My Blog

Pada tahun 2015 menjadi tahun dimulainya ASEAN Economic Community (AEC) yang merupakan realisasi dari visi ASEAN pada tahun 2020 untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. AEC adalah kesepakatan yang dibangun oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat meningkatkan daya saing di kancah internasional agar pertumbuhan ekonomi dapat merata, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.  Dalam mempersiapkan AEC 2015 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi AEC dan Kepres Presiden Nomor 37 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan AEC yang akan dimulai akhir 2015, maka untuk mendorong daya saing nasional harus didorong oleh kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015 karena daerah menjadi pusat penentu bagi kesiapan dalam pasar bebas ASEAN. Salah satu daerah yang bersiap untuk menghadapi AEC yaitu Provinsi Jawa Tengah.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Tahun 1997 di Kuala Lumpur menjadi awal yang baru bagi perkembangan ASEAN yang menginkankan ASEAN sebagai komunitas negara-negara  Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, dan bersama dalam kemitraan yang dinamis. ASEAN mengadopsi Bali Concord  II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN, sebagai upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN ( ASEAN Security Comunity/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC). Pada 13 Januari 2007 para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina menandatangani ”Cebu Declaration on the Estabilishment of an ASEAN Community by 2015”. Dengan deklarasi ini para pemimpin menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015. Pada 20 November 2007 KTT ASEAN ke-13 di Singapura, penandatangan ASEAN Charter beserta cetak biru AEC 2015 menjadi babak baru dalam kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuan utama AEC adalah untuk mendorong efisiensi dan daya asing ekonomi, daya saing ekonomi kawasan ASEAN, seperti apa yang tercermin di dalam blueprint AEC, yaitu Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampi, dan modal), Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tingi, Menuju saatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (regional of equitable economic development) melalui pembangunan UKM dan program– program lainnya, Menuju integrasi penuh pada ekonomi global.

Geografis Provinsi Jawa Tengah

Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah berada pada 50400- 80300 Lintang Selatan dan 108030’ – 111030’ Bujur Timur, secara administratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  di  sebelah  selatan;  Provinsi  Jawa  Barat  di  sebelah  barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi dallam 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 573 Kecamatan, 7.809 Desa dan 769 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari  luas  Pulau Jawa dengan kondisi relief berupa daerah pengunungan dan daratan tinggi, daratan rendah dan pantai yaitu pantai pesisir utara dan selatan dan jumlah penduduk sebanyak 32.382.657 jiwa.

Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki lokasi yang cukup strategis yaitu di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan terdapat sarana dan prasarana penunjang sebagai tujuan investasi yaitu jalur pelayaran nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, selain itu terdapat sarana penunjang lain yaitu transportasi udara dengan tersedianya Bandara di Kota Semarang , Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Boyolali. Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan industri untuk meningkatkan perekonomian seperti Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma dan Tanjung Emas Export Processing Zone yang berada di Kota Semarang, serta memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan seperti hampir seluruh daerah Jawa Tengah menghasilkan jagung kecuali Magelang dan Pekalongan, pengembangan komoditas karet di Kecamatan Wanareja dan Deyuh Luhur Kabupaten Cilacap, Banyumas Banjarnegara, dan Kendal, dan sentra perikanan di Brebes, Cilacap, Tegal, Kebumen, Pemalang, Batang, Jepara, Pati dan Rembang, selain itu terdapat sentra produksi teh di daerah Wonosobo, Karanganyar, Tegal, Batang, Temangung, Kendal, Pekalongan, Pemalang, dan Boyolali dan menghasilkan kelapa dan kopi, sedangkan sentra produksi tebu di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Pati, Sragen, Karanganyar, dan Klaten, ada juga sentra produksi komoditi kakao yang ada di daerah Pemalang, Jepara, Batang, dan Cilacap, dan banyak  perusahaan tekstil seperti PT. Sritex, PT. Tyfountex, PT. Apac Inti Corpora, PT. Mutu Gading Tekstil.

Sumber daya alam menjadi pendukung aktivitas ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai tambah seperti sumber daya alam berupa mata air di daerah Klaten yang menjadi desa wisata mata air, dan peningkatan SDM terutama untuk para aparatur pemerintah daerah  maka pemerintah Jawa Tengah mengirim peserta dari masing-masing permerintah kota/kabupaten di Jawa tengah untuk mengikuti pelatihan singkat Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta kerjasama dengan Uni Eropa, selain itu,  infrastruktur menjadi peranan penting untuk menjalankan roda ekonomi dalam menghadapi AEC tahun 2015.

Apa peran infrastruktur dalam pengaruh regionalisme Asia Tenggara menghadapi AEC ?

Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka dapat meningkatkan produktivitas dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energy dan input produksi lainnya sehingga mempercepat pertumbuhan nasional maupun daerah dan fungsi infrastruktur sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain bahkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga dapat menciptakan konektivitas antar negara-negara dan terutamanya dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur ?

Daerah memiliki peran untuk mendorong daya saing nasional dan yang akan mendukung Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).  Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan kehadiran AEC salah satunya dengan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah dan nasional agar perdagangan lebih efisien sehingga mampu mengurangi hambatan, biaya produksi dan pemasaran untuk produk-produk UMKM dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Kesiapan infrastruktur ditinjau dari infrastruktur darat, infrastruktur udara, infrastruktur laut dan infrastruktur telekomunikasi.

Untuk infrastruktur darat, dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah dalam mengatasi kendala dalam masalah penyediaan infrastruktur terlihat dalam beberapa aspek misalnya rencana penyusunan basic desaing stasiun terpadu KA di terminal Makang, pembangunan emplasemen-shelter KA di bandara Ahmad Yani, study penyusunan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi di Jawa Tengah, peningkatan pelayanan perhubungan wilayah Jawa Tengah. Untuk infrastruktur laut dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah  yaitu meningkatkan pelayanan dan kelancaran dalam memberikan fasilitas pada sektor laut dengan program fasilitas pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan, serta keselamatan pelayaran, untuk infrastruktur udara dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 Jawa Tengah dengan meningkatkan pelayanan.

Sumber:

SATRIO ANORAGA SUNGGINGPROBO. KESIAPAN INFRASTRUKTUR JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015. SKRIPSI.

Di Indonesia kelapa sawit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848 dan banyak ditanam dibeberapa wilayah di Indonesia seperti ke Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.  Kelapa sawit adalah jenis tanaman tropis sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Afrika. Di Indonesia perkembangan jumlah produksi dan ekspor terus mengalami kemajuan, sejak tahun 2006 Indonesia berhasil menjadi berhasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia  dan menjadi tantangan berikutnya bagi Indonesia  untuk menjadi “raja” produk hilir dunia yakni produk oleofood, produk oleokimia dan biofuel. Namun, Indonesia sebagai pengekspor terbesar minyak kelapa sawit dunia dalam jangka panjang bisa merugikan bagi pihak Indonesia karena ketergantungan pada pasar CPO dunia maka akan membuat industri minyak sawit Indonesia dapat dipermainkan pasar CPO dunia karena industri hilir minyak kelapa sawit dikuasai oleh negara-negara lain dan nilai tambah industri juga tidak dinikmati oleh Indonesia.

Maka untuk meningkatkan kualitas pada ekspor minyak sawit, Indonesia berusaha untuk mempercepat kebijakan hilirisasi agar produk dari turunan CPO dapat terserap dengan maksimal serta memiliki nilai jual yang tinggi dan berkualitas yaitu dengan industri refinery yaitu industri yang mengolah minyak sawit dan minyak inti sawit menjadi produk antara lain olein, stearin dan palm fatty acid distillite (PFAD) , dari produk yang dihasilkan oleh industri refinery kemudian dapat diolah lebih lanjut untuk memperoleh produk-produk minyak sawit yang lebih. Dengan kebijakan hilirisasi akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini juga merupakan salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi larangan impor sawit Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa.

Uni Eropa menjadi pasar internasional yang memberi kontribusi besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia dengan ekspor Indonesia mencapai 48 %  dan produk yang menarik perhatian bagi Uni Eropa dari Indonesia antara lain minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak nabati. Namun dalam proses ekspor minyak kelapa sawit mentah ke Uni Eropa terdapat beberapa hambatan salah satunya adanya politik dagang.

Tahun 1999 hingga tahun  2013 ekspor CPO Indonesia ke Uni Eroapa mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 dan 2016 ekspor CPO Indonesia mengalami kemerosoton yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni: semakin meluasnya isu deforestasu melalui media masaa, penggunaan “say no to palm oil” atau “no palm oil”, penggunaan “say no to palm oil “ pada slogan produk yang dimulai sejak 2013 ,  pembatasan penggunaan Biodiesel, dimulainya penerapan tariff anti-dumping  terhadap Indonesia sejak Nopember 2013 dan pemberlakuan aturan wajib pelabelan sertifikat sawit berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Uni Eropa mengimpor minyak nabati dari luar negeri memberikan dampak yang baik bagi kegiatan ekspor CPO Indonesia karena harga yang terjangkau dan berlimpahnya ketersediaan CPO yang menyebabkan Uni Eropa berkerjasama dalam perdagangan CPO Indonesia, selain itu dapat meningkatkan devisa negara dan menghidupkan kegiatan dalam negeri atas permintaan CPO yang berkesinambungan. Pada tahun 2018 produksi kelapa sawit sebesar 48,68 juta ton yang terdiri dari 40,57 juta minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan  8,11 juta ton minyak (palm oil-PKO) dengan nilai Rp.289 triliun. Dampak ekspor minyak kelapa sawit yang baik bagi perekenomian Indonesia yang mampu mencatatkan surplus USD 16,52 miliar ketika neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 8,49 miliar pada tahun 2018, sehingga kelapa sawit menjadi komoditas ekspor yang cukup penting dan harus dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya.

Namun, adanya peralihan penggunaan minyak nabati memberikan dampak yang buruk yaitu menurunnya permintaan  terhadap SBO, RSO dan SFO, hal ini menjadikan Uni Eropa melakukan proteksi produknya, dengan proteksi yang dilakukan Uni Eropa membuat kebijakan-kebijakan yang diambil dinilai sangat merugikan bagi Indonesia dan sebagai kamuflase dari kampanye hitam untuk memboikot CPO Indonesia.

Terkait dengan upaya Uni Eropa memproteksi beberapa produknya , terdapat beberapa isu yang menganggu Indonesia terkait CPO Indonesia yaitu :

1. CPO Indonesia Dianggap Tidak Ramah Lingkungan dan Menyebabkan Deforestasi.  Banyak isu yang menghambat laju perdagangan minyak sawit, mulai dari  isu lingkungan tahun 1970-an hingga isu emisi global dan high carbon stock (deforestasi). Pada tanggal 8 Februari 2019 Uni Erpa mengeluarkan Draft Delegated Regulation of ILUC-RED II yang berisi mengaitkan emisi Indirect Use Change (ILUC) dan menyebutkan bahwa minyak sawait salah satu bahan baku biofuel yang tergolong dalam high risk menurut kriteria ILUC karena dapat mengurangi areal pangan dan memicu konversi hutan dengan stok karbon yang tinggi menjadi lahan pangan, selain itu dapat meningkatkan emisi Green House Gase (GHG) dan mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi global terbesar dipicu oleh faktor pengembangan peternakan sapi yang membutuhan lahan mencapai 58 juta hektar dan kelapa sawit menempati urutan kelima dengan 5,5 juta hektar. Walaupun deforestasi di Indonesia telah terjadi seperti negara-negara lain, namun deforestasi di Indonesia dilakukan secara terencana dan selektif,  sesuai dengan Undang-Undang (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup) yang menyatakan minimum 30 persen dari luas daratan dipertahankan sebagai hutan (“rumah” biodiversity).
2. Memberlakukan Politik Dagang Anti-Dumping. Pada 27 November 2013 Uni Eropa menerapkan  definitif anti-dumping pada distribusi biodiesel dari Indonesia sebesar 18,9% yang merugikan kegiatan perdagangan Indonesia, hal ini jelas terlihat adanya persaingan yang tidak sehat antara produksi minyak nabati Uni Eropa dengan CPO Indonesia karena CPO dari Indonesi jauh lebih murah dan stok bahan baku yang melimpah di Indonesia.
3. Melarang Penggunaan Biodiesel. Alasan utama Uni Eropa menghentikan konsumsi biodiesel sawit yaitu emisi karbon biodiesel sawit tiga kali lebih besar dari energi fosil, tingginya permintaan akan Bahan Bakar Nabati  (BBN) yang tinggi di kawasan Uni Eropa maka Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan biodiesel.
4. Pemberlakuan Aturan Wajib Mencantumkan Label Sertifikat Sawit Berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dengan adanya beberapa isu yang menganggu CPO Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kampanye hitam Uni Eropa, antara lain:

1. Langkah Menanggulangi Isu Deforestasi Hutan, pemerintah dan perusahaan berupaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tata cara dan tata kelola perkebunan sawit  agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan punahnya keanekaragaman hayati dengan kegiatan  pelestarian hutan memantau kegiatan perluasan lahan sawit.
2. Langkah Menanggulangi Pemberlakuan Politik Dagang Anti-Dumping  antara lain; Indonesia melayangkan surat penolakan kepada Uni Eropa , melakukan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa, melakukan pengecekkan dan berkoordinasi dengan para produsen/eksportir, Indonesia melakukan gugatan ke Panel Badan Penyelesaian Sengketa  di WTO dan mempelajari ketentuan anti dumping Uni Eropa , pembentukan lembaga KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia).
3. Langkah Menanggulangi Pelarangan Penggunaan Biodiesel di Uni Eropa. Indonesia mengambil sikap untuk mengabaikan satu tempat yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan ekspor produk biodiesel Indonesia yaitu dengan memajukan pasar distribusi biodiesel ke negara Cina, Indonesia, Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan serta menurunkan produksi biodiesel dalam negeri.
4. Langkah Menanggulangi Pemberlakuan Aturan Wajib Mencantumkan Label Sertifikat Sawit Berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas CPO pemerintah melalui berbagai aspek melakukan pembenahan tata kelola, aspek sosial dan kelembagaan petani sawit, melakukan pemberbaikan data untuk mendapatkan data yang valid, melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dan perbaikan tracebility sebagai bagian dari proses bisnis yang harus dilakukan dalam mewujudkan keamanan rantai pasok.
5. Langkah-Langkah Negoisasi. Jalur diplomasi menjadi pilihan tetap pemerintah Indonesia kepada Uni Eropa terkait dengan black campaign pada crude palm oil Indonesia , dengan upaya persuasif yang dilakukan Indonesia antara lain: Penyelenggara konferensi internasional dengan tema “Eradicating Poverty throught the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity” di Pontifical Urbana University di Roma, Italia merupakan forum terbuka sebagai kesempatan yang sangat penting bagi Indonesia untuk bertukar pikiran secara intelektual dan dialog yang transparan bagi semua pihak yang terkait dengan industri CPO di Indonesia dan Uni Eropa  dan pemerintah Indonesia mendekati negara-negara Uni Eropa untuk membantu produsen kelapa dunia dari tindakan diskriminasi yang dapat merugikan perekonomian  negara-negara produsen.
6. Langkah-langkah Pengaduan ke WTO. Apabila langkah diplomasi masih belum dapat menyakinkan Uni Eropa , maka Indonesia akan mengajukan gugatan ke WTO, yang sebelumnya Indonesia pernah memenagkan kasus yang berkaitan dengan tuduhan yang dilakukan Uni Eropa terkait penggunaan anti dumping yang tak terbukti.
7. Langkah-langkah Retaliasi. apabila upaya yang dilakukan Indonesia untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa dan melalui jalur WTO masih tidak dapat membuahkan hasil, maka Indonesia akan mengambil langkah yaitu pemutusan kerjasama dengan Uni Eropa dengan memberhentikan masuknya barang impor eropa ke Indonesia seperti pembelian pesawat, susu, mobil dan lain-lain.

Sumber:

EMHA ARDIANSYAH. UPAYA PEMERINTAH INDONESIA  DALAM MENANGGULANGI KAMPANYE HITAM UNI EROPA TENTANG CRUDE PALM OIL  (CPO)  TAHUN 2014 – 2018. SKRIPSI.2020.

Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah serta memiliki budaya yang kuat dan sangat melekat dalam masyarakat. Dengan pemandangan alam yang indah dan ciri khas budayanya banyak menarik para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, salah satu negara yang  banyak warga negaranya  untuk  berkunjung ke Pulau Bali yaitu dari negara Australia. Negara Kanguru (Australia) ini merupakan negara  yang wilayahnya dekat dengan Indonesia, Australia adalah salah satu negara yang paling multikultural di dunia yang kaya akan Pribumi, budaya imigran,dan negara yang demokratis, stabil dan memiliki beragam budaya, selain itu Australia sebagai negara yang letak geografisnya sangat strategis walaupun sebagai benua kecil dan terpencil namun kaya akan sumber daya alam.

• Australia Menjadikan Bali Sebagai Destinasi Wisata Favorit

Bagi Australia Pulau Dewata Bali merupakan destinasi wisata nomor satu dengan kunjungan turis Australia berlibur ke Bali sekitar satu juta turis pertahun, sehingga dengan banyaknya turis Australia mengunjungi Bali terdapat bentuk dan upaya hubungan yang dilakukan oleh Australia dengan Bali, sebagai berikut:

1.Pemerintah. Pemerintah menjadi aspek terpenting dan berperan penting dalam menjalankan kerjasama. Indonesia memberikan bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara dan salah satunya yaitu Australia yang meliputi jenis visa berikut ini: Tourist Visa merupakan salah satu visa dengan ijin bebas untuk masuk dan tinggal di Indonesia dengan batas waktu 30 hari dan bisa diperpanjang melalui kantor KBRI atau KJRI yang ada di Australia, hal ini disambut baik oleh warga Australia, Business Visa merupakan visa bisnis  untuk pemegang paspor Australia dengan  diberikan ijin dengan batas waktu 60 hari untuk sekali masuk dan dapat diperpanjang melalui kantor imigrasi terdekat, dengan tujuan bisnis yang membutuhkan beberapa kali masuk ke Indonesia diberikan waktu 11 bulan atau 1 tahun namun harus memiliki surat ijin bisnis yang dikeluarkan oleh Direktorat Imigrasi Pusat di Jakarta, Working Holiday Visa and Employment Visa merupakan visa yang diberikan kepada warga Australia untuk mengunjungi Indonesia dan warga Indonesia mengunjungi Australia, hal ini sesuai dengan perjanjian antara kedua negara yaitu Australia-Indonesia mulai 1 Juli 2019,  visa ini untuk berlibur namun memungkinkan pemegang visa untuk melakukan beberapa pekerjaan dengan ketentuan tidak selama lebih dari 6 bukan dan tidak terlibat dalam studi atau pelatihan selama lebih dari 4 bulan, dalam visa ini diberikan waktu 12 bulan, dan untuk visa pekerjaan diberikan oleh warga Australia yang tinggal di Bali kurang lebih 5 tahun.,  Social-Cultural Visa merupakan visa untuk pemegang paspor Australia dan hanya berlaku untuk sekali masuk yang bertujuan untuk kunjungan keluarga, acara kebudayaa, pelatihan, kompetisi budaya dan olahraga atau aktivitas kemanusiaan, yang diberikan batas waktu 60 hari di Indonesia dan dapat diperpanjang melalui kantor imigrasi terdekat, Retirement Visa merupakan visa yang diberikan kepada warga Australia yang berusia diatas 55 tahun untuk menikmati masa pensiun di Bali dan memperoleh visa pensiun yang dapat diperbaharui setiap tahun .

Selain itu pemerintah Australia menawarkan kerjasama dalam pengembangan sektor pariwisata dalam forum kerjasama pertemuan sektor transportasi Australia-Indonesia  untuk mengembangkan transportasi ke tempat atau daerah wisata favorit di Australia maupun Indonesia , kerjasama kedua negara antara lain dengan maskapai Indonesia yaitu Garuda Indonesia yang sudah mengoperasikan jadwal penerbangan dari Jakarta dan Denpasar menuju Sydney, Melbourne dan Perth, Australia dengan maskapainya yaitu Qantas, Jetstar Airways dan Virgin Australia yang mengoperasikan penerbangan dari Australia ke Denpasar, Bali, serta terdapat agen perjalanan wisata di Australia yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia dengan mempromosikan paket wisata dengan harga khusus bagi warga Australia.

2. Non-Government (Non-Pemerintah). Warga Australia setiap tahunnya banyak berkunjung ke Pulau Bali dan membuat warga Australia menyukai Pulau Bali serta mengikuti aktivitas kemanusiaan dan aktivitas lingkungan hidup di Bali, terdapat beberapa organisasi non-pemerintah Australia yang didirakan oleh warga Australia yang berupa organisasi sosial, amal dan program-program serta sukarelawan Australia yang didanai oleh pemerintah yang bekerja di Bali, organiasi non-pemerintah antara lain: Coral Triangle Center (CTC) yang merupakan organisasi non-pemerintah sebagai fondasi untuk konservasi keanekaragaman hayati laut, pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. The Australian Consortium for “In-Country” Indonesia Studies (ACICIS) yang merupakan himpunan pelajar untuk mengembangkan dan mengkoordinasi kualitas tinggi bagi pelajar Australia untuk memilih pilihan studi yang ada di Indonesia, salah satunya Universitas Udayana Bali. The Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) merupakan acara dengan tujuan menampilkan karya sastra Bali dan Indonesia. Internations Bali Expat Forum-Australian Nationality adalah organisasi kelompok  untuk saling mendukung dalam memberikan informasi tentang tempat bertemu untuk sesama ekspatriat Australia di Bali. Indonesia Australia Business Council Bali Branch (IABC) yaitu asosiasi bisnis mewakili kepentingan bisnis sektor swasta dalam hubungan komersial antara Bali, Indonesia dan Australia serta kerjasama pemerintah kedua negara dalam meningkatkan efektivitas untuk menciptakan dan menjalankan bisnis. The Indonesia Australia Language Foundation (IALF) yaitu untuk mempelajari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris bagi para pelajar yang melaksanakan pertukaran pelajar. The John Fawcett Foundation (JFF) yaitu sebuah organisasi kemanusiaan yang didirkan oleh John Fawcett, mantan pendidik dan wakil direktur Perth Technical College tahun 1991 dengan tujuan membantu orang yang membutuhkan secara gratis dengan menjalankan klinik keliling di seluruh Bali. Centrelink yaitu sistem pembayaran yang digunakan warga negara Australia di Bali untuk mengajukan klaim kesehatan. Bali Children Foundation yaitu organisasi non pemerintah yang berbasis di Australia untuk menyediakan jalur pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung dengan keluarga kurang mampu.

3. Media. Media menjadi bentuk diplomasi antar negara untuk dapat mengetahui informasi, banyak media yang mengenalkan pulau Bali kepada masyarakat internasional melalui para warga Australia sebagai tujuan popular bagi para wisatawan Australia, dalam survei yang dilakukan oleh media Australia dengan responden 90% dari wisatawan Australia di Indonesia, dan bali mendapatkan tiga penghargaan sebagai destinasi wisata group keluarga dari media travel Australia.

4. Masyarakat Australia dan Bali. Warga Australia menyukai berkunjung ke Pulau Bali karena biaya perjalanan ke Bali dan gaya hidup serta kebutuhan sehari-hari murah, suasana Bali yang nyaman dengan keunikan budaya dan alam yang indah, Bali dan Australia memiliki jarak tempuh yang dekat, Pulau Bali dianggap oleh warga Australia sebagai rumah kedua.

5. Bisnis. Warga negara Australia di Bali tidak hanya berlibur namun juga menjalankan bisnis, seperti café Sisterfields di Seminyak Bali sebagai pemilik café yang berkewarganegaraan Australia, dengan menggabungkan kuliner barat dengan kuliner Indonesia.

Dengan pemandangan alam yang indah dan keunikan budaya yang banyak menarik wisatawan menjadikan Pulau Dewata Bali  menjadi rumah kedua bagi para warga negara Australia untuk menetap hidup di Pulau Bali dengan waktu yang lama.

Sumber:

NATHALIA MONICA KRISTY. KEPENTINGAN NASIONAL AUSTRALIA DENGAN MENJADIKAN BALI SEBAGAI DESTINASI WISATA FAVORIT (2018). SKRIPSI. 2020.

Bahasa menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya bahasa maka  individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dapat saling  berinteraksi satu sama lain sehingga bahasa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing, begitu juga dengan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan negara lain sangat membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi melalui diplomasi agar kepentingan nasional dapat tercapai. Bangsa Indonesia memiliki bahasa yaitu bahasa Indonesia yang menjadi landasan bagi terbentuknya Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara, Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa yang terdiri dari 700 bahasa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan yang menjadi bahasa resmi adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka bahasa sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk saling berinteraksi dengan bangsa lain, bangsa Indonesia yang memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia yang merupakan wujud dari politik bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan  sebagai cerminan pembentuk karakter bangsa, dalam kehidupan bernegara bahasa Indonesia tidak lepas dari geopolitik Indonesia dalam wawasan nusantara untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saat ini diplomasi banyak melalui soft diplomasi, dan bahasa menjadi salah satu alat soft diplomasi untuk memperkenalkan kebudayaan suatu bangsa.

Terdapat salah satu negara yang telah mengajarkan Bahasa Indonesia untuk diajarkan pada masyarakatnya yaitu negara Australia. Sejak tahun 1950-an bahasa Indonesia telah diajarkan di sekolah dan universitas di Australia dan hingga saat ini Australia menjadi salah satu penyedia pendidikan Bahasa Indonesia terbesar  diluar Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Australia menanggapi, bahwa Bahasa Indonesia sebagai kebutuhan peningkatan pemeliharaan bahasa, walaupun terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung pengajaran Bahasa Indonesia, namun sebagian besar sebagai alasan keamanan ekonomi dan nasional.

Tahun 1995 adanya pengenalan terhadap Bahasa Indonesia di Australia karena keprihatinan Pemerintah Australia terhadap stabilitas regional di Asia karena meningkatnya minat nasional dalam perdagangan dengan Asia, sehingga pemerintah Australia memperkenalkan sebuah strategi yaitu National Asian Languages and Studies in Australian Schools (NALSAS) dan Bahasa Indonesia menjadi bahasa asing ketiga yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah Australia, dengan pelajar Australia yang memperlajari Bahasa Indonesia sekitar 190.000 pelajar.

Pihak pemerintah Indonesia terus menggalakkan gerakan untuk mengenalkan bahasa Indonesia, salah satunya dengan penjajakan pembahasan mengenai bahasa Indonesia oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Heru Subolo dan pihak Australia yang diwakili oleh Menteri Pendidikan Australia Sarah Mitchell, pertemuan yang diadakan pada 18 Februari ini  untuk memperkuat bahasa Indonesia di Australia, antara lain dengan penjajakan untuk memasukkan pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan dan kesiapan pihak pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan pengembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia dan adanya Memorandum of Understanding, dengan pemahaman pada bahasa Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat di Indonesia  dan sebagai dukungan dalam implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership.

Sumber:

Joshua Christian mau, Setyasih Harini S.IP., M.Si., Halifa Haqqi, S.IP., M.Si. BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA DIPLOMASI ANTRA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRLIA. JURNAL SKRIPSI.

Seni merupakan bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam budaya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Pertunjukkan seni menjadi sarana relasi budaya dari berbagai negara. Salah satu pertunjukkan seni dari berbagai negara untuk membangun relasi yaitu Solo International Performing Art (SIPA) yang dipelopori oleh para perempuan pegiat seni dari Sanggar Semarak Candrakirana. Pertunjukan seni ini bertujuan untuk melestarikan budaya nasional dengan menyelenggarakan event budaya yang bertaraf internasional.

Event budaya dalam taraf internasional sekaligus sebagai sarana pelaksanaan diplomasi. Diplomasi menjadi bagian dari sebuah perwujudan relasi yang terbentuk dari antar individu dari satu negara dengan individu negara lain. Aktivitas diplomasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh para laki-laki karena memiliki tingkat kemampuan untuk bernegosiasi yang lebih tinggi dari perempuan. Perempuan dalam perjuangan melakukan diplomasi menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan peran formal. Dengan adanya perkembangan komunikasi maka perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas diplomasi. Kesempatan untuk melakukan diplomasi dilakukan oleh para perempuan-perempuan dari Sanggar Seni Semarak Candrakirana dari Kota Surakarta.

Para perempuan dari Sanggar Seni Semarak Candrakirana sebagai Aktor Citizen Diplomacy karena dapat memperluas pemahaman pada masyarakat internasional tentang identitas nasional yang dimiliki negara Indonesia melalui budaya sebagai pendukung kekuatan ekonomi nasional yang dapat diselenggarakan melalui event budaya internasional dan sebagai pendukung pemerintah secara informal melalui komunikasi dengan warga negara dari negara lain.

Sanggar Seni Semarak Candrakirana berdiri pada tahun 1998. Anggota dari sanggar pernah menempuh studi di Institut Seni Surakarta (ISI), dari lembaga pendidikan yang memiliki jaringan internasional dan sering memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mementaskan berbagai tarian nusantara ke mancanegara. Sebagian besar anggota dari sanggar tersebut  adalah perempuan. Perempuan-perempuan inilah yang aktif dalam melakukan kunjungan ke beberpa negara untuk memperkenalkan budaya Nusantara dengan pementasan tari klasik maupun modern. Dari pementasan tarian di tingkat internasional menjadi faktor penting bagi terselenggaranya pagelaran seni internasional yaitu Solo International Performing Art (SIPA) yang diadakan setiap tahunnya yang didukung oleh pemerintah daerah serta melibatkan para penari mancanegara.

Seiring dengan kemajuan teknologi, warga negara dapat mewujudkan tanggung jawabnya untuk mendukung diplomasi dari pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional. Di sinilah peran perempuan untuk mengembangkan potensinya guna menjadi diplomat. Perempuan Sanggar Seni Semarak Candrakirana menjadi bagian dari masyarakat yang mendapat pemberdayaan melalui pendidikan dan mendapat kesempatan dari pemerintah lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan diplomasi warga.

Sengketa wilayah banyak terjadi antar negara dengan negara, yang disertai dengan berbagai alasan sebagai sumber potensi sengkaeta seperti politik, strategi militer, ekonomi dan kepentingan-kepentingan lainnya. Sengketa wilayah salah satunya terjadi antara negara Korea Selatan dan negara Jepang yang merebutkan kepulauan Dokdo atau Takeshima. Kedua negara mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan geografis dan historis atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima atau yang disebut dengan Liancourt Rocks.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geografis

Kepulauan Dokdo sebutan Korea Selatan atau kepulauan Takeshima sebutan oleh Jepang adalah kepulauan karang yang letaknya 215 km dari daratan Korea dan 250 km dari daratan Jepang. Kepulauan ini dekat dengan Pulau Ulleung yang sekitar 87 km dari wilayah Korea Selatan, sedangkan dari wilayah Jepang ialah kepulauan Oki yang berjarak 157 km. Kepulauan Dokdo atau Takeshima terdiri dari dua pulau karang yang bernama Seodo di bagian barat dan Dongdo dibagian timur, selain itu kepulauan Dokdo atau Takeshima ini memiliki ekosistem yang unik dan keanekaragaman hayati dan memiliki potensi pada bidang ekonomi.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Sumber Daya Alam

Kepulauan Dokdo atau Takeshima memiliki keanekaragaman ekosistem yang dipengaruhi oleh iklim dan letak geografis. Banyak terdapat jenis burung karena letaknya di Laut Jepang diantaranya camar ekor hitam, elang kaki merah, burung murrelet Jepang, burung hantu, burung layang-layang dan angsa, Selain itu terdapat 80 spesies tanaman serta lebih dari 100 spesies serangga dan kaya akan biota laut dengan 100 jenis ikan dan plankton. Kepulauan tersebut juga menjadi pertemuan arus panas dari pasifik utara yang kemudian mengalir melalui perairan selat Tsushima ke Laut Timur. Keisitimewaan ini menjadi tempat menguntungkan bagi kehidupan biota laut. Pada tahun 2006 ditemukan dua jenis mamalia yaitu singa laut dan anjing laut namun keberadaannya telah punah. Terdapat sumber daya alam yang dapat menjadi sumber energi disekitar laut seluas 16.600 mil yang di dalamanya terdapat 600 juta ton gas hydrat (gas alam kental ke dalam bentuk semipadat) yang tersimpan dalam Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Gas hydrat ini adalah sumber energy terbarukan yang dapat diolah menjadi gas alam cair.

Kepulauan Dokdo atau Takeshima Secara Geopolitik

Secara geopolitik kepulauan Dokdo berkaitan erat dengan kepentingan nasional kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kepentingan tersebut didominasi dengan keinginan dalam menguasai secara penuh atas kepulauan Dokdo yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam laut dan gas hydrat. Dari kepentingan tersebut maka akan mengarah pada pembentukan kebijakan untuk menghasilkan keputusan politik luar negeri. Dalam hal ini, politik luar negeri Korea Selatan mengarah pada pencapaian kepentingan nasionalnya dan menjaga keutuhan wilayah teritorial negaranya yang berdasarkan bukti historis. Jepang lebih memanfaatkan nasionalitas penduduknya dalam mendukung pernyataan klaimnya yang dinilai memiliki tingkat ekonomis dan dan strategis sehingga dapat dikelola oleh pemerintah Jepang. Jepang menetapkan bahwa tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai Hari Takeshima yang dinilai menjadi salah satu usaha dalam mendapatkan kekuasaan territorial atas kepulauan Takeshima.

Latar Belakang Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

1. Perjanjian San Francisco antara Jepang dengan Korea Selatan

Sejak Perang Dunia II Korea Selatan telah menempati Kepulauan Dokdo, namun Kepulauan Dokdo atau Takeshima diperebutkan kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang, karena Korea Selatan yang juga merupakan bekas jajahan Jepang. Sengketa ini menjadi sangatlah rumit sejak tahun 1910 antara kedua negara tidak ada perbatasan yang jelas. Pada saat Jepang menduduki Korea, Jepang mengklaim Liancourt Rocks dengan memasukkan ke dalam Prefectur Shimane dan pada tanggal 28 Januari 1905 keputusan kabinet menyatakan bahwa kepulauan dengan luas 58 km sebelah barat laut dari Kepulauan Oki sebagai wilayah Jepang yang diberi nama “Takeshima”.

Amerika membuat rancangan Perjanjian Damai San Fransisco  dan memasukkan undang-undang yang menyatakan bahwa Kepulauan Dokdo adalah wilayah milik Korea Selatan. Dari rancangan pertama hingga rancangan ke-5, namun Jepang melobi pihak Konsulat Amerika Serikat untuk menjadikan Kepulauan Dokdo sebagai pusat radar dan meterologi Angkatan Udara Amerika Serikat, Hal tersebut membuat rancangan ke-6 Amerika Serikat menandai Dokdo bukan sebagai wilayah Korea Selatan namun wilayah Jepang. Keputusan Amerika ini tidak sejalan dengan sekutu-sekutu lain seperti New Zealand, Inggris dan Australia yang tidak menyetujui rancangan ke-6 dan Dokdo tidak disebutkan kembali pada rancangan ke-7 hingga 9. Menurut pasal ke-2 perjanjian yang disahkan di San Fransico pada September 1952 yang mengatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea Selatan dan mendutakan semua hak kedaulatan Jejudo, Geomundo, Ulengdo pada Korea Selatan, dan kepulauan Dokdo tidak disebutkan. Jepang berhasil dalam mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo adalah wilayah Jepang.

Korea Selatan mulai memfokuskan administrasi pada tahun 1954 setelah pihak Amerika Serikat memberikan konfirmasi atas perjanjian damai San Frasisco bahwa Jepang tidak mengklaim atau kepulauan yang dipersengketakan. Pada tahun yang sama pihak Jepang mengajukan masalah sengketa kepulauan Dokdo kepada Mahkamah Internasional. Pihak Korea Selatan menolak hal ini karena Korea Selatan beranggapan bahwa tidak ada sengketa wilayah atas kepulauan Dokdo/Takeshima. Pada tahun 1962 Jepang kembali mengajukan masalah sengketa Kepulauan Dokdo, namun Korea Selatan menolak kembali dengan alasan yang sama.  Jepang melakukan  normalisasi dalam hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada tanggal 22 Juni 1965 dengan beberapa perjanjian namun dalam perjanjian tersebut tidak membahas status Liancourt Rocks. Pada tahun 1996 muncul kembali sengketa atas wilayah Liancourt Rocks karena konsekuensi dari adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terjadi setelah adanya revisi dan dimodifikasi, sehingga kedua negara mengklaim setelah adanya ratifikasi melalui Konvensi Hukum Laut.

2. Klaim Kepulauan Dokdo oleh Jepang

Pada tahun 2005 kedua negara kembali berseteru dalam mempermasalahkan sengketa atas Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Pihak Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan bagian perfektur  Shimane oleh Dewan Perfektur Shimane yang diperkuat oleh pemerintah Jepang dan dipublikasi sebagai “Takeshima Day” yang memunculkan kemarahan bagi rakyat Korea Selatan dan Jepang berencana melakukan survei maritim pada sekitar kepulauan Liancourt Rock pada tanggal 24 April 2006, namun pihak Korea Selatan mengancam pihak Jepang dengan menangkap penjaga pantai apabila berusaha untuk melakukan survei maritim. Pihak Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal maritim apabila survei dilakukan. Selain itu, pihak Jepang pada tahun 2008 juga secara resmi membuat keputusan kabinet yang menyatakan bahwa kepulauan Dokdo atau Takeshima adalah bagian dari wilayah Jepang melalui penerbitan buku kurikulum mata pelajaran sosial di sekolah. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari Korea Selatan atas klaim Jepang terhadapa kepulauan Dokdo atau Takeshima yang termuat dalam buku kurikulum sekolah di Jepang dan dalam penyebutan Dokdo atau Takeshima pada “Annual white paper Jepang”. Jepang kembali mengklaim atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada tahun 2012 dalam pidato menteri luar negeri Jepang Koichiro Gemba bahwa Jepang bersiap untuk melakukan berbagai upaya dalam merebut kembali Kepulauan Dokdo. Pihak Korea Selatan memprotes keras pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba. Pihak Jepang kembali mengusulkan agar permasalahan sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, namun pihak Korea Selatan menolak usulan Jepang untuk ketiga kalinya.

3. Kepentingan Korea Selatan Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Pertama, kepentingan sejarah menjadi landasan bagi Korea Selatan dalam mengklaim kepulauan Dokdo atau Takeshima atas Legalitas Sejarah. Sejak zaman kerajaan Silla kepulauan Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Korea Selatan. Perjanjian Jepang dalam mendapatkan kepulauan tersebut pada masa pendudukan yang ditandatangani pihak Korea Selatan tidak bisa disebut sebagai perjanjian. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian tersebut salah satu pihak menyetujui dalam tekanan pihak kedua. Korea Selatan memilik hak dan kewajiban  dalam melindungi karena merasa bahwa Kepualauan Dokdo atau Takeshima adalah warisan sejarah dari para pendahulu bangsa Korea. Kedua, kepentingan ekonomi karena kepualau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah yang sangat potensial dengan nilai ekonomi seperti wisata, budidaya perikanan dan sumber daya alam gas hydrat.

4. Kepentingan Jepang Terhadap Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Kepentingan Jepang atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu kelegalan kepulauan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan mengajukan proposal “Exchange of Notes constituting an agreement between the two countries concerning the settlement of disputes”. Dalam sektor ekonomi memiliki prospek seperti adanya keberadaan gas alam yang dapat menguntungkan bagi Jepang karena sebagai negara yang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, baja dan logam besi, perkapalan, industri kimia, dan lain-lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai energi alternatif,.kepulauan Dokdo atau Takeshima juga akan kekayaan biota laut, masyarakat Jepang mengkonsumsi hasil laut sangat tinggi  dan Jepang menjadi salah satu negara dengan armada perikanan terbesar di dunia.

Pemerintahan Lee Myung Bak Dalam Manajemen Konflik Sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima

Dalam mengelola konflik atas kepulauan Dokdo atau Takeshima pada masa pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Selatan menggunakan smart power yaitu perpaduan antara soft power dan hard power dalam memaksimalkan strategi dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, militer dan diplomasi.  Presiden Lee Myung Bak melakukan manjemen konflik dalam kebijakan pengelolaan Kepulauan Dokdo atau Takeshima terbagi menjadi dua aktivitas antara lain aktivitas internal Korea Selatan yang dilakukan dengan membentuk opini publik dan militer dan aktivitas eksternal Korea Selatan dengan diplomasi dan negosiasi.

Aktivitas Internal Korea Selatan

a. Membentuk opini publik dilakukan melalui Media  seperti penggunaan media sosial dan pers. Dalam penggunaan media sosial pada Youtube, pemerintah Korea Selatan pada bulan Januari 2009 memproduksi video pertama untuk tujuan Public Relation. Dalam video tersebut berfokus pada kepulauan Dokdo atau Takeshima dengan menampilkan sebuah peta, pemandangan alam  yang diiringi musik sentimental, selain itu menampilkan peta tua korea dan dokumen-dokumen historis lainnya sebagai bukti nyata kepemilikan Korea Selatan atas kepulauan Dokdo atau Takeshima, dalam video ini tidak menunjukkan adanya permusuhan eksplisit terhadap jepang dan akhir  dalam  video ini diakhir dengan klaim bahwa Dokdo atau Takeshima adalah masa lalu, sekarang dan masa depan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan terus berusaha dan berupaya dalam membangun opini publik yang bertujuan untuk menyalurkan kebijakan negara untuk keamanan negara serta mencari dukungan publik dalam pembuatan kebijakan luar negeri terhadap Jepang.

b. Militer. Presiden Lee Myung Bak memanfaatkan kecanggihan kekuatan militer Korea Selatan untuk menghadapi sengketa kepulauan Dokdo atau Takeshima, pada tahun 2012 Korea Selatan selangkah lebih maju dengan memberi tanda penempatan garnisun Korea Selatan dengan kapal patroli pantai Coast Guard milik Korea Selatan bertugas mencegah infiltrasi kapal Coast Guard maupun kapal nelayan Jepang, serta adanya pembangunan Angkatan Laut Korea Selatan yang diarahkan untuk mengamankan kepulauan Dokdo.

Aktivitas Eksternal Korea Selatan

Diplomasi. Kedua negara yang bersengketa atas kepulauan Dokdo atau Takeshima yaitu Korea Selatan dan Jepang telah melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa kepulauan tersebut. Pada bulan April 2006 negosiasi kedua negara dimulai yaitu saat pemerintah Jepang mengumumkan adanya rencana melakukan riset ilmiah untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang yang mencakup perairan sekitar Kepulauan Dokdo atau Takeshima. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan kedua negara, namun pada pertemuan negosiasi tidak menemukan jalan penyelesaian terhadap sengketa Kepulauan Dokdo atau Takeshima tetapi terdapat kesepakatan bahwa Jepang setuju dalam menunda riset ilmiah dan Korea Selatan menunda dalam mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Kedua negara sepakat melakukan riset ilmiah secara bersama-sama. Selanjutnya pada bulan Juni 2006, kedua negara kembali bertemu dalam perundingan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, dari pihak Korea Selatan negosiasi dasar berubah dengan mengeluarkan deklarasi yang  menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib seperti terdapat dalam Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya dengan potensi yang tidak ternilai Bagi bangsa Indonesia, keragaman ini dapat menjadi nilai positif sehingga harus dirawat dan dilestarikan. Harta keberagaman ini menjadi konsekuensi tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga stabilitas bangsa guna menghindari gesekan yang dapat berujung pada konflik. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan penguatan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Budaya sebagai kearifan lokal menjadi alat yang bisa diterima oleh semua bangsa dengan sifatnya yang universal. Relasi antarbudaya dari berbagai masyarakat dapat meredam dan mengantisipasi pergesekan dalam masyarakat.

Selain itu, budaya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga dinamika sosial politik, meningkatkan stabilitas lingkungan serta mempersatukan. Budaya sangat penting untuk dinamika sosial politik di kancah internasional, Mary Douglas dan Hug Dyer mengemukakan bahwa budaya sekuler muncul secara global dan memberi kesempatan bagi setiap individu dari latar belakang yang berbeda-beda untuk hidup harmonis dan lebih dekat, sedangkan Peter Black dan Kevin Avruch mengemukakan bahwa kegagalan relasi dari berbagai budaya disebabkan karena kurangnya memahami budaya dari masing-masing negara. Menurut Robert Rubinstein memahami simbol-simbol budaya bangsa lain dapat memperlancar berbagai operasi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi internasional.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya memperkenalkan budaya setempat kepada generasi berikutnya agar dikenal oleh masyarakat luas serta melestarikannya. Pengenalan tersebut bahkan dilakukan pada tingkat internasional. Pemerintah Kota Surakarta dengan slogan Solo The Spirit of Java dan dengan berdirinya Kasunanan Hadiningrat dan Pura Mangkunegara menjadi  upaya untuk mengenalkan Surakarta sebagau pusat kebudayaan Jawa. Kota Surakarta juga memiliki keberagaman agama dan etnis yakni Jawa, keturunan Arab dan China atau warga Tionghoa. Maka menjadi tantangan bagi Kota Surakarta sebagai jiwanya Jawa untuk menjawab tantangan dinamika sosial politik. Dengan kebudayaan yang beragam maka pemerintah Kota Surakarta menjadi dinamika sosial politik tersendiri namun sekaligus memberi kesempatan bagi warga negara asing untuk tinggal maupun belajar budaya Surakarta.

Untuk membangun dinamika sosial politik dengan budaya, maka pemerintah  Kota Surakarta Pertama memerlukan adanya politik pencintraan dari politisi untuk memberikan kesan yang menarik guna memperkenalkan atau menggambarkan budaya Jawa yang ada di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan dengan Destination Image yang dikaitkan sebagai metode promosi campuran antara kekuasaan dengan kontrol program untuk pembangunan identitas nasional. Hal ini sekaligus sebagai pembela hak-hak konvensional rakyat dalam kearifan lokal serta meningkatkan citra nasional dalam konteks hubungan luar negeri. Kedua upaya memperkenalkan budaya ke masayarakat internasional melalui diplomasi budaya,  memberikan konstribusi yang positif pada image nasional dan branding. Diplomasi budaya menjadi alat bagi pemerintah untuk berusaha mempromosikan dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat internasional untuk mencapai tujuan kepentingan nasional serta meningkatkan  image dan reputasi negara yang positif, yang dapat dilakukan melalui program budaya. Ketiga  peran perempuan dalam pembangunan, agar dapat berjalan dengan lebih efektif maka perempuan hendaknya diberi hak dan kesempatan yang sama, maka apabila laki-laki dan perempuan memahami budaya secara benar sebagai pedoman untuk kehidupan manusia maka pembangunan akan berjalan efektif karena budaya sebagai kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur yang menjadi bentuk pengetahuan dan nilai-nilai hidup akan berkembang  serta diteruskan dari satu generasi ke genarasi selanjutnya dalam masyarakat dan  sebagai pedoman hidup yang kemudian dapat menjadi petunjuk dan etika untuk menjalin hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat di dalam maupun di luar lingkungan.

Dalam  hal ini, pemerintah Kota Surakarta melalui walikota memberi beasiswa kepada mahasiswa perempuan warga negara asing dari berbagai negara Asia Tenggara dan Eropa, dengan persyaratan menekuni serta mempraktekkan Bahasa Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu mempelajari budaya lokal seperti membatik, mempelajari tarian dan alat musik gamelan, dari program yang dibuat oleh pemerintah Surakarta maka dapat menjadi harapan sebagai penyebaran potensi kekayaan budaya Indonesia yang kemudian dapat menciptakan citra positif negara pada masyarakat internasional melalui beasiswa Darmasiswa sebagai pengenalan budaya kepada mahasiswa perempuan asing serta sarana dalam mengantisipasi dan mengurangi tensi adanya pergesekan di dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik dengan adanya para tamu mancanegara karena masyarakat Kota Surakarta terkenal dengan karakter masyarakatnya yang ramah, terbuka dan mudah bergaul, selain itu  terdapat program penyelenggaraan pentas internasional dan program ini menjadi diplomasi pemerintah daerah dengan perorangan, dengan program ini akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakat kota Surakarta melalui kunjungan para wisatawan.

Budaya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat pada satu negara tetapi mencakup masyarakat di seluruh dunia, karena budaya pada setiap negara akan memiliki kekhasannya masing-masing sehingga dapat menarik setiap individu untuk belajar budaya. Budaya bahkan dapat memberikan pengajaran tentang kehidupan dan menjadi petunjuk serta etika dalam membangun relasi antar masyarakat dengan perbedaan latar belakang.

Wilayah yang strategis akan sangat menguntungkan bagi suatu negara. Pada masa lalu hingga masa kini, negara-negara di dunia akan saling mencari wilayah yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai kepentingan bagi suatu negara. Salah satu negara yang memiliki kepentingan untuk menduduki wilayah yang strategis yaitu Rusia di wilayah Arktik. Kepentingan ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal, dan memiliki sejarah yang panjang saat Rusia masih bergabung dalam Uni Soviet.

Sejarah Rusia di Arktik

Di kutub utara terdapat suatu wilayah yang bernama Arktik. Wilayah ini berselimutkan es yang merupakan lautan beku dan dikelilingi oleh daratan yang disebut lingkar Arktik. Luas wilayahnya 14.056.000 km² serta kedalaman maksimum 5.450 meter. Wilayah Arktik berbatasan secara langsung dengan Rusia dan sebagian wilayah Arktik merupakan wilayah yang masuk dalam geografis Rusia, yang dahulunya bernama Uni Soviet. Sebagian wilayah Arktik telah diwariskan kepada Rusia yang meliputi pulau-pulau di wilayah Arktik yang disertai dengan pangkalan-pangkalan militer antara lain Pangkalan Udara Rogachevo di Kepulauan Novaya Zemlya, Naryan Mar di Provinsi Nenets di dekat Laut Barents dan Ostrov Greem-Bell.

Pada perang dingin tahun 1990-an Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara salah satunya Rusia. Ketika ekonomi Rusia memburuk pasca perang dingin berpengaruh pada penutupan pangkalan-pangkalan militer di Arktik. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir anggaran pertahanan yang kemudian difokuskan pada pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2008 Presiden Dmitry Medvedev mengeluarkan kebijakan menyangkut Arktik sebagai fondasi besar haluan negara Federasi hingga tahun 2020. Hal ini menjadikan Arktik sebagai wilayah yang sangat penting bagi Rusia dengan menghadirkan pasukan militer yang dilakukan secara bertahap dan disertai dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk pertahanan. Pada masa pemerintahan Vladimir Putin meningkatkan kekuatan militer lebih intensif. Bagi Rusia Arktik mempunyai peran yang penting dalam sektor perekonomian. Untuk mendukung dan memperkuat keamanan Arktik, kehadiran militer sangat dibutuhkan.

Alasan Rusia Menetapkan Kebijakan Untuk Membuka Kembali Tiga Pangkalan Militer di Wilayah Arktik

Terdapat faktor internal dan eksternal mengapa Rusia memunculkan kebjakan membuka kembali pangkalan militer di wilayah Arktik.

• Faktor Internal

Sumber daya alam yang melimpah menjadi faktor yang penting dan menjadi dasar yang utama bagi kepentingan negara Rusia. Untuk mengamankan sumber daya alam yang sangat berlimpah diperlukan kekuatan militer sehingga Rusia membuka kembali pengkalan militer di kawasan Arktik. Sumber daya alam di kawasan Arktik mengandung sumber daya alam biologi dan mineral yang banyak, selain itu terdapat cadangan minyak yang besar yang dapat menjadi sumber perekonomian dan keuntungan ekonomi bagi Rusia. Proyeksi Arktik sebagai jalur perdagangan dunia, pemanasan global yang menyebabkan mencairnya es kutub utara menjadikan kawasan Arktik sebagai rute laut utara (Nothern sea Route). Ini merupakan perairan yang penting karena dapat menjadi jalur bagi kapal dagang dunia dan menyiapkan kapal sebagai pemecah es.

• Faktor Eksternal

Negara-negara di kawasan Arktik memperkuat militernya, untuk menunjukkan sikap dalam memperlihatkan keseriusannya terhadap kawasan Arktik yang banyak menguntungkan bagi negara-negara di kawasan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan Denmark menunjukkan kemampuan militernya di kawasan Arktik. Hal ini menjadikan Rusia pada tahun 2012 membuka kembali tiga pangkalan militer. Kekuatan militer pada setiap negara kawasan Arktik dapat memunculkan adanya potensi konflik dan terdapat dua negara besar Amerika Serikat dan Rusia. Negara-negara kawasan Arktik akan saling menunjukkan kekuatan senjata untuk saling mengimbangi kekuatan sama lain.

Pada tahun 2012 Rusia membuka kembali tiga pangkalan militernya yang ada di kawasan Arktik. Hal ini tidak terlepas sebagai wujud dalam perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan Arktik. Rusia juga berusaha mengimbangi kekuatan militer terutama Amerika Serikat menjadi kekuatan yang besar. Kedua negara ini terlibat dalam perang dingin pada saat Rusia masih dibawah bendera Uni Soviet. Rusia meningkatkan kekuatannya di kawasan Arktik untuk mengamankan kepentingannya  dan untuk menunjukkan kekuatan militer Rusia masih sama seperti dulu semasa Uni Soviet. Kedua, kebijakan Rusia sebagai antisipasi adanya potensi konflik yang dapat terjadi karena adanya kehadiran militer dari berbagai negara-negara di kawasan Arktik serta dibuktikan dengan kecanggihan militer Rusia di mata Internasional.

Kerjasama regional dan integrasi regional memiliki peran penting dalam dinamika negara-negara yang berada dalam satu wilayah regional yang berkembang pesat. Australia sebagai negara misplaced-continent berkomitmen untuk memperkuat kawasan Asia Pasifik dengan membangun jalinan kerja sama dengan negara-negara tetangganya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Australia berpartisipasi  sebagai anggota East Asia Summit (EAS) bersama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Keputusan tersebut diambil mengingat Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah regional yang ada di benua Asia yang penting bagi kebijakan luar negeri Australia Kebijakan tersebut diambil Australia dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara terutama menjaga keamanan serta stabilitas regional. Kedua, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi yang berpotensi menguntungkan bagi Australia dan negara-negara di Asia Timur.

Lebih Dekat dengan East Asia Summit (EAS)

East Asia Summit (EAS) adalah sebuah forum regionalisme terbuka  di kawasan Asia Timur sejak tahun 2005. Terbentuknya EAS pada awalnya terdiri dari 16 peserta yaitu 10 negara ASEAN dan ditambah Australia, China, India, Jepang, Republik Korea Selatan dan Selendia Baru. Keenambelas negara ini masuk dalam daftar Cebu Criteria, yaitu: berstatus Dialogue Partner ASEAN. Aktivitas yang telah dilakukan melalui aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan mempunyai kerjasama yang intensif dengan ASEAN.

East Asia Summit (EAS) dilatarbelakangi oleh kawasan Asia Timur yang terjadi proses guliran regionalism yang sangat intens. Guliran regionalism ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain: Pertama, adanya peran aktif serta keberhasilan ASEAN mengelola isu-isu yang terdapat di kawasan yang merupakan kepentingan bersama termasuk politik dan keamanan. Kedua, ASEAN berhasil untuk mengikutsertakan negara-negara yang memiliki superpower dalam kerjasama dan kemitraan ASEAN. Ketiga, ASEAN berhasil mentransformasikan diri sehingga dapat memainkan peran sentral dan peran sebagai “driving force” (kekuatan penggerak). Pada awal tahun 2005 saata pembentukan EAS yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Malayasia, terdapat tujuan dan prinsip-prinsip EAS yang termuat dalam Deklarasi Kuala Lumpur yang berkaitan tentang Pembentukan EAS tahun 2005 yaitu:

1. The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability and economic prosperity in East Asia.

2. The EAS’s efforts to promote community building in the region will be consisstent with and reinforce the realizationof the ASEAN Community.

3. The EAS will be an open, inclusive, transparent and outwardlooking forum. (http://www.dfat.gov.au/asean/eas/)

KTT AES telah diselenggarakan sebanyak tujuh kali hingga tahun 2013 dan masing-masing KTT AES menghasilkan berbagai kesepakatan yang tercantum dalam outcome documents. Dalam EAS kerjasama mencakup isu-isu strategis seperti politik dan keamanan dan isu-isu sektoral yang mencakup bidang keuangan, energi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan global dan pendemik dan penanggulan bencana yang disebut sebagai EAS five priority areas. Dalam KTT EAS ke-6 dua deklarasi telah disahkan yaitu : Pertama, Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations atau disebut juga sebagai “Bali Principles” yang berisi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip umum yang diambail dari berbagai dokumen dasar sebelumnya dan termasuk piagam PBB, Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC) serta pengaturan lainnya antara negara-negara peserta AES ini akan berfungsi sebagai pedoman untuk hubungan antara negara peserta AES untuk memajukan dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmurak di wilayah. Kedua, Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity, dalam deklarasi kedua Connectivity menjadi salah satu area prioritas bagi kerjasama EAS. Dengan kerjasama negara-negara paserta EAS dan disepakatinya paper oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam EAS diharapkan akan lebih meningkatkan dan memaksimalkan kerjasama.

Keikutsertaan Australia Dalam  East Asia Summit

Australia masuk dalam EAS pada tanggal 14 Desember 2005. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi Australia untuk bergabung dalam EAS. Pertama, Australia memiliki kepentingan terhadap kawasan Asia untuk menciptakan keamanan regional. Dalam forum East Asia Summit, Australia sangat berkontribusi dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Keamanan maritim dan penyelesaian sengketa secara damai yang sesuai dengan prinsip universal sesuai kesepakatan dalam hukum internasional. Kedua, pendidikan Australia sebagai kunci untuk mempromosikan kemajuan sumber daya manusia, menjembatani kesenjangan pembangunan, meningkatkan daya saing regional serta mencapai pemulihan pembangunan berkelanjutan. Bagi Australia pertukaran pelajar, mahasiswa dan pengajar dalam lingkup kawasan Asia memberi pengaruh positif terhadap kemajuan pendidikan.

Faktor Internal Dan Eksternal bagi Australia Masuk Dalam East Asia Summit

Faktor Internal bagi Australia untuk bergabung dalam East Asia Summit antara lain:

1. Kebijakan Australia pada masa Partai Buruh pada tahun 2010. Julia Gillard terpilih menjadi Perdana Menteri  dan terdapat beberapa kebijakan Partai Buruh yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahannya, antara lain: Kesehatan dan sarana rumah sakit yang lebih baik, perbaikan sekolah  dengan visi membuat setiap sekolah menjadi sekolah yang lebih bagus karena sekolah dan pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk membuka potensi individu dan masa depan bangsa, Jaminan pesiun hingga 12 % agar dapat memberikan manfaat bagi karyawan serta memperpanjang jaminan pension bagi pekerja yang lebih tua hingga berumur 75, Pajak masa depan yaitu pajak untuk sumber daya mineral sewa pajak sebesar 30 % berlaku untuk proyek-proyek bijih besi dan batubara dan untuk sumber daya minyak sewa pajak sebesar 40 % untuk semua minyak darat dan lepas pantai serta proyek gas, Memperkuat Australia antara lain dengan melindungi kepentingan Australia dalam krisis ekonomi global, pertahanan Buku Putih, membuat kontribusi untuk keamanan nasional, memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, bertindak sebagai warga internasional yang baik melalui pengadaan komitmen untuk meningkatkan bantuan luar negeri sampai 0,5 % dari pendapatan nasional bruto dari 2015-2016, membentuk kembali hubungan pasifik didasarkan pada saling menghormati dan tanggung jawab bersama dan Australia memilih lebih untuk condong ke Asia dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Asia dalam masalah ekonomi dan keamanan regional, membangun daerah kota yang lebih baik. Dengan kebijakan dari Partai Buruh dapat mendukung Australia untuk masuk dalam forum EAS.
2. Kebijakan Australia dalam pemerintahan PM Julia Gillard

Dalam masa pemerintahan PM Julia Gillard, kepentingan politik Australia dalam East Asia Summit yakni untuk membangun mitra dialog dengan negara-negara Asia Pasifik serta yang terutama menjalin kedekatan yang baik dan melakukan kerjasama-kerjasama antar kedua negara, selain itu dalam pemerintahan PM Julia Gillard menginginkan Australia lebih maju untuk 15 tahun ke depan dengan mengarah pada Asia untuk mejadi lebih dekat dengan tetangganya di Asia. Dalam Buku Putih memastikan bahwa Australia dapat memenuhi target yang akan dicapainya serta dapat bersaing secara efektif di kawasan Asia dan PM Jullia Gillard menambahkan bahwa menjelang tahun 2025 PDB Australia per orang akan berada pada peringkat ke-10 teratas di dunia dan sistem pendidikan Australia berada pada peringkat ke-5 teratas di dunia, serta Australia di masa yang akan datang dapata meraih keberhasilan dalam lima bidang antara lain memperkuat ekonomi, meningkatkan kemampuan, menjalin hubungan dengan pasar yang semakin berkembang, memastikan keamanan yang berkelanjutan dan memupuk hubungan yang lebih dalam dan lebih luas. Hal ini menjadi alasan bagi PM Julia Gillard untuk bergabung dalam forum regional khususnya forum East Asia Summit sehingga dapat menjadikan Australia lebih mudah untuk melakukan kerjasama dan mengatasi masalah di dalam domestik Australia.

Faktor Eksternal kepentingan Australia untuk bergabung dalam East Asia Summit antara lain:

• Perekonomian di kawasan Asia

PM Jullia Gillard menginginkan Australia untuk bekerjasama dengan negara-negara besar dalam industri dan pasar serta EAS yang dipandang sangat penting secara strategis, hal ini karena forum EAS dapat menjadi terbentuknya East Asian Community di masa yang akan datang, selain itu dapat membuat kesepakatan bersama dalam bidang perdagangan dan keamanan tanpa ada campur tangan dari Amerika Serikat.

Pencegahan Terorisme

Terorisme mejadi ancaman bagi semua negara, Australia terancam akan keamanan nasionalnya akibat terganggu dan terancam dengan terorisme yang dapat merusak perdamaian dunia serta dengan adanya terorisme bisa menghambat kepentingan nasional suatu negara yang akan berdampak terhadap kelangsungan negara dan berimpas pada ekonomi, sehingga PM Julia Gillard akan tetap mempertahankan dukungan pasukan untuk membantu mempertahankan tempat yang aman dari teroris dan menjaga hubungan dekat dengan negara Asia seperti Indonesia, Malaysia serta negara lainnya untuk melakukan kerjasama bersama untuk memberantas terorisme.

• Pembatasan Pencarian Suaka di Australia

Banyak warga negara asing yang masuk ke Australia untuk mencari suaka, namun hal ini menjadi keresahan bagi pihak pemerintah Australia yang disebabkan para pencari suaka tidak memiliki identitas yang jelas dari negaranya, sehingga PM Jullia Gillard membuat suatu kebijakan tegas agar bisa mencegah pencarian suaka untuk tidak masuk ke dalam wilayah Australia.

Kepentingan Australia Bergabung East Asia Summit

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan PM Julia Gillard lebih mengarah pada kawasan Asia karena dalam tingkat perekonomian kawasan Asia sangat besar sehingga Australia mengikuti forum East Asia Summit yang juga mendapat dukungan dari Partai Buruh. Kepentingan Australia antara lain:

1. Kepentingan Politik Australia di East Asia Summit. Pada masa pemerintahan PM Julia Gillard kepentingan Australia dalam East Asia Summit yaitu untuk membangun mitra dialog dengan negara-negara Asia Pasifik serta menjalin kedekatan dengan baik  dan melakukan kerjasama antar kedua negara, dengan bergabung dalam forum EAS kepentingan politik Australia lebih mudah untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara di kawasan Asia.
2. Kepentingan Ekonomi Australia di East Asia Summit. Australia bergabung dengan East Asia Summit  di kawasan regional Asia adalah untuk meningkatkan perekonomian di negaranya , walaupun Australia merupakan negara yang sudah cukup maju dalam bidang ekonomi. Pasar kawasan Asia menjadi peluang bagi kepentingan ekonomi Australia, pada tahun 2012-2013 dari 15 negara yang bergabung dalam EAS menerima lebih dari 75% ekspor Australia serta adanya dua arah perdagangan dengan negara-negara EAS dengan nilai $416.000.000.000, serta adanya kesepakatan negara-negara EAS untuk menciptakan wilayah free trade area sehingga dapat menambah keuntungan bagi kepentingan nasional Australia.
3. Kepentingan Keamanan Australia di East Asia Summit. Dalam bidang keamanan, Australia memiliki kekhawatiran akan terancamnya stabilitas keamanan sehingga Australia sangat gigih dalam melakakukan kerjasama di kawasan Asia. Dengan bergabungnya Australia dalam EAS dapat memperkuat kerja sama untuk keamanan regionalnya khusunya masalah terorisme dan pencarian suaka di Australia, dan EAS juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan kestabilan regional melalui perjanjian antarnegara kawasan yang masuk dalam forum EAS yang harus menandatangani TAC yaitu sebuah pakta agresi dengan prinsip untuk saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri serta penyelesaian secara damai atas sengketa wilayah dan memacu kerjasama secara aktif,  hal ini menjadi landasan kerjasama regional ini untuk menjamin tidak akan ada konflik terbuka di kawasan Asia Timur dan intervensi terhadap negara lain.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus meningkat dari ta hun ke tahun memba wa kesejahteraan pada masyarakatnya, namun di sisi lain ternyata membawa dampak negatif terhadap lingkungan, salah satu negara yang mengalami hal tersebut yaitu Korea Selatan dengan meningkatnya pertembuhan ekonomi maka konsekuensi dari hal tersebut adalah meningkatnya emisi yang dihasil oleh Korea Selatan. Korea Selatan menempati peringkat 10 dalam penghasil emisi CO2. Pada tahun 2008 negara ini mengkonsumsi energi dunia dengan angka 277 million ton of Oil Equivalent (Mtoe). Pada tahun 2008 Presiden Lee Myung-bak mengumunkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan visi nasional dan paradigma baru dalam pembangunan nasional Korea Selatan. 

Dalam pidato kenegaraannya presiden ingin mengedepankan ‘Low Carbon, Green Growth’ dan green growth mengacu pada pertumbuhan berkelanjutan yang membantu untuk mengurangi emisi gas kaca dan polusi lingkungan serta menciptakan lapangan pekerjaan dan poros penggerak baru bagi pertumbuhan nasional. Program green growth merupakan strategi masa depan di semenanjung Korea.  Pada tahun 2010 menurut Korea Energy Economics Institute bahwa Korea Selatan menyumbang 19,7 emisi gas rumah kaca yang 80% berasal dari transportasi.

Green Politics Di Korea Selatan

Dalam green politics terdapat hubungan antara demokrasi dan gerakan mengenai lingkungan. Partai hijau merupakan representasi politis dari green politic dan Korea Selatan termasuk dalam 100 lebih negara di dunia yang memiliki partai hijau. Keberadaan partai hijau baru muncul pada  30 Oktober 2011 yang memiliki tujuan untuk menyuarakan nilai-nilai yang berkaitan dengan perubahan yang mendasar terhadap kondisi lingkungan yang ada. Partai hijau di Korea Selatan mulai ikut dalam pemilihan presiden pada tahun 2012 dan hanya memperoleh 104.000 suara atau hanya sekitar 5 % dari total suara. Partai hijau tidak dapat masuk dalam pemerintahan di Korea Selatan, namaun presiden Lee Myung-bak yang berasal dari Grand National Party terpilih menjadi presiden periode 2007-2012. Presiden terpilih ini memiliki kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2008 yang tercermin pada Low Carbon, Green Growth Policy. Presiden Lee Myung-bak terinspirasi oleh United Nations Environmental Programme (UNEP) dalam membuat paradigma green growth dan menerapkannya di  Korea Selatan.

Green Politics Terhadap Low Carbon Green Growth Policy Korea Selatan

Presiden Lee Myung-bak dengan kebijakan “Low Carbon, Green Growth” merupakan program kepedulian terhadap lingkungan karena polusi dan gas rumah kaca. Kebijakan tersebut sekaligus membentuk paradigma yang baru untuk pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengakomodir dua hal yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga integritas lingkungan. Kebijakan ini menjadi prinsip untuk pembangunan Korea Selatan dan tertuang dalaam tiga prinsip utama yaitu mempertahankan kegiatan ekonomi produktif dengan meminimalkan penggunaan energi dan sumber daya, meminimalkan tekanan terhadap lingkungan terhadap setiap penggunaan energi dan berinvestasi pada lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mengingat bahwa Korea Selatan menjadi negara dengan pencapaian ekonomi tinggi dalam 60 tahun terakhir sehingga menjadi negara ke-12 perekonomian terbesar di dunia dalam industri perkapalan dan semikonduktor. Green Growth menjadi fasilitas untuk perekonomian Korea Selatan yang berbasis pengetahuan serta nilai produk yang lebih besar dan lebih hijau dan akan mengubah gaya hidup bagi masyarakat dan memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran. Green Growth sekaligus menjadi  sarana mempromosikan perubahan kebiasaan yang akan membantu Korea Selatan menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan Low Carbon Green Growth

1.Presidential Committee and The Framework Low on Green Growth

Pada tanggal 16 Februari 2009 untuk mengawasi inisiatif kebijakan Low Carbon, Green Growth maka dibentuk Komite Presiden dengan Perdana Menteri sebagai wakil ketua dalam komite dan Kim Hyung Gook yang seorang professor terkemuka serta terdapat 47 anggota yang terdiri dari menteri-menteri terkait, para ahli dan para pemangku kepentingan dari sektor swasta. Komite ini bertugas untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang diberi nama National Strategy on Green Growth and a five year Action Plan yang dilaksanakan pada tahun 2009-2013 dan diimplementasikan di semua kota metropolitan dan provinsi yang ada di Korea Selatan.

Salah satu contoh yang menerapkan kebijakan ini yaitu Ibu kota Korea Selatan yakni Seoul menjadi salah satu kota metropolitan yang melaksanakan Strategic Objectives of Korea’s Five Years Plan for Low Carbon, Green Growth 2009-2013. Kota Seoul yang merupakan pusat ekonomi, politik dan budaya, dengan menerapkan kebijakannya dengan memperkenalkan jaringan listrik pintar (smart grid network) untuk menghemat penggunaan energi listrik, meningkatkan efisiensi dari bangunan publik, memilih dan  mendukung serta menguatkan monitoring sistem dalam perubahan iklim. Untuk memperbaiki kualitas transportasi  umum menjadi lebih hijau Kota Seoul melakukan kebijakan seperti: Greening of The Public Fleet yakni dengan meningkatkan pelayanan transportasi bus dengan tambahan jalur dan mengkonversi bahan bakar bus menjadi natural gas (CNG) yang lebih bersih, Voluntary “no driving day” yakni masyarakat umum secara sukarela mendaftarkan kendaraannya untuk terjadwal tidak memakai kendaraan umum pada hari tertentu, Travel Demand Management  yakni pemerintah menciptakan kartu yang bernama T-Money yang digunakan untuk bisa menukar jenis transportasi umum bisa digunakan secara gratis serta mempermudah para pengguna transportasi umum untuk berganti-ganti jenis kendaraan umum, Urban Design to Accommodate Electric Vehicle yakni mengimplementasikan kendaraan listrik untuk sektor privat maupun public.

2. Global Leadership on Combating Climate Change

Presiden Lee Myung-bak pada KTT G8 tahun 2008 di Toyako menyatakan bahwa  Korea Selatan menjadi “penggerak awal” untuk mengatasi perubahan iklim dan pada tahun 2020 berencana menetapkan target mitigasi jangka menengah untuk Korea Selatan.

3. The 1^st  National Basic Plan (2008-2030) and Comprehensive Plan on Combating Climate   Change

Pada tanggal 20 Agustus 2008 program ini disahkan yaitu pada tahun 2030 untuk meningkatkan energi terbarukan sebanyak 11 %  yang merupakan rencana jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim serta menyelamatkan cadangan energi nasional Korea Selatan. Untuk mengembangkan teknologi yang berasaskan green growth Korea Selatan memiliki dua pusat strategi kedua organisasi yaitu Global Green Growth Institute (GGGI)  yang didirikan pada tahun 2010 serta menjadi think tank yang mengembangkan strategi ekonomi yang ramah lingkungan dan pada tahun 2012 diluncurkan Green Technology Centre Korea (GTCK) sebagai pusat Research and Development (R&D) untuk teknologi hijau. Dengan R&D Korea Selatan menemukan sebuah inovasi teknologi yang baru serta ramah lingkungan seperti LED, mobil listrik, hydrogen fuel cells, solar cells, solar heat, fuel cells dan intelligent transportation system dengan terobosan teknologi dapat melindungi cadangan energy nasional serta dapat melawan perubahan iklim.

4. Green New Deal Stimulus Package

Pada 6 Januari  2009 program ini diumumkan dengan menginvestasikan sebanyak 50 triliun KRW (38500000000 USD) pada sembilan proyek kunci untuk dapat menciptakan green job di Korea Selatan untuk 4 tahun ke depan. Dalam Sembilan proyek utama yang didanai antara lain merevitalisasi empat sungai utama yang ada di Korea Selatan untuk menghindari bencana alam dan meningkatkan kualitas hidup, membangun transportasi hijau, membangun database pada wilayah nasional dan sumber daya, pengelolaan sumber daya air, program mobil hijau dan energi bersih, program daur ulang, pengelolaan hutan dan program biomasa, program rumah, kantor dan sekolah hijau serta program pemandangan dan infrastruktur yang lebih hijau.

5. Comprehensive R&D Plan on Green Technology

Pada tanggal 13 Januari 2009 Nasional Science and Technology Commision (NSTC) mengesahkan program ini , penelitian ini untuk 27 bidang teknologi kunci seperti prediksi dan modeling perubahan iklim, photovoltaic panel surya, LED, regenerasi limbah dan penangkapan dan penyimpanan karbon. Strategi yang terakhir ini menjadi inti pentingnya teknologi yang digunakan untuk melindungi lingkungan dan pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk penelitian ini, agar penelitian berbagai teknologi kunci yang berbasis Green Technology dapat semakin berkembang, dengan bukti teknologi menjadi peran kunci untuk strategi Korea Selatan dan untuk mencapai tujuan dari kebijakan Low Carbon, Green Growth. Contoh kota yang mempresentasikan revelansi R&D di Korea Selatan yaitu Kota Songdo, kota ini dekat dengan kota Seoul dan berdekatan dengan Beijing, Shanghai dan Tokyo, Kota Songdo adalah kota low-carbon yang bertujuan agar menarik para pebisnis dan investasi luar negeri sehingga dapat membangkitkan hubungan perdagangan baru dalam lingkup Asia Timur, Kota Sangdo memiliki bangunan dengan arsitektur, mesin desain dan teknologi yang terintegrasi hijau, sehingga menjadikan kota ini mampu untuk meningkatkan competitiveness Korea Selatan karena desain yang ekologis dan teknologi canggih sehingga menjadikan kota Sangdo menjadi sebuah kota futuristik dan berteknologi maju.

Korea Selatan dengan kebijakan Low Carbon, Green Growth yang terealisasi pada tahun 2009 menjadikan Korea Selatan sebagai negara perekonomian tertinggi ke-12, serta pada tahun 2012 GDP Korea Selatan di peringkat ke-15 dunia. Dengan kebijakan Low Carbon , Green Growth Korea Selatan bertujuan mengurangi emisi yang dihasilkan oleh Korea Selatan sebanyak 30 % dan memiliki target hingga tahun 2020 karena Korea Selatan sebagai negara pengkonsumsi energi terbesar ke-10 di dunia dan dengan adanya kebijakan ini bertujuan bersama-sama untuk mempromosikan perlindungan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.