kepada International Civil Aviation Organization (ICAO). Hal ini menjadi awal baru dalam perubahan iklim. Uni Eropa sangat peduli  dan serius terhadap perubahan iklim. Uni Eropa memiliki komisi yang bertugas dalam membuat rancangan undang-undang dan melibatkan  pihak Direktorat Jendral Lingkungan dan Direktorat Jendral Transportasi. Di lain pihak seperti Non Government Organization  terus menurus bekerja untuk mengamati peristiwa perubahan iklim dari akibat sektor penerbangan. Para akademisi dan konsultan juga melakukan penelitian untuk mendukung, serta media yang melaporkan perkembangan dan langkah selanjutnya.

Dalam proses institusionalisasi tentang dampak industri penerbangan terhadap perubahan iklim difokuskan pada tingkatan global oleh panel antar-pemerintah. Permasalahan ini dipandang memiliki karakter global maka harus diatur dalam tataran internasional, bahwa secara global industri penerbangan menyumbang 3,5 % emisi CO2.  Komisi Uni Eropa terus berusaha untuk mengembangkan ide-ide kebijakan untuk mengatasi masalah dari dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dari sektor penerbangan antara lain perjanjian iklim secara sukarela oleh para industri penerbangan baik dari operator pesawat dan produsen pesawat. Untuk melakukan kesepakatan secara sukarela untuk mengurangi emisi namun hal ini tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang penurunan bahan bakar dan emisi per-tahun. 

Di sektor penerbangan untuk mengurangi emisi dilakukan dengan cara mempromosikan manajemen lalu lintas udara serta pengembangan teknologi ramah lingkungan  untuk perbaikan efisiensi bahan bakar. Komisi Uni Eropa menyatakan dengan peningkatan efisiensi bahan bakar tidak bisa menggantikan peraturan lainnya dan pembaharuan mesin pesawat terbang yang lebih ramah lingkungan membutuhkan perbaikan armada secara besar-besaran. Pihak Asosiasi Penerbangan Eropa menyatakan bahwa kemungkinan dalam pengurangan emisi besar-besaran melalui pembaharuan teknologi baru dapat dilaksanakan setelah tahun 2012. Uni Eropa berusaha untuk terus menganalisa kebijakan yang tepat dalam pertemuan-pertemuan  ICAO sejak pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama ICAO tahun 1998 mendorong penelitian ilmiah dan meminta keterlibatan organisasi-organisasi terkait dan yang menjadi salah satu pertimbangan yaitu instrumen ekonomi antara lain penerapan pajak dan denda terhadap transportasi udara.

Kebijakan ini ditunda karena dalam membuat kebijakan fiskal yang baru dalam wilayah Uni Eropa akan menjadi tugas yang berat dan untuk membuat rancangan diperlukan waktu bertahun-tahun. Uni Eropa juga mengingatkan kepada negara-negara anggotanya untuk bersiap jika pajak untuk bahan bakar diterapkan pada penerbangan domestik dan internasional. Hal ini juga ditentang oleh AEA karena pajak yang dikenakan menyebabkan biaya yang tinggi dalam bentuk uang dan tenaga sehingga tidak sebanding dengan manfaat lingkungan. AEA berpendapat kebijakan ini tidak seharusnya dikeluarkan karena menimbulkan kerugian. Sebaliknya AEA mendorong kesediaan industri penerbangan untuk dapat merealisasikan kesepakatan pengurangan emisi secara sukarela. Dari pihak Uni Eropa kecewa dengan ICAO karena keterlambatan dalam menangani isu perubahan iklim. Pada tahun 2008 Uni Eropa secara resmi mengamademen kebijakan perdagangan emisi. Dalam amandemen ini terdapat pajak emisi pesawat terbang yang mulai diterapkan di kawasan Uni Eropa secara menyeluruh pada 1 Januari 2012.

Dampak Kebijakan Aviation Carbon Emission Tax

Secara langsung kebijakan Aviation Carbon Emission Tax berdampak pada industri penerbangan. Dasar dari kebijakan pajak emisi pesawat terbang yaitu memperbaiki lingkungan melalui sebuah perbaikan regulasi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Hal ini berdampak pada profit yang dihasilkan sekaligus menjadi tekanan untuk maskapai penerbangan  karena adanya faktor pajak langsung apabila emisi yang dikeluarkan melebihi ambang batas. Biaya melakukan monitoring, reporting, verifikasi dan biaya lain untuk mendukung terlaksananya efisiensi energi juga berpengaruh. 

Kebijakan pajak emisi pada pesawat ini berlaku untuk semua maskapai penerbangan yang memiliki rute di negara-negara Uni Eropa baik domestik maupun internasional. Selain itu kebijakan pajak emisi pada pesawat berdampak pada konsumen dengan kenaikan harga tiket pesawat sehingga permintaan terhadap perjalanan udara menurun terutama perjalanan rute internasional. Aviation Emission Tax ini juga berdampak pada maskapai penerbangan non Uni Eropa yang memerlukan biaya besar untuk tahap monitoring, reporting dan verifikasi. Salah satunya memberatkan bagi negara berkembang karena memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa.

Kepentingan Nasional China

Pada tahun 1975 China dan Uni Eropa secara resmi menjalin hubungan kerjasama dengan fokus kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Keduanya merupakan mitra dagang terbesar di dunia dengan nilai perdagangan mencapai 1 juta Euro setiap hari. Kerjasama keduanya terus berkembang sampai saat ini termasuk bidang lingkungan. Dalam hal Aviation Carbon Emission  Tax Uni Eropa, China memiliki dua kepentingan antara lain, Pertama China menunjukkan kekuatannya kepada dunia internasional dengan melawan kebijakan ini. Saat ini China aktif dalam berbagai forum-forum lingkungan  dan mengimplementasikan berbagai program seperti Clean Development Management. China menolak implementasi kebijakan pajak emisi pesawat terbang  karena adanya keinginan untuk menunjukkan dalam mempertahankan nilai kedaulatan dari intervensi negara lain. 

Kedua adanya kepentingan ekonomi agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi China sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. China merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang paling pesat dalam industri penerbangan. Kemajuan ekonomi China juga berdampak positif pada sektor penerbangan. Uni Eropa  memiliki peran yang besar terhadap perekonomian China dan beberapa maskapai China memiliki rencana untuk menambah rute penerbangan pada tahun 2013. Namun jika kebijakan pajak emisi diterapkan maka harga tiket pesawat terbang rute internasional ke wilayah Uni Eropa akan naik. Hal ini menyebabkan China menanggung biaya yang tinggi untuk mencapai standar emisi Uni Eropa dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. China mengkritisi bagaimana metode yang dilaksanakan untuk pengalokasian pajak untuk perbaikan lingkungan.

Strategi China Menghadapi Kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa

China menolak adanya kebijakan Aviation Emission Tax Uni Eropa karena Pertama kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa tentang pajak emisi pesawat terbang melanggar yuridiksi atau kedaulatan negara lain. Hal ini tidak terlepas dari biaya emisi yang dihitung mulai dari penerbangan take off hingga penerbangan landing. Kedua kebijakan ini menyangkut kepentingan banyak negara sehingga dalam perjanjiannya harus melalui forum internasional, tidak dilakukan keputusan secara sepihak oleh Uni Eropa. China tidak segan-segan dengan keras menyuarakan pendapatnya dan didukung oleh banyak negara lain termasuk anggota negara Uni Eropa. Selain itu, China secara resmi melarang maskapai penerbangannya untuk tidak berpartisipasi dalam kebijakan emisi pesawat terbang. China juga mengancam membatalkan pembelian airbus yang bernilai 11 Milyar Dolar.

Dengan adanya tekanan yang banyak dari dunia internasional mengkritisi kebijakan pajak emisi pesawat terbang, Uni Eropa melakukan evaluasi ulang dan pada November 2012. Evaluasi dilakukan dengan rapat dewan yang digelar ICAO dan menghasilkan keputusan untuk menunda sementara kebijakan tersebut. Uni Eropa setuju dengan hasil keputusan tersebut. China melalui Kementerian Luar Negeri China menyatakan menyambut baik keputusan UE untuk menangguhkan penegakan ETS tetapi tidak menerima praktik penerapan sistem untuk penerbangan asing di Eropa.

China menolak kebijakan pajak emisi pesawat terbang Uni Eropa tidak lepas dari bantuan dan upaya-upaya kerjasama dari negara lain, anatara lain pada tanggal 1 November 2011 melalui Brazil, South Africa, India and China (BASIC). Ministerial Meeting on Climate Change menghasilkan “Beijing Joint Statement” bahwa dengan adanya kebijakan pajak emisi pesawat terbang negara berkembang memaksakan  untuk ikut berperan lebih. Protokol Kyoto menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengurangi emisi global adalah negara maju. Pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 26 negara berkumpul di Moskow guna membahas kebijakan pajak emisi pesawat oleh Uni Eropa dengan menghasilkan “Moscow declaration”. 

Deklarasi tersebut mempertanyakan tindakan unilateral yang dilakukan Uni Eropa dan peran aktif ICAO yang sangat diperlukan sebagai lembaga resmi yang diberi mandate oleh UNFCCC. Selain itu dalam  Moscow Joint Declaration yang ditandatangani lebih dari 20 negara juga menyepakati bahwa kebijakan pajak emisi pesawat terbang oleh Uni Eropa merupakan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan negara lain sehingga implementasinya harus digugurkan.  Hal ini menjadi keberhasilan strategi China dalam menolak kebijakan pajak emisi pesawat terbang oleh Uni Eropa dengan mengumpulkan suara ketidaksetujuan atas kebijakan tersebut dari negara-negara lain, yang banyak merugikan negara lain terutama negara-negara berkembang yang memiliki tanggung jawab lebih kecil dalam mengurangi emisi global.

Diplomasi publik seringkali dilakukan oleh banyak negara  di era globalisasi saat ini. Diplomasi publik untuk memperlancar hubungan bilateral atau multilateral diantara dua atau banyak  negara guna meraih kepentingannya nasional di negara lain. Jepang memiliki dua alasan penting untuk menerapkan diplomasi publik, pertama  untuk mendapatkan citra positif di mata dunia dan membangun mitra kerjasama yang baik dengan negara lain. Kedua mengamankan pasarnya terutama di kawasan Asia karena adanya rival dagang utama yakni China dan India. Untuk meningkatkan citra Jepang di mata dunia, salah satu programnya yang menarik dari negara Sakura ini dengan menggunakan Doraemon dan Hello Kitty sebagai alat diplomasi publik.

Pemerintah Jepang menciptakan konsep kawaii yang berarti sebagai sesuatu yang bisa membuat orang merasa suka dan jatuh cinta. Dalam buku “The Japanese Self in Culture Logic” oleh Sugiyama menyatakan kawaii yang berarti lucu, disukai dan kekanak-kanakan yang secara umum dipakai untuk menunjukkan seorang anak kecil, boneka, mainan, figur kartun, logo komersial, gaya menulis, kata-kata dalam berbicara. Kawaii menjadi bagian dari sebuah fenomena yang mendeskripsikan masyarakat Jepang yang sangat menyukai hal-hal yang lucu, membuat bahagia dan menarik. 

Dengan adanya diplomasi publik melalui budaya, kementerian Jepang meluncurkan program “Anime Ambassador” (Duta Anime) dan “Tourism Ambassador” (Duta Pariwisata) pada sebuah program budaya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang. Dari penyelenggaraan tersebut Doraemon terpilih  sebagai duta budaya anime dan Hello Kitty sebagai duta pariwisata Jepang. Tujuan utama dari pemilihan Doraemon dan Hello Kitty untuk membangun citra positif dalam pergaulan internasional dan memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat dunia. Doraemon dan Hello Kitty menjadi dua karakter tokoh kucing yang lucu dan imut yang sangat terkenal dan banyak disukai oleh masyarakat dunia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2008 Kementerian Jepang memanfaatkan Doraemon dan Hello Kitty sebagai Duta Anime dan sebagai Duta Pariwisata.

 Doraemon merupakan sebuah judul manga popular yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio pada tahun 1969 yang berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 SD bernama Nobita yang pada suatu ketika didatangi oleh sebuah robot kucing yang bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Kedatangannya tersebut selain untuk menjadi teman juga membantu Nobita agar dapat berubah perangainya. Doraemon lahir pada 3 September 2112 dan makanan favoritnya yaitu dorayaki. Doraemon memiliki adik perempuan bernama Dorami, Doraemon memiliki banyak peralatan  berteknologi canggih yang keluar dari kantong ajaibnya seperti “baling-baling bambu” dan “pintu kemana saja”. Dalam manga Doraemon ini bercerita tentang imajinasi, optimisme dan teknologi sehingga dapat membuat para penonton maupun pembaca ikut berkhayal. Secara tidak langsung tokoh Doraemon mengajak masyarakat pembaca dan penonton untuk selalu optimis untuk meraih mimpi. Masyarakat dunia diajak untuk membuat hal-hal yang tidak mungkin di masa depan akan menjadi mungkin karena adanya keyakinan dan usaha yang gigih, serta teknologi. Perlu diingat juga bahwa teknologi juga bisa menjadi bencana apabila manusia tidak tahu cara menggunakannya dan apa tujuannya. Doraemon hingga saat ini menjadi legenda yang dikenal oleh seluruh masyarakat dunia.

Hello Kitty menjadi duta besar Jepang di bidang pariwisata. Hello Kitty merupakan nama sekelompok karakter lucu yang didesain oleh sebuah perusahaan Jepang bernama Sanrio. Awalnya merek ini hanya untuk para anak perempuan, namun seiring waktu, banyak penggemar kucing-kucing lucu yang berdatangan dari pria dan berbagai kalangan usia. Para penggemar ini memberi sebutan khusus yaitu Kitty-ra. Sanrio sebagai perusahaan yang melahirkan Hello Kitty menegaskan bahwa misi dari pembuatannya untuk menciptakan kelucuan dan persahabatan di seluruh dunia,  Hello Kitty menggambarkan semangat untuk menolong orang lain serta ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pemiliknya saat senang maupun sedih. Barang-barang Hello Kitty mulai laku dipasarkan sejak bulan Maret 1975 dan berkembang pesat pada tahun 2004. Merek Hello Kitty menembus pasar internasional lebih dari 60 negara dan menjadi sub-kultur yang mewakili budaya Jepang.

Untuk menentukan Doraemon dan Hello Kitty menjadi duta anime dan duta pariwasata Jepang, terdapat proses pemilihannya. Pada pemilihan Doraemon pemerintah Jepang bersama pihak swasta melakukan pemutaran film anime bersamaan dengan diperkenalkannya budaya lainnya. Hal ini ternyata banyak orang yang berminat dan antusias pada animasi Jepang, sehingga Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Luar Negeri membentuk sebuah komite untuk menetapkan Duta Anime yang bernama “Komite Konsultasi Duta Budaya Anime”. Komite tersebut anggotanya terdiri dari beberapa pejabat dari Kementerian Jepang dan beberapa ahli animasi dari perusahaan swasta yang memproduksi manga dan anime. Doraemon direkomendasikan oleh para pejabat dan ahli animasi karena layak menjadi duta anime karena Doraemon membuat para penonton yang berasal dari mancanegara dapat melihat berbagai aspek kebudayaan Jepang, seperti cara berpikir warganya, kehidupan keseharian masyarakat, nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa seperti selalu hormat pada orang tua, segera meminta maaf setiap melakukan kesalahan, sistem hierarki senioritas, optimisme, kemandirian, memenuhi kewajiban, menghargai sesama, lingkungan dan waktu. Doremon  secara resmi menjadi duta anime pada tanggal 19 Maret 2008. Kementerian Jepang mempersiapkan kunjungan Doraeoman dan menyelenggarakan penayangan film Doraemon di beberapa negara antara lain Spanyol, Perancis, Indonesia, China dan negara lainnya. Pada tanggal 17 Juni 2008 Indonesia menjadi negara yang langsung dikunjungi oleh Doraemon dalam tugasnya sebagai Duta Anime dan berharap kepada masyarakat Indonesia untuk menyukai manga dan anime sehingga bersedia bersahabat dengan Jepang.

 Selain itu, Hello Kitty dalam proses pemilihannya juga melalui banyak diskusi serta pertimbangan. Hello Kitty dipilih karena sebagai icon yang sudah melambangkan keterbukaan Jepang untuk membangun persahabatan dengan semua negara serta mencerminkan. Hello Kitty secara tidak langsung juga menjadi simbol tentang masyarakat Jepang yang memiliki kharakter ramah, suka menolong, peduli dan memiliki rasa empati dengan sesama. Hello Kitty memiliki banyak penggemar dari semua kalangan di seluruh dunia dan secara resmi menjadi duta pariwisata pada tanggal 19 Mei 2008. Jepang menyelenggarakan pertujukkan musikal bertema Hello Kitty’s Dream Light Fantasy yang berkolaborasi dengan brand lain di Beijing, Singapura, AS, Malaysia dan masih banyak lagi.  Hello Kitty mempromosikan budaya Jepang sehingga dapat mengundang turis mancanegara melalui program Visit Japan. Target kunjungan melalui Visit Japan untuk menarik 10 juta wisatawan pertahun dan pada tahun 2011 terbukti dengan dirilisnya data statistic oleh Japan National Tourism Organization bahwa 686.600 wisatawan mengunjungi Jepang.

Dengan Doraemon diangkat menjadi Duta Budaya Anime diharapkan orang-orang dari berbagai negara dapat mengerti anime dengan lebih baik lagi serta memperdalam minat masyarakat internasional terhadap kebudayaan Jepang. Hello Kitty juga diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Jepang. Pemerintah Jepang mencoba menggunakan dan mempromosikan budaya popular sebagai salah satu strategi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dalam diplomasi publik sehingga kepentingan nasional Jepang dapat tercapai. 

Feminisme Liberal merupakan gerakan yang terfokus pada gerakan pembebasan bagi kaum perempuan dalam bidang ekonomi, sipil serta publik. Gerakan ini berkembang pada abad ke-20, yang diperkenalkan pertama kali oleh Mary Wollstonecarft. Wollstonecarft berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional seperti laki-laki dan mampu berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralitas maksimalnya. Pada gilirannya perempuan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik sehingga tidak tersingkirkan dalam ruang privat di rumah dan keluarga (domestik).

Di negara Arab Saudi indeks partisipasi perempuan paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya di dunia terutama dibidang pekerjaaan dan pendidikan. Pemerintah Arab Saudi masih membatasi pemberdayaan perempuan. Di Arab Saudi memiliki pemisahan yang spesifik antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran Wahabbisme yang masih menjadi paham utama dan menjadi dasar bagi banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi.

Lebih Dekat dengan Paham Wahabbisme Di Arab Saudi

Wahabbisme adalah sebuah gerakan yang lahir di Arab Saudi  dan berkembang sejak abad ke-18. Ggerakan ini bertujuan untuk mengajak kembali kepada umat Islam agar sesuai dengan Al- Qur’an, Sunah Nabi, serta ajaran-ajaran para sahabat dan ulama yang terdahulu. Perkembangan wahabbisme di Arab Saudi berada di puncak kejayaan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Adanya paham Wahabbisme terdapat pemisahan antara perempuan dan laki-laki dalam banyak kategori, Paham ini tidak hanya dalam konteks pengaruh dan penyebaran pemikiran serta ajaran , namun  juga dalam konteks kesesuaian fisik dalam pakaian. Lebih dari itu paham ini juga memengaruhi kehidupan masyarakat dalam lingkup publik dan warisan wahabbisme diwujudkan dalam etos sosial. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab atas moralitas kolektif masyarakat dari perilaku individual sampai bisnis dan pemerintahan itu sendiri.

Paham Wahabisme ini melekat pada negara sehingga menjadikan paham ini sebagai dasar dalam membuat banyak kebijakan seperti untuk perempuan. Pengaruh Wahabisme bagi perempuan adalah adanya sistem perwalian. Perempuan Arab Saudi membutuhkan perwalian pria yang dimulai dari perwalian Ayah. Jika perempuan menikah makan perwaliannya digantikan oleh suaminya. Perempuan diharuskan mengenakan abaya hitam (jubah longgar) yang menjulur menutupi badan tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh, dan niqab (kerudung wajah) di hadapan publik. Selain itu perempuan harus mengesampingkan keinginannya dan harus memenuhi keinginan suaminya. Kepercayaan ini bukan hanya diterapkan dalam rumah tangga, namun juga dalam pemunuhan hasrat seksual. Dalam kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan juga dibatasi. Dalam buku Madawi Al-Rasheed “A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia” ,menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Islam dulunya merupakan alat untuk melegitimasi keberadaan perempuan dalam kegiatan publik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bawa perempuan tidak dapat mendapatkan posisi sebagai pegawai sipil.

Saudi Vision 2030: Upaya untuk Mereformasi Hak-Hak Perempuan

Saudi Vison 2030 merupakan kerangka kerja Kerajaan Arab Saudi yang bermuatan tentang tujuan jangka panjang. Kerangka kerja kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Kebijakan tersebut disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman pada tahun 2016 saat masa pemerintahan Raja Salman. Hal ini menjadi wujud perubahan besar yang direncanakan Arab Saudi untuk memperbaiki seluruh kualitas kehidupan kerajaan. Kebijakan ini berusaha untuk menguntungkan masyarakat Arab Saudi dan menarik investasi domestik luar negeri.

Salah satu kebijakan reformasi sosial yang dicanangkan melalui Saudi Vision 20130 membawa pengaruh besar dalam sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi terutama untuk perempuan dalam kurun waktu 2017-2019, reformasi hak-hak perempuan antara lain:

1. Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2017 menujuk Sarah Al Suhaimi sebagai Kepala Bursa Saham Arab Saudi, perempuan pertama yang memimpin bursa saham Arab Saudi.
2. Perempuan bisa pergi ke dokter dan mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tanpa memerlukan pendamping atau wali laki-laki
3. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program transportasi baru bernama Wusool yang dirancang khusus untuk pekerja perempuan dari sektor privat dalam bidang ritel dan pelayanan. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah Arab Saudi untuk mendorong perempuan agar memasuki bidang ketanagakerjaan sektor publik.
4. Perempuan dapat turut serta menonton dalam gelanggang olahraga yang ada.
5. Melalui Kementerian Perdagangan dan Investasi dalam laman resminya meyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan meluncurkan usahanya sendiri dengan bebas dan mendapatkan layanan elektronik pemerintah tanpa memerlukan bukti izin dari wali laki-lakinya.
6. Pada tahun 2018 perempuan Arab Saudi boleh untuk menyetir dan mengendarai kendaraan pribadinya secara legal.
7. Pada tahun 2019 melalui Kementerian Administrasi Perkotaan dan Pedesaan menyatakan bahwa restoran-restoran di Arab Saudi tidak memerlukan pintu masuk yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Perempuan berumur 21 tahun diperbolehkan untuk berpergian tanpa izin resmi dari wali laki-lakinya.
8. Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan bahwa abaya atau jubah tidak lagi diharuskan untuk wisatawan perempuan, namun tetap mengharuskan pakaian yang sopan
9. termasuk disekitar pantai.

Dengan adanya reformasi terhadap hak-hak perempuan Arab Saudi dapat diartikan adanya keadilan dan pengarustumakaan gender. Pemerintah kerjaaan telah memberikan kesempatan yang sama bagi para kaum perempuan untuk mengambil peran dalam masyarakat, agar pembangunan berkelajutan berhasil. Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan terdapat 17 poin agenda, negara-negara anggota PBB diharapkan untuk mengambil kebijakan dan kerangka berpikir nasional. Arab Saudi mereformasi kebijakan-kebijakannya terhadap kesetaraan gender dan pada tahun 2017 Arab Saudi turut andil dalam pemilihan dewan UN Women’s Right Comission. Arab Saudi adalah 1 dari 45 negara yang mengikuti panel untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Arab Saudi juga menjadi dewan komisi yang didukung oleh 47 negara termasuk Eropa dan menjadi dewan eksekutif  UN Entity for Gender Equality atas pemberdayaan perempuan. Partisipasi Arab Saudi untuk aktif mengambil kebijakan PBB dimulai tahun 2019 hingga 2021. Hal ini sebagai upaya dan bentuk dukungan atas proses yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam upaya mereduksi hal-hal yang bertentangan dengan kesetaraan gender. Melalui Saudi Vision tersebut menjadikan Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Arab pertama yang berani memberlakukan reformasi terhadap hak-hak perempuan guna meningkatkan kesetaraan gender.

Di tahun 2002-2003 dalam dua penelitian UNICEF di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terungkap perlakuan terhadap anak yang masih buruk dan membahayakan. Menurut laporan yang diterima oleh KPAI selama tahun 2004 terdapat kekerasan terhadap anak mencapai 441 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 140 kasus, seksual 221 kasus dan psikis 80 kasus. Pada tahun 2005 kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 688 kasus diantaranya tindak kekeradan seksual 307 kasus, kekerasan fisik terjadi di dalam rumah tangga sebanyak  221 kasus dan sisanya kekerasan psikis. Data dari Departemen Sosial Republik Indonesia menunjukkan kasus tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2004 terdapat 544 kasus dan di tahun 2005 meningkat menjadi 736 kasus.

Dalam Abu Huraerah (2007) kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Penyebab kekerasan pada anak ditinjau dari faktor kultural terdapat pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Hal ini menunjukkan pada alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak seperti jika anak lalai, rewel tidak patuh dan menentang kehendak orang tua. Anak akan memperoleh sanksi atau hukuman yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan dan faktor struktural yang diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah secara fisik dan lebih lemah daripada orang dewasa. Anak masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak yang mengalami kekerasan akan memperoleh dampak negatif  yang berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai dampak dari kekerasa, anak-anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya sehingga berdampak sangat serius pada masa depan anak antara lain: cacat tubuh permanen; kegagalan belajar; gangguan emosional yang dapat menjurus pada gangguan kepribadian. Selain itu, anak memiliki konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain; pasif; menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain; agresif dan kadang melakukan tindakan kriminal; menjadi penganiaya ketika dewasa; menggunakan obat-obatan atau alkohol; dan kematian.

Seorang anak sejak lahir memperoleh hak asasi yang sama dengan hak asasi manusia dewasa. Di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Anak No.23/2002 Pasal 1 ayat (12) Hak anak adalah hak asasi  manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan  (UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1). Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (26) dan dalam Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 Tahun 1990 juga menyebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, negara dan pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan UNICEF.

Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Dalam Perlindungan Terhadap Anak

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) suatu badan berdasarkan Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan darurat kepada anak-anak di Eropa sesudah Perang Dunia kedua. Pada awalnya sumber dana yang digunakan untuk kebutuhan darurat pengadaan pangan, obat-obatan dan pakaian berasal dari Eropa dan Cina. Pada tahun 1950 mandat UNICEF diperluas membantu anak-anak di negara-negara berkembang. Pada Sidang Umum PBB pada Oktober 1953 memutuskan UNICEF menjadi bagian permanen dari PBB dan menruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB dengan nama United Nations Children’S Fund.

Pemerintah Indonesia dan UNICEF menjalin kerjasama resmi sejak tahun 1950. Kerjasama keduanya sempat berhenti karena Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB maka keanggotaannya dalam UNICEF juga berhenti termasuk segala kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, UNICEF menutup kantornya di Indonesia. Namun, pada tahun 1966 Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali dengan PBB sehingga Indonesia dan UNICEF kembali menjalin kerjasama.

Program kerjasama antara Indonesia dan UNICEF telah berlangsung pada tahun 2006 hingga tahu 2010. Program kerja sama tersebut memiliki segala macam ketentuan kerjasamanya yang tertuang dalam Country Programme Action Plan 2006-2010. Program kerja sama ini telah ditandatangani oleh H. Paskah Suzzetta selaku kepala BAPPENAS/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai perwakilan Indonesia dan Gianfranco Rotigliano selaku Kepala UNICEF Indonesia sebagai perwakilan dari UNICEF pada tanggal 27 Januari 2006 di Jakarta.

Tujuan umum program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF sebagaimana dituangkan dalam Country Program Actions Plan (CPAP) 2006-2010 adalah untuk meningkatkan martabat setiap anak di Indonesia. Guna mencapai tujuan umum tersebut, maka dibentuklah ruang lingkup program kerjasama yang terdiri dari:

a) Program Kesehatan dan Gizi c) Program Pendidikan    

b) Program Air Minum dan Sanitasi Lingkungan    d) Program Penanggulangan HIV/AIDS  

e) Program Perlindungan Anak    f) Program Komunikasi  

g) Program Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME)

Pemerintah dan UNICEF dalam kerjasama yang terjalin menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan meningkatkan martabat anak.

Isi dan Implementasi Kerjasama Tahun 2006-2010 Tentang Perlindungan Anak dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Pada Anak

Pemerintah bekerjasama dengan UNICEF dalam penyusunan kebijakan, pengembangan data dan riset, pengembangan dan implementasi peraturan, peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi yang terkait dengan perlindungan anak termasuk di daerah konflik dan terkena bencana. UNICEF bekerjasama dengan institusi pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan institusi pemerintah lainnya hingga tingkat provinsi dan kabupaten, KPAI, lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional, lembaga perlindungan anak tingkat provinsi, universitas, sektor swasta, media massa dan partner-partner PBB dalam menjalankan program perlindungan anak. Program perlindungan anak menjadi salah satu program dalam isi kerjasama Indonesia dan UNICEF. Dalam program perlindungan anak menempatkan isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekerasan, eksploitasi anak dan pendaftaran kelahiran.

Pertama, Proyek perlindungan dari perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi, Indonesia masih sangat rentan dengan anak-anak yang mendapatkan perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan fisik, mental dan seksual yang banyak dialami anak-anak Indonesia, terdapat kasus yang tidak terungkap karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kekerasan pada anak dan informasi yang kurang tentang prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan pada anak. Maka, pemerintah dan UNICEF terus berupaya untuk mengurangi kekerasan pada anak dengan perlindungan korban dalam hukum, dan dalam pelaporan dan pemantauan akan diadakan sosialisasi pelaporan kekerasan.

Kedua, Proyek pendaftaran kelahiran, hal ini sangat penting bagi anak-anak. Untuk masa depan anak, maka pemerintah berupaya meningkatkan angka pendaftaran kelahiran melalui sistem pendaftaran kelahiran yang universal dengan mendaftarkan data-data bayi yang baru lahir sebelum usia 60 hari yang bebas biaya dan diatur secara desentralisasi. Dengan pendaftaran kelahiran anak akan memiliki akte kelahiran dan memiliki kewarganegaraan secara resmi dan sah di hadapan  negara., serta kesehatan dan pendidikan anak akan terjamin. Dengan adanya pencatatan kelahiran pada gilirannya dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya perdagangan anak secara ilegal.

Implementasi program perlindungan anak, pemerintah dan UNICEF antara lain:

Melakukan pelatihan dan pedoman khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan  kepada guru-guru di sekolah tentang dampak kekerasan pada anak dan memberikan allternatif pemberian hukuman kepada anak.

UNICEF melakukan survei di beberapa provinsi tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada anak dan membantu terbentuknya pemantauan dan mekanisme pelaporan mengenai perlakuan salah, serta kekerasan terhadap anak.

Pemerintah dan UNICEF meluncurkan kampanye “Stop Kekerasan Terhadap Anak” dan memberikan fasilitas pelayanan pengaduan dan konsultasi mengenai masalah anak dengan membuka layanan pengaduan melalui telepon bebas pulsa “Telepon Sahabat Anak” yang tersedia di Jakarta, Aceh, Makassar, Surabaya, Pontianak dan Sidoarjo,

UNICEF dan Pemerintah Surakarta berhasil membentuk tim dan pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di keluarahan dan menghasilan Standar Operasional Prosedur penanganan anak korban kekerasan di tingkat kelurahan kota Surakarta dan memberikan pelatihan konseling kepada petugas penanganan kasus di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta.

UNICEF menerapkan Program sekolah ramah anak dalam menanggapi, kekerasan yang kerap terjadi di sekolah. UNICEF mensosialisasikan dan mengenalkan hak-hak anak di sekolah-sekolah agar anak-anak memahami tentang hak-hak mereka. Program ini telah diterapkan di SD Batu Kumbung I Lombok.

UNICEF memberikan konseling kepada anak-anak korban kekerasan, baik mereka sebagai pelaku kekerasan ataupun korban. Penangann anak korban kekerasan dilakukan melalui pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan medis dan juga pendampingan pasca kasus dengan memonitor dan memantau perkembangan anak.

UNICEF berupaya untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perkara hukum dan mejadi saksi agar anak tersebut tidak medapat tekanan ketika ia memberikan kesaksian. UNICEF bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM membuat Juvenile Justice System yang mengatur agar anak mendapatkan perlindungan psikologis maupun perlindungan hukum agar dapat memberikan kesaksian tanpa paksaan dari manapun. Dalam implementasi sistem tersebut, UNICEF bekerjasama dengan beberapa LSM seperti ELSAM dan LPA.

UNICEF memberikan pelatihan khusus kepada satu tim yang terdiri atas relawan dan polisi yang telah dibentuk untuk menangani kasus perlindungan anak dan menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.

UNICEF dan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2007 melakukan sosialisasi Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan. Alur penanganan dan rujukan terhadap anak korban kekerasan diedarkan antara lain di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS. Dr. Soetomo Surabaya, dan RS. Sardjito Yogyakarta.

Budaya atau tradisi sangat menyatu pada masyarakat Indonesia. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat pada suatu daerah yang sifatnya turun temurun serta memiliki kekhasannya tersendiri sehingga perlu terus dilestarikan. Dengan kekhasan tersebut, budaya sekaligus menjadi suatu kearifan lokal dengan nilai-nilai moral luhur yang penting untuk pegangan dalam menjalani hidup. Tradisi atau budaya tersebut menjadi salah satu identitas nasional. Budaya yang dilestarikan dapat memperkaya kekayaan bangsa.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar adalah Rasulan. Tradisi Rasulan atau Tradisi Resik Desa (Bersih Desa dalam Bahasa Indonesianya) adalah upacara persembahan hasil bumi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi tersebut diadakan di Desa Dalungan dengan memberi hasil bumi dan jajanan pasar ke punden yang berbentuk segi empat dari batu yang berada di lapangan atau disebut Mbah Kenteng. Saat malam terdapat pertunjukkan Tayub yang diiringi oleh gamelan lengkap dan oleh sindhen ngadeg dan sindhen lingguh.

Pertunjukan Tayub biasanya diisi dengan tarian para perempuan. Perempuan yang menari akan diberikan uang oleh warga sekitar atau para penonton yang hadir. Tradisi ini dilakukan pada bulan Agustus namun tidak setiap tahun diselenggarakan. Masyarakat sekitar masih mempercayai bahwa asal-usul desanya dari punden yang diberi nama Mbah Kentheng. Keunikan dari tradisi Rasulan adalah keterlibatan perempuan. Masyarakat desa selama ini masih menganggap bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga yakni anak, suami. Perempuan dari desa tersebut bukan hanya diajak untuk melestarikan budaya dengan hanya memasak dan menyiapkan upacara.

Di Desa ini, masyarakat juga melibatkan perempuan untuk berani tampil di hadapan banyak orang. Tarian yang disajikan perempuan menjadikannya lebih termotivasi untuk lebih menyadari dengan potensi yang dimilikinya. Melalui tarian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada perempuan untuk lebih mencintai budayanya. Budaya ini diharapkan juga dapat diwariskan kepada generasi muda agar tidak lekang termakan zaman.

Arus globalisasi yang sangat cepat masuk ke dalam negeri seperti budaya barat dan westernisasi versi Asia yang sering dikenal dengan K-POP. Edisi Korean Wave begitu gencar menyerang generasi milenial. Hal ini perlu ditanggulangi dengan mengajak generasi muda untuk kembali kepada budaya sendiri. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya mencintai budaya sendiri sebagai identitas nasional agar tetap lestari.

Salah satu upaya masyarakat Solo untuk menghidupkan budaya tradisional adalah melalui seni tari. Sanggar Tari Sang Citra salah satu sanggar tari yang berfokus pada tarian tradisional di Kota Solo. Sanggar ini didirikan oleh seorang perempuan yang mencintai tari jawa. Sanggar Tari Citra ini telah berdiri sejak tahun 2017. Upayanya untuk melestarikan dan menyebarkan tradisi lokal kepada masyarakat menjadi alasan bagi Sanggar Tari Citra untuk mendapat dukungan pemerintah kota. Kemauan seorang perempuan untuk melestarikan dan mengajarkan tarian Jawa tradisional dan modern kepada masyarakat menjadi bukti bahwa semua elemen bangsa dapat memberikan kontribusi positif kepada sesama.

Bagi masyarakat Jawa, kaum perempuan banyak dianggap sebagai makhluk yang lemah. Perempuan masih memiliki ruang gerak yang terbatas untuk mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi. Di sinilah diperlukan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang, salah satunya adalah pelestarian budaya seni tari. Seni tari lebih identik dengan figur perempuan karena memiliki gerakan yang lemah gemulai, lembut meskipun ada juga yang gerakannya lincah dan pemberani. Hal ini menunjukkan bawah tarian Jawa memiliki nilai-nilai luhur bagi pengembangan diri perempuan agar berani menghadapi segala sesuatu dalam realita kehidupan namun tidak meninggalkan perasaannya yang lembut dan penuh cinta. Filosofi seperti inilah yang perlu diajarkan dan disebarkan kepada generasi muda agar mau mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang ada ditengah gencarnya globalisasi.

Sanggar tari ini terdiri dari 12 orang pengajar yang 9 diantaranya kaum perempuan dan sisanya kaum laki-laki. Salah satu pengajar bernama Theresia Sarasmani Kinayomi sebagai perwakilan dari generasi milenial. Sebagai anak muda, Theresia tidak malu untuk menekuni budaya tradisional namun menunjukkan prestasi berkelas. Diantaranya adalah penampilan Theresia untuk mengisi salah satu acara berkelas dunia di Bali. Tarian Srikandi yang dibawakan Theresia sebagai opening dalam acara Miss World. Melalui tarian tradisional tersebut, penari yang mewakili generasi milenial berusaha menanamkan kebiasaan untuk mencintai budaya sendiri kepada masyarakat domestik dan internasional. Penari juga mengajak para penonton untuk mengapresiasi sebuah seni tradisional. Penari sekaligus mengajak semua generasi muda menyadari keragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan untuk mengembangkan potensi diri hingga dapat menjadi agen perubahan yang diapresiasi oleh masyarakat luas. Kaum perempuan penggiat seni dapat berpartisipasi juga sebagai aktor Citizen Diplomacy (Diplomasi Warga), karena berkontribusi terhadap aktivitas diplomasi dalam bidang budaya yang dilakukan oleh warga biasa untuk diperkenalkan kepada masyarakat internasional melalui tarian sehingga banyak warga negara asing yang ingin mempelajari. Citizen Diplomacy adalah konsep bahwa setiap warga negara memiliki hak, bahkan tanggung jawab untuk terlibat lintas budaya dan menciptakan pemahaman bersama melalui interaksi antarindividu. Sebagai dampak dari aktivitas diplomasi tersebut adalah individu dan masyarakat mendapat manfaat dari interaksi yang terbentuk dengan menghasilkan pemahaman yang lebih besar tentang keberagaman budaya. Budaya tidak akan punah apabila warganya memiliki kesadaran yang tinggi sebagai identitas bangsa dan sebagai pemersatu bangsa.

Gender is a social construction that is built from an early age. Social and historical factors can shape and determine the gender differences that are applied in society at a certain time. For example when a boy cries and his parents will say “men shouldn’t cry” as well as girls when crying, their parents say “you don’t cry, why are you crying?”, This shows someone was formed into men and women since childhood, that men should not cry and must be strong, while women must always be given gentle attention.

Subtle, maternal and working traits such as caring for children, taking care of the house, cooking and so on in the social construction of the community assume that these traits are identical to a woman. This brings many difficulties to women who want a career and work hard to pursue career achievements. This condition will be inversely proportional when women are placed in the position of the backbone of the family. Likewise, when women want to get a high education and a good profession.

The people still hold negative stigma and stereotypes about women who work let alone work with work that is dominated by men. Society has different perceptions between women who work as teachers or doctors or bank employees with the profession as a driver, construction worker, and so on which is generally done by a man. As experienced by a 35-year-old woman who works as an online motorcycle taxi driver. For one year, Sari became the backbone of the family due to her husband’s condition which made it impossible to work.

With the development of application-based technology by offering services to the public in the online form there is no longer a limitation between women and men in terms of work, one of which is the work of online drivers whose drivers are not only men but women also choose this job. During this time the community still views that work as a motorcycle taxi driver is dominated by men. This gives rise to negative stigma and stereotypes for women. Women with such work are considered to be menial workers and are identical with men’s work, because the “automotive” in the construction of society’s culture is still attached to men. Society still thinks that everything related to engineering, machinery is the area of men, strong, rational, male and mighty. While women who are identical with the weak, motherly and emotional do not deserve in the realm of this work.

Now in a modern society there has been a change in mindset. There are also some people who have realized that women have the same social role as men. It is possible for women to get the same job as men, one of which is as an online motorcycle or taxi driver. With this work women and men get equal roles. There is still an imbalance in the number of female drivers that are smaller than male drivers, and cancellation of orders that also occurs more in female drivers than male drivers. Unfortunately, again women are considered weak and unable to do the work.

In economic globalization with human rights, it is closely related to aspects of labor rights in economic activities. Human rights are equality and justice. In 2017 the WTO initiated a joint declaration related to “Trade and Women’s Economic Empowerment” which is a step forward from organizations that are considered to represent global capitalism in cross-border trade. The WTO pays attention to the existence of women as an effort to be more responsive to human rights issues, so women are a gender that has long embraced and fought in the equality and justice of human rights in society.

Globally gender equality and justice have evolved but in the social structure of local communities there has not been much progress.

At a particular level from various parts of the world it is still a major obstacle to achieving gender equality and justice. One of them is a patriarchal structure of society which is the family order that attaches great importance to the father’s lineage. Social system that considers the father to control all members of his family, wealth and human and economic resources. The patriarchal social system was formed beginning from the house as a place for initial socialization of patriaki construction.

Gender differences will not be a problem if gender inequality does not occur. Injustice in gender differences breeds injustice for women through myths, socialization, culture and government policies. Cultural values that exist in a patriarchal society reflect gender inequality which puts women in an unequal position. Many people still believe that cultural values are mental factors that determine the actions of a person or society. In social, political, economic and legal life there are still inequalities and conditions that are abstract and have an unequal position that is evident towards women. The process of marginalization can be a threat to community development.