My Blog

Ada beberapa indikator dalam APE untuk penilaian pelaksanaan PUG yaitu input, kegiatan, output, intermediate output, dan outcome. Dalam tahap pertama yaitu input yang terdiri dari pelembagaan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan PUG, dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Pada bagian kegiatan, terdapat beberapa bidang yang dijadikan fokus sasaran kegiatan yang nantinya akan menghasilkan output dari masing-masing kegiatan. Bidang-bidang yang menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lapangan kerja, politik, infrastruktur, hukum: diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW), dan bantuan sosial.

Sementara intermediate output dilihat menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Sustainable Development Goals (SDGs). Perhitungan indikator IKG dapat dilihat jika semakin kecil nilai indeks, maka semakin rendah ketimpangan gender yang terjadi. Sedangkan perhitungan indikator IPG jika angkanya semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Sementara perhitungan IDG jika semakin mendekati angka 100, maka semakin besar partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi. Hasil/outcome dapat dinilai dengan berkurangnya ketimpangan gender yang dilihat dari: angka IKG melebihi angka 4, IPG dan IDG mendekati angka 100, dan pencapaian SDGs dalam pilar sosial (kesetaraan gender).

Sumber:

Kertati, I. (2022). Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA): Menggapai Asa. Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa, (2018).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan sebuah penghargaan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah berhasil melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pemberian penghargaan ini didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA).

Indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak terdiri dari: pelaksanaan PUG, pemberdayaan dan perlindungan perlindungan, pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan inovasi daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan unsur-unsur yang akan dinilai antara lain pada bidang-bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lapangan pekerjaan, politik, infrastruktur, hukum, dan bantuan sosial.

Sumber:

Kertati, I. (2022). Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA): Menggapai Asa. Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa, (2018).

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan bagian yang penting. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak masyarakat untuk ikut serta bersama-sama membantu mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Dalam hal ini perlu dibentuk forum komunikasi yang bertugas memberi masukan, melakukan kajian, dan melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan bagian yang penting. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak masyarakat untuk ikut serta bersama-sama membantu mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Dalam hal ini perlu dibentuk forum komunikasi yang bertugas memberi masukan, melakukan kajian, dan melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) dibentuk dengan tujuan: 1) sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang peduli akan kesejahteraan kehidupan perempuan dan anak, 2) sebagai pendukung program PPPA yang dalam hal ini bekerjasama dengan pemerintah melalui Dinas PPPA di masing-masing daerah, 3) sebagai sarana untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat, dan bersinergi.

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dapat berupa sosialisasi, advokasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pelayanan, kajian, pelatihan, permodalan, dan penyediaan sarana prasarana. Fokus partisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan antara lain di bidang: kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan ketahanan keluarga. Sementara partisipasi dalam perlindungan anak dapat dilakukan dengan: pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

Sumber:

Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA. (2021). Praktik Baik Forum PUSPA Sebagai Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3169/praktik-baik-forum-puspa-sebagai-penggerak-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Fatimah, S. (2022). Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan Pemkot Solo Bentuk PUSPA. RRI.Co.Id. https://rri.co.id/surakarta/daerah/83721/cegah-kekerasan-anak-dan-perempuan-pemkot-solo-bentuk-puspa

Kertati, I. (2022). Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA): Menggapai Asa. Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2017).

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah banyak dicari oleh negara-negara Eropa salah satunya adalah rempah-rempah yang beragam seperti cengkeh, kapulaga, jahe, kayu manis, kemiri, dan pala. Wilayah Indonesia yang terkenal dengan komoditas rempahnya yaitu Maluku Utara yang memiliki potensi yang cukup pesat, dari semua potensi rempah yang dimiliki, komoditas pala menjadi ciri khas yang melekat di daerah Maluku Utara sebagai daerah pemasok ekspor pala terbesar, pala dari Maluku Utara terkenal hingga mancanegara. Negara-negara Eropa yang membutuhkan rempah pala dari Indonesia salah satunya adalah Belanda.

Negara yang terkenal dengan sebutan Negara Kincir Angin ini membutuhkan rempah terutama buah pala yang penting bagi perekonomian. Untuk menunjang kebutuhan akan pala, Belanda dan Maluku Utara melakukan kerja sama ekspor impor setiap tahun. Namun untuk ekspor buah pala dari Maluku Utara ke negara-negara Uni Eropa harus sesuai dengan standarisasi keamanan pangan Uni Eropa. Bagi pihak Uni Eropa keamanan pangan menjadi faktor penting seperti slogan yang dimiliki Uni Eropa “EU and  My Food”. Uni Eropa sangat fokus dalam menyusun sistem keamanan dan kebersihan pangan karena untuk menjaga kesejahteraan masyarkat Uni Eropa. Kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan menjadi tiga indikator utama.

Rempah khususnya buah pala banyak dibutuhkan di Belanda sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan dan kosmetik. Untuk itulah, permintaan ekspor buah pala terbilang cukup pesat  dari Maluku Utara ke Belanda. Namun di tahun 2016 kegiatan ekspor impor ini mengalami penurunan drastis karena adanya pembaharuan regulasi terkait dengan kebersihan pangan yang masuk ke wilayah Uni Eropa. Penurunan ekspor buah pala Maluku Utara ke Balanda disebabkan adanya peringatan yang diberikan kepada Indonesia. Buah pala Indonesia terkontaminasi zat racun Aflatoksin yang melebihi ambang batas penggunaan yang telah ditentukan pihak Uni Eropa. Zat Aflatoksin ini biasanya muncul saat produk melalui proses pengeringan dan pengemasan dan apabila melebihi batas dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan menyebabkan gangguan organ hingga kematian. Adanya temuan Zat Aflatoksin ini membuat ekspor buah pala Maluku Utara mendapatkan sanksi dari pihak Uni Eropa berupa pembatasan ekspor sehingga tidak semua ekspor buah pala Maluku Utara diterima oleh pihak European Spice Assosiation (ESA) dan yang tidak lolos uji akan dikembalikan kepada pihak Indonesia.

Dampak dari kebijakan Uni Eropa mengenai persyaratan keamanan dan kebersihan pangan bagi Indonesia adalah: 1) menjadi penghambat bagi hubungan dagang antara pihak Belanda dengan Maluku Utara; 2) berberdampak pada penurunan tingkat ekspor buah pala ke Belanda. Dampak kebijakan tersebut bagi Belanda adalah: 1) kurangnya pala untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; 2) masyarakat Belanda kesulitan untuk mencari pala yang berkualitas tinggi seperti yang berasal dari Indonesia.  

Pandemi Covid-19 yang melanda semua masyarakat  secara mendadak dan tidak terduga menjadi suatu masa yang memaksa masyarakat untuk memasuki tata kehidupan yang baru sekaligus mengubah bentuk relasi sosial dengan menjaga jarak komunikasi dengan orang lain untuk menghindari kerumunan. Dengan adanya keterbatasan dalam relasi sosial masyarakat mengalami kebingungan, kepanikan bahkan gangguan kesehatan fisik maupun mental, maka diperlukan kebijakan atau program yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kabupaten Sragen, salah satu wilayah Provinsi Jawa Tengah menerapkan nilai-nilai budaya jawa sehingga penggalian kearifan lokal seperti welas asih, tepa slira,  gotong royong menjadi kekuatan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang diwujudkan melalui semangat Pager Mangkok. Pager Mangkok  menjadi salah satu bentuk tanggapan untuk menyikapi kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. Dalam budaya jawa  falsafah Pager mangkok luwih kuwat tinimbang Pager tembok menyiratkan bahwa dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat semangat berbagi melalui mangkok/piring secara sukarela lebih diperlukan daripada kekuatan tembok yang justru membatasi komunikasi antarwarga serta menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan orang lain.

Pager mangkok dalam filosofi masyarakat Jawa menggambarkan hubungan antar tetangga dalam satu kawasan dengan pendekatan dan kekuatan masyarakat menengah ke bawah serta memiki makna untuk memotivasi untuk saling berbagi diantara warga yang mengalami kesulitan. Dalam ajaran Pager mangkok mengandung keikhlasan, simpati serta mengembangkan tepo seliro, asah, asih, asuh, nilai-nilai sosial ini menjadi tingkah laku hidup sehari-hari dengan saling mengerti, saling berbagi, saling menjaga diru serta berusaha baik kepada sesama.

Gerakan solidaritas Pager Mangkok ini merupakan aktivitas sosial yang dilakukan secara mandiri sebagai inisiatif warga ataupun anggota masyarakat yang tergabung dalam komunitas atau organisasi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Aksi Pager mangkok sudah ada dalam masyarakat secara turun temurun maka ketika pandemi solidaritas ini kembali muncul sebagai program tindakan mengurangi dampak bencana yang didorong oleh bupati Sragen yang berbasis kearifan lokal.

Pager Mangkok ini murni tumbuh dari swadaya masyarakat yang dilakukan secara bergantian satu minggu sekali dengan membagikan bahan yang bewujud sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dalam lingkup tempat tinggal dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai desa atau kelurahan. Pager Mangkok sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen di masa pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pada saat pandemi yang berbasis kekuatan sosial.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di beberapa negara di dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menyebabkan posisi perempuan tidak menguntungkan dalam masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan salah satunya masih terjadi di India dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua di dunia. Diskriminasi dan ketimpangan yang tinggi terhadap perempuan di India karena berakar dari tradisi dan budaya. Di India laki-laki sangat istimewa sedangkan perempuan menjadi nomer dua dalam sistem sosial.  Pada tahun 2014-2019 menurut data dari National Crime Record Beurau kasus pembunuhan terhadap perempuan terus meningkat dari 28.563 di tahun 2015 menjadi 29.400 dan bertambah di tahun 2016 menjadi 29.711. Dan kasus pemerkosaan pada tahun 2017 meningkat menjadi 24.923 kasus, tahun 2018 tercatat 25.113 kasus. Dan di tahun 2019 angka kasus tersebut melambung menjadi 33.707. Selain itu mayoritas perempuan di India mengalami kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan ketakutan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari dalam ranah publik.

UN Women meluncurkan  “Global Programme on Safe Cities Free of Violence Againts Women and Girls” salah satunya bermitra dengan kota Delhi yaitu program Delhi Safe City. Di Delhi masalah keselamatan perempuan di ruang publik menjadi fokus liputan media dan kemarahan publik atas kekerasan yang dihadapi perempuan dari semua lapisan sosial dan kelompok usia dalam menjalani kehidupan sehar-hari. Maka  UN Women dibawah prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan mencapai kesetaraan gender sehingga perempuan dapat menjalankan dan menikmati hak asasi mereka.  Safe City Program adalah sebuah program kota yang mempromosikan penghapusan kekerasan berbasis gender dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi perempuan di semua bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik, dalam program Safe City fokus utama pada kekerasan yang terjadi di publik. Program The Delhi Safe City ini dapat membuat kota menjadi lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Maka diperlukan pencegahan yang meliputi:  Pertama, Perencanaan Kota dan Desain Ruang Publik  memiliki peran utama untuk pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempauan. Kedua, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Layanan Publik seperti toilet dan trotor, karena dengan infrastruktur dan layanan publik yang kurang terawat dapat menjadi faktor ketidakamanan kota Delhi bagi perempuan, sehingga infrastruktur yang baik dapat mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan. Ketiga, perbaikan transportasi umum salah satunya dengan adanya pelatihan bagi pengemudi dan kondektur untuk mendapatkan wawasan tentang pelecehan terhadap perempuan. Kampanye kepekaan diantara pengemudi/kondektur bus terus ditingkatkan guna menciptakan kesadaran tentang keselamatan perempuan dari kekerasan seksual. Keempat, mengerahkan polisi perempuan yang bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, psikolog, pengacara, siswa, pemuda, anggota komite keamanan wilayah, organisasi nirlaba dan Residents Welfare Associations/Asosiasi Kesejahteraan Penduduk (RWA). Kelima, kebijakan, Regulasi Dan UU Untuk Keadilan Dan Dukungan Bagi Para Korban,  melalui amandemen KUHP India / Indian  Penal  Code (IPC) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Code of Criminal Procedure (CrPC) untuk menjadikan pelecehan seksual sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi dan melalukukan intervensi melalui peradilan cepat. Keenam, pendidikan tentang keselamatan perempuan dan antara tahun 2015 dan 2019 pemerintah Delhi juga mengembangkan “YUVA  Schools  Life Skills Programme” dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan ‘Kecakapan Hidup’ yang akan membahas isu-isu penting dan muncul yang berdampak pada masyarakat dan bangsa, dan membantu membangun pemikiran siswa, sosial dan keterampilan bernegosiasi, kapasitas belajar, kepribadian, dan hubungan yang efektif. Ketujuh, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik bermitra dengan organisasi berbasis masyarakat lokal yang berpotensi menyebarkan pesan tentang pelecehan seksual secara sangat luas. Kedelapan, Women Safety Audit (WSA) adalah sebuah detail informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan perempuan dengan menyediakan kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan mengidentifikasi faktor yang membuat merasa aman atau tidak aman sehingga menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan dalam ruang publik.

Kasus sexual and gender based violence (SGBV) banyak terjadi di berbagai negara di dunia. sexual and gender based violence (SGBV) mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan diluar kehendak seseorang dan didasarkan pada norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara, contoh bentuk SGBV seperti kekerasan fisik dan sexual, pernikahan dini yang dilakukan karena paksaan. Salah satunya kasus yang banyak terjadi ada di Lebanon, karena adanya perang saudara dan berbagai perang, krisis ekonomi dan kemiskinan membuat kasus pemerkosaan semakin bertambah serta kedatangan pengungsi Suriah yang datang ke Lebanon. Pemerkosaan banyak terjadi terhadap para perempuan-perempuan di Lebanon dari warga negara Lebanon maupun Suriah.

Kasus terjadi pada pengungsi Suriah yang terbujuk bekerja nyaman di Lebanon namun sesampainya di Lebanon ternyata bekerja sebagai pekerja seks di rumah bordil dan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan mereka menjadi takut untuk bepergian keluar. Selain itu kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan pernikahan dini secara terpaksa. Dalam ketidakmampuan pemerintah Lebanon dalam membuat hukum tentang tindak pemerkosaan banyak merugikan pihak perempuan, dalam kasus perkawinan dengan pelaku pemerkosaan  terdapat kebijakan hukum yang pernah dikeluarkan yang berlaku di Lebanon, dalam kebijakan hukum tersebut pelaku pemerkosa akan dinyatakan bebas apabila pelaku menikahi korbannya. Namun, kebijakan hukum tersebut banyak masyarakat Lebanon menentang dan tidak menginginkan kebijakan tersebut diterapkan karena akan merugikan kaum perempuan.

Tindakan pemerkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi para korban, seperti menyebabkan rasa trauma, stress, depresi, keinginan melukai diri sendiri dan bunuh diri. Adanya dampak negatif yang timbul dari tindakan pemerkosaan maka pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih baik agar tidak menimbulkan dampak negatif, apabila pernikahan antara pelaku dan korban terjadi akan menjurus pada pernikahan yang dilakukan secara terpaksa dan sisi lain menyebabkan ledakan jumlah penduduk karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Aksi protes dan penolakan yang dilakukan seluruh maasyarakat Lebanon termasuk para seniman dan aktivis terhadap kebijakan dan pasal 552 UU Pidana Lebanon mengenai pemerkosaan, karena dianggap tidak adil bagi korban untuk memaafkan kesalahan pelaku hanya karena pelaku menikahinya. Aksi protes dan penolakan tersebut berhasil membuat pemerintah Lebanon menghapus pasal tersebut dan diganti dnegan hukum no. 205 mengatur mengenai mengkriminalisasi pelecehan seksual dan rehabilitasi korban.

Indonesia memiliki tokoh-tokoh srikandi dalam pemerintahan Indonesia, diantara tokoh-tokoh srikandi Indonesia terdapat srikandi yang namanya mendunia, salah satunya adalah Retno Marsudi yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo, nama beliau sudah tidak asing lagi bagi para rakyat Indonesia apabila sudah menyangkut tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Retno Marsudi pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 2014. Dalam masa kepemimpinannya atas nama pemerintah Indonesia banyak  menjalankan tugas diplomatiknya dalam beberapa isu dan konflik internasional.

Salah satu konflik yang menjadi perhatian Retno Marsudi yaitu konflik etnis Rohingya di Myanmar, pada Oktober 2016 Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan Petinggi Konselor Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi, kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi serta situasi kemanusiaan dan keamanan di wilayah Rakhine dan memberi saran agar Indonesia dan Myanmar menjalankan dialog antar agama dan mengusulkan Myanmar agar menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan dengan ASEAN agar solidaritas serta persatuan tetap terjalin. Pada tahun 2017 Retno Marsudi melakukan kunjungan kembali untuk menindaklanjuti komunikasi dengan pihak Myanmar dalam pertemuan tersebut membahas agar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya dan meminta agar Myanmar membuka akses agar Indonesia dan ASEAN dapat memberikan bantuan kemanusiaan di Rakhine. Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri dalam melaksanakan kebijakan politik luar negerinya banyak melakukan inisiasi-inisiasi proaktif . Retno Marsudi banyak memberikan usulan dalam menangani konflik dan mewujudkan perdamaian serta stabilitas regional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Gaya kepemimpinan Retno Marsudi yang proaktif serta transformasional menghasilkan hasil yang positif dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi maupun membantu dalam konflik maupun isu internasional. Retno Marsudi juga melakukan pendekatan yang tidak reaktif dan konfrontatif. Gaya kepemimpinan yang transformasional terlihat dalam cara kerja Retno Marsudi yang mengutamakan komunikasi untuk mencari informasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dan menggunakan persuasinya untuk selalu menekankan pada terciptanya perdamaian dunia dan sikap humanis. Sehingga gaya kepemimpinan Retno Marsudi yang humanis, proaktif dan partisipatif yang membuat keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia.

Ketidaksetaraan gender masih terjadi pada lingkungan masyarakat.  Perempuan terkadang masih  menempati pada kelas kedua serta masih menghadapi kendala di berbagai sektor kehidupan. Ketidaksetaraan gender cenderung merugikan perempuan daripada laki-laki. Perempuan masih mengalami diskriminasi untuk menikmati hasil pembangunan serta kontrol pada sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan dan adanya marginalisasi bahkan label negatif.

Pengarustamaan Gender sangat diperlukan bagi perempuan agar mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Pengertian dari Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan   dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Untuk itu dalam mendukung serta mengimplementasikan tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, ibu-ibu sebagai kepala keluarga layak disebut sebagai Perempuan Tangguh. Maka diiperlukan adanya sosialisasi menjadi perempuan kepala keluarga yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan keluarga pada era milenial, terutama untuk menghadapi tantangan selama pandemi Covid-19.

Penting untuk disadari bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam menjalankan peran sosial. Perempuan dapat menjadi kepala keluarga yang dapat mencari nafkah, mengelola rumah tangga, sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga serta menjaga keberlangsungan rumah tangga.  Ketika laki-laki tidak lagi menjadi kepala keluarga, perempuan dapat mengambil perannya untuk memutuskan segala sesuatunya termasuk mencari nafkah dan menghidupi anggota keluarganya terutama anak-anak. Dengan pengalaman yang pernah dialami bagi perempuan sebagai kepala keluarga dapat menjadi dorongan untuk bangkit.. Dalam proses pembangunan, perempuan memiliki kesempatan serta peran yang sama sebagai subyek. Sudah saatnya perempuan menggali kapasitas dan kemampuannya untuk berinovasi serta beraktifitas yang dapat berguna bagi dirinya, keluarga serta masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, perempuan ditantang untuk segera bangkit dan maju, adanya “sesuatu” yang pernah terjadi sebelumnya dapat menjadi pengalaman dan menjadikannya sebagai kekuatan baru untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dalam era digital ini, pembangunan yang telah terkoneksi dengan internet menjadi peluang bagi para permpuan kepala keluarga untuk membuka bisnis dari rumah agar dapat mendidik dan merawat anak, untuk mendapatkan penghasilan.

Pandemi Covid-19 sudah melanda dunia selama dua tahun yang berdampak pada hampir semua bidang kehidupan. Daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa hingga sekarang. Situasi seperti ini hendaknya menjadi peluang bukan penghalang bagi masyarakat untuk berinovasi dan berinisiatif untuk memperkuat perekonomian keluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet yang saat ini sudah tidak asing bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi pendukung tumbuhnya ekonomi digital sebagai salah satu sarana pemulihan ekonomi nasional berbasis kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

Di Kabupaten Sragen untuk mendorong perekonomian diberbagai segmen masyarakat dan pelaku usaha kecil, maka pemerintah mengupayakan adanya strategi dalam pemulihan ekonomi yang luar biasa dengan skema pembangunan yang berfokus pada upaya untuk peningkatan ketahanan sektor ekonomi dengan memberdayakan sumber daya manusia di Kabupaten Sragen. Salah satunya pemberdayaan perempuan untuk memanfaatkan ekonomi digital yang dikembangkan di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Para perempuan desa tersebut bergerak pada kerajinan tangan berupa tas anyaman plastik dan keset anyaman kain. Uniknya, kerajinan tangan para perempusan Desa Sepet turut menyebarkan pesan-pesan penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan tersebut tertuang sebagai hiasan atau motif produk anyaman.

Keunikan ini menjadi ciri khas dari hasil kerajinan tangan perempuan Desa Sepat yang berdampak pada penjualan produknya yang berhasil menembus pasar luar pulau Jawa bahkan luar negeri. Keberhasilan dalam penjualan produk anyaman tidak terlepas dari pemanfaatan media sosial terutama Whatsapp dan Instagram. Penjualan produk anyaman dalam lingkup nasional meliputi Sulawesi, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Makasar, Kupang dan area Jabodetabek. Sedangkan pasar mancanegara meliputi Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.  Inovasi yang dilakukan oleh perempuan Dengan adanya upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi upaya pemulihan perekonomian keluarga, masyarakat dan negara.